date:20090625

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/03244050/gerakan.bunuh.kpk


Jakarta, Kompas - Penggiat antikorupsi, Saldi Isra, menduga adanya gerakan 
untuk membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama. Hal ini dilakukan 
karena banyak pemangku kepentingan yang tak terlalu nyaman dengan keberadaan 
komisi yang gencar melawan korupsi itu.

Salah satu kejadian yang dinilai sebagai tahapan membunuh KPK adalah mencuatnya 
kasus penyadapan telepon seluler Rani dan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra 
Rajawali Banjaran. Nasrudin terbunuh pada 14 Maret lalu. Ketua KPK (nonaktif) 
Antasari Azhar terseret kasus tersebut.

Polisi telah meminta keterangan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah terkait dengan 
penyadapan itu.

Saldi menilai Polri terlalu mendramatisasi persoalan tersebut. Seharusnya, 
polisi dapat menjelaskan dengan cara yang lebih halus terkait dengan 
pemeriksaan Chandra.

Menurut dia, KPK mempunyai prosedur standar operasional ketat terkait 
penyadapan. KPK tak akan menyadap jika tak memiliki constrain yang jelas.

Lagi pula, kerja penyadapan sudah menghasilkan prestasi, seperti tertangkapnya 
Hengky Samuel Daud, yang menjadi buron KPK sejak tiga tahun lalu, ujar Saldi, 
Rabu (24/6).

Perintah Antasari

Secara terpisah, Juniver Girsang, seorang penasihat hukum Antasari, menyatakan, 
kliennya meminta untuk mendeteksi telepon yang mengancam istrinya. Antasari 
tidak pernah memerintahkan penyadapan.

Deteksi itu beda dengan merekam. Pak Antasari juga tahu bedanya. Pak Antasari 
hanya mau deteksi telepon itu, apakah ada kaitannya dengan perkara, kata 
Juniver, Rabu di Jakarta.

Juniver mengakui, deteksi nomor telepon itu menggunakan alat milik KPK. Tidak 
ada rekaman, katanya. Namun, ia tak menyatakan bahwa Wakil Ketua KPK salah 
menerjemahkan permintaan Antasari.

Nomor telepon yang dikatakan meneror dan mengancam istri Antasari, Ida 
Laksmiwati, itu, menurut Juniver, tidak diketahui siapa pemiliknya sampai 
terakhir kali dideteksi.

Namun, Chandra menegaskan, dia berada di dekat Antasari saat Ketua KPK 
(nonaktif) itu memerintahkan penyadapan nomor telepon seluler kepada 
penyelidik. Karena itu, perintah penyadapan terkait teror lewat layanan pesan 
singkat (SMS) dan telepon pada istri Antasari langsung diberikan Antasari 
kepada penyelidik.

Pak Antasari langsung memberikan nomor telepon itu kepada penyelidik, bukan 
kepada saya, kata Chandra di Jakarta, Rabu. Penyadapan itu, sesuai kode etik, 
semestinya berlangsung satu bulan. (ana/vin/idr/mdn)

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Negara Belum Siap Sistem Kesejahteraan Sosial

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/03410849/negara.belum.siap.sistem.kesejahteraan.sosial

Jakarta, Kompas - Pemerintah perlu merumuskan sistem jaminan sosial modern yang
dapat diberlakukan bagi masyarakat yang sangat majemuk. Ikatan keindonesiaan
kini haruslah berdasarkan dengan kesejahteraan dan keadilan. Padahal, sejauh
ini negara belum siap dengan sistem kesejahteraan tersebut.

Demikian terungkap lewat pidato berjudul Agenda Kesejahteraan di Persimpangan
Jalan dalam pengukuhan Bambang Shergi Laksmono sebagai guru besar tetap
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Rabu
(24/6). Pada hari yang sama, Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi dengan pidato
Komunikasi Antarbudaya dalam Konteks Globalisasi, Informatisasi dan Perubahan
Budaya dan MA Yunita Triwardani Winarto yang membawakan pidato berjudul Merajut
Beragam Benih Pengetahuan Menuju Kesejahteraan dikukuhkan sebagai guru besar di
fakultas yang sama. Sidang pengukuhan tersebut dipimpin Rektor UI Gumilar
Rusliwa Soemantri.

Bambang Shergi yang juga Dekan FISIP UI menyampaikan, membangun kesejahteraan
lewat sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan beragam pelayanan sosial secara
esensial membangun kapasitas manusia untuk berkarya secara berkelanjutan.
Sayangnya, kita merasa cukup hanya dengan modal alam saja untuk perekonomian,
bukan modal kualitas manusia. Pembangunan kesejahteraan dan manusia kemudian
jadi beban, ujarnya.

Malu akui kapitalis

Dia juga mengatakan perlunya menegaskan pilihan ideologi bangsa. Ideologi
bangsa sedang dalam tarik-menarik antara kubu yang mengedepankan pasar dan yang
berkeinginan mengembalikan peran negara sebagai penguasa kekayaan negara dan
alam untuk didistribusikan kepada rakyat.

Dalam kondisi saat ini, seharusnya diakui kerangka dan mekanisme pasar serta
kapitalisme yang berlaku di masyarakat saat ini. Persoalannya kita malu
mengakui sehingga tidak bersiap dengan sistem kesejahteraan sosial yang
memadai, ujarnya.

Pemerintah juga masih diragukan perannya. Dia mencontohkan Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Program cash transfer sebagai mekanisme bantuan sosial yang efektif memang
telah banyak dikenal. Namun, mengingat BLT dan PNPM digulirkan tepat pada saat
menjelang pemilu legislatif April 2009 dan diberitakan bahwa program dibiayai
dengan utang luar negeri, persoalannya menjadi berbeda.

