KPK Telusuri Kasus Dana Haji
"Nggak ada uang jemaah untuk rapat dengan Dewan."

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menyatakan 
lembaganya akan menindaklanjuti berkas laporan Indonesia Corruption Watch ihwal 
dugaan penyalahgunaan dana haji untuk rapat Departemen Agama dan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Rapat membahas perihal biaya penyelenggaraan ibadah haji 
2006. "Kalau memang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, akan kita usut," kata 
Antasari seusai peringatan Hari Kesejahteraan Nasional di Jakarta kemarin. 
Saat ini, ia melanjutkan, KPK sedang mendata dan meneliti laporan ICW tersebut. 
Setelah melakukan analisis dari fakta-fakta yang ada, Komisi akan 
menindaklanjuti ke penyelenggara haji, yaitu Departemen Agama. Soal siapa saja 
pejabat Departemen Agama yang akan dipanggil, kata Antasari, "Nanti tergantung 
faktanya." 
Departemen Agama diduga membiayai rapat dengan panitia kerja di DPR. Menurut 
dokumen yang dimiliki Tempo, biaya rapat mencapai Rp 1,23 miliar. Dana ini 
berasal dari kutipan Rp 6.000 dari 205 ribu anggota jemaah haji tahun 
2004--bukan 2006 seperti ditulis sebelumnya. Selain ke Badan Kehormatan DPR, 
ICW telah melaporkan hal itu ke Komisi Antikorupsi pekan lalu. 
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni membantah dugaan lembaganya membiayai 
rapat dengan panitia kerja di Dewan untuk pembahasan biaya penyelenggaraan 
ibadah haji 2006. "Nggak ada korupsi," kata Maftuh seusai melaporkan 
penyelenggaraan ibadah haji 2008 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 
kantor kepresidenan kemarin. 
Dia juga membantah kabar yang menyebut dana itu diambil dari kutipan terhadap 
205 ribu anggota jemaah haji. "Nggak ada uang jemaah itu. Tanyakan saja ke ICW, 
jangan ke saya," kata Maftuh. 
Menurut dia, tudingan tersebut tidak benar dan Departemen Agama tak mungkin 
melakukan hal itu. 
Meski begitu, Maftuh mengaku memang pernah mengundang beberapa anggota Dewan 
untuk mengikuti perjalanan haji. "Saya yang undang, saya yang berkewajiban 
bayar, bukan dari uang jemaah, bukan dari haji, apalagi dari Dana Abadi Umat," 
kata Maftuh. Saat ditanya apakah dana yang ia pakai berasal dari anggaran 
belanja negara, ia menyatakan, "Yang penting bukan dari Dana Abadi Umat." 
Direktur Pengelola Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Departemen Agama, Abdul 
Ghafur Djawahir, membantah kabar telah terjadi penyalahgunaan Dana Abadi Umat. 
Hal itu disampaikan terkait dengan beredarnya dokumen yang menunjukkan sejumlah 
dana mengalir ke Menteri Maftuh selaku Ketua Badan Pengelola DAU. 
"Sesuai dengan ketentuan, operasional pengurus bisa memanfaatkan Dana Abadi 
Umat," kata dia. Djawahir menyebut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai acuannya. "Pengelola juga boleh 
mendapatkan honor dari situ," katanya. 
Dokumen yang dimiliki Tempo menyebut, antara lain, Maftuh rutin menerima 
tunjangan fungsional dari Dana Abadi Umat sejak November 2004 sampai April 2005 
(lihat Infografik). 
Penerimaan tunjangan dihentikan setelah Maftuh membekukan rekening Dana Abadi 
Umat pada Mei 2005 karena mendapat kritik dari sejumlah kalangan, termasuk 
anggota Dewan. DWI WIYANA | NININ DAMAYANTI | AQIDA SWAMURTI | ANTON APRIANTO 
Kutipan Enam Ribuan 
Enam ribu rupiah, boleh dibilang, recehan. Tapi, kalau dikumpulkan dari 205 
ribu anggota jemaah haji sepanjang 2004 (bukan 2006 seperti ditulis 
sebelumnya--Red), jumlahnya tak sedikit: Rp 1,23 miliar. Menurut dokumen yang 
diperoleh Tempo, dana itulah yang diduga dimanfaatkan oleh Departemen Agama 
untuk membiayai rapat dengan Panitia Kerja Komisi Haji (VIII) Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
==> Jumlah dana: Rp 1,23 miliar 
==> Penggunaan: pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2006 
==> 8 Juni 2005: terbit surat permohonan uang rapat kepada Menteri Agama 
==>13 Juni 2005: keluar surat perintah membayar dari Menteri Agama 
==>24 Juni 2005: penyerahan uang dari bendahara BPIH kepada Kepala Bagian 
Perencanaan dan Keuangan BPIH 
Komentar: 
"Uang dari jemaah itu digunakan untuk biaya rapat DPR dengan pemerintah 
membahas anggaran BPIH."-- Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik 
Indonesia Corruption Watch. 
"Nggak ada uang dari jemaah itu."--Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. 
"Rapat dengan mitra kerja dalam pembahasan apa pun, DPR pasti punya 
anggarannya." -- Jhonny Allen Marbun, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR. 
"Rapat-rapat di gedung DPR dibiayai sendiri." --Agung Sasongko, anggota Komisi 
Haji DPR 
NASKAH: DWI WIYANA | AQIDA SWAMURTI | EKO ARI 
SUMBER | DOKUMEN SURAT MENYURAT DEPARTEMEN AGAMA | RENCANA ANGGARAN PENYUSUNAN 
BPIH 2006
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/12/24/headline/krn.20081224..151942.id.html


   Salam
Abdul Rohim
http://groups.google.com/group/peduli-jateng?hl=id


      

Kirim email ke