http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73496
Sabtu, 18 Oktober 2008
Belajar dari Proses Pemilu di AS
Oleh: Tisnohadi Harimurti*
Pada minggu terakhir bulan Agustus dan awal September lalu perhatian
publik Amerika Serikat bahkan dunia terfokus pada pelaksanaan konvensi Partai
Demokrat yang kemudian disusul dengan konvensi Partai Republik. Hingga sampai
pada saat ini ketika proses pemilu telah memasuki tahapan kampanye banyak
kejadian menarik yang perlu kita simak dan dapat diambil sebagai pelajaran yang
berharga kita di Indonesia.
Dengan mencermati apa yang terjadi dalam ajang Pemilu di negeri Paman Sam
tersebut dapat menjadi bahan untuk membandingkannya dengan praktek politik yang
ada di negara kita sendiri yang juga sama-sama menerapkan demokrasi sejak era
reformasi digulirkan tepat sepuluh tahun yang lalu.
Rasionalitas dalam berpolitik
Secara ideal politik selalu didasari oleh pertimbangan rasional. Di
negara demokrasi semacam Amerika Serikat rasionalitas tersebut telah merasuk
dari tingkat elite sampai pada tingkat massa akar rumput. Dengan demikian
pilihan dan keputusan politik selalu didasari oleh pertimbangan matang, salah
satunya adalah sejauh mana kompetensi dan kapabilitas tokoh yang akan
dipilihnya dan terutama program, visi dan misi yang ditawarkan.
Rakyat Amerika Serikat dalam mempergunakan hak politiknya pada umumnya
memiliki karakter yang demikian itu. Terpilihnya Obama sebagai capres yang
notabene orang kulit hitam membuktikan bahwa unsur non rasional seperti
pertimbangan rasial, asal daerah dan keturunan tidak begitu penting lagi. Ini
sangat berbeda dengan kondisi pada dekade 60 an hingga 70 an dimana saat itu
diskriminasi rasial masih kuat terasa dalam berbagai aspek kehidupan di Amerika
Serikat.
Bagaimana di Indonesia? Rupanya pertimbangan yang "kurang" rasional dalam
politik masih mewarnai kehidupan bernegara kita, terutama di kalangan
masyarakat sendiri (seperti kondisi Amerika Serikat empat dekade yang lalu).
Terdapat kecenderungan adanya ketentuan tidak tertulis yang menyatakan bahwa
presiden Indonesia haruslah orang Jawa, sedang wapresnya terserah dari suku
manapun. Memang harus diakui bahwa Jawa merupakan suku mayoritas di Indonesia,
namun jika terdapat orang yang misalkan bukan dari etnis Jawa memiliki
kapabilitas dan kompetensi yang memadai tentunya akan menjadi naïf jika harus
dikesampingkan karena kebetulan ia bukan orang Jawa.
Demikian juga garis keturunan masih masih menjadi pertimbangan kuat untuk
menentukan sebuah keputusan politik. Hal ini sangat kental terasa di daerah
terutama saat pelaksanaan Pilkada. Calon kepala daerah yang di dalam dirinya
mengalir darah kebangsawanan akan memiliki nilai jual lebih di kalangan rakyat,
bahkan terdapat opini di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa keturunan
bangsawan lebih layak dan lebih berhak untuk menjadi pemimpin karena di dalam
dirinya terdapat pulung, wahyu, tuah dan lain sebagainya yang akan memberi
kekuatan dalam kepemimpinannya.
Dengan demikian dalam penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik
masih diwarnai dengan pertimbangan keturunan dan dalam kampanye untuk
menggalang dukungan selalu dikemukakan bahwa calon ini merupakan keturunan
raja, bangsawan, kyai atau syeh tertentu. Kondisi ini dapat terjadi karena
bagaimanapun juga sistem politik yang dibangun di manapun berada tidak dapat
melepaskan keterkaitannya dengan seting sosial di mana sistem tersebut
tersusun.
Sebagaimana di Indonesia bentuk hubungan sosial sebagian besar
masyarakatnya masih diwarnai dengan struktur paternalistik. Ciri struktur
paternalistik berupa susunan stratifikasi sosial yang elitis (mengkerucut)
serta berorientasi ke atas dan menempatkan para keturunan bangsawan dalam
posisi yang tinggi. Lain halnya di Amerika Serikat di mana stratifikasi
sosialnya tercipta lebih banyak karena kompetisi sehingga kemampuan dan
kompetensi seseorang sangat menentukan di mana posisinya di dalam stratifikasi
sosial di masyarakat.