Kebijakan mengonversi subsidi barang melalui BBM menjadi subsidi orang melalui
BLT dapat dilihat sebagai trik ampuh untuk instrumen politik karena dinilai
lebih populis. (INE/MAM)

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Debat capres 2 : hasil kerja SBY 20.000 rupiah

2009-06-25 Terurut Topik Haniwar Syarif


solusi nya  ada  lah

solusi  konkrit  nya adalah

merubah sistem sekarang

kok melihat solusi aja susah banget  :)


HS

Saya pikir Jawaban Budiono cukup bagus, langsung ke solusi permasalahan,kalo
dari Wiranto agak sedikit teoritis tapi agak lumayan dibanding Prabowo
kalo Prabowo kok keliatannya pokoknya hanya menyalahkan sistem sekarang
tanpa solusi
yang lebih konkrit

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Membangun Manusia Paripurna

Oleh Herry Tjahjono
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/03170378/membangun.manusia.paripurna



Indonesia dikenal kaya karena berlimpahnya sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. Ironisnya, negara dan rakyatnya tetap miskin.

Penyebabnya, ada perlakuan eksploitatif terhadap sumber daya alam dan sumber 
daya manusia (SDM). Seperti apa?

SDM sebagai liability

Selama ini SDM diperlakukan sebagai liability (kewajiban, tanggungan, 
pertanggungjawaban). Maka, Wikipedia mengartikan liabilitas sebagai segala 
hal yang menempatkan seseorang pada situasi tak menguntungkan.

Di berbagai perusahaan di Indonesia, praktik eksploitasi dengan memperlakukan 
karyawan sebagai liabilitas masih terjadi. Karyawan menjadi komponen produksi. 
Ungkapan yang dipakai adalah mendayagunakan karyawan (konotasi negatif), 
yakni bagaimana karyawan diarahkan mencapai target perusahaan. Dari sana nasib 
karyawan ditentukan tanpa mempertimbangkan faktor esensial, seperti 
pemberdayaan dan hak karyawan, karena hanya akan muncul sebagai faktor biaya.

Tragikomedi nasib TKW/TKI kita di sejumlah negara juga akibat prinsip manajemen 
pemerintah yang memperlakukan SDM (TKW/TKI) sebagai liabilitas. Meski mungkin 
bersifat tak langsung, mereka didayagunakan untuk bekerja di luar negeri 
tanpa mempertimbangkan faktor pemberdayaan, perlindungan, dan lainnya (faktor 
yang dianggap biaya). Toh, itu bisa mengurangi pengangguran sekaligus menambah 
devisa negara.

Dalam dimensi pendidikan, ujian nasional, misalnya, sama saja. Standardisasi 
lebih sebagai upaya memenuhi kepentingan pragmatis pemerintah (Departemen 
Pendidikan Nasional) tanpa memedulikan esensi pendidikan manusia, seperti 
proses aktualisasi diri siswa, keunikan individu, perbedaan irama belajar, dan 
akses pendidikan. Semua dimatikan atas nama standardisasi. Pada titik ini, 
eksploitasi peserta didik berlangsung diam-diam. Pada tahap liabilitas ini, 
kita membangun manusia produksi.

SDM sebagai aset

Faktor kedua, SDM sebagai aset. Tahap ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 
tahap liabilitas. Namun, unsur eksploitasi meski lebih halusmasih terkandung 
di sana. Pengertian sederhana aset adalah segala sesuatu yang punya nilai dan 
siap dikonversikan menjadi uang. Dan SDM adalah intangible asset.

Maka, proses eksploitasi diam- diam terjadi saat SDM dipertimbangkan dari sudut 
nilai ekonomis. Frase manajemen yang berlaku di sini adalah memberdayakan 
manusia (SDM). Namun, semuanya hanya diarahkan pada pemenuhan target organisasi 
(kepentingan organisasi). Maka, ketika seorang karyawan dianggap incapable, dia 
akan diberdayakan melalui berbagai pelatihan di perusahaan. Ketika anak didik 
dianggap kurang mampu memenuhi standar, ia segera diikutkan dalam berbagai 
bimbingan belajar atau kursus.

Semua hanya untuk memenuhi target jangka pendek, terbatas kepentingan 
pragmatis-situasional. Karena itu, kata pendidikan amat asing di sebuah 
perusahaan dan lebih akrab dengan pelatihan. Seandainya ada departemen 
pendidikan dan pelatihan (diklat), tetapi dalam praktik, unsur pelatihan lebih 
menonjol. Pihak sekolah dan orangtua lebih mempraktikkan prinsip persekolahan 
dibandingkan pendidikan dalam arti utuh.

Nilai ekonomis tetap menjadi pedoman. Karyawan diberdayakan agar mampu memenuhi 
target yang mengandung nilai ekonomis. Anak didik diberdayakan agar memenuhi 
standar, didasari pada pertimbangan nilai ekonomis yang bisa dihitung dari 
kemampuan memenuhi standar. Pada tahap ini, kita membangun manusia 
profesional.

Membangun manusia

Prinsip berbagai perusahaan atau organisasi bahwa SDM merupakan aset terpenting 
akhirnya gagal karena praktik eksploitasi meski tidak seliar tahap 
liabilitas. Karena itu lahir tahap ketiga yang mencoba meninggalkan prinsip 
eksploitasi dan mengacu pada Adrian Levy (RLG International), yang didasari 
pada praktik dan observasi pada berbagai great companies: People are not the 
most important assets of a company - they are the company. Everything else is 
an asset.

Pada tahap ini, prinsip manajemen yang dipakai adalah membangun manusia 
paripurna, tak sekadar manusia produksi atau manusia profesional. Ia tidak 
hanya diarahkan untuk memenuhi target, tetapi diberi hak, kesempatan memenuhi 
tujuan hidup termulia sebagai manusia. Pada tahap ini, perusahaan sudah akrab 
dengan prinsip pendidikan. Jika anak didik, ia tidak sekadar diarahkan untuk 
memenuhi standar kelulusan, tetapi juga tujuan mendasar dan mulia sebagai 
(calon) manusia dewasa. Demikian juga TKW/TKI diberi kesempatan dan didampingi 
agar menjadi TKW/TKI paripurna, TKW/TKI bermartabat.

