http://www.detiknews.com/read/2008/12/19/233314/1056757/10/pengganti-ideologi-bangsa-harus-keluar-dari-nkri

12/2008 23:33 WIB
Pengganti Ideologi Bangsa Harus Keluar dari NKRI
M. Rizal Maslan - detikNews



Jakarta - Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) menyatakan, tetap memegang 
teguh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak setiap 
ideologi yang bertentangan dangan Pancasila dan UUD 1945. 

"Bagi warga negara atau partai politik yang berniat mengubah Pancasila dan UUD 
1945, silakan keluar dari NKRI. Bagi kami, NKRI adalah harga mati yang tidak 
bisa ditawar-tawar," kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pakar Pangan, 
Jackson Kumaat dalam acara 'Debat Caleg Muda Kristen' di Gedung LPMI, Jakarta, 
Jumat (19/12/2008).

Menurut Jackson, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta bertindak tegas, 
kepada siapa pun dan kelompok manapun, yang selama ini memaksakan kehendaknya 
mengganti ideologi negara. Seperti diberitakan sejumlah media massa, ormas 
Front Pembela Islam (FPI) berencana membentuk partai politik pada pemilihan 
umum (Pemilu) 2014.

Motif pendirian parpol ini, karena partai-partai politik Islam yang ada saat 
ini, dinilai tidak mampu memperjuangkan syariat Islam. "Pakar Pangan siap 
pasang badan bersama aparat penegak hukum dalam menghadapi setiap orang atau 
kelompok yang berniat merusak NKRI," tegasnya. 

Menilik UU No 2/2008 tentang Partai Politik dijelaskan, partai politik adalah 
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun diakui Jackson, di alam demokrasi pasca-reformasi saat ini, siapa pun 
berhak menyatakan pendapat dan berserikat. "Kita ini hidup dalam bingkai negara 
hukum bukan kelompok per kelompok dengan aturannya masing-masing," ujarnya.

"Semuanya harus tunduk pada hukum yang ada. Tolong jangan ganti ideologi negara 
yang selama ini dipegang teguh oleh the founding father (pendiri bangsa)," 
ujarnya. 

Jackson menyayangkan, makna demokrasi saat ini mulai dipersepsikan keliru 
secara sepihak dengan memaksakan kehendak tanpa melalui musyawarah untuk 
mufakat. Saat ini masih banyak ancaman atas kerukunan antarumat beragama, 
kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan.

Dicontohkan Jackson, kasus pengusiran mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) 
Injili Arastamar atau Setia, yang kasusnya sampai sekarang masih 
berlarut-larut. 

"Kami mohon, aparat mampu juga melindungi kelompok minoritas menjalankan 
ibadah, dan bukan hanya setiap perayaan Natal atau Imlek," ujarnya lagi.(zal/ndr

<<pakarpangan3cv.jpg>>

Kirim email ke