Hi Gank!

Artikel utk direnungkan
Have a nice week end!

Begin forwarded message:

Date: Thu, 19 Jun 2003 21:17:04 -0700 (PDT)
From: Bagus Arianto <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: [Keuangan] Neglected majority (was:Masuk FKUI 250 juta)


Saya pengen ngasih opini sedikit. 
 
Dalam satu artikel, saya pernah baca ulasan, memang untuk pendidikan
dasar, Jepang (dan juga jerman) lebih unggul dari US. Tapi untuk higher
education (lebih khususnya, level post-gradnya), US tetap jadi kiblatnya
dunia. Minimal dari ukuran jumlah penerima2 nobel.
 
Dari yg saya ketahui, negara2 maju tersebut mengalokasikan subsidi
pendidikannya pada PENDIDIKAN DASAR (bukan pada tingkat Higher
Education). Memang modusnya berbeda2. Di Jepang, subsidi lebih
diperuntukkan pada tunjangan2 untuk sensei-nya. (sebutan sensei di
Jepang sangat terhormat, terpercaya dan makmur). Sedikit lebih atas dari
di US. Kenapa pendidikan dasar? karena mereka mayoritas. 
 
Jadi bagaimana dengan nasib pendidikan tingginya? dari yg saya tangkap,
mereka lebih diserahkan ke mekanisme market. Artinya, kita lihat saja
nanti, tarif2 mahal yg ditawarkan UI, ITB, UGM akan mendapat response
spt apa dari pasar (calon student2).
Tapi tetap ada insentif2 tertentu untuk yg ingin meneruskan sekolah.
Misalnya, schoalrship2, loan, dst. Selain itu, peranan alumni juga cukup
besar. Ditambah dengan kelihaian mereke menjual university2 mereka ke
negara2 lain (termasuk Indo), dimana international student ditarik biaya
yg lebih besar.
 
Ttg sekolah berangkat bersama jalan kaki di jp, entah mana yg lebih
bagus dibanding di US. Di US, pertimbangan utamanya adalah safety. Anak2
berangakt sekolah bareng2 naik bis. Di antar jemput di tempat tertentu.
Saya tidak bermaksud sinis, tapi di indonesia kita semua tau semrawutnya
traffic spt apa. Dengan sistem spt itu, pelajar2 jadi tinggal belajar
saja tugasnya. Masalah sistem rayon, pada dasarnya tidak jauh berbeda
(termasuk di indo, minimal teoritisnya).
 
US sedang mengalami masalah yg hampir sama dengan di Indo dalam masalah
pendidikan dasarnya. Dulu, lulusan SMA sudah cukup untuk mendapatkan
good job di big companies spt ford, ibm, dst. sekarang? wah lulusan ivy
league pun harus bersaing mati2an. (di indo juga nggak jauh beda kan?)
Nah, di Jepang dan Jerman (utamanya Jerman) masalah tersebut tidak
terjadi. Artinya ada sesuatu yg salah dalam sistem pendidikan dasar di
US (dan indo tentunya).
 
[EMAIL PROTECTED] wrote:
Menutup diskusi yang sangat ramai tentang mahalnya masuk perguruan
tinggi
di jaman sekarang, alangkah indahnya artikel di bawa ini untuk kita
renungkan.


Have a nice weekend,


Heri Setiono

Note : mohon maaf buat bapak-bapak moderator, dulu pertama posting belum
saya tambahkan OOT




Kesenjangan dini character building, Harian Surya 18 Juni 2003

Oleh Agus Purwanto

-----------------------------------------------------------------------
-----

----
Pekerja pendidikan di LaFTiFA (Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam) ITS;
alumnus Universitas Hiroshima Jepang


Dunia pendidikan kita penuh paradoks. Contoh mencolok adalah
ditetapkannya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun tetapi biaya
pendidikan ditanggung peserta didik.

