Pemerintah diminta buka 4 lisensi baru untuk fixed line JAKARTA (Bisnis): Pemerintah dinilai perlu segera membuka lisensi penyelenggaraan telekomunikasi kepada empat operator baru yang disertai dengan kewajiban membangun masing-masing dua juta satuan sambungan dalam tiga tahun.
Asmiati Rasyid, pendiri Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study (Citrus), mengatakan penambahan operator baru sebagai terminasi dini dari duopoli itu perlu dilakukan mulai tahun ini. Dengan adanya penambahan empat operator baru itu, tutur dia, maka nantinya ada enam operator termasuk PT Telkom dan PT Indosat yang berkompetisi dimana lisensinya diatur dengan sistem regional. "Agar kompetisi berjalan fair maka empat operator baru dan Indosat diberikan kewajiban membangun masing-masing dua juta sambungan dalam tiga tahun. Setelah kewajiban itu dipenuhi maka barulah interkoneksi dibuka," katanya kepada Bisnis kemarin. Asmiati memaparkan pemberian lisensi menggunakan sistem regional juga harus diterapkan secara adil dimana masing-masing operator diberikan komposisi yang sama untuk area layanan yang menguntungkan dan kurang. "Sudah saatnya duopoli dibuka menjadi kompetisi penuh jika pemerintah ingin mempercepat penetrasi telekomunikasi di Indonesia. Harus dimulai dari sekarang agar tidak semakin tertinggal," tandasnya. Selain itu, tambahnya, terminasi duopoli dan penambahan operator baru juga untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomukinasi yang selama masih tersendat. Meski demikian, menurut dia, pemerintah perlu selektif dalam memberikan lisensi kepada operator baru dimana harus benar-benar memiliki kemampuan terutama dalam hal investasi. "Selain itu kompetisi juga jangan terjebak pada kebijakan berbasis interkoneksi karena justru bisa dimanfaatkan oleh pemain baru hanya untuk mengambil keuntungan dari infrastruktur yang telah tersedia." Terkait dengan pemberian lisensi berdasarkan wilayah layanan, Asmiati mengatakan pada setiap provinsi ada tiga sampai lima penyelenggara dengan pemilihan teknologi yang transparan. Selanjutnya, tambah dia, penyelenggara lokal juga diperbolehkan menjadi penyelenggara interlokal antar jaringan lokal dalam satu provinsi dimana pengaturan interkoneksi, tarif di daerah, dan pemilihan teknologi diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara lokal. Asmiati mengakui untuk menjamin interkoneksi dan interworking sistem perangkat antar operator membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antarsesama operator baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi. "Dalam hal ini pemisahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah perlu diklarifikasi terutama yang terkait dengan sumberdaya terbatas seperti spektrum frekuensi dan sistem penomoran." Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diketahui memang telah melakukan kajian soal duopoli di bidang telekomunikasi dalam rangka mempercepat peningkatan teledensitas telepon di Indonesia. Alasan BRTI untuk membuka duopoli itu a.l.karena dengan cakupan yang sangat luas, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan hanya menggunakan dua operator bisa membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai teledensitas 60%. Salah satu kebijakan terkait dengan pembukaan kompetisi di bidang telekomunikasi itu adalah dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda) tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. --- Ruang Kantor siap pakai di Surabaya, fasilitas lengkap, meja, ac. Hubungi: 031 5013570. Visit http://www.warnet2000.net/kantor.htm Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
