At 09:08 AM 3/24/2010, you wrote: Saya heran dengan cara debat anda Mas Pras, semua yang saya sampaikan selalu anda bilang "tidak pasti", "tidak ada jaminan", "masih ada faktor lain" -- tetapi untuk setiap pendapat anda sendiri -- anda selalu merasa pasti. Buat anda saya itu tidak penting.
Capek saya. Saya tidak bisa mengerti bagaimana anda bisa sedemikian percaya buta pada mahluk pemerintah yang bertindak tanpa persaingan -- dan malah ragu pada institusi private yang selalu ditekan dan dipaksa untuk bersaing. Saya tidak akan teruskan debat/diskusi -- karena tidak ada obyektivitas. Ujungnya cuman akan eyel-eyelan. Saya capek-capek cari referensi dan cross referensi dan setumpuk DATA - sementara anda dengan enteng dan gampangnya ngomong ""tidak pasti", "tidak ada jaminan", "masih ada faktor lain" tanpa anda pernah menyodorkan data barang secuil-pun untuk mendukung argumentasi anda. Saya malas kalau harus diskusi dengan orang malas. > > > > > >Apa yang Anda sampaikan ada benarnya. Tapi secara agregat seharusnya > > >tidak ada penurunan daya beli karena pemerintah akan mengalokasikan > >kembali (redistribusi) uang pajak ini ke sektor publik, berupa > >penyediaan infrastruktur, dll. Kegagalan keynesianisme salah satunya > >krn bertumpu pada birokrasi yang terlampau gemuk dan tidak efektif, > >semua diambil negara. Bagaimana jika asumsinya diubah, bahwa > >'welfare-state' dijalankan tidak dengan bertumpu pd birokrasi yg tak > >efektif tapi kontrol demokratik warganegara? Di sini mutlak perlu > >'good governance', transparansi, dan akuntabilitas yang jelas. > >Betul memang ada redistribusi -- tetapi jelas secara terbatas. > >Untuk faktor-faktor bersifat externalities (yang tidak ekonomis >diusahakan oleh sekor private) -- memang diperlukan - semisal hankam. > >Untuk penyediaan infrastruktur bisa kok dilakukan tanpa penggunaan >duit pajak dan menggunakan investasi private -- dengan syarat >pemerintah bisa menjadi pengawas persaingan dengan adil. Pemerintah >sebagai wasit. Dengan persaingan - pasti hasilnya akan lebih bagus >dan lebih murah. >Pras: >Jelas bisa, tapi ini terkait ideologi. Penyediaan prasarana bukan >sekedar ketersediaan an sich, melainkan bagaimana individu >warganegara berpartisipasi. Saya lebih setuju dg uang pajak, krn di >sana melekat pertanggungjawaban publik, hak pembayar pajak, dan >mekanisme kontrol yg kuat thd kebijakan publik, termasuk swasta yg >mengusahakannya. Siapa bisa menjamin pemerintah tidak kolusi dg >swasta? tidak ada, maka sejak awal harus mengandaikan >pertanggungjawaban politik-demokratis. pemerintah yg baik itu >bagaimana dan siapa yg berhak menentukannya?