Bahkan, fakta lapangan memperlihatkan lembaga pendidikan sedang berlomba
menjadi sekolah mahal. Setelah melakukan ulasan atas fenomena pendidikan
tersebut, Bpk Supriyono dosen FIP dan Pascasarjana UM mengusulkan agar
sekolah unggulan yang mahal-mahal itu dihapus (Surya, 1/5/2003).

Konsekuensi dari program Wajar adalah bebas biaya. Bila tidak, Wajar
menjadi tak ada artinya. Alasannya sederhana, kewajiban harus diikuti
sanksi. 
Nah, bagaimana mungkin memberi sanksi pelanggar Wajar bila sekadar
menyekolahkan anak-anaknya saja memang tidak mampu. Jumlah penduduk
miskin bertambah secara signifikan sejak krismon, sebagai contoh Jatim
mencapai angka 30 persen. Tulisan ini bermaksud menguatkan ide
penghapusan sekolah mahal di atas.

Pendidikan ala pasar

Andai dunia pendidikan dapat diibaratkan sebagai wajah, maka make-up
wajah pendidikan kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu bergantung
periasnya yakni Mendiknas. Periode sekarang merek make-up tersebut
adalah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagaimana make-up yang
sebenarnya, make-up pendidikan bisa dan boleh senantiasa berubah tetapi
wajah pendidikan selalu tetap kecuali dilakukan operasi plastik. Wajah
pendidikan kita adalah pasar.

Di antara sekian praktik yang menyebabkan pendidikan menjadi mahal ada
satu yang cukup unik. Setiap awal tahun ajaran baru tim pemasaran dari
penerbit buku masuk ke sekolah. Hasilnya, buku terbitannya menjadi
pegangan tahun itu dan seyogianya dibeli. Uniknya, setiap tahun tim
penerbit buku yang datang selalu berganti. Akibatnya buku pegangan pun
senantiasa berganti sehingga seorang kakak tidak bisa mewariskan buku
tersebut kepada adiknya.
Seorang siswa yang tidak naik kelas pun tidak dapat menggunakan buku
pegangan tersebut dua kali dan terpaksa harus membeli buku pegangan
baru.

Praktik yang makin menyempurnakan wajah serta citra pasar lembaga
pendidikan. Pada gilirannya meneguhkan tudingan bahwa sekolah adalah
instrumen kapitalisme. Tak pelak juga Indonesia dengan ideologi
Pancasila yang memang masih terbuka dengan berbagai muatan atau tafsiran
ini.

Kesenjangan dini

Ada kenyataan yang harus kita akui bahwa para pendidik senior kita
umumnya mengenyam pendidikan barat. Akibatnya aroma Barat dari
pendidikan pun sulit dihindari. Hal ini bisa dilihat dari kandungan
materi pendidikan yang sangat menekankan pengasahan akal (Intelligence
Quotient, IQ). Padahal, tahun 2000 lalu menteri pendidikan AS
mencak-mencak lantaran pendidikan bagi anak sampai usia 15 tahun AS
kalah dari Jepang dan China dalam keterpaduan aspek IQ dan EQ (Emotional
Quotient). Sebagai bahan perbandingan ada baiknya menambah acuan, untuk
itu kita lihat sekolah di Jepang.

Jepang tergolong sebagai negara maju tetapi mampu bertahan dengan
tradisi serta adat-istiadat ketimuran yang kental unsur mistisnya. Ada
hal menarik tentang pendidikan di sana, yakni muatan character building
pendidikan mereka sejak sekolah dasar (shougakkou) sampai dengan SMU
(kotougakkou).
Seperti dapat dilihat di film-film layar kaca, siswa-siswi SD negeri
Sakura pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sekitar pk 07.15
setiap kelompok yang terdiri dari lima atau enam siswa berangkat menuju
sekolah.
Pukul tiga atau empat sore mereka pulang dalam kelompok-kelompok dan
setiap kelompok dipimpin seorang ketua.

