Kata GM, bukankah tugas wartawan hanya mengisi halaman
yang kosong? Hehehe....

--- abduh imanulhaq <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> MUDAH-MUDAHAN BERGUNA UNTUK AJI
>    
>   Mayoritas Wartawan Tak Penuhi Standar Profesi
>   
> SEMARANG- Sejak April 2000, Dewan Pers telah
> menerima sekitar 650 pengaduan dari masyarakat.
> Pengaduan itu berkisar seputar pemberitaan yang
> dinilai melanggar UU No 40/1999 tentang Pers dan
> Kode Etik Jurnalistik. Temuan Dewan Pers mendapatkan
> sebagian besar dari media yang diadukan tak memahami
> UU tersebut dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).
> Demikian dikemukakan Ketua Komisi Pengaduan
> Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Leo
> Batubara dalam diskusi bertajuk "Menggugat
> Profesionalisme Wartawan" di Hotel Patra Jasa, Kamis
> (26/1). Acara yang digelar Dewan Pers itu juga
> menghadirkan tiga pembicara lain, yakni Wakil Ketua
> Dewan Pers RH Siregar, Pemimpin Redaksi Harian Suara
> Merdeka Sasongko Tedjo, dan Kepala Badan Informasi
> Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Jateng Saman
> Kadarisman.    
> Menurut Leo, hasil audit yang dilakukan pihaknya
> juga menyimpulkan mayoritas wartawan dan pebisnis
> pers tak memenuhi standar profesi. Dari sekitar 700
> penerbitan pers yang diteliti, hanya 30% saja yang
> sehat secara bisnis. Bahkan, sejak Mei 1998, sekitar
> 2000 penerbitan di Indonesia berhenti atau gulung
> tikar. Fenomena ini mengukuhkan proyeksi bahwa
> sebagian besar wartawan dan pebisnis pers memang tak
> memenuhi standar yang diinginkan.
> "Alat ukur profesionalisme wartawan itu produk yang
> dihasilkannya, yakni berita. Jangankan yang kecil,
> media massa besar pun diadukan beberapa pelapor
> karena beritanya dinilai tak akurat dan merugikan.
> Beberapa di antaranya mengakui bersalah dan meminta
> maaf," katanya sambil menyebutkan sejumlah kasus
> yang diadukan ke Dewan Pers.
> Taat Asas
> Namun, Leo juga meminta kalangan media tetap
> menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial.
> "Kalau pers tiarap atau takut karena khawatir
> dituntut dan diadukan, korupsi akan semakin subur
> dan merajalela di Indonesia. Yang penting
> wartawannya atraktif, memberi pencerahan, dan taat
> asas jurnalistik," tandasnya berapi-api.
> Hal senada juga diungkapkan Sasongko Tedjo. Menurut
> Ketua PWI Jateng tersebut, tuntutan dan keluhan
> masyarakat menjadi indikator rendahnya kualitas dan
> standar profesi wartawan. Selain karena kurangnya
> lembaga pendidikan pers yang handal, perhatian media
> terhadap profesionalisme wartawannya masih minim.   
> Namun, kelemahan ini bukan tanpa solusi. Menurut
> Sasongko, media bisa melakukan beberapa langkah
> untuk mengatasinya, antara lain mendirikan lembaga
> diklat, membenahi manajemen SDM dan membentuk
> lembaga ombudsman. 
>   "Wartawan sendiri juga terpacu semakin profesional
> karena kekritisan masyarakat. Jangan lupa juga bahwa
> kompetisi pasar mendorong media membenahi dirinya.
> Rambu-rambu hukum juga menjadi koridor bagi pers
> untuk bekerja profesional," paparnya.    
> Pembicara lainnya, Saman, meminta wartawan tak
> melakukan boikot liputan kegiatan institusi
> pemerintahan. Hal itu disebutnya sebanding dengan
> aturan tak adanya pembredelan media dalam UU Pers.
> Sedangkan RH Siregar menyebutkan, pelaksanaan kode
> etik merupakan wujud pertanggungjawaban wartawan
> kepada masyarakat. Sebab, kode etik merupakan kaidah
> penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan
> dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya.
> (abduh imanulhaq)
> 
> aji setiakarya <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>   KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL 
>   PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
>   (BAGIAN I)
>   Oleh: Aji Setiakarya
>    
>   Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No
> 40/1999,  industri pers memberikan efek ekonomi yang
> besar. Apalagi kepentingan iklan dan promosi, 
> kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah
> industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan
> dan mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik
> oleh kalangan pembisnis. Oleh beberepa kelompok
> opurtunis,  pers tidak lagi dipandang sebagai alat
> kontrol masyarakat atau sebagai early warning system
> sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi
> adalah munculnya media yang tidak profesional dan
> menggunakan kebebasan pers  tanpa tanggung jawab. 
