http://www.solopos.net/zindex_menu.asp?kodehalaman=h04&id=251977


Edisi : Rabu, 10 Desember 2008 , Hal.4

Mendung masih menggantung di langit HAM 


 UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menikmati hak-hak asasi 
dan kebebasan dasarnya. Bahwa negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban 
sebagaimana dimandatkan di dalam konstitusi untuk memberikan perlindungan, 
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). 


Tulisan ini merupakan catatan reflektif atas kondisi HAM di Indonesia sepanjang 
2008, sebagai bagian dari merayakan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia.

Hak sipil & politik
Dalam konteks hak sipil dan politik, jaminan perlindungan dan pemajuan HAM 
khususnya hak sipil dan politik mengalami kemajuan berarti. Terdapat berbagai 
produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan 
hak ini. Menyangkut hak-hak dan kebebasan sipil warga diperkuat dengan 
diundangkannya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

Namun demikian, sejumlah peraturan perundang-undangan justru mengurangi 
kebebasan dan penghormatan hak-hak warga negara seperti UU No 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Komnas HAM mencermati bahwa munculnya ketentuan-ketentuan 
yang multi tafsir dan kontroversial justru dikhawatirkan merupakan bentuk 
intervensi negara atas kehidupan dan hak asasi manusia, terutama yang berdampak 
langsung pada hak dan kebebasan dasar kelompok-kelompok minoritas, terutama 
kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). UU itu berpeluang 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran kewajiban negara untuk menghormati hak 
asasi manusia. 

Reformasi institusional juga terjadi pada lembaga-lembaga yudisial berupa 
penguatan peran sejumlah lembaga state auxiliaries seperti Ombudsman RI melalui 
UU No 37/2008 dan mulai bekerjanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
yang dapat menjadi mekanisme penegakan hak asasi. Berbagai kemajuan ini tampak 
membawa implikasi positif pada administrasi keadilan kebebasan politik, dan 
pelayanan publik. 

Sepanjang 2008, berbagai kemajuan di bidang HAM dan kebebasan dasar itu diadang 
oleh perilaku kekerasan mayoritas terhadap kelompok minoritas agama maupun 
politik. Para pemeluk agama minoritas maupun aliran kepercayaan berikut 
kelompok-kelompok yang mendukungnya diperlakukan bukan saja secara 
diskriminatif, namun juga mengalami kekerasan fisik dan serangan terhadap 
sekolah-sekolah dan rumah ibadah, seperti yang masih dialami oleh Jemaah 
Ahmadiyah, Jemaah Al-Qiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh, Gereja Tani Mulya, dan 
Gereja Kristen Pasundan Dayeuh Kolot. 

Selain itu, diskriminasi ini juga terjadi dalam bentuk peraturan-peraturan 
daerah berlandaskan syariat yang berdampak langsung terhadap penghormatan dan 
kebebasan dasar dari berbagai kelompok minoritas dalam masyarakat. Ironisnya, 
dalam menghadapi masalah demikian, negara cenderung melakukan pembiaran bahkan 
mengkriminalkan korban.  Supremasi hukum yang berkeadilan juga masih sangat 
lemah di mana terdapat jurang yang lebar antara yang landasan normatif dan 
penegakannya.  Praktik penyiksaan masih tetap terjadi, bukan hanya di 
tempat-tempat penahanan/penghukuman akan tetapi juga tempat-tempat lain 
terutama di tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya. 

Selain itu, Komnas HAM juga mengamati sejumlah kasus salah tangkap (seperti 
pada kasus Imam Hambali alias Kemat dan David Eko Priyanto), dan berbagai 
kekerasan yang dilakukan dalam operasi preman.  Selama 2008 ini, Komnas HAM 
mencatat bahwa sistem hukum dan jajaran aparatur negaranya belum mampu 
mengungkap dan menjawab kasus pembunuhan Munir, aktivis HAM.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi sebelum maupun 
sesudah diundangkannya UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM masih menumpuk di 
tangan penyidik.  Sampai akhir 2008 ini, setidaknya tujuh hasil penyelidikan 
Komnas HAM masih macet di Kejaksaan untuk kasus Penembakan mahasiswa Trisakti, 
kasus Mei 1998, kasus Semanggi I, kasus Semanggi II, kasus Wamena, kasus Wasior 
dan kasus penculikan aktivis 1997-1998. 

