Belajar dari Konflik di Xinjiang

Oleh: Mustofa Liem



*MESKI* kita tengah hidup di era kemajuan iptek yang tak pernah

terbayangkan sebelumnya, ternyata dunia belum bebas dari ancaman konflik

antaretnis. Tiongkok yang modern, misalnya, baru dilanda konflik antara

etnis Uighur dan Han di Urumqui, Xinjiang, Minggu (5 Juli 2009).

Akibatnya, 156 tewas dan 1.080 luka-luka. Pak Dahlan Iskan pun tidak

membayangkan itu bisa terjadi (/Jawa Pos, 10 Juli 2009/).



Konon, pemicunya hanya sepele, yakni anak-anak yang meributkan kembang

api. Lalu, timbul rusuh antara etnis Uighur yang muslim dan buruh pabrik

beretnis Han. Uighur tidak puas terhadap penanganan polisi yang memihak

Han. Xinjiang merupakan wilayah otonomi khusus bagi mayoritas muslim

Uighur. Pembangunan industri di kawasan itu mengundang etnis Han, yang

menjadi etnis mayoritas di Tiongkok.



Bagaimanapun, konflik menjadi noda bagi kemajuan Tiongkok. Cadangan

devisanya yang mencapai USD 2 triliun ternyata tak mampu meredam. Sudah

sejak lama, wilayah Xinjiang dan Tibet menjadi kerikil tajam bagi

Tiongkok. Padahal, selama ini, segenap warga di belahan dunia mana pun

selalu melihat Negeri Tirai Bambu itu dengan rasa kagum. Betapa tidak,

pada dekade 70-80-an, negeri itu dipandang sebelah mata. Namun, berkat

reformasi Deng Xiaoping pada 1978, Tiongkok terus berkembang.



*Bom Waktu Kemajuan*



Faktor yang menentukan kemajuan RRT adalah faktor kepemimpinan yang

mendorong segenap rakyat negeri itu untuk merespons ajakan memajukan

negara. Regenerasi kepemimpinan dari Deng ke Jiang/Zhu/Li Peng, kemudian

ke Hu Jintao/Wen Jiabao, berjalan damai. Dan, setiap pergantian

pemimpin, program untuk reformasi ekonomi, yang landasannya sudah

ditetapkan Deng, tetap dijalankan.



Misalnya, Hu Jinto/Wen Jiabao yang memegang kepemimpinan sekarang juga

tetap berpegang kepada kebijakan /gaige kaifang/ secara gradual dengan

tiga sasaran utama, yakni menarik BUMN merugi, * *restrukturisasi

menyeluruh sistem perbankan dan finansial, serta ketiga perampingan

birokrasi. Itulah rahasia kemajuan Tiongkok.



Masyarakat internasional pun takjub atas pencapaian itu. Bahkan, ketika

digelar Olimpiade Beijing pada 8 Agustus 2008, even olahraga terbesar

sejagat itu seolah menjadi ajang pengakuan dunia atas kemajuan Tiongkok.

Ini semakin klop dengan pemilihan pembukaan Olimpiade itu pada pukul

08:08:08 (tanggal 8 malam, menit ke-8 dan detik ke-8), sebab angka 8

yang merupakan gabungan dari dua angka 0 diyakini sebagai simbol

kemakmuran dalam peradaban Tiongkok.



Tapi, konflik antaretnis adalah bom waktu yang siap meledak kapan pun.

Kalau dikaji, ekonomi neoliberal yang diadopsi Tiongkok dari Barat

memang membuka ruang bagi kompetisi. Ekonomi neoliberal dengan pasar

bebasnya mendorong kemajuan dengan adanya persaingan. Persaingan

otomatis memicu pihak yang kuat untuk makin menguasai pasar. Sedangkan

pihak yang kalah tersisih serta diliputi perasaan cemburu. Di sinilah

terjadi ketidakadilan yang di dalamnya terkandung bom waktu berupa

konflik antaretnis (/Bdk Amy Chua dalam bukunya: World on Fire, How

Exporting Free-Market Democracy Breeds Ethnic Hatred & Global Instability/).



*Konteks Indonesia*



Dalam konteks Indonesia, harus jujur kita akui adanya potensi konflik

antaretnis, apalagi di negeri ini ada ratusan suku dengan ratusan bahasa

daerah. Ini bukan hanya masalah relasi antara etnis Tionghoa dan

etnis-etnis lain, tetapi sesungguhnya masalah kita semua yang menyebut

diri sebagai warga negara Indonesia.



Kita harus mau belajar dari sejarah. Dalam sebelas tahun terakhir ini

saja, sudah meledak dua kerusuhan antaretnis, yakni Tragedi Mei 1998 di

Jakarta dan Kerusuhan Sampit 2001. Di sini menjadi relevan apa yang

disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila

kelima Pancasila).



Kalau Pancasila masih kita yakini sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa

dan bernegara, semangat keadilan sosial itu jelas tidak boleh

dipinggirkan (/Baca Opini Revolusi Menuju Indonesia Baru oleh Saut

Maruli Siregar, Jawa Pos 8 Juli 2009/).



Jika dikaitkan dengan keadilan sosial, jelas itu menjadi tantangan tidak

ringan bagi SBY-Boediono, pemenang Pilpres 8 Juli 2009. Kalau sistem

perekonomian kita memang menolak neoliberalisme dan memilih sistem jalan

tengah, sebagaimana diungkapkan SBY-Boediono, kini harus dicari formula

yang tepat agar keadilan sosial tidak menjadi slogan.



Keadilan sosial itu harus jadi acuan agar kebijakan pembangunan,

khususnya menyangkut perekonomian, tidak berat sebelah. Kesenjangan yang

terjadi antarkawasan, seperti Indonesia Barat dan Timur, antara Jawa dan

luar Jawa, harus pelan-pelan diperbaiki. Mulai Aceh, Kalimantan, hingga

Papua, warga asli yang ada di sana harus dijaga sehingga tidak merasa

diabaikan oleh pemerintah. (*)



* /*). Mustofa Liem PhD,/ * / Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk

Kesetaraan/



http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=80456

http://media-klaten.blogspot.com/
http://seizetheday-cloth.blogspot.com/



      

Kirim email ke