REPUBLIKA
Senin, 20 Maret 2006
Implementasi Kebijaksaan Lebih Penting
Oleh : Umar Juoro
Pemerintah mengeluarkan dua Paket Kibijaksanaan Ekonomi yaitu infrastruktur dan
investasi. Paket kebijaksanaan ini mengingatkan kita pada White Paper pada masa
Pemerintahan Megawati yang juga dimotori oleh Boediono yang ketika itu adalah
Menteri Keuangan dan kini sebagai Menko Perekonomian. Kandungan kebijaksanaan
juga tidak banyak berbeda yang intinya adalah langkah-langkah apa yang akan
dilakukan dalam jadwal waktu tertentu selama setahun dan Departemen apa atau
Menteri siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Dalam Paket Kebijaksanaan Investasi sekitar 85 tindakan dengan jadwal waktunya
ditetapkan. Sedangkan dalam Kebijaksanaan Pengembangan Infrastruktur sekitar
153 tindakan dinyatakan juga dengan jadwal waktunya. Cakupannya antara lain
adalah pembaharuan UU Perpajakan, bea cukai, investasi, ketenagakerjaan, dan
langkah-langkah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan investasi yang
kondusif dan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi
perkembangan ekonomi. Saat ini pemerintah juga menyiapkan paket kebijaksanaan
bidang keuangan yanvg menyangkut perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan
lainnya.
Tanggapan dari pelaku ekonomi pada umumnya adalah tidak terlalu antusias.
Mereka menilai paket kebijaksanaan tersebut secara konsepsi baik, namun yang
menjadi perhatian pelaku ekonomi adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan
kebijaksanaannya. Dalam satu tahun pertama Pemerintahan SBY telah banyak
mengemukakan kebijaksanaan pemerintah, antara lain program pembangunan
infrastruktur yang ambisius dengan menawarkan sekitar 90 proyek, namun sampai
saat ini tidak lebih dari lima proyek yang dilaksanakan. Menanggapi hal ini Tim
Ekonomi Pemerintah menyatakan bahwa mereka adalah tim yang baru dan dengan
jelas memahami kehendak pelaku ekonomi, dan menjanjikan tahun 2006 adalah tahun
implementasi kebijaksanaan.
Kesenjangan yang besar antara kebijaksanaan secara tertulis dan implementasinya
menjadi ciri utama dalam kebijaksanaan ekonomi di Indonesia, terutama sejak
masa krisis. Kehendak untuk melakukan banyak hal tidak didukung oleh
ketersediaan sumber daya baik finansial, maupun kemampuan birokrasi untuk
menjalankannya. Apalagi dengan gegap gempitanya pemberantasan korupsi di satu
pihak mendorong ke arah praktek good governance, namun di lain pihak
menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan kebijaksanaan karena aparat
pemerintahan tidak berani membuat keputusan dan melakukan tindakan karena
khawatir terhadap investigasi tindak korupsi sebagai akibat dari kemungkinan
terjadinya penyimpangan.
Banyaknya tindakan dan pihak yang terlibat dari berbagai lembaga pemerintahan
akan sangat menyulitkan dalam koordinasi dan implementasi. Menjadi kebiasaan
bagi birokrasi untuk menyatakan telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan, terutama dalam pembuatan UU dan peraturan, namun
pelaksanaannya hampir dapat dikatakan minim. Ukuran yang sering dipakai dalam
paket kebijaksanaan semacam ini adalah apakah di atas kertas sudah
diselesaikan, dan tidak begitu perduli dengan pelaksanaannya di lapangan.
Karena itu tidak mengherankan, meski UU atau peraturan sudah diperbaharui,
namun tidak memberikan pengaruh sebagaimana yang diharapkan.
Hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan White Paper pada masa Pemerintahan
Megawati, dimana pemerintah menyatakan pelaksanaannya sukses, tetapi
pertumbuhan ekonomi rendah, karena rendahnya investasi yang semestinya menjadi
sasaran utama. Memang pada waktu itu stabilitas ekonomi membaik, sebagaimana
terlihat dari rendahnya inflasi dan suku bunga. Tampaknya pelaksanaan paket
kebijaksanaan kali ini juga tidak akan jauh berbeda. Stabilitas ekonomi makro
kemungkinan akan membaik, dengan penurunan inflasi dan suku bunga, sekalipun
mungkin tidak serendah yang ditargetkan pemerintah dan BI. Namun perkembangan
investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan kesempatan kerja, dan
pengurangan kemiskinan kemungkinan masih akan jauh dari target yang ditetapkan.
Untuk pencairan anggaran saja, Depkeu menyatakan bahwa pada Semester I tahun
2006 hanya akan mencapai sekitar 40 persen, apalagi pelaksanaan kebijaksanaan
lainnya. Boleh jadi UU Perpajakan, investasi, dan bea cukai akan diperbaiki,
namun kemungkinan pelaksanaannya tidak akan jauh berbeda. Belum lagi
menyinggung dinamika politik demokrasi dan desentralisasi yang memperlambat
pembuatan kebijaksanaan yang banyak dikeluhkan oleh menteri-menteri teknokrat
yang tidak berlatar belakang partai politik.
Mempertimbangkan semua itu, ada baiknya Tim Ekonomi pemerintah memberikan fokus
pada kebijaksanaan tertentu dan proyek utama tertentu yang dapat diselesaikan
dalam waktu tertentu. Tentunya dengan menyadari keterbatasan sumber daya dan
kemampuan birokrasi untuk melaksanakannya. Fokus seperti itu memang kelihatan
tidak komprehensif namun membuat perhatian tertuju pada kebijaksanaan tertentu.
Sedangkan pendekatan proyek banyak kelemahannya karena fokus perhatiannya
adalah pada proyek yang bersangkutan. Namun dengan berbagai keterbatasan,
pendekatan proyek menekankan pada aspek pelaksanaan dengan hasilnya (delivery)
yang ukurannya bukanlah sekadar di atas kertas, namun hasil nyata.
Kebutuhan akan dukungan peraturan dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek yang
bersangkutan sehingga cakupannya tidak terlalu luas. Penanggung jawab juga
jelas dengan target dan jadwal waktunya. Jika pendekatan proyek ini dapat
berhasil dalam proyek-proyek penting, maka pengembangan kebijaksanaan yang
lebih luas dapat dilakukan.
Bukan seperti sekarang ini dimana pemerintah terlalu ambisius untuk menyiapkan
seluruh perangkat kebijaksanaan baru kegiatan investasi dan pengembangan
infrastrktur dapat berjalan, namun kemungkinan implementasinya sangat minim.
Jika ini yang terjadi maka kekecewaan pelaku ekonomi dan masyarakat pada
umumnya akan meningkat. Dengan kata lain pemerintah dapat saja membuat
kebijaksanaan dan program yang luas, tetapi jika minim dalam pelaksanaannya,
maka hanya akan mengecewakan banyak pihak.
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
