Friends, berikut percakapan antara seorang rekan (B) dan saya (L). Semoga 
bermanfaat.

 

+

 

B = Kejaksaan Agung saat ini berkali-kali mengumandangkan komitmen
reformasi dan pembersihan diri demi penegakan hukum yang setara bagi
semua warga negara...

 

L = Ya, kesetaraan di depan hukum bagi semua WNI tanpa membedakan warna
maupun tebal tipisnya bulu. Mo ada bulu kek, mo gak ada bulu kek, so
what gitu lho! Yg penting semua WNI memiliki kesetaraan di depan hukum,
then?

 

B = Kita ketahui bahwa semua keputusan dan peraturan yang berlaku dalam
masyarakat dibuat berdasarkan undang-undang yang dihasilkan DPR, dan
pembuatan setiap undang-undang mengacu kepada Undang-undang Dasar yang
dinafasi atau dipandu oleh semangat yang terkandung dalam kelima sila
Pancasila.



Rupanya, kekacauan cara berpikir ini sudah berlangsung sejak lama.
Singkatnya, bangsa ini sesungguhnya belum pernah merumuskan secara baik
dan benar kelima sila yang terkandung dalam Pancasila. 



L = Really, then?



B = Inilah akar permasalahan yang berakibat kepada berbagai hal dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ketidakadilan, baik
ketidakadilan yang dirasakan kelompok minoritas (contoh : gereja-2 yang
dibakar atau dipersulit IMB-nya), ketidakadilan dalam sisitim
perekonomian nasional, dlsb. 

 

L = Ya, kita semua sudah tahu itu, then?

 

B = Dari beberapa arsip-arsip lama risalah sidang kabinet pemerintahan
presiden Soekarno, ditemukan kekacauan cara berpikir ini dan tidak
adanya kesepakatan dalam hal penjabaran (implementasi) nilai-nilai
dalam Pancasila. Misal, tentang implementasi sila Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab.

 

L = Waktu itu konsepnya adalah NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).
Bung Karno sampai mati tetap tidak mau menyingkirkan kaum Komunis dari
ajang politik Indonesia. Komunis juga punya andil dalam mendirikan NKRI
ini, by the way, dan bahkan sampai saat ini kita semuanya masih
melanjutkan the Suharto error itu yg menimpakan kesalahan tahun 1965
kepada kaum Komunis saja. 



Pedahal kita sekarang semua sudah tahu bahwa skenario 1965 cuma
akal-akalan Suharto saja. Semuanya salah waktu itu: Suharto, kaum
agama, dan kaum Komunis juga. 

 

So, kalau menurut anda belum ada kesepakatan, then what?

 

B = Walaupun Bung Karno adalah penemu Pancasila, berarti beliau yang
menuliskan point kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi beliau ini
jelas-jelas menolak HAM. HAM dianggapnya sebagai produk kapitalist
Barat, produk negara-negara ber-demokrasi liberal, tidak pantas untuk
Indonesia yang ber-Pancasila. 

 

L = Well, waktu itu Indonesia belum masuk era Demokrasi Liberal seperti
saat ini. Di masa Sukarno namanya Demokrasi Terpimpin alias demokrasi
akal-akalan ala Sukarno yg bermain akrobat menyeimbangkan ketiga kubu
kekuatan politik terbesar di Indonesia, yaitu kaum Nasionalis, Agama,
dan Komunis.

 

B = Kemudian, penjabaran Pancasila dan argumentasi dari Mr. Moh. Yamin
dianggap sebagai suatu sulap (akal-akalan) oleh Bung Hatta. Bayangkan,
Moh. Yamin, seorang ahli hukum yang menguasai konstitusi berbagai
negara, argumentasinya dianggap sekedar akal-akalan. 

 

L = Bung Hatta itu sangat rasional, cenderung kepada aliran pemikiran
sosialis dan bentuk negara federal. Moh. Yamin adalah lawannya, seorang
sejarawan yg gemar merangkai mitos tentang kejayaan masa lalu. So,
wajar saja kalau keduanya berseberangan, then?

 

B = Kekacauan cara berpikir (kegagalan berpikir) dan memandang serta
mengimplementasikan Pancasila terus berlangsung bahkan semakin
menjadi-jadi di era Reformasi sekarang ini. Kelompok minoritas sangat
merasakannya dengan diterapkannya berbagai UU dan peraturan yang dibuat
untuk mengakomodasi dan memprioritaskan panggilan keagamaan umat Islam.




L = Thesis saya, ternyata Indonesia ini mau menjadikan umat Islam
sebagai WNI VIP dan umat agama lainnya sebagai WNI kelas kambing. Itu
yg jelas terlihat, dan semua orang sudah tahu. 



