---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Jumat 25 Januari 2008 16:10 UTC



** 20 TAHUN PENJARA BAGI POLLYCARPUS

** 700.000 WARGA PALESTINA SUDAH KE MESIR

** LAWATAN SARKOZY KE INDIA

** GEMA WARTA TOPIK TINJAUAN PERS: RIBUT-RIBUT PERKAWINAN SEJENIS MAROKKO DI 
YOU TUBE DAN TNI AKAN MENYELESAIKAN PROSES REFORMASI

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: 20 TAHUN PENJARA UNTUK POLLYCARPUS



* 20 TAHUN PENJARA BAGI POLLYCARPUS

Mahkamah Agung di Jakarta menjatuhkan vonis berat terhadap pembunuh aktivis 
hak-hak azasi manusia, Munir Said Thalib. Mantan pilot Garuda, Pollycarpus 
Priyanto dijatuhi hukuman penjara 20 tahun karena dengan berencana telah 
membunuh Munir. Sebelumnya Pollycarpus divonis 14 tahun penjara, tetapi ia 
dibebaskan setelah naik banding. Kasus Munir kembali dibuka setelah Kejaksaan 
Agung mendapat bukti-bukti baru. Munir meninggal dalam tahun 2004, akibat racun 
arsenicum dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, ketika pendaratan 
transit di Singapura. Jaksa sementara itu juga menuntut penjara 18 bulan 
terhadap mantan direktur Garuda, Indra Setiawan. Ia didakwa mempersiapkan dan 
memungkinkan pembunuhan tersebut.


* 700.000 WARGA PALESTINA SUDAH KE MESIR

PBB menaksir sudah 700 ribu warga Palestina menyeberangi perbatasan Jalur Gaza 
untuk berbelanja di Mesir. Ini hampir setengah dari penduduk Gaza. Rabu silam 
400 ribu warga Palestina melintasi perbatasan dan Kamis kemarin masih 300 ribu 
orang lagi. Setelah berminggu-minggu Jalur Gaza di blokade oleh Israel bagi 
dunia luar; berlangsung kekurangan pangan yang gawat, bahan bakar, dan 
obat-obatan. Kalangan militan melakukan ledakan untuk bisa membuka jalan pada 
perbatasan pos di Rafah, sehingga warga Palestina secara massal melintasi 
perbatasan tersebut. Israel ingin agar Mesir kembali mengambil alih pemeriksaan 
pos untuk mencegah penyelundupan senjata, tapi untuk sementara kairo tidak 
mencegahnya. Israel memutuskan menutup perbatasan di Gaza setelah serangan 
rudal baru dari Israel Selatan. Dewan Keamanan PBB, Kamis kemarin untuk kedua 
kalinya, berunding selama tiga hari merumuskan pendapat bersama mengenai soal 
itu. Tapi tidak berhasil. Jumat hari ini Dewan Keamanan PBB akan kembali 
berunding.


* LAWATAN SARKOZY KE INDIA

Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy tiba di India dalam kunjungan kenegaraan 
selama dua hari yang bertujuan meningkatkan hubungan dagang kedua negara. 
Sarkozy ingin menandatangani kontrak antara lain pengiriman senjata, helikopter 
dan pesawat tempur Mirage. Prancis, setelah Rusia dan Israel adalah pemasok 
senjata terpenting bagi India, pada lima tahun mendatang kemungkinan 30 juta 
dolar dibelanjakan untuk senjata. Prancis juga berharap agar India dapat 
menjual pusat pembangkit listrik tenaga nuklir dan bahan bakar nuklir. Presiden 
Sarkozy akan berbicara di New Delhi antara lain dengan sejawatnya Prathibha 
Patil dan perdana menteri Manmohan Singh. Jumat ini, Sarkozy menjadi tamu dalam 
parade tradisional untuk memeriahkan Hari Republik di India.


* NEW YORK TIMES DUKUNG HILLARY

Koran Amerika, The New York Times mendukung calon Demokrat, Hillary Clinton dan 
John McCain dari partai Republik. Menurut pemred koran tersebut Hillary Clinton 
lebih berpengalaman katimbang pesaingnya Barack Obama, walaupun dalam banyak 
hal penting perbedaan tersebut sangat sedikit.  Saran The New York Times 
tersebut menjelang prapemilu Demokrat di South Carolina selatan, yang mayoritas 
pemilih warga hitam. Menurut jajak pendapat Barak Obama mendapat suara lebih 
banyak katimbang Hillary. New York Times memilih McCain, karena kenyataanya 
bahwa ia satu-satunya dari partai Republik yang mempunyai kebijakan yang lain 
dari presiden Geroge W. Bush.