Ringkasnya, SDM adalah perusahaan itu sendiri. Maka, sebagai aset, sumber daya 
lain wajib didayagunakan untuk membangun manusia paripurna yang sadar, punya 
hak, mau, dan mampubukan hanya memenuhi tujuan hidup pribadi termulia, tetapi 
juga tujuan dan nasib lingkungan, orang lain, perusahaan, sekolah, bangsa, 
bahkan dunia.

Hanya dengan membangun manusia paripurna SDM Indonesia bisa dijadikan

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] LSI: Terlalu Keras Tuduh Lembaga Survei Bagian dari Konspirasi

2009-06-25 Terurut Topik elzaindra

Kasihan orang2 seperti Ara ini dalam Tim Sukes para Capres Cawapres selalu ada
tidak terkecuali capres dan cawapres itu sendiri menyimpan ketakutan dan
kecemasan berlebihan karena hasil survey dari berbagai lembaga survey telah
menggambarkan kekalahan capres cawapres yang diusungnya sementara tim sukses
mereka sendiri baik melalui survey maupun kampanye yg dilakukan tidak mampu
mengangkat rating capres cawapresnya untuk mengungguli kandidat lain, sehingga
melakukan tuduhan2 konspirasi, survey yg dipesan, menyerang dgn melakukan black
campaign, menjelekkan kandidat capres cawapres lain dst padahal setiap
lembaga survey punya standar survey, metodologi dan data responden yg dapat
dipertanggungjawabkan kecuali LRI yg sdh 2x berjanji akan membubarkan lembaga
surveynya apabila hasil surveynya tidak terbukti, kita tunggu saja komitmennya
dan pembuktian rating survey siapa capres cawapres terbaik yg dipercaya rakyat
memimpin negeri ini 5 tahun mendatang.

Salam,

Sent from my iPhone

On Jun 25, 2009, at 3:06 AM, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id
wrote:

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/24/13083494%20/lsi.terlalu.keras.tuduh.lembaga.survei.bagian.dari.konspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful
Mujani tampaknya tersinggung dengan tuduhan anggota Timkamnas Mega-Prabowo,
Maruarar Sirait, yang mencurigai lembaga survei menjadi bagian dari desain
besar melegitimasi pemilu satu putaran. Saiful dan Ara sempat saling
bersitegang dan berdiri dengan tatapan tajam satu sama lain.

Saiful dengan tegas mengatakan, hasil survei tak bisa disalahkan.. Apalagi,
menuduh lembaga survei menjadi bagian dari konspirasi tersebut. Tim sukses itu
seharusnya membicarakan apa yang akan dilakukan dengan hasil survei. Tidak
perlu mencari kambing hitam, mengatakan lembaga survei memobilisasi pemilih.
Jangan terlalu keras bahwa survei ini bagian dari desain, kata mantan Direktur
LSI ini.

Mendengar tanggapan ini, Maruarar—yang biasa disapa Ara, langsung menyahut,
Anda tanpa sadar dijadikan bagian dari kecurangan. Dalam film itu ada
sutradara, aktor, ujarnya.

Itu hanya spekulasi kalau menuduh survei bagian dari konspirasi kecurangan
pemilu. Bahaya sekali kalau banyak orang seperti Ara di negeri ini, timpalnya.

Ketegangan antarkeduanya ditengahi oleh moderator, Burhanuddin Muhtadi, yang
juga peneliti senior LSI. Saiful juga menegaskan, hasil survei hanya merupakan
potret opini publik.

Sementara Ara tetap berkeyakinan ada desain seperti yang disangkakannya. Suatu
saat pasti terungkap, kata politisi PDI Perjuangan ini.

[Non-text portions of this message have been removed]

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Berbahaya, Kekuasaan yang Terlalu Besar dan Tanpa Kontrol

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/0300544/berbahaya.kekuasaan.yang.terlalu.besar.dan.tanpa.kontrol.

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (24/6), mengingatkan,
kekuasaan yang terlalu besar, apalagi tanpa kontrol memadai, sangatlah
berbahaya. Peringatan itu disampaikan terutama terkait dengan kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang menjadi seperti superbody.

Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah
powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah.
Hati-hati, kata Presiden saat berkunjung ke harian Kompas, Jakarta, Rabu.

Presiden diterima Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, yang antara lain
didampingi Chief Executive Officer Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo dan
Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun. Presiden disertai, antara lain, Menteri
Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, serta Menteri
Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh.

Tak ada yang kebal

Presiden mengakui sangat peduli dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
pemberantasan korupsi. Sebab itu, ia memesankan agar mereka yang terlibat dalam
upaya pemberantasan korupsi, terutama KPK, benar-benar bersih.

Kalau ada kesalahan di KPK, apalagi terkait korupsi, yang malu bukan hanya
KPK, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Lembaga antikorupsinya saja korupsi,
misalnya. Bagi saya, tak ada yang kebal hukum di negeri ini, kata Yudhoyono
lagi.

Jika ada anggota KPK atau penegak hukum yang terlibat korupsi, lanjutnya, harus
ditindak. Memang harus begitu, katanya lagi.

Yudhoyono juga mengakui saat ini belum merasa aman terkait dengan pemberantasan
korupsi di negeri ini. Ia memperkirakan, dibutuhkan 2-3 kali kepemimpinan lagi
untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Saya tertantang betul untuk pemberantasan korupsi. Misalnya, Hongkong butuh
waktu 15 tahun untuk bersih dari korupsi setelah dilakukan secara agresif. Saya
mengalkulasi, kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Mudah-mudahan 15-20 tahun
lagi negara kita bersih dari korupsi. Tetapi, saya dikritik, katanya.

