dear da ad dan tuan sinaro, boleh ikutan soal islam dan demokrasi?
menurut pendapat saya, terlalu naif bila seseorang memandang bahwa konsep demokrasi adalah kebebasan tanpa batas. seingat saya dalam pelajaran pmp di smp dulu saja, guru berkali-dali menjejali kita dg kata demos artinya rakyat dan kratos artinya berkuasa, jadi demokrasi yg berasal dari bahasa yunani ini maksudnya adalah goverment rule by the people. dalam perjalanan sejarahnya, setahu saya demokrasi yg diterapkan dalam sistem politik suatu negara, tidak pernah mengambil bentuk terjun bebas alias bebas sebebas-bebasnya. sebagai wujud bahwa dia bukanlah kebebasan absolut, demokrasi mengambil bentuk dalam beberapa wajah. kita kenal mereka dalam demokrasi konstitusional dan kita kenal juga mereka dalam bentuk komunisme. demokrasi yg diterapkan pada abad ke-19 berbeda dengan demokrasi yg diterapkan pada abad-20 walaupun sama-dama dipakai di tempat lahirnya embah demokrasi yaitu eropa sana. begitu pula demokari yg diterapkan di indonesia, demokrasi pancasila yg mlintir-mlintir sesuai periode penguasanya, berbeda dari demokrasi yg di punyai amerika. pada prinsipnya konsep demokrasi ini tergantung perkembangan sejarah dan budaya politik masing-masing suatu negara. tapi secara umum, konsep demokrasi yg saya pahami berbicara ttg nilai-nilai: bagaimana menyelesaikan perselisihan dg damai secara kelembagaan, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yg terus berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, memabatasi pemakaian kekerasan secara minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman dan menjamin tegaknya keadilan. terus yg menjadi pertanyaan saya pada tuan sinaro, dari nilai-nilai tersebut, yg mana yg tidak sesuai dg prinsip2 islam sehingga demokrasi tidak sama dg islam? mengacu kepada negara islam pertama saja (madinah) setahu saya demokrasi diterapkan dg baik dalam wilayahnya yg terbagi dalam wilayah damai dan wilayah perang. dalam negara kota madinah, sepanjang membayar upeti, yahudi dilindungi dan boleh memeluk agamanya sendiri karena tidak ada pemaksaan dalam memeluk sebuah kepercayaan? demikian dan terima kasih. --Gm ----- Original Message ----- From: "Adrisman Yunus" <[EMAIL PROTECTED]> Assalamu'alaikum wr.wb. Memang tepat yang dikatakan sanak bahwa political system dalam Islam adalah bukan demokrasi, walau sebenarnya unsur unsur demokrasi ada didalamnya. Dalam demokrasi kita mengenal 3 unsur yang berfungsi membagi kekuasaan agar tidak terjatuh kedalam kekuaaan absolute, yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif. Kalau kita lihat dalam Islam unsur2 ini sebenarnya ada, walaupun sebetulnya sedikit berbeda, namun tujuannya sama yaitu agar kekuasaan tidak menjadi absolute. Kalau dalam demokrasi, legislatif dan eksekutif dipilih rakyat, dan yudikatif berperan sebagai pengontrolnya. Dalam Islamic state, khalifah dipilih/diba'iat oleh muslim ummah, Alqur'an dan risalah Nabi berperan sebagai pengontrol / acuan bagi khalifah dalam memimpin ummah. Khalifah sendiri tidak mempunyai kekuasaan mutlaq berbeda dengan raja dinegara kerajaan. Khalifah boleh ditentang atau ditinggalkan jika menyimpang dari Alqur'an dan Risalah Nabi. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