Berjalan kaki dan pergi-pulang berkelompok sifatnya wajib bagi para
siswa SD, tanpa pandang bulu. SD di sana menerapkan sistem rayon,
anak-anak bersekolah di SD terdekat di masing-masing wilayahnya. Para
orangtua tidak perlu memilihkan sekolah untuk anaknya karena pemerintah
daerah setempat telah menetapkannya. Mereka tinggal mendaftar ulang.
Jepang juga menerapkan Wajar karena itu pemerintah akan mendatangi
orangtua termasuk orang asing yang tidak menyekolahkan anaknya yang
sudah usia sekolah.

Ada tiga hal yang terkandung dari kewajiban di atas. Semangat juang,
kebersamaan, dan tanggung jawab yang ditanamkan dan dipraktikkan secara
langsung. Bandingkan dengan tata-cara dan kebiasaan siswa-siswi SD di
negeri kita. Siswa dapat pergi dan pulang secara bebas dalam arti boleh
sendiri, bersama teman, atau diantar pembantu. Mereka pun boleh berjalan
kaki, naik kendaraan umum, atau naik mobil orangtuanya. Tidak ada
pendidikan etos kerja dan kebersamaan.

Makna lain yang tidak kalah seriusnya dari kebebasan di atas, SD kita
diam-diam menciptakan kesenjangan sejak dini. Anak orang kaya terus
menerus ditempatkan dalam suasana kemewahan. Sementara anak orang miskin
dibiarkan dalam kekurangannya sambil nonton penampilan temannya yang
anak orang kaya.
Negara diam-diam mendukung perbedaan kelas.

Keuletan

Pendidikan sikap dan karakter ini dijalankan di sekolah Jepang dalam
berbagai bentuk. Dalam olahraga, setahun sekali yakni di musim panas
siswa kelas satu sampai dengan kelas enam dibagi dalam dua kelompok
besar yakni merah dan putih. Mereka berkompetisi dan semua jenis
olahraga yang dipertandingkan adalah olah raga tim. Lagi-lagi
kebersamaan dan teamwork mereka tekankan.

Setahun sekali pula diadakan pentas seni yang melibatkan seluruh siswa.
Setiap siswa mendapat, berlatih dan memainkan satu atau dua peran.
Uniknya pentas seni maupun lomba olah raga ini disaksikan oleh para
undangan yang terdiri dari orangtua siswa, tokoh masyarakat, kepala
sekolah TK, dan SLTP serta pemerintah lokal setempat.

Pendidikan seperti mencuci piring juga diajarkan di sekolah. Di Jepang
tidak dikenal yang namanya pembantu rumah tangga. Ketika libur sekolah
anak-anak SD meliburkan ibu mereka dari kegiatan mencuci piring di dapur
dan pekerjaan itu mereka gantikan.

Fenomena unik lainnya dapat dilihat pada siswa SLTP dan SMU di sana.
Mereka dibolehkan bersepeda ke sekolah, tetapi tidak diizinkan
mengendarai sepeda motor apalagi mobil pribadi. Kalaupun terlalu jauh
siswa boleh pergi dengan bus kota atau kereta api. Padahal kita semua
mafhum bahwa Jepang adalah produsen utama kendaraan bermotor.

Perhatikan perilaku siswa-siswi SLTP dan SMU kita, tidak sedikit yang ke
sekolah dengan mobil bahkan mengemudinya sendiri. Kita pun sering
mendengar keluhan para orangtua yang anak-anaknya mogok sekolah lantaran
tidak dibelikan sepeda motor. Betapa manjanya anak-anak kita. Fenomena
ini juga mengisyaratkan betapa kacaunya lalu lintas dan sistem untuk
mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Anak seusia SLTP yang belum
genap 17 tahun sudah punya SIM, atau belum memiliki SIM tetapi sudah
dapat leluasa mengemudi di jalan umum.