* PBB INGIN TINJAU KEMBALI HUKUMAN MATI

PBB berseru agar Afghanistan membuka kembali kasus pengadilan jurnalis Afghan. 
Sayed Parvez Kambakhsh yang berusia 23 tahun itu, Selasa lalu oleh pengadilan 
di Mar-i-Sharif diganjar hukuman seumur hidup karena menghujat nama Tuhan. Ia 
akan menulis sebuah artikel tersebut pada koran islam Jahan-Naw . Wakil PBB di 
Afghanistan bimbang Sayed Pervez Kambash mendapat proses yang adil. Duta Besar 
Belanda terhadap pemerintah di Kabul mengatakan prihatin atas hukuman mati 
tersebut. Sebelumnya di Suriah menteri luar negeri Belanda, Maxime Verhagen, 
mendesak Uni Eropa untuk mengadakan penelitian. PM Belanda Balkenende di Forum 
Ekonomi Dunia di Swiss, Davos, mengatakan persoalan tersebut akan diajukan pada 
presiden Afghanistan Hamid Karzai.


* BERITA BURSA

Bursa di Damrak, Amsterdam, Jumat siang ini untung 4,1%. 
Keuntungan mencapai 6,6 juta euro dan naik mencapai 6,5%.
Indeks AEX setelah dibuka naik 2% pada 453,16 poin.

London, Paris, dan Frankfurt naik antara 1,3 dan 2,4%.
Indeks Nikkei di Tokyo, ditutup 4,1% pada 13.629,16 poin


1 euro tercatat 1,4750 dolar sen


* RIBUT-RIBUT PERKAWINAN SEJENIS MAROKKO DI YOU TUBE DAN TNI AKAN MENYELESAIKAN 
PROSES REFORMASI

Undang-undang Marokko melarang tindakan homoseksual. Belum lama berselang, 
pengadilan banding menetapkan hukuman terberat terhadap terdakwa Fouad Srirret. 
Gara-gara itulah cendekiawan terkemukan Maroko mengadakan aksi tandatangan 
untuk membela kebebasan perorangan. Demikian harian pagi De Volkskrant.

Sebbar adalah presiden organisasi hak-hak azasi manusia Forum Verite et 
Justice. Kaum homo demikian Sebbar, punya banyak kebebasan, walau pun berbagai 
pasal pembatasan dalam kitab undang-undang hukum pindana. Hanya di Maroko 
mereka tidak bisa berjalan bergandengan tangan, ciuman di jalan atau berjalan 
dengan lobang di celana yang memperlihatkan pantat mereka. Di luar itu kaum 
homo bisa berbuat apa saja. 

De Volkskrant berlanjut, Maroko dalam hal ini lebih terbuka katimbang 
negara-negara Arab lainnya. Tapi dengan satu syarat: mereka tidak boleh membuka 
diri pada dunia luar, seperti banyak soal intim di negara-negara islam. Apa 
yang kaum homo lakukan, harus hanya terjadi di dalam rumah saja. Karena kami 
berada di negara islam, demikian Sebbar. 

Kita berlanjut ke topik Indonesia. Kantor berita Reuters (baca: roiters) 
menurunkan berita tentang panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Panglima baru 
ini menegaskan TNI akan menyelesaikan dan mengevaluasi proses reformasi serta 
akan tetap bersikap netral dalam politik. Reuters juga mencatat, Santoso 
memperingatkan ancaman terbesar bagi Indonesia ada di dalam negeri. Itulah 
mempertahankan kesatuannya. Kantor berita Reuters mencatat, dalam hal ini Djoko 
Santoso menunjuk pada pelbagai gerakan separatis, seperti yang masih ada di 
Papua.

TNI tidak memiliki wakil lagi di dalam parlemen, Reuters mencatat walau begitu, 
pengaruh politik tentara tetap besar. Terbukti, tentara tidak diadili atas 
pelanggaran hak-hak azasi manusia di masa lampau. Menariknya Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono memperingatkan tentara supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan 
dan bertindak melanggar hukum dengan dalih melindungi bangsa. 

"TNI tidak boleh berkata, ini tidak benar, kita tidak perlu mendengar presiden 
dan DPR," demikian SBY setelah menghadiri rapim TNI di Jakarta kemarin. Menurut 
Reuters ini merupakan sentilan kepada anggota ASEAN lain, seperti Thailand dan 
Filipina.

