Pendidikan Tinggi Semakin Banyak Mahasiswa Asing di Fakultas Kedokteran Negeri Kamis, 19 Juni 2008 | 01:03 WIB
Jakarta, Kompas - Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyesalkan semakin banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di fakultas kedokteran di beberapa universitas negeri di Indonesia. Sementara itu, probabilitas siswa SMA di Indonesia untuk masuk fakultas kedokteran hanya 4 persen. "Bayangkan, probabilitas siswa asal Malaysia yang masuk fakultas kedokteran di Indonesia mencapai 30 persen. Waktu di Rumah Sakit Sanglah, Bali, saya kaget, kok banyak mahasiswa berwajah India, ternyata mereka berasal dari Malaysia," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc III dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (18/6) siang. Menurut Menkes, di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar saja ada sekitar 300 mahasiswa asing. Demikian pula di Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, dan perguruan tinggi negeri lainnya. "Alasan perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa asing hanya karena ingin dibilang world class. Yang saya sedihkan, mahasiswa asing ini praktik di rumah sakit pendidikan yang dananya dibiayai oleh pemerintah," tutur Menkes. *Ironis* Menurut Menkes, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga dokter. "Jika mahasiswa asing itu nantinya lulus, mereka bisa langsung menjadi dokter di Indonesia tanpa adaptasi, sedangkan dokter-dokter kita bisa jadi kuli. Ini sangat ironis," tutur Menkes. Menjawab pertanyaan anggota DPD tentang rumah sakit pemerintah yang tidak menyetor ke kas daerah, menurut Menkes, rumah sakit pemerintah itu secara konstitusional wajib melayani rakyat. Rumah sakit pemerintah boleh mendapatkan untung, tetapi tidak boleh mencari keuntungan sebagai tujuan utama rumah sakit. "Saya dulu kaget saat semua rumah sakit akan dijadikan perseroan terbatas. Ini berarti nantinya rumah sakit akan komersial dan rakyat tidak dapat berobat murah. Makanya saya berjuang dan rumah sakit kini berstatus Badan Layanan Umum atau BLU yang disubsidi oleh pemerintah," ujarnya. Konsekuensi BLU, rumah sakit tidak menyetor ke kas daerah, tetapi bupatilah yang harus melayani rakyatnya, bukan mencari uang dari rakyatnya yang sakit. (LOK) sumber : kompas -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya http://reportermilist.multiply.com/ ************************************