Sejumlah kalangan menuntut negeri ini bebas dari korupsi dalam waktu setahun.
Namun, Yudhoyono menilai hal itu mustahil dan tidak masuk akal.

Dengan segala kekurangannya, Presiden mengakui, pemberantasan korupsi kini
menampakkan hasil, terutama dalam bidang pencegahan dan aset negara yang
diselamatkan. Sekarang makin takut orang korupsi. Pejabat selalu tanya, ini
boleh atau ini tidak boleh. Pencegahan berhasil, paparnya lagi.

Dia mengakui memang masih ada penegak hukum yang nakal. Sapu kotor, bersihkan.
Kotor lagi, bersihkan lagi. Tetapi, jangan pernah berhenti, katanya. Ia yakin,
karena gerakan antikorupsi berlangsung agresif, terstruktur, dan terbudayakan,
suatu saat negeri ini akan bersih dari korupsi. Namun, saya tak berani
mengatakan akan nol korupsi karena negara lain yang maju pun tidak berani,
katanya.

Presiden menambahkan, good governance (pemerintahan yang baik) sesungguhnya
bukan hanya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi
birokrasinya juga kapabel, berdedikasi, dan sepenuhnya bekerja melayani rakyat.

Nasib KPK

Yudhoyono juga menyiratkan kegalauannya akan masa depan KPK jika Rancangan
Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak segera
diselesaikan pembahasannya oleh DPR. Padahal, sesuai dengan putusan Mahkamah
Konstitusi, keberadaan Undang-Undang Pengadilan Tipikor harus disahkan sebelum
19 Desember 2009.

Saya sudah habis-habisan mendorong DPR agar menyelesaikan RUU Pengadilan
Tipikor. Bisa saja saya mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti
undang-undang). Tetapi, jika saya bolak-balik mengeluarkan perppu, yang lain
kok seperti sembunyi, ucapnya.

Presiden mengingatkan, penerbitan perppu bukan tanpa risiko. Perppu harus
diterbitkan karena ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jika Perppu tentang
Pengadilan Tipikor dikeluarkan saat ini, harus ada penjelasan terkait dengan
kegentingan yang memaksa itu.

Bagaimana saya mengeluarkan perppu kalau tidak ada kegentingan yang memaksa.
Tetapi, kalau memang tidak pengesahan, dan itu mungkin sudah terjadi pergantian
pemerintahan, jika saya memimpin lagi, ya mesti ada. Perppu akan dikeluarkan
manakala ada kebutuhan, papar Yudhoyono.

Peran sejarah media

Sebelum bertemu dengan jajaran Redaksi Kompas dan melihat ruang pemberitaan
(newsroom), Yudhoyono berdialog dengan Pemimpin Umum Kompas. Ia juga
mengharapkan media massa, terutama Kompas, tetap menjaga independensinya,
bersikap konstruktif, partisipatif, dan kontributif bagi pemajuan masyarakat.
Peran itu yang menjadi tolok ukur dari peran sejarah sebuah media massa.

Media massa memiliki pasang surut dan dinamika dalam menjalankan misinya. Hal
tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa.

Yudhoyono juga meminta demokrasi dan kebebasan tetap dipertahankan. (tra)

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN

2009-06-25 Terurut Topik Suhaimi

He he he...Mas Riyanto,

Pan lumayan ato malah bersyukur ? jadi banyak dapatnya, kaya iklan beli atu 
dapat dua, he he he...

Anyway, KPU ora memperbaharui data Kangmas, do'i cuman terima data pemutahiran 
untuk kemudian diumumkan (dengan media diantaranya: Mading Kelurahan  Mading 
KPU  KPUD) sebagai DPS terus di anounce dech melalui TV  Radio agar warga 
ngecek dah terdaftar opo ndurung ? dan disini menurut UU para parpol peserta 
pemilu juga turut berkewajiban mengkoreksi DPS tsb sebelum KPU menjadikannya 
DPT, gono loh...Kangmas, dst...biar ora kepanjangan.

Selanjutnya dijadikan DPT nah...keanehan sekaligus pertanyaan saya adalah 
para parpol iku dah jalanin kewajibannya ndurung ? lah koq setelah hari 
pencontrengan baru ujug-ujug protes en nyalahin KPU,Presiden  Pemerintah, iki 
loh Mas yang aku ora deman !

Salam hangat,
Suhaimi


  - Original Message -
  From: y.briya...@yahoo.com
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 1:41 PM
  Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN





  Waduh Mas Suhaimi, saya gak nyinggung2 tentang siapa yang salah. Saya cuma 
tertarik dengan poin Mas Suhaimi tentang DPT 2009 yang didasarkan pada DPT 
2004. Tapi kok masih ada hal2 aneh dan tidak masuk logika jika asumsi tadi 
benar, seperti contoh yang saya sampaikan. Artinya, KPU tetap meperbarui DPT 
2004, entah dengan menambah atau mengurangi. Atau justri Depdagri sendiri yang 
mengubah DPT 2004 sebelum dirilis ke KPU?

  riyanto

  Sent from my BlackBerry®
  powered by Sinyal Kuat INDOSAT

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Wawancara dgn Soeripto PKS (soal SBY, Boediono, Islam dan tekanan asing)

2009-06-25 Terurut Topik Satrio Arismunandar

Wawancara Sangat Menarik TVone dengan Soeripto SH dari PKS

http://public.kompasiana.com/2009/06/22/wawancara-sangat-menarik-tvone-dg-soerip\
to-sh-dari-pks/

Oleh ragile - 22 Juni 2009 - Dibaca 773 Kali -

Tentang ditolaknya cawapres dari PKS, pilpres putaran kedua dg aksi kekerasan,
kemerosotan PKS, dan islamphoby Amerika dilontarkan oleh Soeripto SH yg
menjabat Ketua majelis dewan pakar PKS pada wawancara eksklusif dg TVone pada
program INTERPOL (interview politik) kamis malam 18-juni-2009.

