Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm


                    Gerakan 30 September dan Amerika Serikat



Buku sejarawan dari University of British Columbia (Kanada), John Roosa,
“Dalih pembunuhan massa, GERAKAN 30 SEPEMBER DAN KUDETA SUHARTO
“mengungkapkan secara bagus sekali, berbagai bahan dan latar belakang
tentang peristiwa 65 yang berkaitan dengan masalah (antara lain): Bung
Karno, Suharto, PKI, Amerika Serikat, Angkatan Darat, situasi internasional
dll.



Yang berikut di bawah ini adalah cuplikan dari buku itu, yang mengangkat --
dengan tajam dan jelas sekali – ketersangkutan kepentingan Amerika Serikat
dengan jatuhnya Sukarno dan hancurnya PKI karena pengkhianatan Suharto
bersama tentara di bawahnya. Dari cuplikan ini kelihatanlah secara gamblang
bahwa pembangkangan Suharto terhadap Bung Karno dan dilumpuhkannya kekuatan
kiri di Indonesia merupakan kejadian penting sekali di skala dunia pada
waktu itu, yang menggembirakan para penguasa Amerika Serikat.



Kalau dilihat perkembangan  dalam negeri (di Indonesia) dan luar negeri
(internasional) selama beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, maka
nyatalah bahwa  -pada garis besarnya -- politik Bung Karno yang
anti-imperialisme (terutama AS) adalah benar. Sikap politik Bung Karno waktu
itu,  yang didukung oleh golongan kiri di Indonesia maupun di berbagai
negeri Asia, Afrika dan Amerika Latin, ternyata sekarang dibenarkan oleh
gerakan menentang neo-liberalisme dan politik AS dimana-mana.



Dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Indonesia sejak
pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto juga menunjukkan bahwa persekutuan
Suharto dengan Amerika Serikat dalam menggulingkan presiden Sukarno dan
menghancurkan PKI (dengan dukungan dari sebagian golongan reaksioner,
termasuk terutama sekali sebagian dari golongan Islam) adalah kesalahan
besar. Ternyata dengan jelas sekali sekarang bahwa musuh dari bangsa atau
rakyat Indonesia sejak dulu sama sekali bukanlah Bung Karno dan PKI,
melainkan imperialisme AS dengan neo-liberalismenya.



Cuplikan dari buku John Roosa tentang peran AS sekitar tahun-tahun 1965
memberikan bahan-bahan yang menarik bagi renungan kita bersama tentang
kejahatan persekongkolan AS dengan tentara waktu itu.



A.      Umar Said



==  ==   ==



Cuplikan dari buku John Roosa bagian “Gerakan 30 September dan Amerika
Serikat” :



Gerakan 30 September merupakan peristiwa signifikan dan bukan hanya bagi
Indonesia. Dutabesar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pada 1965, Marshal
Green, berpendapat bahwa G-30-S merupakan salah satu saat paling berbahaya
bagi AS semasa perang dingin. Ia menafsirkan gerakan itu sebagai “usaha
kudeta komunis “, yang jika berhasil, dapat mengubah Indonesia menjadi
negara komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet dan/atau Tiongkok.



Dalam wawancara di televisi pada 1997 ia menyatakan, “Saya kira (G-30-S) ini
merupakan peristiwa yang sangat penting di dunia, dan saya tak yakin pers
dan masyarakat umum pernah menganggapnya demikian. Dan saya tidak
beranggapan, bahwa saya berkata begitu semata-mata karena saya ada di sana
waktu itu : Saya kira benar – bahwa inilah bangsa yang sekarang merupakan
bangsa terbesar keempat di dunia ini.....akan menjadi komunis, dan memang
nyaris demikian “.



Serangan Suharto terhadap kaum komunis dan perebutan kekuasaan presiden yang
dilancarkannya berakhir pada pembalikan sepenuhnya peruntungan AS di
Indonesia. Hampir dalam semalam pemerintah Indonesia berubah dari kekuatan
yang di tengah-tengah perang dingin dengan garang menyuarakan netralitas dan
anti-imperialisme menjadi rekanan pendiam dan patuh kepada tatanan dunia AS.
Sebelum G-30-S terjadi, kedutaan AS telah memulangkan hampir semua personil
mereka dan menutup konsulat-konsulatnya di luar Jakarta, karena
gelombang-gelombang demonstrasi militan yang dipimpin PKI.



