Hubungan Luar Negeri Yang Baik Nasib Masa Depan RI
Persyaratan apa yang diperlukan bagi kualitas seorang Presiden RI untuk
diyakini bisa memperbaiki masa depan bangsa ini ???
Jawaban yang pasti adalah, harus mampu memperbaiki image RI keluar negeri yang
selama ini rusak dan dirusak oleh kondisi2 dalam negeri seperti:
Hukum/UU yang tidak tegas
Pelanggaran HAM
Korupsi
Terror/keamanan
Administrasi Management
Komunikasi
Keenam kondisi diatas merupakan faktor utama yang saling berkaitan yang membawa
kehancuran disegala bidang yang telah menimpa RI sekarang ini.
Kualitas yang paling utama sebelum membicarakan satu persatu tentang kondisi
diatas adalah bahwa Presiden RI harus fasih dan lancar berbahasa Inggris bukan
berbahasa Arab (Karena semua pemimpin2 Arab sendiri sangat fasih berbahasa
Inggris). Tentu selain kemampuan berbahasa Inggris yang prima juga harus
dilandasi pengetahuan dasar yang cukup yang paling sedikit lulusan S1 teknik,
hukum atau ekonomi, dari sebuah Universitas Negeri atau disamakan yang bukan
jurusan agama Islam seperti S1 dari IAIN.
HUKUM DAN UU YANG TIDAK TEGAS
Presiden RI harus mampu memperbaiki kondisi hukum dan UU yang selama ini tidak
tegas, adanya hukum Syariah Islam yang dijalankan bersama hukum dan UU RI.
Presiden harus berani menegaskan bahwa hukum dan UU RI dilandasi tujuan
menegakkan HAM bukan menegakkan Syariah Islam. Presiden juga harus berani
menyatakan bahwa Syariah Islam itu melanggar HAM.
PELANGGARAN HAM
Akibat dijalankan hukum Syariah Islam bersama dengan UU RI selama ini telah
menghasilkan banyak sekali pelanggaran2 HAM yang dilakukan pemerintah seperti
halnya pengusiran, pelarangan, penjarahan, dan pembunuhan2 terhadap warga Islam
Ahmadiah. Juga pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap penahanan Syeh Pujiono
yang menjalankan Syariah Islam tetapi malah dituduh melanggar UU padahal UU itu
sendiri tidak melarang Syariah Islam. Hal ini akibat dari Syeh Pujiono tidak
pernah belajar dan mendapat informasi tentang HAM selama ini dan tentang UUD
negeri ini.
KORUPSI
Pelanggaran2 HAM yang terjadi seperti pada kasus Syeh Pujiono cenderung membuka
lubang2 korupsi pada system keamanan dan system2 lainnya yang penting dari
negara ini. Contohnya, Syeh Pujiono yang kaya raya ini ditangkap dengan
tuduhan yang tidak jelas, padahal ada jutaan pelanggar2 yang sama yang
dilakukan pejabat maupun rakyat tanpa satupun ada yang ditangkap.
Syeh Pujiono ditangkap karena dituduh melanggar UU dalam menikahi seorang gadis
dibawah umur. Padahal berdasarkan Syariah Islam yang juga diakui UU negara
pernikahan ini bukanlah pelanggaran bahkan merupakan anjuran yang menghadiahkan
pahala. DAN KESALAHAN FATAL INI BUKANLAH DILAKUKAN OLEH SYEH PUJIONO MELAINKAN
OLEH PEMERINTAH RI SENDIRI YANG MELALUI DEPARTEMENT AGAMA MENIKAHI SYEH PUJIONO
DENGAN GADIS TSB. Andaikata memang pernikahan ini dilarang, tidaklah
seharusnya departement agama menikahinya, departement agama seharusnya menolak
pernikahan ini. Malah dinikahi dulu kemudian ditangkap.
Memang tidak seharusnya ada departement agama yang rentan korupsi selama
berdirinya negara ini. Perkawinan bukan seharusnya wewenang departement agama
melainkan wewenang catatan sipil yang berada dibawah departement dalam negeri.
Dari catatan sipil inilah nantinya dicatatkan kepada mesjid dimana pasangan
yang menikah berlokasi sehingga administrasi pernikahan secara Islam/Kristen
bisa terpisah bukan menjadi urusan pemerintah yang menyebabkan terbukanya
banyak lubang2 korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.
TERROR DAN GANGGUAN KEAMANAN
Merajalelanya korupsi terutama dalam semua institusi negara yang terkait dengan
agama Islam membuka kemungkinan dana korupsi digunakan untuk membina terroris
maupun gangguan keamanan lainnya seperti perampokan, pemerkosaan, dan
penjarahan2 yang berlangsung diseluruh Indonesia dalam menambah dana dari
kelompok2 kecil aliran2 Islam untuk merebut kursi dalam legislative.
ADMINISTRASI MANAGEMENT
Korupsi sudah jelas diakibatkan oleh rusaknya administrasi management dan juga
mengakibatkan kerusakan administrasi management negara secara keseluruhan yang
akan membawa kepada bertambah parahnya korupsi itu sendiri disertai kerusakan
ekonomi sehingga menaikkan segala biaya kehidupan masyarakat.
KOMUNIKASI
Jaringan komunikasi baik kedalam negeri maupun keluar negeri menjadi bias
akibat kerusakan akibat kondisi2 diatas. Oleh karena itu seorang Presiden
bertanggung jawab untuk mampu membuka komunikasi yang mantap dan akurat dalam
berkomunikasi dengan para pemimpin dunia maupun dengan pebisnis2 luar negeri
untuk meningkatkan kepercayaan mereka kepada situasi dalam negeri sehingga bisa
mengundang masuknya kembali investor yang akan membuka lapangan pekerjaan
didalam negeri ini. Oleh karena itulah, seorang presiden harus fasih dan
mengerti bahasa Inggris secara teknis dan praktis.
Semua keterangan diatas merupakan gambaran ringkas dari pola perbaikan negara
untuk masa depan yang tidak mungkin di-tawar2 lagi. Mau menyanggah ataupun
menentang ringkasan diatas hanyalah mem-buang2 waktu karena pada akhirnya hanya
hal2 diatas itulah yang memungkinan perbaikan yang harus di implementasikan
dimana secara detail bisa lebih luas dianalisa.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