Hak Ekosob 
Pelaksanaan hukuman mati selama 2008 masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada 
periode Januari-Juli 2008, sebanyak enam terpidana mati dieksekusi dan diikuti 
dengan tiga orang terpidana mati bom Bali dan rencana eksekusi dua orang 
terpidana mati lainnya pada akhir tahun ini. 
Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob), masih ada pandangan 
yang melihat hak Ekosob bukan sebagai hak asasi, baik di kalangan pemerintah 
maupun di kalangan masyarakat sipil, dan terutama sektor bisnis. HAM terutama 
hak Ekosob tidak digunakan sebagai paradigma dalam penyusunan kebijakan 
pembangunan (rights-based approach).
 
Akibatnya, meskipun berbagai kebijakan pembangunan dibuat, namun hak warga 
negara tetap tidak terlindungi dan terpenuhi dan korban-korban pelanggaran 
terus menerus berjatuhan, seperti pada kasus-kasus penggusuran, kurang 
gizi/gizi buruk, pemutusan hubungan kerja secara massal, dan kenaikan 
harga-harga kebutuhan pokok. Kepentingan dan nilai-nilai fundamentalisme pasar 
justru dilindungi dan pada gilirannya meniadakan hak asasi terutama hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya. 

Sepanjang 2008, Komnas HAM mencatat masih tingginya tindakan penggusuran 
rumah-rumah dan permukiman rakyat. Bahkan tindakan-tindakan tersebut didukung 
dengan legislasi daerah dan anggaran yang cukup besar. Sebagian besar, 
penggusuran tersebut dilakukan tanpa memberikan solusi nyata kepada rakyat 
mengenai tempat tinggal yang baru yang semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah 
dalam menciptakan lapangan kerja dan pemukiman bagi rakyat miskin. 

Komnas HAM mengamati secara serius permasalahan gizi buruk serta tingginya 
kematian ibu dan anak Balita yang seperti fenomena gunung es karena jumlah anak 
Balita yang mengalami gizi buruk lebih dari asumsi yang sudah diperkirakan 
berbagai pihak, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil. Kasus-kasus itu 
meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok 
lainnya. Sebenarnya, ada pemerintah berupaya menanggulanginya melalui program 
bantuan langsung tunai (BLT) dan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri. Komnas HAM mencermati bahwa program BLT yang telah dilakukan, 
alih-alih mengurangi jumlah orang miskin tapi justru membuat orang miskin 
semakin tergantung. 
Persoalan semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa 
Timur, telah mengakibatkan masalah pelik dari aspek teknis dan sosial. 
Keputusan Presiden Nomor 14/2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Lumpur Lapindo, warga mendapat ganti rugi secara bertahap. 

Namun penyelesaian ganti rugi itu pun masih berlarut-larut dan korban masih 
belum juga mendapatkan hak-haknya. Lambannya sikap Pemerintah, ditambah lagi 
dengan masih dilakukannya negosiasi ulang untuk pembayaran ganti rugi tersebut 
memperlihatkan bahwa pemerintah, tidak saja abai terhadap perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak-korban, namun juga lemah dalam berhadapan dengan korporasi.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak buruh, Komnas HAM mencermati bahwa 
jaminan terhadap hak atas pekerjaan, hak-hak pekerja termasuk di dalamnya untuk 
mendapatkan upah yang adil, hak-hak untuk berserikat, terhalang oleh 
dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang 
Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi 
Perkembangan Perekonomian Global. 
Dengan berbagai potret kondisi di atas, Komnas HAM memandang bahwa hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga 
negara. Boleh dikatakan mendung masih menggantung di langit HAM di Indonesia 
sepanjang tahun 2008 ini. - 

Oleh : Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM 

Kirim email ke