>   Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan
> berarti pers yang tidak beriklan dan mengambil nilai
> bisnis. Tetapi pers yang bertanggungjawab adalah
> pers yang mampu  menyeimbangan antara kepentingan
> bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to
> influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai
> social control kepada mayarakat. Atas alasan inilah
> pers dijuluki sebagai The Fourth Estate (Kekuatan
> Negara Keempat) 
>   Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya,
> pers bertindak sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran
> kita dapat menemukan gampang media-media
> “phornograpi”. Kemudian di teleivisi banyak program
> yang menayangkan adegan-adegan yang public afection,
> prilaku pribadi yang diekspos oleh publik tanpa
> batasan-batasan yang jelas. Pers telah mencampuri
> lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers
> akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah
> lagi mungkin otoriter terselubung. Pers dipakai alat
> untuk menipu masyarakat. Karena hitungan laba-rugi 
> pers rela memberikan keterangan palsu untuk
> kepentingan image building tokoh demi kepentingan
> politik. Dengan memberikan citra pemerintahan yang
> baik, berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat
> padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka pada
> kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh
> pengkritik sosial, C. Wright Mills (1968), media
> massa memberikan rumus hidup yang didasarkan pada
> “Pseudo World” (Dunia Polesan), media hanya
> memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh
> pemilik modal, media dapat memberitakan
> kejadian-kejadian yang tidak terjadi di lapangan.
> McLuhan menyebutnya  dengan  Second Hand Reality
> (Realitas Kedua). Media massa menjadi tangan kedua
> dari kenyataan. Karena kepentinga-kepentingan
> tertentu,  seringkali pers menyulap hal-hal yang
> tidak ada pada realitas pertama (realitas
> sesungguhnya). Atau menghilangkan laporan  guna
> kepentingan teretntu.
>   Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga
> nirlaba bidang pelatihan dan penilitian jurnalistik,
> mengakui hal itu. Ancaman kebebasan pers kini justru
> muncul dari masyarakat sendiri, baik dengan alasan
> ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi
> media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak
> semua media mampu bekerja secara profesional dalam
> menjalankan pekerjaan persnya, para awak persnya
> (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa yang
> benar-benar memiliki news value yang menarik dan
> berarti bagi audiencenya. Karena tidak bisa menarik
> khalayak, penghasilan mereka kurang memadai dan
> akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah
> tersebut mendirikan media dengan mewartakan
> berita-berita provokatif atau informasi bohong untuk
> menarik khalayaknya. Pers tidak lagi bebas tapi
> bablas.
>   Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi
> semasa Abdurrrahman Wahid pernah mengkritik dunia
> pers Indonesia. Dikatakan Syamsul  bahwa kebebasan
> yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit
> pers  nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi
> pers di Indonesia. Pornogrfi, character
> asassination, berita bohong dan provokatif,
> iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi 
> yang sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan
> ngamplop. Akibatnya  wartawan yang  betul-betul
> memiliki idealatis dipandang sebelah mata oleh
> masyarakat. 
>   Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu
> pemerintah akan merevisi undang-undang  No. 40 Tahun
> 1999. Untunglah saat itu gaung reformasi dan
> kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat
> pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan
> tantangan bagi insan pers untuk mengembalikan
> kedudukan wartawan sebagai kaum yang disebut oleh
> Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang
> memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan
> merombak keadaan kepada yang lebih baik.
>   Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu
> terus terjadi, maka akan berbahaya terhadap
> kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga demokrsi yang
> sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali.
> Pemerintah akan acuh terhadap
> pemberitaan-pemberitaan di media massa. Kemudian
> dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya
> terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan
> bukan tidak mungkin kalau Departemen Informasi dan
> Komunikasi saat ini akan membungkam kebebasan pers
> yang tengah berlangsung saat ini.  Meski Soesilo
> Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan
> membredel pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa
> berharap pada profesionalime insan pers, wartawan. 
>    
>    
>   Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA 
>   Manajer Kedai Buku Jawara 
>   dan Kontributor www.rumahdunia.net 
>    
>    
>    
>    
>    
>    
>    
>    
>    
>     
>    
>    
>   KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
>   WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA 
> 
=== message truncated ===


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Tetap Semangat Mencintai Banten! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke