Ga setuju, kenapa harus di potong tangannya, melanggar HAM masalah korupsi itu masalah mental uti.....kalo mental (iman) yang kuat pasti ga korup tapi kalo abal abal pasti korupsi,
intinya adalah korupsi, gratifikasi,suap dll so sama sebangun dengan pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan dll yang merugikan orang lain --- In gorontalomaju2020@yahoogroups.com, hartono hadjarati <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > ini tidak sesuai dengan Hukum di Indonesia...., pasti para mafia senayan (Slank) tidak setujuh dong.khan udah ada KPK. > > > ----- Pesan Asli ---- > Dari: Taufik Polapa <[EMAIL PROTECTED]> > Kepada: gorontalomaju2020@yahoogroups.com > Terkirim: Selasa, 15 April, 2008 15:08:01 > Topik: [GM2020] Wacana Bagi yang terbukti Korupsi "POTONG TANGAN" > > Dear All Gm2020, > > Berikut ada Berita menarik di bawah ini menurut Teman2 > Apakah Pantas di Indonesia di terima Aturan bahwa Bagi > Para Koruptor "TANGANNYA di POTONG?" untuk menimbulkan > Efek Jera. > > Mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan. > > Wassalam > > Taufik Polapa > > Digaungkan, Gerakan Potong Tangan Koruptor > > JAKARTA---Koruptor yang ditangkap dan ditahan KPK > belum tentu kapok. Meski sudah beberapa kali koruptor > diringkus, masyarakat tak juga jera. Oleh karena itu, > beberapa elemen gerakan kemarin merumuskan gerakan > potong tangan bagi koruptor di Indonesia. â�Kami sudah > berkirim surat kepada SBY, tapi belum ditanggapi. > Jadi, akan kami kirim lagi besok ( hari ini),â� ujar > koordinator gerakan Fauzan Al Anshory, Senin, 14 > April. > > Surat itu berisi permohonan agar SBY mengeluarkan > keputusan presiden (keppres) yang membolehkan > berdirinya Mahkamah Syariah di Indonesia. Mahkamah > itulah yang akan melakukan pengadilan bagi koruptor > dan para penerima suap. â�Hukum potong tangan itu tidak > melanggar hak asasi manusia karena sebenarnya > kejahatan yang dilakukan para koruptor jauh lebih > berat,â� kata Fauzan. > > Jaringan yang sudah dibangun gerakan ini meliputi > Aceh, Sumatera, seluruh pulau Jawa, dan Sulawesi. > â�Kami keliling terus, hanya tinggal Bali dan Papua > yang belum ada (perwakilan) ,â� ujarnya. > > Mantan Direktur Data dan Informasi Majelis Mujahidin > Indonesia itu optimistis jika potong tangan dilakukan > korupsi di Indonesia akan hilang dalam waktu singkat. > > â�Negara juga tidak perlu mengeluarkan dana jutaan > rupiah untuk memberi makan tahanan korupsi. Lagipula, > setelah mereka lepas kemungkinan akan berbuat lagi. > Bahkan lebih canggih,â� katanya. > > Dalam hitungannya, pemerintah dalam hal ini Depkumham > butuh dana Rp8000 per sekali makan bagi tahanan. Jika > terpidana korupsi divonis 10 tahun saja maka Depkumham > harus mengeluarkan danaRp8.000 x 3 kali makan x 10 > tahun x 365 hari. > > Totalnya, Rp87.600.000. â�Itu untuk satu koruptor, > kalau semakin banyak negara makin boros padahal > uangnya bisa digunakan bagi subsidi rakyat miskin,â� > katanya. > > Setiap hari Jumat, Fauzan dan kawan-kawannya bertemu > di gedung Korps Alumni HMI di Jalan Madiun, Jakarta > Pusat. â�Kami diskusi soal aplikasi hukum ini, dan > menyusun strategi agar bisa diterima semua kalangan,â� > katanya. > > Dia mengilustrasikan, jika seorang koruptor dipotong > satu tangannya, maka negara wajib mengobati sampai > sembuh. â�Tapi, diumumkan secara luas bahwa si X telah > dipotong tangannya karena korupsi. > > Jadi efek jeranya nyata,â� katanya. Direktur Lembaga > Kajian Syariah itu mencontohkan hukum cambuk bagi > pezina yang sudah dilakukan di Aceh. â�Efektif karena > menimbulkan efek malu,â� katanya. > > Apakah berarti mengganti KUHAP (Kitab Hukum Acara > Pidana)? Fauzan membantah. â�Tidak perlu pakai KUHAP. > Buktinya, sekarang KPK juga memakai undang-undang > pemberantasan korupsi. Kalau nanti Mahkamah Syariah > disetujui sudah ada aturan bakunya,â� katanya. > > Fauzan yakin gerakannya akan semakin banyak mendapat > simpati. â�Kami tidak mencari sensasi. Buktinya > sekarang KPK gagal menimbulkan efek jera, sudah ada > anggota KY (Irawady Joenoes) ditahan, jaksa (Urip Tri > Gunawan) ditahan, ternyata wakil rakyat ( Amin > Nasution) juga masih saja ikut-ikutan,â� katanya. > > Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III ( Bidang > Hukum) DPR Soeripto menilai semangat Fauzan dan > kawan-kawannya patut diapresiasi. â�Tapi, untuk segera > terwujud saya kira perlu proses panjang,â� katanya. > > Politisi PKS itu menilai untuk menekan budaya korupsi > di Indonesia harus dilakukan per individu. â�Benahi > masing-masing orang, ciptakan kesadaran dalam > keluarga, jika itu sudah muncul tanpa ada hukuman pun > korupsi akan hilang,â� katanya. > > Soeripto menambahkan, langkah KPK patut diapresiasi. > â�Kalau soal efek jera memang perlu proses. Yang jelas > penegakan hukum jalan,â� katanya.(rdl) > > ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ > Be a better friend, newshound, and > know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. http://mobile. yahoo.com/ ;_ylt=Ahu06i62sR 8HDtDypao8Wcj9tA cJ > > > > > ________________________________________________________ > Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/ >