Wawancara itu sendiri berlangsung 2-juni-2009 di kediamannya dan di gedung
DPR. Sekedar mengingatkan bhw Soeripto lama berkecimpung di dunia inteligen
negara, sempat masuk birokrat lalu kepincut masuk ke PKS setelah akrab di hari
tuanya dg seorang ustadz PKS seperti diakuinya pada wawancara tsb. Sengaja saya
tulis di sini untuk sharing dg kawan-kawan mengingat pandangan dan statement
beliu sangat relevan disimak pada masa kampanye pilpres 2009.

Ditolaknya cawapres PKS: Soeripto mengatakan bahwa dalam amplop yg diserahkan
ke SBY ada tiga nama yaitu tokoh-tokoh utama PKS untuk menjadi cawapres. PKS
sangat terkejut ketika ditolak karena sebagai mitra koalisi dg perolehan suara
tertinggi tentu sangat wajar memperoleh kehormatan sbg cawapres.

Usut punya usut katanya semua itu akibat tekanan asing yg khawatir unsur Islam
akan menghambat demokrasi di Indonesia. Walau tidak secara implisit disebutkan
negara mana jelas bagi saya itu adalah Amerika dan negara-negara barat di mana
SBY punya hubungan akrab.

Dalam hal ini saya [penulis] kecewa dg penilaian Amerika dan intervensinya yg
tidak menghargai bhw gelora reformasi 1998 dimotori seluruhnya oleh
pentolan-pentolan intelektual islam yg menunjukan hasratnya yg tinggi pada
kehidupan yg demokratis di indonesia. Jangan-jangan ini cuma alasan yg
dibuat-buat demi kepentingan politik hegemoni Amrik plus kelangsungan projek
korporat-korporat raksasa Amrik di nusantara. Alias demi kepentingan ekonomi
Amrik semata terus nama Islam dipojokan dg nuansa Islamphoby yg sangat kurang
ajar.

Pilpres putaran kedua: Soeripto mengatakan khawatir kalo pilres sampe ke
putaran kedua akan terjadi aksi kekerasan. Tapi sayang tidak dijelaskan apa
alasannya beliau khawatir. Saya [penulis] tidak sepaham karena kita sudah
pernah adakan pilpres 2004 dg dua putaran berlangsung damai walupun kubu
pemerintah [megawati] dikalahkan oleh kubu oposisi [SBY]. Penulis anggap
kekawatiran beliau sangat berlebihan, atau bisa jadi beliau sedang propaganda
pilpres satu putaran saja di TVone secara halus tapi nakut-nakuti, entahlah!

Kemerosotan PKS: Menanggapi derasnya keluhan dan antipati simpatisan kepada PKS
akibat prilaku plin-plan tokoh-tokoh PKS Soeripto tampak sangat prihatin dan
berkali-kali mengatakan akan mengevaluasi semua itu dg petinggi-petingi PKS.

Tekanan Islam, SBY dan Boediono: Menanggapi tekanan unsur Islam kepada SBY
akibat penunjukkan Boediono sbg cawapres serta isu politisasi Islam Soeripto
beranggapan bahwa seharusnya SBY menerima tekanan unsur Islam sebagai kekuatan
[sekali lagi sebagai KEKUATAN] karena mayoritas penduduk indonesia adalah umat
islam. Dengan kalimat lain Soeripto menjelaskan pula bahwa mestinya SBY tidak
menolak tekanan tsb karena TEKANAN tsb bisa dijadikan KEKUATAN bagi SBY.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat karena Soeripto mencampur-adukan umat
islam seolah-olah semuanya terdiri atas santri Islam-politik. Padahal riil
terdiri atas beberapa kelompok yaitu kaum santri dan kaum abangan. kaum santri
sendiri terdiri atas tiga kelompok Yaitu islam-awam yg samasekali tidak
terlibat organisasi islam manapun. Lalu islam-gerakan yg aktif di organisasi
islam (misal NU, Muhammadiyah, Hizbuth Tahir). Lalu islam-politik yg aktif
menjadi politisi di parpol berbasis Islam.

Kaum Islam abangan yg identik dg Nasionalis jumlahnya tiga kali lipat atau
lebih dari pada kaum santri, itu bisa dilihat dari perolahan suara parpol islam
pada pemilu yg secara keseluruhan hanya 30%.
Bagaimanapun saya sangat bersyukur sempat menyaksikan acara INTERPOL TVone yg
sangat menarik dg salah satu sesepuh sekaligus petinggi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Selanjutnya silakan anda menilai sendiri. Wassalam.
*

Ragile, 22juni2009 21:45wib

Tags: intervensi asing / amerika dan islamphoby, kampanye pilres 2009, pasangan
sby-boediono jk-wiranto mega-prabowo, Soeripto SH pejabat Partai keadilan
sejahtera (PKS), stasiun televisi TVone TV one program INTERPOL

http://public.kompasiana.com/2009/06/22/wawancara-sangat-menarik-tvone-dg-soeripto-sh-dari-pks/

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: hasil visum manohara

2009-06-25 Terurut Topik sonar sihombing

Sabar sekali Pak Maneke ini melayani yang ngawur bicaranya dan orang yang asal 
berpihak main mata gelap. Eh atau mata yang tak berkedip melihat Mano.

--- On Wed, 6/24/09, manneke budiman hepaest...@yahoo.ca wrote:

From: manneke budiman hepaest...@yahoo.ca
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: hasil visum manohara
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Wednesday, June 24, 2009, 4:01 PM

Wahahaha, sohib sok pinter tapi keliru. Belajar dulu deh, hib. Trauma kaga 
ngerti, maka penjelasan pun menyesatkan. Asal njeplak. Seperti biasa, hihihi.

