Belajar dari Konflik di Xinjiang Oleh: Mustofa Liem
*MESKI* kita tengah hidup di era kemajuan iptek yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, ternyata dunia belum bebas dari ancaman konflik antaretnis. Tiongkok yang modern, misalnya, baru dilanda konflik antara etnis Uighur dan Han di Urumqui, Xinjiang, Minggu (5 Juli 2009). Akibatnya, 156 tewas dan 1.080 luka-luka. Pak Dahlan Iskan pun tidak membayangkan itu bisa terjadi (/Jawa Pos, 10 Juli 2009/). Konon, pemicunya hanya sepele, yakni anak-anak yang meributkan kembang api. Lalu, timbul rusuh antara etnis Uighur yang muslim dan buruh pabrik beretnis Han. Uighur tidak puas terhadap penanganan polisi yang memihak Han. Xinjiang merupakan wilayah otonomi khusus bagi mayoritas muslim Uighur. Pembangunan industri di kawasan itu mengundang etnis Han, yang menjadi etnis mayoritas di Tiongkok. Bagaimanapun, konflik menjadi noda bagi kemajuan Tiongkok. Cadangan devisanya yang mencapai USD 2 triliun ternyata tak mampu meredam. Sudah sejak lama, wilayah Xinjiang dan Tibet menjadi kerikil tajam bagi Tiongkok. Padahal, selama ini, segenap warga di belahan dunia mana pun selalu melihat Negeri Tirai Bambu itu dengan rasa kagum. Betapa tidak, pada dekade 70-80-an, negeri itu dipandang sebelah mata. Namun, berkat reformasi Deng Xiaoping pada 1978, Tiongkok terus berkembang. *Bom Waktu Kemajuan* Faktor yang menentukan kemajuan RRT adalah faktor kepemimpinan yang mendorong segenap rakyat negeri itu untuk merespons ajakan memajukan negara. Regenerasi kepemimpinan dari Deng ke Jiang/Zhu/Li Peng, kemudian ke Hu Jintao/Wen Jiabao, berjalan damai. Dan, setiap pergantian pemimpin, program untuk reformasi ekonomi, yang landasannya sudah ditetapkan Deng, tetap dijalankan. Misalnya, Hu Jinto/Wen Jiabao yang memegang kepemimpinan sekarang juga tetap berpegang kepada kebijakan /gaige kaifang/ secara gradual dengan tiga sasaran utama, yakni menarik BUMN merugi, * *restrukturisasi menyeluruh sistem perbankan dan finansial, serta ketiga perampingan birokrasi. Itulah rahasia kemajuan Tiongkok. Masyarakat internasional pun takjub atas pencapaian itu. Bahkan, ketika digelar Olimpiade Beijing pada 8 Agustus 2008, even olahraga terbesar sejagat itu seolah menjadi ajang pengakuan dunia atas kemajuan Tiongkok. Ini semakin klop dengan pemilihan pembukaan Olimpiade itu pada pukul 08:08:08 (tanggal 8 malam, menit ke-8 dan detik ke-8), sebab angka 8 yang merupakan gabungan dari dua angka 0 diyakini sebagai simbol kemakmuran dalam peradaban Tiongkok. Tapi, konflik antaretnis adalah bom waktu yang siap meledak kapan pun. Kalau dikaji, ekonomi neoliberal yang diadopsi Tiongkok dari Barat memang membuka ruang bagi kompetisi. Ekonomi neoliberal dengan pasar bebasnya mendorong kemajuan dengan adanya persaingan. Persaingan otomatis memicu pihak yang kuat untuk makin menguasai pasar. Sedangkan pihak yang kalah tersisih serta diliputi perasaan cemburu. Di sinilah terjadi ketidakadilan yang di dalamnya terkandung bom waktu berupa konflik antaretnis (/Bdk Amy Chua dalam bukunya: World on Fire, How Exporting Free-Market Democracy Breeds Ethnic Hatred & Global Instability/). *Konteks Indonesia* Dalam konteks Indonesia, harus jujur kita akui adanya potensi konflik antaretnis, apalagi di negeri ini ada ratusan suku dengan ratusan bahasa daerah. Ini bukan hanya masalah relasi antara etnis Tionghoa dan etnis-etnis lain, tetapi sesungguhnya masalah kita semua yang menyebut diri sebagai warga negara Indonesia. Kita harus mau belajar dari sejarah. Dalam sebelas tahun terakhir ini saja, sudah meledak dua kerusuhan antaretnis, yakni Tragedi Mei 1998 di Jakarta dan Kerusuhan Sampit 2001. Di sini menjadi relevan apa yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila). Kalau Pancasila masih kita yakini sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat keadilan sosial itu jelas tidak boleh dipinggirkan (/Baca Opini Revolusi Menuju Indonesia Baru oleh Saut Maruli Siregar, Jawa Pos 8 Juli 2009/). Jika dikaitkan dengan keadilan sosial, jelas itu menjadi tantangan tidak ringan bagi SBY-Boediono, pemenang Pilpres 8 Juli 2009. Kalau sistem perekonomian kita memang menolak neoliberalisme dan memilih sistem jalan tengah, sebagaimana diungkapkan SBY-Boediono, kini harus dicari formula yang tepat agar keadilan sosial tidak menjadi slogan. Keadilan sosial itu harus jadi acuan agar kebijakan pembangunan, khususnya menyangkut perekonomian, tidak berat sebelah. Kesenjangan yang terjadi antarkawasan, seperti Indonesia Barat dan Timur, antara Jawa dan luar Jawa, harus pelan-pelan diperbaiki. Mulai Aceh, Kalimantan, hingga Papua, warga asli yang ada di sana harus dijaga sehingga tidak merasa diabaikan oleh pemerintah. (*) * /*). Mustofa Liem PhD,/ * / Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk Kesetaraan/ http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=80456 http://media-klaten.blogspot.com/ http://seizetheday-cloth.blogspot.com/
