Miranda S Goeltom nampaknya seperti "Kebal Hukum." Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus
dugaan suap Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Para
tersangka tersebut satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan tiga
lainnya anggota DPR.
Keempat tersangka itu adalah Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin
Sofihara, serta Dudi Ma`mun Murod. Mereka disangka menerima suap
masing-masing Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan usai terpilihnya
Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004.
Namun anehnya, Miranda sendiri sepertinya belum dijadikan tersangka oleh KPK.
Ini tebang pilih atau apa?
Bukankah penyuap yang disuap itu sama salahnya di mata hukum?
Bagaimana KPK?
Suap Pemilihan DGS BI
Marzuki Sindir Anggota DPR Penerima Suap Agar
Mundur
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta -
Ketua DPR Marzuki Alie meminta anggota dewan yang tersangkut kasus
dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Goeltom
untuk mengundurkan diri.
"Kalau mereka mendorong Pak Boediono
mundur, kemudian mereka sendiri tidak mundur, kan tidak realistis? Kita
tidak meminta demikian, tapi begitu yang terjadi," kata Marzuki di DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010).
Marzuki menambahkan,
pihaknya selalu menyampaikan penegakan hukum harus berkeadilan dan
transparan. "Jangan orang dizalimi. Kita harus mengedepankan asas
praduga tak bersalah selama belum ada kekuatan hukum tetap," tambahnya.
Marzukie
pun meminta agar kejadian kasus seperti kasus Miranda Goeltom tidak
terjadi lagi. "Khususnya kepada Partai Demokrat semua seleksi (di DPR)
harus transparan," tuturnya.
(amd/iy)
http://www.detiknews.com/read/2010/03/09/121741/1314341/10/marzuki-sindir-anggota-dpr-penerima-suap-agar-mundur
KPK Tetapkan Empat Tersangka Suap Miranda Goeltom
Tim Liputan 6 SCTV
09/06/2009 18:37
Liputan6.com, Jakarta: Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus
dugaan suap Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Para
tersangka tersebut satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan tiga
lainnya anggota DPR.
Keempat tersangka itu adalah Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin
Sofihara, serta Dudi Ma`mun Murod. Mereka disangka menerima suap
masing-masing Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan usai terpilihnya
Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004.
Kasus dugaan suap ini awalnya dilaporkan mantan anggota DPR, Agus
Condro. Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) menunjukkan ada 102 orang yang mencairkan 480 cek perjalanan
yang diduga terkait terpilihnya Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur
Bank Indonesia.(JUM/ANS)
http://berita.liputan6.com/hukrim/200906/232901/KPK.Tetapkan.Empat.Tersangka.Suap.Miranda.Goeltom
SIDANG DUGAAN SUAP
Miranda Goeltom Akan Jadi Saksi
Jumat, 5 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Berkas perkara dugaan suap pada pemilihan Deputi Senior
Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom akan
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pekan depan. Hal itu
dibenarkan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP, di kantornya, kemarin.
Menurut dia, dari hasil persidangan tersebut, penyidik KPK akan
mengembangkan kasus tersebut. Johan juga menegaskan jaksa penuntut umum (JPU)
pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Miranda sebagai saksi
dalam persidangan empat terdakwa perkara itu. "Kita akan menghadirkan Miranda
di pengadilan, "kata Johan.
Begitu juga dengan anggota DPR lainnya yang ikut menerima traveller's
cheque dalam rangka memenangkan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI pada
2004. Dari persidangan tersebut KPK akan menentukan tersangka baru. Saat ini
ada empat tersangka kasus tersebut yang rencananya akan disidangkan secara
terpisah. Mereka antara lain Dudhie Mamun Murod, Udju Juhaeri, dan Endin AJ
Soefihara.
Kasus tersebut bermula dari pengakuan mantan anggota PDIP Agus Condro bahwa
dirinya pernah menerima Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan (traveller's
cheque) terkait pemilihan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI.
Di beberapa kesempatan, Agus menyatakan secara detil kronologis pemberian
uang tersebut. Menurut Agus, kaitan pemberian uang tersebut dengan upaya
pemenangan Miranda baru diketahuinya dalam pertemuan seluruh anggota Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di DPR, sebelum pemilihan Deputi
Senior Gubernur BI dilakukan.
Menurut Agus, pernah juga terjadi pertemuan antara para politisi PDIP
dengan Miranda di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Agus juga mengaku
menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu diprakarsai oleh seorang politisi
senior PDIP, Panda Nababan, dan diikuti oleh sedikitnya sepuluh politisi PDIP.