Pelaksanaan debat bagi calon presiden dan wakil presiden yang baru-baru
ini dilaksanakan merupakan salah satu sarana bagi rakyat Amerika Serikat untuk
mengukur kemampuan para capres dan cawapres sekaligus mengetahui visi, misi dan
program masing-masing calon. Hal itulah yang menjadi pertimbangan rakyat AS
untuk menentukan keputusan politiknya di hari pemilihan nanti.
Kedewasaan dalam berpolitik
Pada konvensi partai demokrat, Hillary Clinton, mantan saingan Barrack
Obama dalam proses pemilihan calon presiden dari Partai yang telah delapan
tahun menjadi oposisi di panggung politik AS tersebut menyampaikan pidatonya.
Dari apa yang disampaikannya tersebut tampak jelas sikap kenegarawanan seorang
politisi yang merupakan pemandangan langka di negara kita. Ia menyampaikan
kepada seluruh simpatisan partai demokrat, terutama para pendukungnya untuk
mengalihkan dukungan kepada Obama dan bersama-sama menggalang kekuatan
menghadapi pemilu November nanti menghadapi calon presiden Mc Cain dari Partai
Republik.
Hillary juga sama sekali tidak menunjukkan kekecewaannya atas pilihan
Obama kepada Joe Biden untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden,
sebuah posisi yang sebenarnya juga diinginkannya setelah ia gagal menjadi calon
presiden. Rupanya Hillary sadar bahwa pilihan terhadap Biden merupakan strategi
untuk menutupi kekurangan Obama dalam kemampuannya untuk menangani politik luar
negeri. Biden adalah politisi yang sarat dengan pengalaman kebijakan luar
negeri karena ia adalah ketua urusan luar negeri di senat. Melalui duet dengan
Biden diharapkan mampu menjadi jawaban atas serangan Partai Republik selama ini
yang menyatakan bahwa Obama adalah seseorang yang buta politik luar negeri dan
jika terpilih akan mengurangi pengaruh Amerika dalam percaturan dunia.
Dukungan mantan ibu negara di era kepemimpinan presiden Clinton ini
terhadap pencalonan Biden menunjukkan jiwa besar seorang negarawan dengan
kesediannya untuk mengesampingkan keinginan atau kepentingan pribadinya demi
kepentingan yang lebih besar. Secara rasional memang akan lebih menguntungkan
jika Obama berpasangan dengan Biden daripada jika berpasangan dengan Hillary
dan Hillary pasti sadar akan hal itu. Selain itu dalam momen tersebut kita
dapat mencermati bentuk lain dari kedewasaan berpolitik yaitu walaupun pada
awalnya diwarnai dengan persaingan dan perbedaan pendapat, apabila suatu
keputusan sudah ditetapkan maka semua pihak yang pada awalnya bersaing dan
bertentangan akan bersatu padu untuk menjalankan keputusan yang telah diambil
dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana di Indonesia ? Sejak reformasi bergulir dan dibukanya pintu
demokrasi seluas-luasnya telah terlahir banyak politisi yang memenuhi
gelanggang politik di tanah air. Namun di antara banyak politisi tersebut
sangat jarang yang memiliki sifat kenegarawanan. Sebaliknya yang ada adalah
politisi yang hanya pandai bersilat lidah tanpa ada kesesuaian antara kata dan
perbuatan serta hanya mementingkan perut sendiri dengan mengesampingkan
kepentingan rakyat banyak yang sebenarnya memberikan andil terbesar bagi mereka
untuk dapat mencari nafkah dengan menjadi politisi. Terjadinya kasus korupsi
dan asusila yang menimpa wakil rakyat, kasus korupsi para pejabat pusat dan
daerah serta kisruh seputar Pilkada merupakan wujud nyata dan manifestasi
kurangnya negarawan atau politisi yang bersifat negarawan di Indonesia.
Lalu Bagaimana ?
Pilihan kita untuk menjalankan demokrasi tidak akan mampu mencapai tujuan
yang diharapkan jika dalam implemetasinya masih diwarnai oleh
pertimbangan-pertimbangan yang kurang rasional serta tidak dilandasi sikap
dewasa dalam berpolitik.
Dalam hal ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari praktek demokrasi
di Amerika Serikat termasuk dengan mencermati proses dan berbagai momen yang
terjadi dalam tahapan pemilu di negara adidaya tersebut. Walaupun banyak
kebijakan politik AS terasa tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan
(terutama dalam kebijakan politik luar negeri) namun terdapat sesuatu hal yang
perlu dicontoh, yaitu bagaimana kita bisa lebih rasional dan mampu mendewasakan
diri dalam berdemokrasi serta bagaimana memunculkan politisi yang berwatak
negarawan.***
*) PNS Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Banjar
--------------------------------------------------------------------------