Sebagai bagian reformasi, pada tahun 2004 DPR menggolkan UU yang mewajibkan 
pemerintah mengambil alih binis tentara, paling lambat tahun 2009. Tetapi 
kalangan hak-hak azasi manusia berpendapat proses pengambilalihan itu terlalu 
lamban. Sebaliknya Panglima Djoko Santoso menyatakan, TNI sudah menyerahkan 
semua kepentingan usahanya. Sekarang terserah kepada kalangan sipil untuk 
mengelolanya. "Tidak ada lagi yang tersisa," demikian Reuters mengutip panglima 
TNI Djoko Santoso, "Bola sudah tidak ada lagi di lapangan kami lagi."

Peran tentara dalam dunia usaha kadang-kadang menyebabkan pelanggaran hak-hak 
azasi manusia karena perselisihan dengan masyarakat setempat. Reuters juga 
mengutip laporan organisasi hak-hak azasi manusia Amerika Human Rights Watch 
yang menyatakan TNI menghimpun dana di luar APBN. Ini menyebabkan munculnya 
jaringan bisnis legal dan ilegal, karena banyak yang tidak dikendalikan oleh 
struktur TNI.

Demikian kantor berita Reuters dan demikian pula tinjauan pers kali ini.


* GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KABINET ITALIA PIMPINAN PERDANA MENTERI 
ROMANO PRODI JATUH

KABINET ITALIA PIMPINAN PERDANA MENTERI ROMANO PRODI JATUH

Kabinet Italia pimpinan perdana menteri Romano Prodi, jatuh. Inilah kabinet 
ke-55 setelah Italia menjadi republik pada tahun 1946. Pada hari Selasa, Prodi 
masih didukung oleh dewan perwakilan, namun Kamis kemarin Senat menyampaikan 
mosi tidak percaya. Dengan perbandingan suara 261 melawan 256, kabinet Prodi 
jatuh. Kami sampaikan laporan koresponden Aart Heering dari Roma. 

Akhir pekan lalu, nasib kabinet perdana menteri Romano Prodi sudah berada di 
ujung tanduk, setelah menteri kehakiman Clemente Mastella dan istrinya yang 
dituduh korupsi, mengundurkan diri. Mastella juga tidak lagi mendukung kabinet 
yang merupakan koalisi dengan partai-partai kiri. Dengan mundurnya Mastella 
dari kabinet dan 2 anggota senat, Prodi tidak lagi memiliki suara mayoritas di 
Senat. Otomatis nasib kabinet menjadi rapuh. Bukannya memilih jalan dengan 
mengundurkan diri, Prodi sebaliknya menantang parlemen, dengan harapan bisa 
merangkul beberapa anggota senat, daripada mati konyol.

Setelah mendapat mosi tidak percaya di Senat, Prodi menghadap presiden Giorgio 
Napolitano untuk membubarkan kabinet. Sejak Jum'at pekan lalu, presiden 
Napolitano sibuk melakukan konsultasi dengan ketua partlemen dan senat, 
kemudian dengan tiga mantan presiden yang masih hidup dan para ketua 
partai-partai politik. Setelah konsultasi, presiden Napolitano bisa melakukan 
dua hal. Membubarkan parlemen dan menggelar pemilu yang dipercepat di bulan 
April, atau menunjuk seorang formatur untuk membentuk kabinet-sela yang 
bertugas menyusun UU pemilu baru. Sudah menjadi rahasia umum di Italia, UU 
pemilu sekarang ini tidak becus. Dan kabinet-sela harus menggelar pemilu 
parlemen bulan Mei atau Juni. Yang jelas, sekitar musim semi ini akan 
dilangsungkan pemilu parlemen di Italia. Ini bisa menjadi peluang emas bagi 
mantan perdana menteri Silvio Berlusconi yang kini memimpin oposisi.

Popularias Berlusconi bukanlah karena rakyat Italia mencintai si jutawan itu 
tapi mereka sudah jemu dengan kabinet Prodi yang memerintah selama 20 bulan, 
tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Perdana menteri Romano Prodi memang 
punya sejumlah keberhasilan. Defisit APBN misalnya berhasil ditekan dari 4 
menjadi sekitar 1%. Menteri perekonomian Bersani berhasil memberantas 
praktek-praktek penggelapan pajak serta monopoli ekonomi yang dipegang oleh 
kelompok-kelompok tertentu saja. Semua itu mendapat pujian dari Uni Eropa.

