Saya setuju dengan pendapat dari pak laksono, solusi memang diperlukan untuk mengatasi pemerataan penggunaan dana BPJS. Selain solusi juga perlu dibentuk suatu system untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana BPJS. Solusi untuk pemerataan dokter spesialis dan alat kesehatan di berbagai daerah juga harus dipecahkan, sebenarnya apakah yang membuat tenaga kesehatan tersebut “tidak bersedia”untuk ditempatkan di daerah (terutama daerah selain jawa), tentunya hal tersebut tidak lepas dari 5 M, Man (sebagai sumber daya manusia) tidak bisa disamakan dengan “M” yang lain yaitu berupa Money, Material, Methods, dan Machine yang cenderung berupa barang/abstrak. Untuk Sumber daya manusia, solusi yg dipikirkan juga berupa kepuasan kerja mereka, penghasilan dan juga rasa aman saat bekerja di daerah. Selama pengambil kebijakan bisa memikirkan hal tersebut, mungkin ke depannya pemerataan penempatan dokter spesialis bisa diatasi. Semoga Kesehatan di Indonesia bisa lebih baik, terima kasih. Novian S. Hadi Mahasiswa S2 IKM UGM, Gizi Kesehatan, 2013
________________________________ Dari: Laksono Trisnantoro <trisnant...@yahoo.com> Kepada: "desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com" <desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> Dikirim: Kamis, 10 Oktober 2013 8:33 Judul: Re: [des-kes] Fwd: Kekurangan Dokter Spesialis Pak Billy, kekurangan ini yang perlu dicari solusi. Kalau tidak ada solusi yang dikawatirkan dana BPJS akan tersedot ke daerah-daerah yang mempunyai spesialis dan sub-spesialis. Benefit Package BPJS boleh dikatakan un-limited. RS-RS pemerintah dan swasta dan spesialis/sub-spesialis di daerah perkotaan sudah siap-siap menggunakan dana BPJS, termasuk untuk melayani masyarakat kelas menengah yang ikut BPJS. Satu skenario buruk adalah justru dana BPJS untuk daerah sulit tidak banyak diserap (karena kekurangan spesialis dan fasilitas kesehatan), dan akan diserap oleh daerah maju. Bisa terjadi saudara-saudara kita di NTT dan Papua "mendanai" kita yang di Jawa. Mari kita monitor perkembangannya. Semoga skenario tersebut tidak jalan. Salam Laksono Trisnantoro Dosen Bagian IKM Fakultas Kedokteran UGM Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen (PKMK) FK UGM. On Thursday, October 10, 2013 7:28 AM, Billy N. <bi...@mediator.web.id> wrote: Yang dibutuhkan di negeri ini yang begitu luas adalah pisau 'MacGyver' atau dokter yang lebih umum. Dokter umum, bedah umum, penyakit dalam umum, pediatri umum, dst bukan yang terlalu spesifik. Jika ada kasus yang betul-betul spesifik, perbaiki infrastruktur transportasi, kirim/rujuk saja. Tapi dengan dalih arogansi bidang keahlian, bidang-bidang keahlian umum itu kompetensinya dipangkas saat pendidikan, entah dipaksa kurikulumnya atau waktu pendidikannya dikurangi, atau ada di kurikulum namun nggak diberikan kesempatan belajar hal-hal yang seharusnya dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kompeten pun dihalang-halangi untuk praktikkan kompetensinya. Aceh kurang dokter bedah anak, Kalbar nggak ada dokter bedah onkologi, yang sebagian besar kasusnya kompeten dikerjakan dokter bedah umum. Sebagian besar kasus umum untuk urologi, ortopedi, bedah onkologi, bedah plastik, dst bisa dikerjakan dokter bedah umum. Kasus-kasus kardiologi atau pulmonologi non intervensi semuanya bisa ditangani oleh dokter umum, penyakit dalam (dewasa) atau pediatri (anak). Juga untuk penyakit kulit & kosmetik medik, sudah banyak pelatihannya untuk dokter umum, yang penting standar & pengawasannya jelas. Buat apa mendidik dokter mata kalau akhirnya hanya mengerjakan kasus-kasus katarak, dokter obgin hanya untuk SC, dokter THT hanya