Fenomena sosial dalam lingkup lebih luas dapat dipahami dari fenomena
lembaga pendidikannya. Sudah bukan rahasia bahwa masyarakat Jepang
adalah masyarakat workaholic, gila kerja. Mereka sangat menghargai waktu
dan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban spontan anak-anak bila
ditanya cita-cita mereka. Menjadi juru masak, penjual bunga, penjual
buku dan sejenisnya yang sederhana adalah cita-cita mereka. Cita-cita
seperti ini merupakan refleksi dan hanya dapat terjadi di masyarakat
yang tidak memandang mulia satu jenis pekerjaan dan hina pekerjaan
lainnya. Negeri yang sempat porak poranda oleh bom atom ini pun berhasil
mewujudkan impian kolektif mereka, mengalahkan dan melampaui Amerika,
setidaknya dalam ekonomi.

Berbeda dari bocah Jepang yang umumnya bercita-cita sederhana, bocah
Indonesia umumnya bercita-cita tinggi seperti menjadi insinyur dan
dokter. Tetapi tidak adanya character building dalam pendidikan
menyebabkan rendahnya kemauan serta semangat juang masyarakat maupun
para petinggi kita.
Daya tahan lemah dan gampang menyerah. Akibatnya, cita-cita tinggi para
bocah muncul tanpa ruh dan di masa berikutnya menjadi keinginan sekadar
bisa hidup. Celakanya, sekadar hidup itupun seringkali juga ditempuh via
jalan pintas.

Kerapuhan mental ditambah dengan ketiadaan impian kolektif bangsa,
menyebabkan masyarakat tidak mempunyai energi dan semangat hidup yang
besar.
Kini, rendahnya semangat hidup ini telah sampai pada kondisi yang
menyedihkan. Perhatikan saja fenomena persimpangan jalan, perkantoran
dan para petinggi yang keluar negeri mencari pinjaman; fenomena
mentalitas pengemis.

Keruwetan sistem pendidikan dan kondisi sosial negeri ini sudah seperti
benang kusut. Pembenahan harus dibenahi di semua lini. Untuk lini
pendidikan perlu dilakukan bedah plastik wajah pendidikan, dan pola
character building pendidikan Jepang layak untuk dipertimbangkan.
Semangat dan etos kerja, kebersamaan, tanggung jawab dan menghargai
pekerjaan diajarkan secara konkret dan keteladanan bukan dengan
kata-kata.

Sistem rayon (tingkat SD dan SLTP) sebagai kebijakan terkait akan
membantu pemerataan kualitas sekolah. Sistem ini juga memungkinkan
keterlibatan dan pengawasan masyarakat dalam pendidikan. Pada gilirannya
tidak relevan membicarakan sekolah unggulan, sekolah plus atau pun
sekolah borjuis yang diskriminatif.

Untuk mengadopsi sistem asing manapun tidaklah bisa serta merta dan
seketika, sebab pendidikan memang tidak berdiri sendiri. Namun meniru
pola Jepang relatif tidak memerlukan dana sehingga kemiskinan bangsa ini
bukanlah kendala utama. Penulis sengaja tidak menampilkan aspek-aspek
intelektualnya sebab dari sisi ini kita tidak kalah dari negeri lain
manapun. Tetapi kemampuan itu tidaklah terlalu berarti tanpa dibarengi
pendidikan karakter yang membangun sikap dan komitmen.

Character building yang pernah menjadi wacana di awal berdirinya
republik ini mendesak diangkat kembali. Bahkan lebih dari itu, mendesak
dijadikan kandungan utama pendidikan kita. Semua itu diperlukan agar
bangsa ini kembali mampu berjalan tegak dengan harga diri. Selain itu,
negara harus menanggung biaya Wajar. Tuntutan ini pun bukan mustahil
dipenuhi oleh negara pascaamandemen UUD yang menetapkan 20 persen APBN
harus dialokasikan untuk pendidikan. Kita tidak ingin Wajar sekadar jadi
bentuk cuci tangan pemerintah atas kewajiban memenuhi hak pendidikan
warga negaranya 

*** end of forwarded


-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah<syafril-at-dutaint.co.id>

.


--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators     : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe    : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation       : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>


Kirim email ke