http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/12/sh03.html

Golkar Bisa Ditinggalkan Mesin Politiknya   


Jakarta - Sikap DPP Partai Golkar, terutama ketua umumnya yang tidak segera 
memutuskan atau mengajukan kandidat calon presiden (capres), bisa menjadi 
bumerang bagi partai politik (parpol) tersebut, karena akan ditinggalkan mesin 
politiknya di daerah-daerah. "Sikap pimpinan tertinggi Golkar yang tidak cepat 
mengumumkan kandidatnya akan membuat mesin-mesin politiknya, terutama di daerah 
'pergi', karena tidak ada ketegasan partai," kata pengamat politik dari 
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, MSi, Kamis (12/2).


Menurut Ari, saat ini Jusuf Kalla selaku ketua umum sepertinya ditinggalkan 
Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa capres. "Keraguan ini makin tinggi, karena 
hasil survei beberapa lembaga penelitian menunjukkan bahwa duet Yudhoyono-Kalla 
masuk dalam peringkat yang bagus dibandingkan pasangan dari partai lain," 
katanya.
Ari mengatakan, dengan kondisi seperti ini Kalla menjadi ragu untuk maju 
sendiri dalam bursa capres sehingga dirinya juga belum berani menentukan apakah 
akan maju sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres). 


"Golkar saat ini sangat dilematis, karena kendati selama ini ada duet 
Yudhoyono-Kalla, kenyataannya Golkar yang menjadi tulang punggung 
pemerintahan," ujar Ari.
Lebih lanjut Ari mengatakan, dengan kondisi seperti ini maka mesin-mesin 
politik Golkar yang selama ini berupaya memenangi pemilu menjadi putus asa 
karena perjuangan mereka ternyata menghasilkan cawapres saja. 

"Mesin politik ini sebenarnya berharap kadernya bisa maju sebagai capres. Jika 
hanya cawapres, mereka akan kecewa dan bisa pergi," katanya.
Ari mengatakan, kondisi seperti ini juga berimbas pada kader-kader Golkar 
sendiri sehingga menimbulkan beberapa faksi di tubuh partai berlambang pohon 
beringin tersebut. "Kader yang sebelumnya mendukung Kalla justru akan membuat 
blok koalisi baru dengan mengusung capres sendiri, atau bisa juga bergabung 
dengan capres dari partai lain," kata Ari.
Ia menambahkan, indikasi bahwa Kalla akan maju bersanding kembali dengan 
Yudhoyono justru makin kuat, dan ini merupakan dilema tersendiri bagi kader 
Golkar. "Sikap Golkar yang seperti ini tentu akan berdampak bagi pemenangan 
pemilu legislatif nanti, dan Golkar harus bertaruh besar dengan keputusan 
tersebut," katanya. 

Tunggu Daerah
Di bagian lain, Ketua DPP Partai Golkar Ali Wongso Sinaga ketika dihubungi hari 
ini, mengatakan, Partai Golkar menunggu jawaban edaran yang dikirim ke daerah 
mengenai penjaringan capres dan cawapres. Semua surat edaran telah dikirim dan 
diharapkan pada bulan Maret semua daerah telah memasukkan lima hingga tujuh 
nama untuk kemudian disurvei oleh lembaga survei yang ditentukan DPP Partai 
Golkar.


Sekretaris Jenderal Partai Golkar Soemarsono mengatakan, sekalipun edaran baru 
diedarkan bulan Februari, tidak berarti proses penjaringan dilakukan terlambat. 
Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar bulan Oktober 2008 
memutuskan agar penjaringan itu selesai sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. 
Survei pun dilakukan sebelum dan sesudah pemilu legislatif. Tujuannya untuk 
membandingkan tingkat popularitas dan elektabilitas masing-masing calon, 
mengingat dinamika politik saat itu sangat dinamis.

Bahas Lagi
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, 
penjaringan capres-cawapres Partai Golkar akan dibahas kembali dengan Ketua 
Umum Partai Golkar Jusuf Kalla setelah yang bersangkutan tiba dari luar negeri. 
Saat ini di kalangan internal Partai Golkar, wacana meneruskan duet Susilo 
Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memang paling sering dibicarakan. 


"Tapi nanti kita lihat pada saat agenda itu dijalankan. Perkembangan politik 
sekarang ini kan sangat dinamins. Selalu up and down," ucap Agung Laksono.
Ia menjelaskan kritikan sejumlah pihak karena Partai Golkar enggan menentukan 
pasangan capres-cawapres sejak dini, tak menjadi masalah sama sekali. "Kami 
anggap itu tidak tepat, atau paling tidak, enggak ada jaminannya dengan 
konsentrasi Partai Golkar untuk memenangkan pemilu legislatif dulu. Yang paling 
tahu Partai Golkar adalah kader Partai Golkar sendiri," katanya. Jika ada pihak 
yang mewacanakan nama capres-cawapres Partai Golkar maka itu masih merupakan 
pendapat pribadi yang tidak bisa dilarang. "Belum ada yang namanya pasangan 
alternatif. Itu hanya pendapat pribadi," kata Agung.

Capres Golkar
Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, Golkar harus segera menetapkan sikap 
politiknya untuk memunculkan figur capres dan cawapres. Sebagai partai yang 
cukup lama berkiprah dan sebagai partai pemenang pemilu, Golkar semestinya bisa 
memunculkan nama capres. 
Menurut Boni, baginya sangat tidak masuk akal jika Golkar tetap akan berkoalisi 
dengan Partai Demokrat. Sementara itu, Golkar mempunyai kekuatan suara yang 
luar biasa di tahun 2004, dengan memperoleh 21 persen suara.


Dia mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Mubarok sangat 
memalukan, dan mencerminkan harmoni yang tidak baik. Dengan kondisi itu, 
Demokrat memperlihatkan koalisi yang pragmatis hanya untuk mempertahankan 
kekuasaan.
Mengenai koalisi parpol, Boni mengatakan, koalisi memang harus didasarkan visi 
misi yang sama. Sebab, jika koalisi yang terjadi hanya koalisi pragmatis maka 
tidak akan ada penerapannya dalam demokrasi. Kalau koalisi pragmatis, katanya, 
bukan tidak mungkin akan membuat pemilu kali ini selesai tanpa tujuan yang 
jelas bagi rakyat.
(inno jemabut/ninuk cucu suwa

Kirim email ke