Presiden Sukarno kelihatannya menutup mata dan merestui aksi-aksi itu dengan
tidak memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi konsulat-konsulat AS.
Sementara serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah AS sudah begitu
mengkhawatirkan, kaum buruh mengambil alih perkebunan-perkebunan dan
sumber-sumber minyak  milik perusahaan-perusahaan AS, dan pemerintah
Indonesia mengancam akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut.
Sejumlah pejabat pemerintah AS sempat mempertimbangkan pemutusan hubungan
diplomatik sama sekali.



Tampaknya Washinghon harus melupakan Indonesia dan menganggapnya sebagai
bagian dari dunia komunis. Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang
disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa, “Indonesia di bawah Sukarno
dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara
komunis, dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan
negara-negara komunis.”



Laporan itu memperkirakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam wakltu dua atau
tiga tahun akan sepenuhnya didominasi PKI. Lepasnya Indonesia dari pengaurh
AS akan menjadi kehilangan besar, yang jauh lebih mahal dari pada lepasnya
Indocina. Dalam politik luar negeri AS setelah Perang Dunia kedua, Indonesia
dianggap sebagai domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot
demografis sebagai negeri berpenduduk terbesar kelima di dunia dan keluasan
geograis sebagai kepulauan yang terbentang 3000 mil lebih dari timur ke
barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah.



Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan  karet yang penting. Dengan
investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah yang
lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan
sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an “telah menyerahkan
Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang” ; minyak, mineral, logam, dan
tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi Jepang.
“Keprihatinan utama “ AS adalah “keamanan Jepang, yang aksesnya ke negeri
kepulauan dengan sumber alam kaya raya itu harus dijaga agar tetap aman
berada di kubu AS. “



Penilaian Kolko disusun berdasarkan pernyataan kebijakan Dewan Keamanan
Nasional tahun 1952 yang berjudul “United States Objectives and Courses of
Action with Respect to Southeast Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika
Serikat untuk Asia Tenggara).



Para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Truman melihat kawasan ini dari
segi sumber daya alam: “Asia Tenggara khususnya Malaya dan Indonesia,
merupakan sumber utama dunia bagi karet alam dan  timah dan produsen minyak
bumi, serta komoditi lain yang penting secara strategis;”. Jatuhnya kawasan
ini ke tangan komunis (atau, sejatinya kekuatan lokal mana pun yang ingin
membatasi ekspor sumber daya alam tersebut ) akan menghambat industrialisasi
Jepang, dan hal ini akan  “sangat mempersulit upaya menghalangi Jepang untuk
pada akhirnya menyesuaikan diri denngan komunis;”



Pemerintah Eisenhower mengeluarkan pernyataan politik serupa tentang Asia
Tenggara dua tahun kemudian, yang mengulangi bahasa memorandum terdahulu
hampir kata demi kata. Washington menganggap kemungkinan jatuhnya pemerintah
Indonesia di bawah kekuasaan komunis sebagai hari kiamat. Sikapnya
mempertahankan garis melawan komunis di Indocina antara lain didorong
keinginan  melindungi Indonesia. Dalam logika teori domino, negeri-negeri
Indocina yang relatif tidak begitu strategis harus diamankan dari komunisme
agar negeri-negeri yang lebih penting di Asia Tenggara dapat dipagari dari
pengaruhnya.



Dalam pidatonya pada 1965 Richard Nixon membenarkan pemboman atas Vietnam
Utara untuk melindungi “potensi mineral yang luar biasa” di Indonesia. Dua
tahun kemudian  ia menyebut Indonesia sebagai “anugerah terbesar di wilayah
Asia Tenggara,” dan merupakan “timbunan sumber daya alam terkaya di kawasan
itu. “



Pasukan darat yang mulai memasuki Vietnam sejak Maret 1965 akan menjadi
tidak berguna jika kaum komunis menang di negeri yang lebih besar dan lebih
strategis. Penguasaan Indonesia oleh PKI akan membuat intervensi di Vietnam
sia-sia belaka. Pasukan Amerika Serikat sibuk bertempur di pintu gerbang,
sementara musuh sudah berada di dalam, akan segera menduduki istana, dan
menjarah rayah gudang-gudang simpanan.



Dalam minggu-mlinggu sebelum G-30-S beraksi, para pembuat kebijakan di
Washington saling mengingatkan diri, agar perang di Vietnam tidak sampai
mengalihkan perhatian mereka dari situasi di Indonesia yang sama daruratnya.
Pertemuan antara sekelompok kecil pejabat Departemen Luar Negeri dan Wakil
Menteri Luar Negeri George Ball di akhir Agustus 1965 menegaskan bahwa
Indonesia paling tidak sama penting dengan seluruh Indocina. Kelompok ini
juga menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh sayap kiri di Indonesia
sudah dekat. Menurut salah seorang pejabat yang hadir, William Bundy,
kelompok tersebut percaya bahwa pengambilalihan kekuasaan seperti itu akan
menimbulkan “effek menjepit sangat kuat bagi kedudukan negeri-negeri
non-komunis di Asia Tenggara.”