Ini saya kuliahi lagi ya. Masih gratis kok, kaya kemaren-kemaren: Kalo Mano 
trauma sama perkosaan dan penyiksaan oleh pangeran botak, maka jika perbuatan 
serupa diperankan (acted) dan dipanggungkan kembali (re-enacted) di sinetron, 
mestinya mano akan semaput sambil histeris dan kejang-kejang atau paling tidak 
jerit-jerit. Ini namanya simptom adanya trauma.

Kalo melihat luka-luka di tubuhnya tiap hari aja konon dia trauma, apalagi kalo 
dipajang buat sinetron, mestinya lebih traumatis lagi. Lha kok ini malah 
disambut dengan gembira? udah ngarti, hib?

manneke

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Apresiasi Independensi Kompas

2009-06-25 Terurut Topik liman_pap


Saat ini, Independensi Kompas menuai hasil bagus. Integritas wartawannya 
mungkin belum tertandingi koran lainnya. Dampak positif, banyak iklan dan oplah 
meningkat karena pembaca percaya pada nilai-nilai dan akurasi pemberitaan dari 
Kompas.

Tetapi ada yang sedikit mengganjal rasa ingin tahu saya. Nampaknya sekarang 
Kompas sering melakukan 'sensor diri' yang tidak perlu. Berita seperti monolog 
Butet di KPU yg berisi kritik, sampai sekarang tidak diinformasikan dan digali 
lebih dalam apa isi kritiknya walau cuma sekilas (kecuali isi cerpen di Kompas 
Minggu 21/6-2009). Saat silahturami wartawan dengan Mega di rumah Diponegoro, 
ada pernyataan dari Mega yang menanyakan kabar wartawan Rakyat Merdeka yg 
sering mengkritiknya, tetapi Kompas tidak menyebutkan nama media massa tsb 
walaupun acaranya penuh guyon.

Mungkin Kompas menganggap pembaca sudah menonton melalui TV maupun media 
lainnya sehingga sudah tahu apa yang dimaksud. Sebagai seorang pembaca setia 
Kompas sejak 20 tahun lalu, saya ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan 
cermat dari setiap berita, untuk pengetahuan dan menambah wawasan apalagi dari 
koran sekaliber Kompas. Apakah Kompas sedang mengalami budaya sungkan atau 
menganggap berita lengkap tidak terlalu penting untuk pembaca nya dibanding 
kode etik pers?

Saya rindu pada wartawan2 Kompas yang membongkar skandal bank Bali, yang 
mewawancarai Eddy Tansil, yang memuat kebobrokan PSSI saat ini dan yang selalu 
menganut azas 'both-sides coverage'.

Semoga wartawan-wartawan senior Kompas tidak setengah-setengah menurunkan 
ilmunya kepada para yunionya.

Wass,

Liman
--- On Wed, 6/24/09, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id wrote:

From: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY Apresiasi Independensi Kompas
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Wednesday, June 24, 2009, 12:59 AM
















  
  http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/06/24/ 10455164/ 
sby.apresiasi. independensi. kompas



JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 
apresiasinya kepada harian Kompas sebagai media yang mampu menjaga 
independensinya dalam setiap pemberitaan yang dimuat. Harian Kompas juga 
dinilai mampu menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat. 



Saya berharap, sebagai incumbent, harian Kompas dapat selalu menjaga peran, 
posisi, dan jati dirinya. Biar bagaimanapun, media yang lekat di hati 
masyarakat adalah media yang tetap di tengah (netral) dan menjalankan tugasnya 
dengan bertanggung jawab, ujarnya ketika berkunjung ke Kantor Harian Kompas, 
Jakarta, Rabu (24/6). 



Presiden SBY juga meminta harian Kompas untuk tetap mengawal proses demokrasi 
di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah berhasil menjalankan pilpres langsung 
pertama dengan sukses pada 2004. Jika Indonesia berhasil menjalankan pilpres 
2009 dan 2014, Presiden SBY mengatakan, Indonesia mampu menjalankan demokrasi 
yang matang. 



Kemudian, terkait kapasitasnya sebagai calon presiden yang akan maju pada 
Pilpres 2009, SBY mengulang kembali visi-misinya dalam tiga kata, Continuity 
and change. 



Program-program yang berhasil dijalankan selama lima tahun ini akan 
dipertahankan. Sementara itu, program-program yang belum baik akan 
ditingkatkan. Keliru jika semboyan 'Lanjutkan!' tidak disertai change dan 
improvement,  ujarnya.

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bravo : Kartono Mohamad Tak Lelah Berteriak

2009-06-25 Terurut Topik Setyo Budiantoro

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/25/05371343/kartono.muhammad.tak.lelah.berteriak

Kartono Muhammad Tak Lelah Berteriak
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kamis, 25 Juni 2009 | 05:37 WIB

oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang tersinggung.
Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang dipaparkan dalam tulisan
itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono Mohamad (70) menulis.

Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran Batang, Jawa
Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas sejak 1972. Tidak kurang
dari 234 tulisannya dimuat di Harian Kompas.

Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti luas. Selain
persoalan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, medis, dan obat-obatan,
profesi dokter, etika kedokteran dan layanan rumah sakit juga diulasnya.
Kartono mampu menjelaskan kepada pembaca, duduk persoalan dari suatu peristiwa
secara jernih. Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara sederhana sehingga
mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

Cita-citanya sejak awal memang ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
secara menyeluruh. ”Menulis sangat membantu pemahaman masyarakat terhadap
persoalan-persoalan kesehatan,” kata Kartono.

Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis sejumlah buku
kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi kedokteran. Dokter lulusan
Universitas Indonesia 1964 ini juga sempat praktek melayani kesehatan
masyarakat. Selain itu, ia juga mengajar Etika di Fakultas Kedokteran
Universitas Trisakti Jakarta (1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana
Majalah Ilmu Bedah Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.

Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini juga aktif di
berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonedia (PB IDI) 1985-1988. ”Melalui organisasi, lebih mudah memperjuangkan
cita-cita di bidang kesehatan,” kata Kartono.

Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan perlindungan kepada
masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang tua (healthy people in every
stage of life) serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat di
mana pun dia berada (healthy people in healthy places), seperti yang juga
diperjuangkan pemerintah Amerika Serikat.

”Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan masyarakat, tapi
sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan,” kata Kartono Mohamad.

Memperkuat IDI
Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah membenahi
organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia menjadi Ketua Pengurus
Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi IDI
diperkuat sehingga tidak sebatas perkumpulan yang dikelola secara bergantian.

Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari berbagai angkatan,
berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar belakang keahlian.
Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di bawah
Kongres.

”Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau menindak
tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin kedokteran,” kata
peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan Satya Lancana Penegah
(1970) ini.

Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono juga
menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI. ”Setiap dokter yang tengah
menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat pendampingan hingga
dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak secara
adil dan obyektif,” ujarnya.

Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI membuat
lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang masuk ke PB
IDI dijawab sendiri oleh Kartono. “Sebagian besar kasus yang diadukan adalah
soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien memang masih harus
terus ditingkatkan. Namun bila ada dugaan pelanggaran etika kedokteran, saya
akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan kritis
terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di bidang
kesehatan. Padahal, rezim Orde Baru saat itu sangat represif. Namun kritis
Kartono yang disampaikan secara lisan maupun lewat tulisan di media massa,
justru membawa berkah bagi pembangunan kesehatan. PB IDI sejak saat itu mulai
didengar pendapatnya dalam pembangunan bidang kesehatan dan sejumlah persoalan
kesehatan.

Tidak lelah

Di usia senja, semangatnya untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan bidang
kesehatan terus menyala. Kini ia menjadi penasehat di Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI), pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, pengurus
Yayasan AIDS, ikut aktif dalam Koalisi

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Waduh, Bahasa Inggris 600 Guru RSBI Ternyata Memble!

buetoelsekali berita ini.
kebetulan anak sy di smpn rsbi.
bilingualnya yg murni sebenarnya hanya pelajaran matematika dan ipa.
namun krn di kelas gurunya speech inggrisnya sering diinterupsi oleh muridnya,
maka jadilah balik pake bhs indonesia lagi. payah deh pokoknya.
wish to reach a mountain apa daya ngomongnya belepotan ;-]

- Original Message -
From: Agus Hamonangan
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Thursday, June 25, 2009 3:13 AM
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Waduh, Bahasa Inggris 600 Guru RSBI Ternyata
Memble!

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/24/17410455/waduh.bahasa.inggris.600.guru.rsbi.ternyata.quotmemblequot...

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan Test of English for International
Communication (ToEIC), dari sekitar 600 guru sekolah rintisan sekolah
berstandar internasional (RSBI) SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia,
terungkap bahwa penguasaan bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya
Dharma, MPA, Ph D, di Jakarta, Selasa (23/6). Surya mengatakan, penetapan
sebagai sekolah berstandar internasional (SBI) ternyata sering mengabaikan
tuntutan berbahasa Inggris aktif.

Akibatnya, Surya melanjutkan, kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala
sekolah di sekolah rintisan SBI rendah.

Hasil tes itu menunjukkan standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah
RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persennya berada pada level paling rendah
kemampuan berbahasa, tutur Surya.

LTF
Sumber : Antara

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pesan Pasar (Portopolio) Untuk Calon PemimpinNegeri

2009-06-25 Terurut Topik Yanuar Rizky

Kang Asep,

masih ingat tidak ketika Prabowo masuk milis FPK (sebelum Pileg) dengan
programnya? Kang Asep masuk menimpali pertanyaan, juga saya.. dan sampai
hari ini juga belum ada jawabannya ha..ha..ha.. Tapi, dari sisi demokrasi
dunia milis FPK hanya dia emang dari 6 Pasang itu yang berani nekat posting
:)

Waktu itu, saya nanya PS soal penjadwalan ulang utang.. argumen yang saya
bangun adalah Hutang saat ini dalam stok kita tidaklah dominan dari model
hutang G to G atau multilateral, saya kemukakan juga datanya waktu itu. Saya
tanya ke PS waktu itu cara moratorium dan rescheduling hanya akan bisa
dilakukan jika melibatkan dua pihak, bagaimana caranya untuk SUN? karena
membutuhkan investor gathering dan pemegang yang lebih beragam

Jadi, titik sentralnya dalam model hutang komersial plus-nya sekaligus
minusnya juga kalau dari sisi negosiasi..

1. Rezim menekan, kalau model G to G atau Lembaga Multilateral seperti yang
Kang Asep katakan punya resiko ikut campur dalam kebijakan, maka Market
Maker di pasar keuangan komersial (bursa global) juga akan menjadi penekan.
Tekanan dilakukan melalui rezim rating, dimana akan sulit masuk pasar
perdana SUN baru jika mengalami penurunan rating. Itulah mengapa, pemerintah
sangat menjadikan rating jadi acuan, dimana penurunan akan terjadi jika
terjadi gagal bayar dari bunga maupun pokoknya. Sisi lain, rating juga
mengacu ke likuiditas SUN tersebut di pasar.

Dampaknya: saya pernah berpendapat di media, juga di Kompas, bahwa buy back
SUN yang belum jatuh tempo di bulan April 2007 tidak perlu pemerintah
lakukan, terlebih pemerintah membentuk frame tengah kesulitan fiskal terkait
harga minyak yang naik.. dari sisi publik, akan lebih adil (rasanya) jika
hutang yang belum jatuh tempo lebih tidak urgent jika dibandingkan dengan
melindungi daya beli masyarakat yang disaat bersamaan mengalami kontraksi
harga minyak...