Kalau segala ketidak-adilan ini tidak di-stop secepat mungkin, maka
artinya kita sedang meluncur menuju dis-integrasi nasional dengan ill
feeling yg diarahkan kepada kelompok-kelompok Islam fundamentalis,
terutama yg jualan agama Islam dan Allah.



B = UU Sisdiknas, UU Pornografi misalnya, serta berbagai Perda-perda
bernuansa syariah serta SKB tentang pendirian rumah ibadat (untuk
mendirikan rumah ibadah spt gereja misalnya, harus mendapat persetujuan
semua warga masyarakat yang tinggal disekitarnya - ujung-ujungnya
adalah pemerasan finansial dan premanisme dan pemasungan hak
melaksanakan ibadah). 



L = Semua orang sudah tahu itu, Indonesia memang masih menginjak-injak
HAM, atas nama apapun. Kita bisa bilang bahwa yg berada di belakang ini
semua adalah salah kaprah bahwa agama-agama itu harus dilindungi,
pedahal tidak perlu.

 

Kita harus melepaskan diri dari keterikatan terhadap institusi-insitusi
agama yg sudah ribuan tahun menginjak-injak HAM. Indonesia ini bukan
negara agama, dan sama sekali tidak pantas untuk membela orang-orang yg
mempertahankan agama-agama. Yg dibela itu manusia dan bukan agamanya.

 

Mau beragama apapun merupakan HAM yg ada di diri orang, dan negara
tidak perlu merepotkan diri membela orang yg merasa agamanya "dihina"
dan sebagainya. Agama-agama itu semuanya merupakan ciptaan manusia, dan
orang berhak untuk beragama maupun tidak beragama apapun, berhak untuk
berpendapat apapun terhadap agama-agama itu. Agama tidak perlu dibela,
yg dibela adalah manusia. 



Manusia memiliki HAM, Hak Azasi Manusia. Agama bukan manusia, tidak memiliki 
HAM.



B = Banyak sudah tulisan/artikel tentang hal ini, tetapi saya belum
membaca suatu pemikiran yang mengaitkan produk perundang-undangan serta
Perda-Perda tsb dengan kekacauan cara berpikir, memandang serta
mengimplementasikan Pancasila. 



Berbagai produk per-UU-an dan Perda-2 tsb pada dasarnya telah menabrak
(atau salah menafsirkan dan menerapkap) sila Persatuan Indonesia dan
sila Keadilan Sosial. Kalau sila Persatuan dibaca selain untuk
memaksimalkan sesuatu (dalam hal ini bangsa dan negara), tetapi juga
untuk mengangkat kemampuan kelompok-kelompok yang menyatukan diri dalam
persatuan tsb - inilah sebenarnya makna yang terkandung dalam Persatuan
Indonesia - maka tidak akan ada UU dan perda-2 tsb di atas yang selain
hanya mementingkan agama tertentu, juga melemahkan kelompok agama lain
dalam mengekpresikan panggilan imannya. Jelas ini menabrak sila
Keadilan Sosial.

 

L = Anda mau berkata bahwa para pembuat UU di Indonesia ini telah mengikuti 
tekanan dari kelompok Islam fanatik, begitu?

 

Well, disinyalir seperti itu, dan mungkin kenyataannya juga begitu,
tetapi bukankah segalanya adalah proses? Walaupun sekarang masyarakat
Indonesia masih penuh ketakutan tidak berani mengkritik
institusi-institusi agama yg fanatik, termasuk para wakil rakyat yg
disinyalir menjadi juru bicara dari golongan Islam fundamentalis,
semuanya itu berobah. 

 

Kritik saja, bilang saja bahwa agama adalah urusan pribadi, dan sama
sekali tidak pantas bagi negara untuk membela agama. Agama bisa membela
dirinya sendiri dengan argumentasi dan cara-cara beradab, dan tidak
perlu takut akan terjadi kerusuhan sosial. 



Kalau ada kerusuhan sosial yg dibawa oleh penganut agama tertentu yg
belum tercerahkan, sepertu tuntutan untuk membubarkan Ahmadiyah, dlsb
itu, maka kita semua tahu siapa yg tidak beradab.

 

Kelompok-kelompok Islam fanatik dan fundamentalis itu adalah mereka yg
tidak beradab. Mereka merasa dirinya diridhoi oleh Allah, pedahal
mereka tidak sadar bahwa Allah yg mereka bawa-bawa dalam ucapan dan
tindakan itu cuma konsep doang. Allah SWT itu konsep thok.

 

Yg penting bagaimana manusia bersikap. Tanpa perlu menjerit-jerit
Allahuakbar, kalau manusianya itu sudah tercerahkan, semua orang akan
bisa melihat sendiri.

 

Tetapi, kalau berteriak-teriak Allahuakbar dan demi Allah, lengkap
dengan kelakuan yg bikin Jibril menjerit astagfirullah... maka apanya
yg beragama? Apanya yg beradab?