Dalam renungan reflektifnya, Robert McNamara, Menteri Pertahanan dalam
pemerintahan Kennedy dan Johnson, mengatakan bahwa AS seharusnya mengurangi
keterlibatannya di Indocina setelah pembasmian kaum komunis di Indonesia
oleh Suharto. Begitu domino besar di Asia Tenggara sudah aman di tangan
tentara Indonesia, para pembuat kebijakan AS harusnya menyadari bahwa
Vietnam sebenarnya tidak sepenting seperti yang mereka pikirkan semula.



“Kekalahan permanen “PKI di Indonesia, menurut pengakuannya sekarang, “telah
mengurangi pertaruhan riil AS di Vietnam secara substansial”. Walaupun dalam
sebuah memorandum 1967 Mc Namara telah  menyebut penghancuran PKI sebagai
alasan untuk menghentikan langkah AS meningkatkan perang, ia tidak mendorong
dilakukannya pêninjauan kembali kebijakan AS secara menyeluruh. Perang pada
gilirannya memperoleh logikanya sendiri, yang terpisah dari teori domino.



Kendati memiliki pemahaman mengenai implikasi dari kejadian-kejadian di
Indonesia, McNamara tetap terpaku dalam kerangka pikir yang menghendaki,
pada satu pihak, kemenangan AS dalam perang Vietnam, atau pada fihak lain,
suatu cara pengunduran diri dari Vietnam tanpa kehilangan muka bagi
pemerintah AS. Para pembuat kebijakan gagal memahami bahwa setelah 1965
“hanya sedikit domino-domino yang tertinggal, dan kecil kemungkinannya
mereka akan ikut roboh;” Walaupun tersisa oleh urusan Indocina pada 1965,
Washington sangat gembira ketika tentara Suharto mengalahkan G-30-S dan
merangsak menghantam kaum komunis.



Ketidakberfihakan Sukarno dalam perang dingin dan kekuatan PKI yang semakin
besar telah dibikin tamat dengan sekali pukul. Tentara Suharto melakukan apa
yang tidak mampu dilakukan negara boneka AS di Vietnam Selatan meskipun
telah dibantu dengan jutaan dollar dan ribuan pasukan AS, yaitu menghabisi
gerakan komunis di negerinya. Dalam sepuluh hari setelah G-30-S meletus,
wartawan New York Times Max Frankel sudah mencatat bahwa suasana Washington
menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul “U.S. is Heartened by Red
Setback in Indonesia Coup”   (AS Gembira karena Kekalahan Kaum Merah dalam
Kudeta di Indonesia).



Ia mengamati bahwa sekarang ada “harapan, padahal baru dua pekan lalu hanya
ada keputusasaan mengenai negeri berpenduduk terbesar kelima di bumi itu,
yang dengan 103 juta penduduknya di 4 000 pulau memiliki sumber daya
melimpah tapi belum dimanfaatkan dan menduduki salah satu posisi strategis
di Asia Tengaraa.”



Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang berbulan-bulan
berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni 1966, seorang
penulis editorial utama New York Times, James Reston, menyebut “transformasi
biadab” di Indonesia sebagai ‘”secercah cahaya di Asia”. Laporan utama
majalah Times menyebut naiknya Suharto sebagai “kabar terbaik bagi dunia
Barat selama bertahun-tahun di Asia.”



Wakil Menteri Muda Luar Negeri Alexis Johnson percaya bahwa “pembalikan
gelombang pasang komunis di Indonesia yang besar itu” merupakan “peristiwa
yang bersama perang Vietnam  mungkin merupakan titik balik sejarah
terpenting di Asia dalam dasa warsa ini.” Seperti dinyatakan Noam Chomsky
dan Edward Herman, pembantaian di Indonesia merupakan “pembantaian bermaksud
baik” dan ”terror yang konstruktif” karena melayani kepentingan politik luar
negeri AS.



Sementara Washington mengemukakan setiap pelanggaran hak asasi manusia di
blok Soviet sebagai bukti kejahatan musuhnya dalam perang dingin, ia
mengabaikan, memberi pembenaran, atau bahkan bersekongkol dalam kejahatan
yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang bersekutu dengan AS.



* * *

























































No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 270.7.0/1683 - Release Date: 21/09/2008
10:10

Kirim email ke