Salam, Terimakasih A Uji atas perhatiannya. Semoga menjadi media yang selalu memihak masyarakat thanks aji setiakarya www.setiakarya.wordpress.com
--- On Tue, 8/5/08, siuzi m.w.fauzi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: siuzi m.w.fauzi <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [WongBanten] IZIN TIRTA INVESTAMA AKAN DICABUT/BARAYA POST To: [email protected] Date: Tuesday, August 5, 2008, 8:49 AM Bupati Akan Cabut Izin PT Tirta SERANG – Bupati Serang Taufik Nuriman mengaku sudah mantap untuk mencabut izin PT Tirta Investama yang berniat menanamkan investasi eksploitasi air bawah tanah (ABT) di Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pernyataan itu disampaikan Taufik saat menghadiri acara penutupan pengajian ulama dan umara Kecamatan Padarincang yang dihelat di Kantor Kecamatan Padarincang, Selasa (5/8). Bahkan ditegaskan Taufik, rencana itu sedianya dilakukan akhir Juli lalu. “Sebetulnya saya masih mempertimbangkan kebijakan aspirasi warga yang menolak dan warga lainnya yang mendukung keberadaan perusahaan (Pt Tirta –red) itu, agar satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan yang berakhir pada konflik horisontal,” kata Taufik di hadapan ratusan warga Padarincang. “Tetapi karena masyarakat Padarincang terus mendesak saya untuk mencabut seluruh izin yang sudah dikeluarkan, pencabutan itu akan saya lakukan.” Menurut Taufik, keinginannya itu sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Serang saat melakukan rapat rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) ABPD Perubahan di Kota Bogor, Senin (4/8) lalu. Setelah itu Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi, masih kata Taufik, meminta untuk tidak terburu-buru mencabut izin PT Tirta sebelum ada rekomendasi dari DPRD. “Pencabutan izin investor tidak bisa dilakukan tanpa ada rekomendasi dari DPRD. Karena itu, kami akan melakukan pembahasan dulu untuk langkah penerbitan rekomendasi itu,” kata Taufik mengutip ungkapan Hasan Maksudi. Dalam kesempatan itu, Taufik juga mengklarifikasi kepergiannya ke Paris Prancis tidak terkait kepentingan PT Tirta Investama, tetapi atas undangan partnership Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang yakni PT Sauh Bahtera Samudera. Sebelumnya, kedatangan Taufik ke lokasi acara sempat diwarnai isu aksi unjuk rasa ratusan warga Padarincang yang ingin meminta kepastian jawaban Bupati. Ini diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan melalui short massage service (SMS) yang diterima Baraya Post. Bunyi SMS itu antara lain “Beberapa masyarakat Padarincang akan melakukan aksi unjuk rasa menyambut Bupati Serang saat menghadiri acara pengajian.” Tidak hanya itu, di sepanjang jalan dari arah Ciomas menuju lokasi acara terpasang puluhan spanduk yang berisi kecamatan terhadap PT Tirta Investama dan kepada Bupati Serang yang dinilai lambat dalam memberikan keputusan. Dalam kesempatan sama, juru bicara warga Padarincang Abdul Basit mengaku menyambut keputusan Bupati tersebut. “Tadinya kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran ke Pemkab Serang. Tapi karena Bupati memberikan keputusan sesuai dengan keinginan kami, niatan itu kami urungkan,” kata Basit. Namun begitu untuk mendorong terbitnya rekomendasi pencabutan dari DPRD, Basit mengaku akan lebih dulu melakukan pendekatan dialogis. “Tapi jika lamban, terpaksa melakukan aksi,” tukasnya. Sementara itu, Hasan Maksudi saat dikonfirmasi melalui selulernya membenarkan apa yang disampaikan Taufik. Namun demikian Hasan mengingatkan beberapa hal yang perlu diketahui sebelum bupati melakukan pencabutan izin terhadap investor, sebab mendatangkan investor itu tidak mudah. “Jika Bupati meminta dukungan DPRD untuk mencabut izin PT Tirta, kami akan berikan rekomendasi itu selama dua perusahaan air minum yang lebih dulu melakukan eksploitasi air di Padarincang juga dicabut,” tegas Hasan. “Kalau memang masyarakat tidak ingin ada eksploitasi air di sana (Padarincang –red), semua perusahaan air yang ada di situ izinnya harus dicabut. Kalau tidak, ada apa dengan PT Tirta? Mengapa warga bersikukuh ingin izin PT Tirta dicabut sementara yang lainnya tidak? Ini menjadi pertanyaan besar,” tandas Hasan. Selain itu, jika hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang sudah di susun tidak menyalahi aturan, pencabutan itu tidak beralasan. “Kalau dicabut justru akan menjadi masalah lantaran berbenturan dengan aturan hukum,” pungkasnya. (oji)
