Dokter spesialis rata-rata terkonsentrasi di Jawa & itu pun di kota-kota besarnya. Hanya dokter umum muda yang mau dikirim ke daerah terpencil. Dari pada susah-susah, pemerintah harus berani buat program pendidikan untuk kompetensi semi spesialis bagi dokter umum. Mau sistem blok seperti spesialis/S2 atau sistem modular (sesuai kebutuhan & peralatan yang ada di daerah), itu tergantung maunya pemerintah. Toh banyak daerah nggak punya peralatan kerja memadai untuk spesialis tersebut, akhirnya buat spesialisnya nggak betah karena nggak bisa memaksimalkan penggunaan kompetensinya, juga berimbas pada penghasilannya. Daerah tersebut hanya punya set bedah dasar atau rontgen konvensional & USG, buat apa spesialis yang dikirim? Sekarang pun di daerah yang jauh dari kota besar akhirnya dokter umum yang dipaksa melakukan berbagai pembedahan gawat darurat dari SC sampai apendiktomi, ya lebih baik diformalkan seperti FP di USA yang bisa jadi semi spesialis, tangani sebagian besar pasien penyakit dalam umum, pediatri umum, neurologi umum, bedah gawat darurat, obstetri patologi-operatif, sonografi, dst. Kita juga harus adil pada FK swasta yang sejauh ini nggak pernah bisa buka PPDS walaupun punya staf pengajar lebih banyak & lengkap di suatu bidang dibanding FKN yang sudah boleh buka PPDS tersebut. Jadi lebih baik berikan kesempatan pada FKS buka program pendidikan semi spesialis tersebut. Kebutuhan spesialis menurun, JKN lebih mangkus-sangkil biaya, pasien terlayani tanpa perlu banyak dirujuk. Tapi ini bukan berarti jadi mengurangi kewajiban pemerintah untuk melengkapi peralatan kerja dokter di berbagai daerah & perbaikan sarana transportasi agar mudah merujuk pasien. Mayoritas masyarakat nggak peduli itu spesialis atau umum, yang penting mereka dilayani oleh dokter dengan mutu baik & bisa sembuh. ---
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/08/22/169211/-Ribuan-Dokter-Bedah-Terkonsentrasi-di-Pulau-Jawa Ribuan Dokter Bedah Terkonsentrasi di Pulau Jawa Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (Ikabi) berkomitmen membantu pemerintah dalam mengisi kekosongan dokter ahli bedah di daerah tertinggal dan kepulauan terluar, menyusul masih terkonsentrasinya ribuan dokter spesialis tersebut di Pulau Jawa. Ketua Ikabi Prof Dr dr Paul Tahalele FCTS mengungkapkan, saat ini jumlah dokter bedah di Indonesia mencapai 3.700 orang dan hampir sebagian besar berpraktek di Pulau Jawa. ''Ikabi menyediakan diri sebagai sukarelawan daripada harus diisi dengan orang asing. Kami berharap Kementerian Kesehatan bisa memperhatikan hal tersebut karena selain dokter bedah, spesialis anestesi juga sangat kurang padahal keduanya sangat dibutuhkan,'' ujar Prof Paul di sela The 19th Annual Scientific Meeting of Indonesian Surgical Association di Crowne Plaza Hotel, Semarang, Kamis (22/8). Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc Ph.D yang hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan, sejak tahun 2008 memang sudah merekrut lewat beasiswa tugas belajar bagi sekitar 3.800 dokter spesialis. Dari jumlah tersebut, dokter bedah mencapai sekitar 300-an orang dan selepas lulus para dokter ini akan ditempatkan kembali ke daerah asalnya. ''Sejak 2008 kita sudah lakukan perekrutan beasiswa dan sekarang sudah mulai bisa dipanen hasilnya, mudah-mudahan secepatnya bisa mengakomodir kekurangan yang ada di daerah khususnya wilayah terpencil,'' terang Prof Ali Ghufron. Dia menambahkan, untuk kebutuhan dokter umum diperkirakan masih terdapat kekurangan sekitar 12.000 orang. Dengan rasio ideal 1 dokter melayani 2.500 pasien, diharapkan kekurangan tersebut bisa ditutup dari lulusan kedokteran yang setiap tahunnya bisa menghasilkan 5.000-7.000 lulusan berasal dari 73 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. ------------------------------------ Archives terdapat di http://www.yahoogroups.com/group/desentralisasi-kesehatan Situs web terkait http://www.desentralisasi-kesehatan.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: desentralisasi-kesehatan-dig...@yahoogroups.com desentralisasi-kesehatan-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: desentralisasi-kesehatan-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