 

Tetapi kita tahu bahwa segalanya berubah. Semuanya ini proses. Segala
macam kampanye jualan agama dan Allah itu akan berakhir juga. 

 

Kita ini banyak yg masih bodoh, tetapi tidak bodoh-bodoh amat. Kita
akhirnya akan sadar bahwa mereka yg berteriak Allahuakbar dan
mengatas-namakan Allah itu cuma mau posisi dan uang saja. Untuk siapa?
Untuk diri mereka sendiri tentu saja.

 

So, paling kita bisa bilang STOP jualan agama dan Allah.

 

B = ...Selanjutnya, perlu kiranya melihat akibat dari kegagalan
berpikir dalam mengeliminir sila ke 4 yang merupakan prinsip demokrasi
dalam Pancasila, sehingga kita sekarang menganut demokrasi liberal,
bukan lagi demokrasi permusyrawatan. 

 

L = Ya, Indonesia memang menganut demokrasi liberal, dan Demokrasi liberal itu 
saudara kandung dari liberalisme.

 

Makanya saya bilang bahwa segalanya itu proses, akhirnya semua orang
akan sadar bahwa HAM merupakan dewa yg dihormati di semua negara yg
menganut demokrasi liberal. Persis di negara-negara Barat. 

 

B = Kita tahu bahwa ketika amandemen pertama UUD, suasana kebencian
terhadap rezim Soeharto yang dianggap telah memanfaatkan sila ke 4 bagi
langgengnya kekuasaannya, menguasai anggoata-2 DPR yang menggusur
prinsip sila ke 4 dan menggantikannya dengan demokrasi liberal (voting
prinsip)...

 

L = Ya, that's true.

 

B = ...Di tengah kekecewaan yang semakin menggumpal terhadap orientasi
dan kinerja partai-partai yang ada, terutama maraknya korupsi sejumlah
politisi di DPR, harapan yang besar ditujukan kepada DPD. Semoga ke
depan, DPD semakin kuat posisinya dalam pengambilan keputusan di
parlemen dan semoga terpilih wakil-2 independen yang sungguh-2
berkwalitas dan siap berjuang habis-2an. 

 

L = Ya, semoga saja.



B = Kalimat 'demokrasi sedang ditikam oleh pisau demokratis'
terinspirasi oleh pernyataan Robert Spencer dalam bukunya "Religion of
Peace" Why Christianity is Yes and Islam is Not. Dalam terjemahan bebas
pernyataannya berbunyi demikian: "menindas demokrasi melalui cara-cara
(proses dan mekanisme) yang demokratis". Pernyaataan Robert Spencer tsb
merupakan kesimpulan dia terhadap kehidupan demokrasi di negara-2 yang
menyatakan diri sebagai negara demokratis dan yang berpenduduk
mayoritas Muslim



Di Indonesia fakta dari pernyataan Spencer tsb jelas terlihat pada
berbagai undang-undang yang diskriminatif termasuk Perda-perda yang
bernuansa syariah dan SKB menteri Agama + mendagri tentang pembangunan
rumah-2 ibadat. 



Sampai sekarang, sudah 22 provinsi di Indonesia telah menerapkan Perda
Syariah, sementara berbagai UU diskriminatif dan SKB berlaku di seluruh
wilayah NKRI. Tingkat hard / shoft-nya perda-2 syariah tsb berbeda di
setiap kabupaten/kota dalam wilayah 22 provinsi tsb. Kecuali SKB, UU
dan perda-2 tsb telah melalui mekanisme yang demokratis di negara kita
yang sedang menganut/menjalankan sistim demokrasi voting di DPR dan
DPRD. 



Inilah salah satu sebab Indonesia mendapat pujian dari AS sebagai
negara demokratis. Ingat, Indonesia dipuji oleh Hillary Clinton bukan
sebagai negara Pancasila, tetapi sebagai negara Islam terbesar di dunia
(yang berkiblat kepada Arab Saudia sebagai kalif).

 

L = Seperti itulah yg namanya demokrasi, tetapi apakah segala kenajisan
itu akan berjalan terus? Tentu saja tidak. Dan setahu saya juga,
Indonesia bukan negara Islam, walaupun kita juga semua tahu bahwa ada
yg ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tapi apakah bisa?



B = Tetapi, kalau ditelusuri motivasi dan tujuan (keduanya tersembunyi)
serta proses tersembunyi selain yang nampak di gedung DPR dan DPRD-2,
di balik diberlakukannya UU, perda-2 syariah dan SKB tsb serta
peraturan-2 tersembunyi tentang rekruitment pejabat birokrat dan BUMN
penuh dengan nuansa yang tidak sepatutnya diberlakukan di negara yang
mengklaim diri sebagai negara demokrasi moderen (liberal)... 



