Demokrasi Ada Copyrightnya Kecuali Demokrasi Palsu Bebas Dijiplak
AS dan Barat melarang mengeksport Demokrasi, tapi tidak membatasi
iklan2 pembuatan Demokrasi di-masing2 negara. Tampak dari luar bisa
jadi ada kesamaan dengan yang aselinya, tapi isi dan bahan baku
pembuatannya pasti beda sehingga kualitasnya juga beda.
Demokrasi di AS dan Barat melarang mempropagandakan agama, melarang
dakwah agama dimuka publik maupun disemua sekolah publik.
Beda dengan Demokrasi di Indonesia, mewajibkan ulama untuk berdakwah
dan mempropagandakan Syariah Islam dimuka publik dan disemua sekolah
publik. Tetapi melarang agama bukan Islam untuk mempropagandakan
masing2 agamanya dimuka publik maupun disemua sekolah publik. Bahkan
juga sesama Islam yang aliran Ahmadiah, dilarang mempropagandakan
agamanya dimuka publik apalagi disekolah publik, bahkan semua umat
Islam dihalalkan membakar mesjid Ahmadiah, dan menghalalkan penjarahan
harta benda umat Ahmadiah. Khusus ulama FPI malah berani bertanggung
jawab untuk siapapun membunuh umat Ahmadiah karena darahnya halal
ditumpahkan. Dan kesemuanya ini merupakan sarana Demokrasi di
Indonesia yang dilindungi UU sebagai kebebasan berekspressi yang
dijamin dalam Demokrasi.
Demokrasi itu cuma label dari sebuah produk system kenegaraan, sama
halnya dengan Aspirin juga cuma label dari sebuah produk obat2an.
Namun dalam pasaran atau pemasaran, bisa terjadi ada pemalsuan,
meskipun labelnya Aspirin ternyata isinya cuma tepung, akibatnya
kemanjuran obatnya hilang meskipun tidak menyebabkan kematian.
Sama sekali tidak berbeda, bisa terjadi ada pemalsuan, meskipun
labelnya Demokrasi ternyata isinya adalah Syariah Islam yang
anti-Demokrasi, akibatnya bukan saja cuma Demokrasinya tidak ada sama
sekali, malah sebaliknya menyebabkan kematian Demokrasi akibat
kedholiman meraja lela yang tidak bisa ditumpas karena dengan kedok
Demokrasi malah kedholiman ini bisa dilindungi.
Hal ini memang terjadi diseluruh Indonesia, misalnya membakar mesjid
Ahmadiah dan menjarah harta benda umat Ahmadiah dilindungi sebagai
kebebasan bertindak yang wajib dilindungi dalam Demokrasi.
Juga seorang koruptor, harus dibebaskan karena tidak terbukti mencuri
karena dalam agama diharamkan mencuri yang artinya mengambil milik
orang lainnya. Sebaliknya koruptor itu tidak pernah mengambil milik
orang lainnya melainkan mengambil hak yang berada dibawah tanggung
jawabnya sendiri dimana kepemilikannya dititipkan kepadanya yang
secara demokratis dilindungi haknya dalam memilih cara penggunaannya.
> "mediacare" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> From: Holy Uncle
> Kalo AS dan Barat sungguh2 mau ekspor
> 'demokrasi', seharusnya memulai dari
> Arab Saudi ....
>
AS dan Barat sama sekali bukan eksportir Demokrasi, karena Demokrasi
itu sendiri dibutuhkan dalam negerinya dan tidak bisa atau tidak
mungkin bisa dieksport kemanapun oleh siapapun juga.
Namun, negara2 terkebelakang selalu berusaha menjiplak produk2 dari
negara2 yang lebih maju, dan akibat menggunakan produk Demokrasi
jiplakan inilah negara2 berkembang makin tidak bisa berkembang karena
Demokrasi palsu ini dijiplak tidak sesuai dengan aselinya melainkan
cuma dijiplak sampul luarnya saja untuk menutupi teokrasi seperti
Syariah Islam, Demokrasi terpimpin, Nasakom, yang kesemuanya
sebenarnya justru anti-Demokrasi.
Arab Saudia adalah caliphah Islam yang anti-Demokrasi, sebaliknya
Amerika dan Barat adalah negara Demokrasi yang artinya menghormati
kepercayaan orang lain. Oleh karena menghormati kebebasan pilihan
Caliph Arab Saudia sebagai pemilik kerajaan maka AS dan Barat tidak
mungkin memaksa sang Caliph untuk membeli atau mengimport Demokrasi.
Bukan cuma Demokrasi, bahkan Internet maupun TV yang beredar di Arab
maupun di Indonesia juga bukan dipaksakan kepada Indonesia atau Arab
Saudia untuk membelinya. Adakah pernah anda lihat pedagang2 bule
keliling Indonesia untuk memaksa masyarakat membeli TV ataupun
memaksanya berlangganan Internet ????
Demikianlah, penyebaran teknologi komputer, tv, mobil, dll kesemuanya
bukan melalui pemaksaan melainkan menawarkan pilihan, misalnya kalo
mau piknik itu mana yang anda mau pilih, naik onta atau naik pesawat
dan mobil ????
Demokrasi palsu, onderdil palsu, atau segala peralatan palsu, pasti
kualitas dan fungsinya tidak mungkin bisa sama dengan yang aseli
meskipun harganya lebih murah.
Misalnya, Motor Ongpin adalah Motor Honda palsu, Demokrasi Indonesia
juga adalah Demokrasi palsu. Demokrasi aseli kalo anda bakar gereja,
mesjid, atau kuil pasti anda akan ditangkap.
Sebaliknya pada Demokrasi palsu, maka anda bebas bakar gereja, bebas
bakar mesjid, dan bebas membakar kuil maupun menghancurkan patung2nya
karena kesemuanya itu sesuai dengan kewajiban dalam Syariah Islam yang
harus dilindungi dalam wacana Demokrasi yang palsu ini.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
