Mana yg lebih "kuat", kepemilikan perusahaan atau hak utk membuat peraturan ? Mana yg lebih penting pengaturan perusahaan (mikro) dg pengaturan negara (makro) dari sudut pandang pemerintah/negara ? Mana yg lebih disukai antara perusahaan yg selalu minta duit rakyat, dg perusahaan yg memberi barang dan jasa yg murah dan terjangkau oleh rakyat ? ---------- Kuat secara de jure adalah yang makro, secara de-facto yang mikro. Uang tidak mengenal batas geographis. Bicara suka atau tidak suka mungkin lebih tepat untuk jangka pendek, sementara jangka panjang lebih tepat baik tidak baik (dari sudut pengembangan kompetensi bangsa).
Buat apa punya kontrol (mikro) perusahaan kalau perusahaannya bangkrut ? Apa untungnya bagi rakyat banyak kalau perusahaannya merugi terus ? -------- Kontrol akan membuat perusahaan tidak bangkrut selama kontrol itu dijalankan dengan baik. Maka yang perlu diperbaiki adalah disini, bukan dengan cara gampang menjual, apalagi dengan harga murah. Perusahaan tidak akan merugi terus kalau roda ekonomi perusahaan berputar. Bagaimana supaya berputar ? Dibutuhkan banyak hal, termasuk keberfihakan. Itu kesalahan policy/kebijakan, saat itu kita menganut pola "membangun industri padat karya" bukan padat modal. Tidak ada hubungannya dengan soal pengelolaan perusahaan. (krn out context itulah saya tadi tidak menanggapi soal yg ini). PT DI juga begitukan ? Perusahaan ini mestinya "padat modal" akan tetapi dipaksakan jadi "padat karya", ya susah deh semua pihak :-( ------------------------- Nah kalau policy yang salah, mari kita perbaiki policynya. Kalau pengelolaan juga salah, mari kita benahi pengelolaannya. Beri second chance untuk bangsa ini untuk maju. Orang yang sudah nilep BLBI saja diberi chnace ke dua ketiga dan bahkan dibiarkan melenggang kangkung. Jangan cari jalan pintas yang sangat mudah, dengan melelang apa-apa yang sudah dibangun dengan susah payah. Untuk Perancis, disana masih banyak swasta nasional yg punya duit utk beli perusahaan itu, disini siapa yg punya duit utk beli ? Konglomerat kitakah ? ------- Ini dia nih salah satu problemnya. Kita tidak punya duit 3 trilyun untuk menyehatkan DI, tapi punya duit ratusan trilliun untuk "menyehatkan" bank-bank ??? Kita rela memberikan suntikan dana untuk kemudian dilarikan lagi keluar oleh para konglomerat itu, tapi kita tidak rela memberikan suntikan modal untuk penyehatan industri untuk membangun masa depan kompetensi bangsa ini. Tp tetap saja disana dilakukan privatisasi, walau ke swasta nasional. Subsidi boleh-2x saja, akan tetapi ada batasnya, dan mrpkan stilmulus dalam percepatan economic growth. -------- Setuju, dan ini yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya bung. Bukan subsidi tanpa batas, tak tentu arah, dan tak dikontrol. Subsidi harus jelas tujuan, ada batas waktu, dan ada bantuan (kalau perlu) dalam mengelola subsidi tersebut, dan yang lebih penting lagi ada kontrol dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan. Kontrol, monitoring, evaluasi bukan untuk menutup (meskipun pada akhirnya boleh-boleh saja kalau semua sudah dilakukan tapi tetap tidak tertolong) akan tetapi untuk mengevaluasi langkah ke depan dalam rangka pemenuhan target itu. Apakah ini semua sudah dilakukan ??? Koq buru-buru mau jualan saja. Mau cepat-cepat ya, karena Pemilu sudah dekat ??? Ini saya copykan tulisan yg bagus dari milis lain soal Boeing : ---------- Thanks infonya, kebetulan sudah baca sebelumnya dan saya setuju. Sudah baca link yg saya berikan ? BUMN disitu memang milik pemerintah, akan tetapi beroperasi sepenuhnya dg cara swasta. Tidak ada "titipan", tidak ada "minta sumbangan dari Parpol atau penyelenggara negara lainnya". Coba deh "buka warung" barang 1-2 tahun di Indonesia ini, Anda akan mengerti kata-2x "permintaan sumbangan dari berbagai pihak" yg bikin pusing itu. ---------- Nah ini dia nih,...Apakah kalau ada orang yang minta-minta sumbangan ke rumah kita kita harus jual rumah kita ?? Yang minta-minta inilah yang harus dibenahi, jangan timpakan salahnya kepada perusahaan saja. Para pengambil keputusan di atas sana melihatnya adalah kalau perusahaan tertentu tidak bisa "diharap" lagi, si pembuat keputusan tadi tidak mau disalahkan. Yang disalahkan sang pengelola perusahaan, dan yang dikorbankan ujungnya adalah rakyat (baca : baik konsumen karena biaya tinggi, maupun karyawan, karena suatu saat perusahaan