Saya sangat setuju dengan pak triono. Jangan2 teman2 di daerah sibuk dengan anggaran yang besar dan penyelesaian SPJ-nya (karena saat pemeriksaan, hal inilah yg lebih byk disorot). Kadang2 saya berfikir, justru kita lebih serius memikirkan program dan kreatif mencari kegiatan yg punya daya ungkit, saat anggaran yg kita miliki sedikit. Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: "Soendoro, Triono" <tsoen...@jhsph.edu> Sender: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Date: Wed, 9 Oct 2013 22:46:05 To: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com<desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> Reply-To: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Subject: RE: [des-kes] Fwd: Anggaran Kesehatan dalam APBN masih Rendah Anggaran besar atau kecil itu relatif. Sblm 2000, anggaran kes diluar gaji sekitar 1,5 T. Dg gaji, sekitar 3,5 T. Dg kurs USD 11 ribu (sama dg sekarang) Skrg, 35 T dg gaji. APBN 1800 T. Mengapa meningkatnya anggaran 10 kali tidak diikuti dengan membaiknya indikator? Apakah kalao anggaran dinaikkan mjd 100 T bahkan 200 T akan lbh baik indikator-2 kes? Mengapa Kerala (dulu), propinsi di India dg 30 juta pddk, dg anggaran amat sedikit tapi indikatornya amat baik? TS ________________________________ From: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com [desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com] On Behalf Of Billy N. [bi...@mediator.web.id] Sent: Wednesday, October 09, 2013 11:42 AM Subject: [des-kes] Fwd: Anggaran Kesehatan dalam APBN masih Rendah http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/09/3/187199/-Anggaran-Kesehatan-dalam-APBN-masih-Rendah Anggaran Kesehatan dalam APBN masih Rendah Anggaran belanja pemerintah dinilai beberapa pihak belum sesuai untuk menyejahterakan masyarakat. Malah hanya untuk sebagian kalangan. Untuk sektor kesehatan, alokasi anggaran juga belum tepat sasaran. "Padahal kesehatan merupakan investasi human capital kita," kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik Wiko Saputra, di Jakarta, Rabu (9/10). "Saya catat Indonesia hanya sekali menggelar program kesehatan yang fokus untuk human capital. Yakni pada 1980-an melalui keluarga berencana," katanya. Menurut Wiko, program tersebut terbukti berhasil karena mampu meningkatkan ekonomi negara melalui pendayagunaan sumber daya manusia yang potensial. Ia pun menunjuk faktor rendahnya alokasi anggararan kesehatan dalam APBN di Indonesia. Untuk 2012 saja alokasi anggaran kesehatan dalam APBN hanya 2,4%. Jumlah itu masih jauh dari standar yang ditetapkan WHO yang minimal 15 persen dari total APBN atau PDB-nya. Padahal dengan status sebagai negara dengan lower middle income, Indonesia semestinya bisa melakukan alokasi lebih besar. Maka itu, tidak mengherankan bila kini pengeluaran terbesar masyarakat Indonesia adalah untuk kesehatan. Itu disebabkan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehat rakyat.