L = Diskriminasi terhadap sesama WNI bertolak-belakang dengan prinsip
liberalisme. Demokrasi liberal itu menghormati HAM, dan anti
diskriminasi terhadap sesama warganegara dengan alasan apapun.



Kalau menggunakan perangkat demokrasi liberal untuk diskriminasi
terhadap sesama WNI, maka artinya ada salah kaprah. Ada
pemutar-balikkan prinsip-prinsip.



B = Ujung-ujungnya memang akan bermuara kepada terbetuknya kelas-kelas
dalam masyarakat bangsa berdasarkan agama yang dianut dimana non Muslim
termarjinalkan. Keadaan ini tentu berbeda sekali dengan kondisi di
negara-2 Barat yang telah lama menerapkan demokrasi moderen dimana kaum
minorotas memperoleh perlindungan, hak-haknya dibela dlsb.... 

 

L = Ya, memang seperti itu. Demokrasi liberal itu menghormati HAM
seluruh warganegara, dan tidak ada diskriminasi. So, sampai saat ini
masih banyak yg tidak patut dilakukan oleh negara modern masih
dilakukan di Indonesia ini. 



Contohnya, kalau benar ada syarat untuk menjadi pegawai BUMN berupa
harus bisa ngaji, berbahasa Arab, dsb... maka itu namanya sudah
keterlaluan. Ada penginjak-injakan HAM warganegara untuk memperoleh
perlakuan tanpa diskriminasi. So, segala macam peraturan yg
di-inspirasikan oleh syariat Islam itu non konstitusional, dan harus
dibawa ke mahkamah konstitusi.

 

Apakah Negara Indonesia diskriminasi WN berdasarkan agama? Ya, sampai
saat ini, tetapi saya percaya bahwa hal itu berubah. Kita ini masih di
dalam proses, masih berjalan terus. Masyarakat adil dan makmur yg
merupakan tujuan akhir dari Pancasila itu BUKAN masyarakat Islami
melainkan masyarakat tanpa agama. Manusia mau beragama ataupun tidak
merupakan urusan pribadi, yg penting negara menghantar menuju
masyarakat adil dan makmur. Just that.



B = Situasi ini sebenarnya membahayakan kelangsungan demokrasi di
Indonesia. "Kelangengan suatu sistim dalam suatu negara sangat
memerlukan solidaritas sosial" (Ibn Khaldun). Golput adalah sinyal
melemahnya solidaritas sosial terhadap sistim demokrasi. Tidak perlu
saya menulis lebih jauh tentang politik dagang sapi, money politic dan
korupsi di parlemen. 

 

L = Ya, kita semua akhirnya tahu bahwa wakil-wakil rakyat itu banyak yg
bajingan. Walaupun pakai peci dan berjilbab, mereka ternyata bajingan
tengik yg mau membedakan perlakuan terhadap WNI berdasarakan agamanya.
Najis bukan?

 

B = Barbagai media telah mengulasnya dengan gamblang. Seharusnya semua
pihak-pihak, terutama mereka yang gemar menggunakan atribut agama
sebagai kendaraan politik: lebih arif melihat gejolak di masyarakat
ini. Alih-alih ingin menggelar pesta demokrasi, yang dikuatirkan justru
akan makin terciptanya pengkotak-kotakkan golongan masyarakat dan
penindasan hak-hak sipil yang dapat berujung kepada ketidak puasan dan
separatsme. 

 

L = Mereka tidak akan sadar karena sudah terbukatan oleh Sorga yg
dijanjikan oleh Allah mereka. Mungkin cara satu-satunya adalah dengan
menunjuk langsung hidung para wakil rakyat yg mau membawa syariat Islam
atau apapun ke NKRI ini.

 

Tunjuk langsung saja hidung mereka dan bilang: Plis stop jualan agama dan Allah!

 

B = Negara kita ini sedang membutuhkan Pemimpin yang mampu menjembatani
semua golongan SARA di masyarakat secara adil karena memang
sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini berdiri
diatas keringat, darah, dan air mata anak bangsa yang terdiri dari
berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan. 

 

L = Ya, kita membutuhkan pemimpin yg benar-benar pemimpin. Siapa yg
berani maju dan bilang bahwa negara Indonesia ini didirikan oleh semua
golongan. Golongan Islam bukan kelas satu dan golongan lainnya itu
kelas kambing. Islam itu cuma atribut pribadi dan sama sekali tidak
pantas dijadikan dasar untuk membedakan perlakuan terhadap sesama WNI.



+



Leo

@ Komunitas Spiritual Indonesia 
<http://groups.yahoo.com/group/spiritual-indonesia>.

 




      New Email names for you! 
Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. 
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/

Kirim email ke