Facebook:
Radityo Djadjoeri
----- Original Message -----
From: nunung fulusudin
To: [email protected]
Sent: Monday, November 16, 2009 10:08 PM
Subject: [media-jogja] Aceh Harus Melihat Kejayaannya di Masa Lalu Jika
Hendak Menghindari Kehancuran di Masa Depan
Terjemahan Artikel Bapak Anand Krishna di The Jakarta Globe, Aceh Must
Look to Its Glorious Past If It Hopes to Avoid an Inglorious Future - The
Jakarta Globe
Aceh Harus Melihat Kejayaannya di Masa Lalu Jika Hendak Menghindari
Kehancuran di Masa Depan
http://www.aumkar.org/ind/?p=222#more-222
Nanggroe Aceh Darussalam sekali lagi menjadi bahan berita. Kali ini
bukan karena tsunami atau gerakan separatis, tapi karena "qanun jinayat" (dalam
bahasa Arab "fiqh"), atau sistem perundangan berbasiskan akidah agama,
dikeluarkan oleh dewan legislatif setempat pada 14 September.
Berbicara kepada Al-Jazeera pada hari yang sama hukum tersebut
dikeluarkan, Wakil Gubernur Nazar menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah
provinsi tak setuju dengan undang-undang ini. Ia berjanji akan merevisi hukum
tersebut, dan dengan terus terang berkata, "Kita harus menyesuaikan dengan
situasi masyarakat. Aceh berbeda dengan Timur Tengah." Walau berbicara kepada
media lokal, ia tidak segamblang itu.
Yang lebih baru, para ulama di Aceh keberatan atas juara Kontes Putri
Indonesia, Qori Sandioriva, 18, yang tampil tanpa jilbab, atau penutup kepala.
Qori, yang memenangkan kontes pada 9 Oktober, mewakili Aceh, dan mengaku bahwa
ia telah mendapat "restu dari pemerintah provinsi."
Wakil Gubernur Nazar menyangkal pernyataan tersebut, mengatakan: "Saya
akan bertemu dengannya secara personal untuk menanyakan langsung kenapa ia ikut
kontes tersebut," seperti dilaporkan oleh Straits Times, pada 13 Oktober.
Kepada media lokal, bahasanya lebih kasar lagi.
Indonesia bukan Arab Saudi. Perundangan dan praktek-praktek semacam itu
melanggar kesepakatan internasional berkaitan dengan hak-hak asasi manusia,
yang Indonesia sudah tandatangani, sedangkan Arab Saudi tidak mau.
Tapi, kelompok garis keras dan partai politik tanpa agenda nyata bagi
pembangunan bangsa tak ada urusannya dengan hak-hak asasi manusia, kesepakatan
internasional ataupun budaya setempat. Mereka selalu bergantung pada agama
untuk memperoleh suara. Oleh sebab itu, mereka harus mempunyai isu agama untuk
dijual.
Salah satu anggota partai, tampil di televisi nasional, mengatakan
bahwa budaya Aceh "ialah Islam." Ia berkata perundangan setempat sudah sesuai
dengan agama, dan mereka yang menentangnya sama sekali tak tahu-menahu tentang
Aceh.
Bachron M Rasyid, yang menjadi ketua dengar pendapat khusus berkaitan
dengan pemberlakuan perundangan ini, dilaporkan berkata begini, "Semua partai
setuju mengesahkan rancangan ini menjadi undang-undang, termasuk pasal yang
menetapkan hukuman rajam lempar batu sampai mati.Undang-undang ini akan mulai
berlaku dalam 30 hari dengan atau tanpa persetujuan gubernur Aceh."
Menariknya, dewan legislatif yang baru dan semoga lebih moderat telah
dilantik, menggantikan partai konservatif menyusul kekalahan mereka dalam
pemilu setempat.
Saya melihat perundangan ini ialah isu problematik sengaja dibuat oleh
penguasa lama yang enggan melepaskan tampuk kekuasaan. Jika dewan legislatif
yang baru "menerapkan" undang-undang, seperti yang banyak analis percayai akan
dilakukan, kemudian pemain lama itu akan memiliki isu agama lagi untuk dijual.
Mereka dapat sekali lagi mempolitisasi agama untuk keuntungan mereka dengan
memainkan sentimen dari massa yang lugu. Mereka tak punya barang dagangan lain
untuk dijual.
Satu dekade lalu, ketika pemerintah kita mempersiapkan paket otonomi
khusus untuk Aceh, mengijinkan provinsi tersebut mengadopsi sistem perundangan
berbasiskan agama, lewat tulisan saya memperingatkan bahwa bila ada "dua macam
hukum di sebuah negara" ini seperti bom waktu. Bisa meledak kapan saja, dan
menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Siapa yang peduli?
Saya mencoba memahami semangat pemuda kita pada tahun 1928, ketika
mereka meneriakkan sumpah persatuan satu Ibu Pertiwi, Satu Bangsa, dan Satu
Bahasa - Indonesia. Pada waktu itu mereka tak melihat agama atau akidah agama
sebagai isu penting. Jika demikian, tentu mereka akan menambahkan "Satu Hukum
di seluruh Indonesia' dalam sumpahnya.