Masaalah terbesar yang dihadapi kabinet Prodi adalah masalah-masalah intern. 
Kabinet dibentuk oleh koalisi 9 partai dengan ideologi yang jauh berbeda. Dari 
partai komunis ortodoks sampai katolik konservatip. Acap kali setiap partai 
berusaha meng-golkan programnya sendiri demi popularitas mereka. Akibatnya para 
menteri sering cekcok dan tidak tanggung-tanggung menyampaikannya kepada pers. 
Bagi rakyat Italia, hal itu memperlihatkan bahwa kabinet tidak solid. Tidak ada 
persatuan. Setiap menteri jalan sendiri dan selalu cekcok.

Dengan mayoritas tipis yang dikuasai kabinet di Senat, setiap perbedaan 
pendapat intern bisa membawa kehancuran. Tahun lalu juga sudah terjadi krisis 
dalam soal pengiriman tentara Italia ke Afghanistan. Dan sekarang oleh skandal 
korupsi menteri kehakiman Clemente Mastella. Sebenarnya, rakyat Italia sudah 
terbiasa dengan soal-soal skandal, termasuk skandal di kalangan tokoh-tokoh 
politik. Yang menarik sekarang, digossipkan bahwa Mastella sudah menghubungi 
Berlusconi dan dijamin ia akan diangkat Berlusconi dalam kabinet berikut kalau 
Berlusconi menang. Dan hampir pasti si jutawan Italia itu akan tampil kembali 
sebagai pemimpin Italia.


* 20 TAHUN PENJARA UNTUK POLLYCARPUS

Intro: Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap pilot 
Garuda Pollycarpus dalam kasus pembunuhan aktivis hak-hak azasi manusia Munir. 
Dengan demikian Mahkamah Agung mencabut sendiri keputusannya pada tahun 2006 
ketika lembaga hukum tertinggi itu membebaskan pilot Garuda yang punya hubungan 
erat dengan Badan Intelijen Negara ini. Apa yang menyebabkan Mahkamah Agung 
berubah pendirian? Dan mengapa belakangan kasus Munir seolah cepat mendekati 
penyelesaian? Berikut penjelasan Usman Hamid, anggota Komite Solidaritas Aksi 
untuk Munir.

Usman Hamid [UH]: Kalau melihat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung, tadi 
kebetulan saya hadir di Mahkamah Agung, dari pernyataan Djoko Sawoko sebagai 
anggota majelis hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Pollycarpus, 
seluruh bukti baru yang diajukan oleh pihak kejaksaan dan polisi dapat 
diterima. Baik itu karena ada kekeliruan hakim di dalam putusan MA terdahulu, 
mau pun dengan adanya bukti baru yang diajukan oleh pihak jaksa dan pihak 
polisi.

Karena itu MA mengambil keputusan 20 tahun penjara untuk Pollycarpus. Bahkan 
ini menurut saya melebihi putusan Pengadilan Negeri yang dulu terhadap 
Pollycarpus sebesar 14 tahun penjara, dan dianulir oleh Mahkamah Agung sendiri 
menjadi dua setengah tahun penjara. Hanya untuk menggunaan surat palsu, 
sementara pembunuhan tidak terbukti ketika itu. Dan sekarang pembunuhan 
berencananya terbukti dengan vonis 20 tahun penjara. Kami mengapresiasi 
keputusan Mahkamah Agung ini secara positif. 

Radio Nederland Wereldomroep [RNWO]: Anda menyambutnya secara positif, dengan 
demikian apakah memang bisa dipastikan bahwa Pollycarpus adalah pelakunya. 
Kitakan masih membicarakan soal Muchdi segala macam. 

UH: Untuk pelaku peracunannya jelas ini Pollycarpus. Tentu ini tidak bisa 
berhenti di Pollycarpus karena dengan melihat putusan Mahkamah Agung, tadi 
dikatakan oleh Djoko Sarwoko, motif pembunuhan Munir ini politik. Karena Munir 
sering mengkritik pemerintah dsb. Dan itu berarti bahwa proses keadilan kasus 
Munir harus berlanjut sampai ke aktor intelektualnya. Misalnya dengan mulai 
melakukan penuntutan terhadap mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi Pr.

RNWO: Dan kasusnya itu masih berjalan, tersendat dengan kasus saksi utamanya 
ini, Budi Santoso. Bagaimana menurut anda?

UH: Kalau dilihat dari keputusan Mahkamah Agung kelihatannya mereka lebih 
mempertimbangkan substansi katimbang kehadiran Budi Santoso. Termasuk juga di 
dalam perkara Indra Setiawan yang hari ini, tuntutan pidananya sangat minimal, 
hanya 1,6 tahun penjara untuk Indra Setiawan. Dan itu menunjukkan bahwa proses 
penuntutan terhadap Indra Setiawan memang tidak maksimal.

