emang kurang SDM kok, soalna mun euweuh dulur pejabat moal ditarima gawe dibanten hehehee
FYI tentang hapsem BPK bisa diliat disini http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/APBD/APBD2_2006.htm disitu lumayan komplit dari setiap pemda mangga ditenjo adios permios --- Boni Triyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Kawan, > > Mungkin kutipan ini ada benarnya, tapi juga bisa > mengandung kesalahan analisis dari narasumbernya. > > Agus Puji Raharjo, Ketua Panitia Anggaran Legislatif > DPRD Banten menyatakan, banyaknya temuan yang > dilaporkan oleh BPK disebabkan sistem dan > pengendalian anggaran dinilai lemah. Dia juga > melihat lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di > Pemprov Banten khususnya di Biro Keuangan. "Pemprov > selalu mengeluh karena kurangnya sumber daya manusia > dalam mengolah keuangan," akunya. > > Kayaknya SDM di Banten gak kurang deh, tapi lebih > dari itu, Banten butuh SDM yang bermoral dan anti > korupsi. Percuma saja, walau SDM bermutu tinggi > banyak, tapi kalau tidak disertai dengan moralitas > yang baik, buat apa? Kayaknya pernyataan ini cuma > apologia saja, mencari celah terang di ruang yang > gelap. > > Babat aja koruptor di Banten, biar bersih semua. Dan > rakyat gak lagi makan nasi aking. Kalaupun makan > nasi aking (sebagai tradisi), lauknya harus dendeng > sapi plus dipurulukan ku semur daging > ayam.....enaaakkkk.... > > Tabik, > > BT > > > warta_banten <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dari situs : www.bantenlink.com > BPK Temukan Penyimpangan APBD Banten 2006 Rp 12,2 > Miliar > Serang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) > Perwakilan Jakarta-Banten menemukan penyimpangan > pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja > Daerah (APBD) tahun 2006 lalu sebesar Rp 12,2 > miliar. > Oleh : Jaenal Abidin / Mdika > Dari temuan sebesar itu yang mengindikasikan > kerugian daerah sebesar Rp11,9 miliar dan temuan > kekurang penerimaan daerah sebesar Rp320 juta. > "Kami melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan > Pemprov Banten tahun anggaran 2006, belanja daerah > 2006 dan kas pada Bendahara Umum Daerah Banten," > kata Kepala Perwakilan BPK Jakarta - Banten, Hadi > Priyanto saat menyerahkan hasil pemeriksaannya > kepada DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Istimewa > Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan > Keuangan Daerah anggaran 2006 di Ruang Rapat > Paripurna, Senin (19/6). > Hadi menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan > terhadap Kas Bendahara Umum yang dilakukan pada > semester I tahun 2007. Hasil pemeriksaan atas > belanja daerah mengungkapkan tujuh temuan dengan > kerugian daerah sebesar Rp 3,3 miliar dan temuan > kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp289,5 juta. > "Atas indikasi kerugian daerah tersebut, sebesar > Rp218,6 juta rupiah telah disetorkan kembali ke kas > daerah banten pada 30 Mei 2007," ungkapnya. > Selain itu, pada semester I tahun 2007 telah > melakukan pemeriksaan atas belanja bagi hasil dan > bantuan keuangan pada KPUD Banten yang merupakan > bagain dana yang diserap dari APBD Banten pada 2006. > Dan juga melakukan pemeriksaan atas kegiatan > pengadaan buku panduan KPPS dan sertifikat panitia > penyelenggara dan poster pemilihan kepala daerah > (Pilkada) Banten tahun 2006. "Untuk kegiatan > pengadaan di KPUD telah disampaikan ke Kejati > Banten," tuturnya. > Gubernur Banten, Atut Chosiyah usai acara paripurna > mengatakan, pihaknya memiliki waktu selama dua bulan > untuk menindaklanjuti temuan BPK itu, baik temuan > yang berupa administratif maupun kerugian daerah. > "Dalam waktu dua bulan kami akan selesaikan, hasil > temuan itu dengan pihak SKPD," katanya. > Menanggapi temuan itu, Ketua DPRD Banten, Ady Surya > Dharma berharap semua itu dapat > dipertanggungjawabkan. Pihaknya sendiri dalam waktu > dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov > Banten guna membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) > BPK tersebut. > "Kami juga meminta kepada semua komisi di DPRD > Banten agar melakukan koordinasi dengan dinas > terkait guna membahas LHP BPK itu, untuk dapat > segera diselesaikan dan ditindaklanjuti sebagaimana > mestinya," ujarnya > Agus Puji Raharjo, Ketua Panitia Anggaran > Legislatif DPRD Banten menyatakan, banyaknya temuan > yang dilaporkan oleh BPK disebabkan sistem dan > pengendalian anggaran dinilai lemah. Dia juga > melihat lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di > Pemprov Banten khususnya di Biro Keuangan. "Pemprov > selalu mengeluh karena kurangnya sumber daya manusia > dalam mengolah keuangan," akunya. > Dia juga melihat upaya yang sangat baik yang > dilakukan oleh BPK. Namun, tindak lanjut dari aparat > penegak hukum kurang begitu meresponnya. "Kami juga > tidak tahu sejauh mana tindak lanjut proses hukum > temuan BPK yang ditangani Kejagung," ujarnya. (nr) > > > > > > Send instant messages to your online friends > http://uk.messenger.yahoo.com ___________________________________________________________________________________ You snooze, you lose. Get messages ASAP with AutoCheck in the all-new Yahoo! Mail Beta. http://advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/newmail_html.html