untuk tonsilektomi, dokter radiologi hanya untuk USG & baca foto toraks, dokter saraf hanya urus stroke, dst? Susah didistribusikan, biaya lebih mahal. Lebih baik latih dokter umum untuk tambah kompetensinya. Rehabilitasi medik, anestesi, patologi klinik, dst di berbagai negara lain 'dibagi' dengan profesi lain seperti sarjana fisioterapi/terapi fisik, sarjana perawat penata anestesi, sarjana ilmu laboratorium medik, dst. Dunia cukup untuk semua manusia, tapi nggak cukup untuk 1 orang tamak. --- http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000002569032 Bengkulu Kekurangan Dokter Spesialis Provinsi Bengkulu kekurangan dokter spesialis. Lowongan untuk dokter spesialis pada perekrutan calon pegawai negeri sipil beberapa waktu lalu tidak menarik pelamar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tarmizi, Rabu (9/10), di Bengkulu, menuturkan, hingga batas akhir penerimaan berkas formulir CPNS formasi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis dan perawat jiwa, tidak ada pelamar. Dokter spesialis yang tidak ada pelamarnya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, spesialis urologi, spesialis rehabilitasi medik, spesialis bedah forensik, dan spesialis bedah saraf. Selain itu, dokter spesialis radiologi, spesialis paru, spesialis mata, spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan, spesialis anestesi, spesialis jantung, dan spesialis saraf dengan kuota masing-masing satu orang. Yang juga kosong tanpa pelamar adalah dokter spesialis kesehatan jiwa, spesialis ortopedi, spesialis telinga, hidung, tenggorok (THT), serta dokter spesialis bedah yang kuotanya masing-masing dua orang. Perjalanan karier Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bengkulu Hamzah mengatakan, kesejahteraan bukan faktor utama pertimbangan dokter spesialis dalam bekerja di satu daerah. Ada hal lain yang harus dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menarik dokter spesialis, yakni perjalanan karier dokter. Seorang dokter umum biasanya bekerja dulu beberapa tahun untuk menabung biaya melanjutkan spesialisasi. Umumnya mereka kuliah spesialisasi di atas usia 30 tahun. Sementara itu, batas usia dalam lowongan CPNS adalah 35 tahun. Lingkungan dan suasana kerja, kata Hamzah, harus mendukung perjalanan karier dan peningkatan kompetensi dokter. Dengan demikian, dokter akan merasa nyaman berkarier. Hal yang menghambat misalnya dokter spesialis dilarang kepala daerah ikut pelatihan di luar daerah. Menurut Hamzah, saat ini di Provinsi Bengkulu ada sekitar 30 dokter spesialis yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah ini masih kurang dan tidak merata. Sebagian besar dokter berada di kota. Ada daerah yang belum memiliki dokter spesialis, seperti Kabupaten Kaur, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Jalan keluar bagi daerah tersebut adalah mendatangkan dokter spesialis dari Kota Bengkulu sebulan atau seminggu sekali. Selain itu, ada program Kementerian Kesehatan dengan menugaskan dokter spesialis ke daerah tertentu secara bergantian setiap enam bulan. Di Bengkulu, program ini ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Hamzah menyatakan, dokter spesialis yang ada jumlahnya masih minim, yakni dokter spesialis THT hanya satu orang, dokter mata dua orang, dan dokter saraf satu orang. Dokter spesialis yang tidak ada adalah dokter bedah saraf, spesialis urologi, dan spesialis bedah tulang belakang. Hamzah mengusulkan pemerintah daerah bisa menambah dokter spesialis dengan menyekolahkan dokter umum yang ada dengan perjanjian. Setelah disekolahkan spesialis, dokter bersangkutan harus mengabdi dalam kurun waktu tertentu di daerah terkait.