Tetapi pada saat yang sama hari ini juga setelah jam makan siang tadi, Mahkamah 
Agung mengambil keputusan yang cukup positif terhadap upaya peninjauan kembali 
kasus Munir.

RNWO: Apakah menurut anda putusan MA ini akan berpengaruh terhadap kasus Indra 
Setiawan?

UH: Saya kira jelas. Bagaimana pun juga logika hukum yang tampaknya digunakan 
oleh aparat hukum adalah, membuktikan terlebih dahulu siapa yang melakukan 
peracunan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menyatakan seseorang yang 
dituntut memberikan bantuan, sarana, prasarana kepada pelaku pembunuhan itu 
menjadi lebih kuat. Termasuk juga untuk membuktikan aktor intelektualnya.

Jadi secara sederhana, kalau seandainya putusan Mahkamah Agung ini tidak segera 
tiba, maka bisa saja ada pandangan yang menyatakan bahwa bagaimana kita bisa 
menghukum seseorang yang bisa melakukan tindakan perbantuan untuk seseorang 
yang melakukan peracunan, kalau orang yang melakukan peracunan saja belum jelas 
siapa. 

Begitu pula orang yang dituduh sebagai aktor intelektualnya. Barangkali mereka 
akan menyatakan kalau saya dianggap sebagai orang yang memberikan perintah, 
maka itu perintah kepada siapa dan siapa yang saya perintahkan untuk melakukan 
peracunan Munir. Itu juga bisa saja dijadikan semacam kendala, kalau putusan 
Mahkamah Agung tidak segera dikeluarkan.

RNWO: Bagaimana anda bisa menafsirkan semua ini. Mengapa lalu tiba-tiba pada 
tahun 2008 ini semuanya berjalan cepat dan seolah-olah tanpa halangan. 
Sementara pada awal dulu, begitu rumitnya?

UH: Kelihatannya ada konfigurasi di dalam sturktur pemerintah yang berubah. Dan 
juga konfigurasi di dalam struktur kepolisian. Kalau kita amati, proses 
penyelidikan di kepolisian berjalan tersendat-sendat, ketika awal-awal 
dilakukan penyelidikan. Ketika itu dibawah Kabareskrim Komjen Suyitno Landung. 
Meski pun ada kemajuan dengan tersangka Pollycarpus, tetapi banyak pihak 
menyesalkan kenapa hanya Pollycarpus.

Kemudian diganti oleh Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara, banyak pihak, 
terutama kami keluarga korban, sejauh ini merasakan tidak ada kemajuan sama 
sekali. Bahkan kami dipukul secara politik dengan putusan Mahkamah Agung yang 
menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya terhadap 
Pollycarpus. Pollycarpus dinyatakan tidak bersalah dalam pembunuhan, tetapi 
dalam hanya penggunaan surat palsu.

Nah sekarang dengan adanya Kabareskrim baru Komjen Bambang Hendarso Danuri, di 
awal tahun 2007 terdapat kemajuan, terutama di bulan April ketika ditetapkannya 
dua orang tersangka dan proses hukumnya memakan waktu yang cukup panjang. 
Sampai akhirnya saat inilah, saat-saat akhir dari proses persidangan sesuai 
dengan hukum yang berlaku.

RNWO: Anda percaya bahwa suatu ketika Muchdi akan duduk di kursi pesakitan. 

UH: Saya kira masih akan tergantung pada seberapa jauh publik bisa mengawal 
proses hukum ini. Seberapa jauh juga presiden dan kapolri, juga kepala 
intelijen, jaksa agung dan jajaran pemerintah lainnya konsisten dalam 
melaksanakan proses hukum yang maksimal di dalam kasus pembunuhan Munir. Kalau 
itu tidak ada saya kira akan sangat sulit kita berharap bahwa dalam waktu dekat 
ada aktor intelektual yang bisa ditetapkan sebagai tersangka baru.

RNWO: Dengan demikian pernyataan SBY bahwa kasus Munir merupakan ujian bagi 
sejarah Indonesia, itu masih jauh ya?

UH: Ya, masih harus dibuktikan, saya kira masih harus dibuktikan oleh waktu. 
Masih harus dibuktikan dengan apakah akan ada orang yang dituntut kembali 
secara hukum sebagai aktor intelektualnya. 

Wawancara selengkapnya dengan Usman Hamid bisa anda simak pada situs web kami : 
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/KasusMunir/20_thn_pollycarpus080125


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.radionetherlands.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke