~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Layanan Informasi Aktual
eskol@mitra.net.id
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hot Spot: Senin, 21 November 2005
Gereja Harus Pertahankan Papua dan Ambon Sebagai Bagian NKRI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUKABUMI - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim
Muzadi, meminta agar gereja Katolik Indonesia dan juga gereja yang berada
dibawah Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) tetap mempertahankan
Papua, Ambon dan Sulawesi Utara sebagai bagian dari negara kesatuan republik
Indonesia (NKRI). Para pemimpin dan tokoh agama harus senantiasa menciptakan
kesejukan dan memberikan informasi secara damai, tepat, baik dan konstruktif
bagi NKRI.
"Perbedaan serta konflik horisontal yang terjadi di tengah masyarakat di
sejumlah tempat jelas bermuara dan disebabkan oleh persoalan agama akan
tetapi oleh aktor atau sekelompok elite politik yang mempunyai kepentingan
atau motif ekonomi dan kekuasaan yang mempergunakan agama sebagai kendaraan.
Karena itu, saya tegaskan kepada mereka penjahat moral dan kemanusiaan itu
agar menghentikan agama sebagai kendaraan untuk menciptakan konflik
horisontal," ujar Hasyim dalam sambutannya dalam penutupan Sidang Agung
Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) di Sukabumi, Jawa Barat (20/11).
Dikatakan, pemimpin dan tokoh gereja Katolik di Indonesia sangat diharapkan
membawa sebuah warna kesejukan di tengah kegelisahan masyarakat Papua, Ambon
dan Sulawesi Utara yang kecewa dengan persoalan kerukunan umat beragama di
Indonesia karena munculnya sejumlah persoalan kebangsaan menyangkut
pluralitas berbangsa dan bernegara. "Seberat persoalan apapun, saya sangat
berharap masyarakat Papua dan Ambon tidak termakan hasutan untuk memisahkan
diri dengan negara kesatuan republik Indonesia," tegas Hasyim.
Acara penutupan di hadiri oleh tokoh lintas agama seperti Ketua Umum PP
Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, Wakil Sekretaris Umum PGI, Weinata
Sairin, Wakil Umat Buddha Indonesia, Biksu Sri Vanyavaro Mahatera, Wakil
Parisada Hindu Dharma, Wayan Widia Saputhera. Para tokoh agama ini pun
menyampaikan pidato perdamaian.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta agar umat
Islam dan Nasrani untuk segera membangun dialog jujur, terbuka, bersih dan
amanah. Dengan demikian segala bentuk masalah, kecurigaan serta persoalaan
yang terjadi dalam hubungan antar umat beragama di tengah masyarakat
mendapat solusi serta jalan keluar yang tepat.
Budaya Dialogis
"Saya kira sudah waktunya kita bangun budaya dialogis. Mungkin dalam dialog
itu umat Islam dapat menyusun daftar persoalan yang menyangkut hubungan umat
Islam dan Nasrani dan akan ada 10 persoalan, dan umat Nasrani juga membuat
daftar persoalan yang sama dan mungkin ada 50 persoalan. Kemudian dengan
hati bersih, jujur, damai dan semangat persaudaraan sebagai sesama warga
bangsa kita cari solusi penyelesaiannya. Sudah saatnya tidak boleh ada lagi
dusta diantara umat beragama di Indonesia," ujar Din.
Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Julius Kardinal Darmaatmadja SJ
mengemukakan, Gereja Katolik Indonesia mendorong umatnya melaksanakan
serangkaian tindakan nyata pada titik sasaran yang tepat agar terbangun
gerakan berkesinambungan demi terwujudnya keadaban publik baru bangsa
Indonesia.
"Sebagai umat minoritas, amat terbatas apa yang dapat dilakukan Gereja.
Sementara itu, Gereja percaya, banyak pihak lain merasakan kebutuhan yang
sama akan terciptanya keadaban publik di negara tercinta ini. Karena itu,
Gereja mengajak semua pihak yang berkehendak baik untuk sama-sama bergerak
membentuk keadaban publik baru itu," kata Julius dalam jumpa pers seusai
penutupan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2005 di Wisma
Kinasih Caringin, Kabupaten Bogor, Minggu (20/11).
Dorongan bagi umat Katolik Indonesia itu, diharapkan mampu meningkatkan
semangat Gereja terlibat dalam masalah keprihatinan bangsa, yang sekaligus
merupakan keprihatinan Gereja.
SAGKI, yang berlangsung sejak Rabu lalu diikuti 36 uskup dari seluruh
Indonesia serta sekitar 300 peserta lain yang mewakili umat Katolik
se-Indonesia, itu menganalisis secara obyektif situasi ketidakadaban publik
negeri ini dengan kacamata iman. Sidang melihat, ketidakadaban publik telah
berlangsung lama sehingga poros badan publik, poros pasar, maupun poros
komunitas warga telah terbiasa hidup dalam kondisi di mana, misalnya, tak
ada lagi rasa bersalah saat melakukan hal yang salah. "Kondisi seperti itu
telah berlangsung begitu lama sehingga telah tercipta habitus yang bahkan
menganggap hal yang salah sebagai suatu yang benar," katanya.
Menurut Kardinal, karena Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari-dan
punya andil baik langsung atau tidak langsung dalam-ketidakadaban publik
itu, maka SAGKI melakukan pertobatan dan mencoba mencari jalan untuk
membentuk habitus baru yang berkeadaban publik. (E-5/H-12)
Last modified: 21/11/05
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/21/Nasional/nas09.htm
*************************************************************************************************
Satu tangan tak kuasa menjebol 'penjara ketidakadilan'.
Dua tangan tak mampu merobohkannya.
Tapi bila satu dan dua dan tiga dan seratus dan seribu tangan bersatu,
kita akan berkata, "Kami mampu!"
"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
*************************************************************************************************
Redaksi Eskol-Net menerima informasi/tulisan/artikel yang relevan.
Setiap informasi/tulisan/artikel yang masuk akan diseleksi dan di edit
seperlunya.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan masukan harap
menghubungi
Redaksi Eskol-Net <eskol@mitra.net.id>
*************************************************************************************************