terpaksa ditutup karena tidak bisa menutupi biaya operasinya). Di satu sisi perusahaan dibebani tugas untuk mandiri dan profitable dalam waktu singkat, di lain sisi dibenani tugas pula untuk menampung tenaga kerja yang banyak, serta dibebani "permintaan-permintaan" tadi. Nggak ngikut, visi pengelola dan objective perusahaan akan kandas ditengah jalan, karena team akan diganti dengan orang yang nurut. Perduli setan perusahaan itu bisa survive (baca jangankan maju), toh kalau gagal, tinggal dicopot saja setelah terlebih dahulu disalahkan dan dihadapkan dengan karyawannya sendiri. heh bukan maksud saya mengatakan setiap kabupaten memerdekakan diri, akan tetapi kabupaten itu mestinya bisa punya kapasitas spt negara singapore :-) Bukankah Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada Bupati utk melakukan apa-2x sendiri ? ------------ Apakah otonomi daerah berjalan baik ? Masih perlu waktu bung. Otonomi daerah dijalankan separo hati oleh Pusat. Kebijakan sentralistik yang selama ini memusatkan semua potensi sumber daya manusia di Jawa (terutama Jakarta). "Otonomi" baru berjalan dua tahun (?)komentar yang muncul dari pusat sudah banyak, a.l. yang mengatakan daerah tidak mampu, arah mereka nggak jelas, dsb.dsb. Bahkan pilkada pun masih dicampuri banyak tangan-tangan dari pusat dengan segala agendanya. Apakah agenda ini untuk memajukan kapasitas daerah ? Ujung-ujung nya kita harap begitu. For now, I doubt it. Nah kalau begitu ada hal yg kita sepakati disini, subsidi boleh saja tapi ada batasnya. Jika sudah waktunya, lepas kepemilikan, pemerintah kembali mengurusi hal yg menjadi bidangnya y.i. kebijakan/regulasi. --------- Setuju, dan time to time masih perlu campur tangan, secara bertahap dilepas, dengan penjadwalan yang konsisten. Baru dibangun ? Memangnya butuh berapa lama utk bisa survive ? Kalau saya berpendapat selama subsidi masih terus dilakukan maka mereka tidak pernah bisa survive, krn tidak pernah merasakan urgensi utk mempercepat pembangunan SDM, melakukan terobosan-2x krn sudah bisa hidup (termanjakan) dg subsidi. ------- Berapa lama untuk bisa survive, sangat tergantung dengan banyak hal. Antara lain, pembebanan (ada apa nggak), keberfihakan (ada apa nggak), jenis industri, kapasitas perbankan untuk membantu financing, dsb.dsb. Merasakan urgensi membangun SDM ? Saya yakin ada beberapa pengelola BUMNIS yang demikian, ada juga yang tidak. Disinilah pentingnya fungsi komisaris (yang nota bene dari wakil pemerintah). Kalau progress report tahunan tidak baik, cepat-cepat ambil langkah dong. Kalau rapor masih angka 6, minta dan bantu untuk meningkatkan menjadi 8, tapi kalau rapor angka merah, yah ganti dengan yang lebih capable. Balik lagi, salah satu kunci : Are we all stand on the right place ? Have we all performed our duty ? Subscontract donk, biar mereka dulu yg punya nama, kita yg produksi. Lihat tuh produknya Om Abbas yg bisa menembus pasar Timur Tengah. Produknya SPIJ diaccept tuh oleh Oil companies di Indonesia. --------- Setuju,ini satu jalan memang. Tapi belum tentu semua orang punya akses. Disinilah perlu dievaluasi. Seandainya bung Syafril jadi komisaris KS misalnya, mungkin dalam rapat board ide-ide seperti ini yang harus disuntikkan kepada Managementnya. Stimulate them, ingatkan, dan bantu kalau punya akses. Dan yg harus berkorban itu rakyat, subsidinyapun tidak sepenuhnya masuk ke bagian produksi melainkan "kantong lain" :-( KKN bung! KKN lah yg perlu dibereskan lbh dulu! --------- Ini lah sumber segala masalah. Maka itu ini kunci pertama, tapi tidak mudah merubahnya. Balik lagi kontrol perlu. Kontrol sosial, class action kalau perlu, dsb.dsb. KKN terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan pembuatan kebijakan, terkait dengan penunjukan direksi BUMN, terkait dengan keberfihakan, dst.dst. Dan dimuaranya selalu rakyat yang dikorbankan. Menutup perusahaan juga mengorbankan "rakyat", dan mengorbankan kepentingan masa depan rakyat. Apakah dengan menjual atau menutup perusahaan KKN akan berhenti, rakyat tidak jadi korban lagi ? Apakah kalau kita tergantung produk impor rakyat tidak jadi korban, tidak ada KKN lagi ??????????? Dan sampai kapan kita tergantung terus ???? --[YONSATU - ITB]---------------------------------------------------------- Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net> Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