Kita tak disatukan oleh agama ataupun akidah agama dulu, dan tak akan
pernah. Nilai-nilai agama, atau dharma dalam bahasa kuno di kepulauan kita,
ialah nilai-nilai spiritual yang universal, semuanya sudah termaktub dalam
ideologi nasional Pancasila (lima prinsip).
Fikih, atau akidah agama, dan fikih berdasarkan qanun ialah
"interpretasi manusia dari pemahaman manusia" atas Syariah. Ini menjelaskan
berbagai aliran pemikiran, mazhab di Arab dan pelbagai interpretasi fikih.
Inilah sebabnya kenapa "membatui sampai mati" tak dilakukan di seluruh
negara Timur Tengah. Negara-negara dan kerajaan di daerah tersebut tak
mempunyai interpretasi yang seragam atas akidah agama.
Tapi, ketika ini masuk ke Arab Saudi, akidah agama menjadi masuk akal
karena mereka menganut interpretasi Wahabi yang spesifik. Kasus ini tak terjadi
di Indonesia, seperti kata Wakil Gubernur Nazar. Di sini, kita majemuk, tak
seragan.
Saudi dikenal percaya pada keseragaman. Jika kita mempelajari pemikiran
para ulama dan pejabat kita yang bersekolah di Saudi, kita tahu bahwa mereka
berbeda dengan kita. Perbedaan ini berakar dalam norma-norma yang kita hargai
dan juga nilai-nilai budaya.
Bagi suku Arab, keseragaman ialah keutamaan yang didukung oleh alamnya.
Mereka berbagi padang pasir yang sama dan jumlah tanaman di sana juga terbatas.
Cara pandang mereka terhadap kehidupan terbentuk oleh keterbatasan alam semacam
itu.
Kasusnya berbeda di sini. Filofosi kita, "Berbeda tapi Satu," ialah
keluaran dari keberagaman sumber daya alam, kondisi geografis dan juga budaya
kita.
Kembali ke awal tahun 1990-an ketika ilmuwan politik Samuel P
Huntington mulai mengelaborasi teori sejarahwan Bernard Lewis seputar Clash of
Civilization alias benturan peradaban, banyak dari kita tak setuju dengannya.
Barangkali, kita merasa istilah "civilization" atau peradaban terlalu
provokatif. Apa yang dimaksud dengan peradaban sesungguhnya ialah "identitas
agama dan budaya." Perbenturan identitas macam inilah yang mereka ramalkan.
Perbenturan itu terjadi hari ini.
Aceh sedang terkoyak antara budaya lokalnya sendiri dan identitas
keagamaannya. Apa itu adat (Tradisi) dan Budaya Aceh? Cek website resmi
pemerintah provinsi http://www.nad.go.id. Anda dapat menemukan menu di site
tersebut tentang adat dan budaya. Tapi tak ada isinya. Sayangnya lagi, halaman
untuk sejarah juga masih kosong.
Aceh mengalami krisis identitas. Ia tak peduli untuk tahu bahwa pada
awal abad ke 6 kronik China mengulas tentang tanah dan leluhur mereka. Bahkan
walau tahu demikian, kita kita tak memiliki catatan sejarah seputar periode
campur tangan tersebut. Selanjutnya kita mendengar tentang Aceh lewat Marco
Polo pada tahun 1292. Kita tak punya catatan apa saja yang hilang selama enam
sampai tujuh abad lebih.
Berapa banyak dari kita tahu bahwa selain afiliasi keagamaan, Aceh
selalu memegang teguh tradisinya dan nilai-nilai budayanya? Kita tak lagi ingat
selama Iskandar Muda berkuasa (yang pemerintahannya terlalu menekankan pada
semangat ekspansionis dan ekspedisi militer), tapi selama pemerintahan putrinya
Taj'ul Alam (1641-1675) Aceh begitu damai, stabil dan aman. Tiga penguasa
wanita yang lain menggantikannya. Aceh tak bermasalah dengan kepemimpinan
perempuan. Arab Saudi akan menentang ide ini dulu dan sampai hari ini pun tetap
demikian.
Pada tahun 1699, sekelompok pedagang Arab menggunakan pengaruhnya di
pengadilan untuk menekan "pemerintahan wanita" dan memasang pemimpin berdarah
Arab di singgasana. Sejak saat itu, sejarah Aceh mengalami pembusukan yang
cepat sekali.
Mari berharap bahwa sejarah tak terulang lagi. Masyarakat Aceh harus
mendukung pernyataan Wakil Gubernur Nazar, bahwa "Aceh berbeda dengan Timur
Tengah." Politisi dan partai politik yang dikenal suka mempolitisasi agama tak
usah diberi tempat di Aceh, atau di Indonesia dengan alasan apapun. Gubernur
Irwandi Yusuf mempunyai kesempatan mencetak sejarah. Biarkan Aceh bangkit
kembali pada kejayaan masa lalu, sejarah dan warisan budayanya untuk meraih
masa depan yang lebih gemilang.
Anand Krishna ialah seorang aktivis spiritual.
13 November 2009
Source: http://thejakartaglobe.com/
------------------------------------------------------------------------------
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