Menurut dia, uang sebesar Rp 500 juta diberikan sekitar dua hingga tiga
minggu setelah Miranda Swaray Gultom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI.
Uang sejumlah Rp 500 juta itu, kata Agus, terdiri atas 10 lembar cek yang
masing-masing bernilai 50 juta. Cek tersebut dimaksukkan dalam satu amplop
putih. Agus mengaku amplop itu diterimanya dari Dudhie di ruang kerja Emir
Moeis di DPR.
Pada saat yang bersamaan, empat rekan Agus di Fraksi PDIP juga menerima
amplop serupa. Mereka adalah Matheos Pormes, Willem Tutuarima, Budi Ningsih,
dan Emir Moeis.
Agus mengaku tidak mengetahui anggota DPR lain yang ikut menerimanya.
Namun, dia menyatakan bahwa Miranda terpilih sebagai Miranda Goeltom sebagai
Deputi Senior Gubernur BI setelah memperoleh 41 suara dari 50 suara di Komisi
IX DPR RI.
Dari seluruh anggota Komisi IX, menurut Agus, ada seorang anggota fraksi
yang tidak mendapat 'jatah' Rp 500 juta yaitu Daniel Budi Setiawan. Karena itu,
jatahnya dialihkan ke Budi Ningsih yang saat itu menjabat anggota Komisi VII
DPR RI.
Selain laporan Agus, penyuapan tersebut juga diperkuat dengan temuan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan ada 400
cek perjalanan serupa dengan milik Agus Condro. Cek perjalanan temuan PPATK itu
juga masing-masing bernilai Rp 50 juta, sehingga nilai totalnya sekitar Rp 20
miliar. (Nefan Kristiono)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=247927
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
--- Pada Sen, 15/3/10, igan...@yahoo.com <igan...@yahoo.com> menulis:
Dari: igan...@yahoo.com <igan...@yahoo.com>
Judul: Re: [ekonomi-nasional] Meragukan Integritas Sri Mulyani => Miranda
Gultom juga
Kepada: ekonomi-nasio...@yahoogroups.com
Tanggal: Senin, 15 Maret, 2010, 12:02 AM
Dosen ekonomi SRI MULYANI di UI, Dr. Miranda Gultom, telah diketahui
publik mendapatkan kursi jabatan Deputi Gubernur Senior BI seharga 9,8 Milyar.
Terlepas dari siapa makelar kursi tersebut, yang saat ini diperiksa KPK dan
pengadilan Tipikor (thank utk Agus Condro), kita jadi mahfum bahwa kursi
tersebut tidak diperoleh berbanding lurus dengan kepakaran Miranda di bidang
moneter, maupun integritasnya.
Kita lalu berfikir bahwa kursi tersebut tidak selayaknya diduduki Miranda
karena kursi itu merupakan kursi negara yang berbiaya mahal dari uang rakyat.
Kita juga menduga2 dengan cara apa uang 9,8 milyar itu dikembalikan kepada
bandarnya? Apakah sang bandar akan mendapatkan informasi2 rahasia BI, misalnya
grafik rate valas, fit n Proper test pejabat Bank, rencana naik turun suku
bunga, atau kasus seperti Bank Century, yang dari semua itu pengeluaran 9,8
Milyar suap ke DPR gampang kembali???
Lebih baik Miranda segera mengundurkan diri dari DGS BI, terlepas dia bersih
tidaknya dalam proses pencalonan tempo hari. Kenapa? Karena tetap saja tidak
pantas kursi itu diduduki, karena ada skandal yang nyata.
Wass, syahganda
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...
!
-----Original Message-----
From: rifky pradana <rifkyp...@yahoo. com>
Date: Sun, 14 Mar 2010 20:13:46
To: <Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com>; <ekonomi-nasional@ yahoogroups.
com>; <ppiin...@yahoogroup s.com>; <wartawan-indonesia@ yahoogroups. com>;
<mediac...@yahoogrou ps.com>; <Nongkrong_Bareng2@ yahoogroups. com>;
<zama...@yahoogroups .com>; <eramus...@yahoogrou ps.com>; <sab...@yahoogroups.
com>; <syiar-islam@ yahoogroups. com>
Subject: [ekonomi-nasional] Meragukan Integritas Sri Mulyani
Doktor Sri
Mulyani yang pernah dianugerahi gelar Menteri Keuangan terbaik Asia versi
Lembaga
Emerging Market Forum dan gelar Menteri Keuangan terbaik Dunia versi majalah
Euro Money, oleh beberapa kalangan dinilai sebagai seorang ekonom berintegritas
tinggi serta nir kepentingan dan nir ambisi politik.
Disamping itu,
Doktor Sri Mulyani yang pernah menjadi pejabat tinggi di IMF ini oleh beberapa
kalangan itu juga dinilai sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam
menegakkan kebenaran.
Sebagaimana
diketahui pada masa menjelang akhir masa kerja Pansus DPR perihal Skandal Bank
Century, aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan merilis berita tentang
adanya kasus penyelewenang pajak di sebuah perusahaan yang berafiliasi kepada
Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Bahkan berita
tentang penyelewenang pajak itu semakin santer dihembuskan bersamaan dengan
saat-saatmendekati pelaksanaan Sidang Paripurna DPR yang akan mengambil
keputusan DPR tentang Skandal Bank Century.
Dimunculkannya
kasus penyelewenang pajak itu oleh beberapa pihak ditengarai hanyalah bagian
dari upaya menekan partai Golkar agar mengendorkan tekanan politiknya kepada
Sri Mulyani terkait dengan sikap dan penilaian partai Golkar atas kasus Skandal
Bank Century.
Namun publik
tentu saja tak bisa mempercayai bahwa pemunculan kasus penyelewengan pajak itu
hanyalah sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tukar guling (barter) dengan
kasus Skandal Bank Century, mengingat penilaian dari beberapa kalangan yang
sangat meyakini tingginya intergritas Doktor Sri Mulyani itu.
Sebagaimana
diketahui pula, hasil Sidang Paripurna DPR akhirnya tetap memberikan kesimpulan
bahwa ada tindak pidana korupsi terkait kebijakan bailout (blankeet guarantee)
bank Century.
Oleh sebab
itu, pihak DPR meminta agar kasus Skandal Bank Century itu segera diproses
secara hukum.
Dan seperti
diketahui, sampai saat ini pihak Kejagung dan Polri serta KPK masih belum
menunjukkan tanda-tanda mulai melaksanakan rekomendasi DPR itu dengan memulai
proses penyidikan atas kasus Skandal Bank Century.
Beberapa pihak
menengarai adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rekomendasi DPR yang
dihasilkan melalui Sidang Paripurna DPR itu akan diabaikan oleh aparat penegak
hukum maupun oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
Menariknya,
tanda-tanda mulai tidak jelasnya kelanjutan dari rekomendasinya DPR itu
bersamaan pula dengan mulainya terjadi tanda-tanda ketidak jelasan kelanjutan
dari kasus penyelewengan pajak yang pernah dihembuskan oleh aparat Ditjen Pajak
cq Kementrian Keuangan.
Apakah hal
itu menunjukkan kebenaran dari sinyalemen bahwa telah terjadi tukar guling
(barter)
antara kasus Skandal Bank Century dengan kasus penyelewengan pajak ?.
Tentunya
tidak, jika benar penilaian dari beberapa kalangan yang meyakini bahwa Doktor
Sri Mulyani yang nir kepentingan dan nir ambisi politik itu mempunyai
integritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi.
Namun, mengapa
seakan tidak ada kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak ?.
Tentunya
ketidak jelasan itu akan membuat munculnya keraguan akan kebenaran penilaian
bahwa Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta
berintegritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi.
Ini
merupakan tanda-tanda intergritas tinggi dan sikap tak kenal kompromi itu sudah
mulai luntur ?.
Atau, justru
Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta
berintegritas
sangat tinggi dan tak kenal kompromi adalah suatu penilaian yang perlu
diragukan kebenarannya ?.
Wallahualambishshaw ab.
*
Catatan
Kaki :
Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Tukar Guling dalam Skandal Century ‘
klik di sini , dan yang berjudul ‘ Bali berlanjut ke Century ‘ klik
di sini , serta yang berjudul ‘ Sri Mulyani algojo bagi Golkar ‘klik di sini ,
dan yang berjudul ‘ Sri Mulyani Wapres 2014-2019 ‘ klik
di sini ,
serta yang berjudul‘ Beranikah Presiden SBY ? ‘ klik
di sini .
Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Nyidam Menara Petronas ‘ klik
di sini , dan yang berjudul ‘Gatotkaca Indonesia Kurang Hebat ? ‘ klik
di sini , serta yang berjudul ‘ Cukup 1 Riyal Saja ‘ klik
di sini ,dan
yang berjudul ‘ Tujuh WNI Terkaya di Dunia ‘ klik
di sini ,
serta yang berjudul ‘ Kondom Bekas ‘ klik
di sini .
*
Meragukan Integritas Sri
Mulyani
http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/15/meragukan- integritas- sri-mulyani/
*
Presiden SBY begitu tiba di tanah air langsung menyalami Kapolri Jenderal Pol
Bambang Hendarso Danuri.
Selanjutnya, di bandara Halim Perdana Kusuma itu Presiden SBY juga langsung
mengadakan pengarahan kepada Wapres dan sejumlah pejabat tinggi negara.
“Presiden dalam pengarahan memberikan apresiasi dan meminta agar langkah Polri
dapat terus dilanjutkan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri”, kata
Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan.
Presiden SBY memang layak berbangga kepada Polri, karena lantaran prestasinya
Polri maka Presiden SBY mendapatkan apresiasi dan standing applause saat sedang
berada di Australia.
Para anggota parlemen Australia serentak memberikan apresiasi berupa standing
applause saat Presiden SBY mengumumkan kepada mereka tentang kematiannya
Dulmatin.
Berkait soal standing applause ini, Presiden SBY pada September tahun 2009 yang
lalu juga pernah mendapatkannya saat berpidato di di Universitas Harvard
Amerika Serikat.
Para hadirin pada waktu itu memberikan standing applause atas pidato SBY
perihal hubungan dunia Islam dengan Barat.
“Justru pernikahan antar ras kini sudah mulai terjadi. Tidak ada lagi warna,
agama dan etnis”, kata Presiden SBY.
“Mari kita ciptakan dunia baru yang lebih baik, dan semuanya akan bahagia,
Insya Allah”, lanjut Presiden SBY.
Berkait soal pidato, memang ada beberapa kalangan yang menilai bahwa Presiden
SBY walau berbeda gaya namun kepiwaiannya dalam berpidato tak kalah kelas
dengan mantan Presiden Soekarno.
Apalagi jika kepiwaian berpidato Presiden SBY dibandingkan dengan mantan
Presiden Soeharto, maka tentu kepiwaian Presiden SBY teramat sangat jauh
mengungguli kelasnya mantan Presiden Soeharto.
Bahkan dalam beberapa hal, Presiden SBY dinilai mempunyai beberapa kelebihan
yang tidak dipunyai oleh mantan Presiden Soekarno.
Salah satu diantaranya adalah penampilannya saat berpidato tetap mampu memukau
dan mendatangkanstandin g applause walaupun dalam pemilihan katanya jauh lebih
santun dibandingkan dengan pemilihan kata dalam pidatonya mantan Presiden
Soekarno.
Hanya saja, publik saat ini masih belum bisa memperbandingkan antara Presiden
SBY dengan mantan Presiden Soekarno dalam hal keberanian.
Mantan Presiden Soekarno pada masa lalu berani menerbitkan Dekrit Presiden
untuk membubarkan parlemen saat merasa bahwa lembaga itu sudah tidak kooperatif
dan tidak layak dipertahankan lagi.
Tentu tak selayaknya jika Presiden SBY juga mengikuti jejak mantan Presiden
Soekarno dalam membubarkan parlemen.
Namun, berkait dengan yang disebut-sebut oleh para petinggi Partai Demokrat
sebagai menunggu sebuah keputusan besar dari Presiden SBY sepulangnya dari
rangkaian lawatannya itu.
Maka, beranikah Presiden SBY mendepak Golkar dan PKS serta PPP dari koalisi
yang dipimpinnya ?.
Wallahulambishshawa b.
*
Catatan Kaki :
* Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Diplomasi Ranjang berbuah
Koalisi Besar ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘
Pengabdian PAN PKB PPP kepada Demokrat ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini ,
serta yang berjudul ‘ Dwi Fungsi Polri ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini ,
* Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Tujuh Orang Terkaya di
Indonesia ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘ Cukup 1
Riyal Saja ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘
Kondom Bekas ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*
Beranikah Presiden SBY ?
http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/13/beranikah- presiden- sby/
*
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
___________________________________________________________________________
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