Pro-kontra nya kan duit terbatas, dipakai ke yang legal formal saja. Tapi,
di titik itu rating telah menjadi hantu.. Karena, Juni 2007 pemerintah
kan memang ada rencana menerbitkan SUN baru (Rupiah maupun Global), jadi di
titik ini yang lebih ditopang daya beli SUN dibandingkan daya beli
masyarakat...

Perdebatan pasti akan muncul, kalau saya mengambil sikap tidak akan buy back
karena toh saya lebih baik disiplin bayar bunga saja yang sesuai aturan
rating tidak ada alasan RI gagal bayar. Uang bayar pokoknya saya pakai tahan
harga BBM (maaf, ini kenapa saya sangat tidak suka dengan klaim SBY yang
bilang turun harga minyak prestasi, kalau saat kontraksi dia mati2xan cari
cara untuk tidak naik saya akan acungkan jempol untuk iklannya, tapi kalau
sekarang saya bilang dalam bahasa rezim pasar finansial Iklan penurunan
harga BBM sebagai prestasi adalah missleading, karena turun disaat harga
minyak dunianya pun turun

Tapi, saat itu di bulan Maret-April 2007 banyak Investment Bankers yang
menjadi Market Maker pasar obigasi menghantam kita lewat koreksi harga di
pasar sekunder (bursa) membuat masalah di likuiditas, lalu membuat framing
bahaya rating dalam artian sulit diserap SUN baruj dengan penurunan
rating... Tatkala, pemerintah terpengaruh dan Buy Back untuk mempertahankan
harga dan likuiditas dalam isme rating, maka kita harus jujur dengan cara
berbeda, baik model G to G maupun komersial mempengaruhi kebijakan
pemerintah.

Di bulan Juni 2007, saat pemerintah mengatakan sukses atas penyerapan SUN
baru.. di Kompas saya berpendapat, biaya mahal, karena kalau dihitung buy
back lalu serapan baru.. tambahan fresh money relatif tidak ada.. karena
SUN lama (yang sudah di buy back) ditukar SUN baru dengan bunga lebih
tinggi.. selisih SUN baru dikurangi SUN lama terbuyback relatif sedikit
(artinya berkorban demi rating hanya dapat tambahan fresh money baru
sedikit, bunga tinggi).

2. Bagi saya, yang perlu adalah kampanye budaya investasi lokal. Dan saya
tetap, dengan model yang sama SUN dan ORI. Tapi caranya beda, saya tak mau
didikte para Market Maker yang sok ngatur rating, padahal mereka lagi
bangkrut. Di titik daulat ini, saya kecewa kepada pemimpin yang terlalu
dengar asing dibuai2x ke publik, tanpa berani mengatakan yang ngomong
Bangkrut, hanya peduli akan kebangkrutannya... Di titik ini, suka atau
tidak atas pro-kontra figurnya, saya melihat selama jalannya kampanye ini
hanya Prabowo yang berani berkata (meski sebatas berkata, tapi dia kan sudah
berkata ha...ha..ha)

Biarlah yang lama kita urus tampa buy back dsb-nya... untuk serapan baru
kita pakai kampanye budaya investasi lokal... dititik ini ketika di Kadin
(lewat layar TiPi saya melihat) hanya JK yang bicara soal terobosan
intermediasi kredit perbankan melalui kepemilikan saham pemerintah di Bank
BUMN.. terlepas dari pro kontra Figurnya dan KepWapres.. tapi, JK sudah
menyatakan itu dalam kampanyenya ha...ha..ha

SUN dari sisi serapan, bagi saya harus jelas ke arah penyerapan lapangan
kerja dan menopang link produksi-konsumsi.. sampai hari ini saya belum
pernah dengar waktu penerbitan SUN ada public expose soal

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik Christiono Hendrawan

Selamat Pak KK,
semoga bisa selalu berkarya

--
---
regards,

Christiono Hendrawan
HP : 08128307722
www.birumerah.co.id

2009/6/25 Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id

Selamat kepada Pak Kartono Mohamad atas terpilih sebagai
Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2009

Salam,

--- In
Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.comForum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com,
Agus Hamonangan agushamonan...@... wrote:

Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/25/05371343/Kartono.Muhammad.Tak.Lelah.Berteriak

KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang
tersinggung. Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang
dipaparkan dalam tulisan itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono Mohamad
(70) menulis.

Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran Batang,
Jawa Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas sejak 1972. Tidak
kurang dari 234 tulisannya dimuat di Harian Kompas.

Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti luas.
Selain persoalan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, medis, dan
obat-obatan, profesi dokter, etika kedokteran dan layanan rumah sakit juga
diulasnya. Kartono mampu menjelaskan kepada pembaca, duduk persoalan dari
suatu peristiwa secara jernih. Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara
sederhana sehingga mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

Cita-citanya sejak awal memang ingin meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat secara menyeluruh. Menulis sangat membantu pemahaman masyarakat
terhadap persoalan-persoalan kesehatan, kata Kartono.

Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis sejumlah
buku kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi kedokteran. Dokter
lulusan Universitas Indonesia 1964 ini juga sempat praktek melayani
kesehatan masyarakat. Selain itu, ia juga mengajar Etika di Fakultas
Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta (1992-1996), serta menjadi Redaktur
Pelaksana Majalah Ilmu Bedah Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah
Kedokteran Medika.

Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini juga aktif
di berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui organisasi, lebih mudah
memperjuangkan cita-cita di bidang kesehatan, kata Kartono.

Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan perlindungan
kepada masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang tua (healthy people in
every stage of life) serta memberikan perlindungan kesehatan kepada
masyarakat di mana pun dia berada (healthy people in healthy places),
seperti yang juga diperjuangkan pemerintah Amerika Serikat.

Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan masyarakat,
tapi sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata Kartono Mohamad.

Memperkuat IDI
Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah
membenahi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia menjadi Ketua
Pengurus Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah kepemimpinannya, struktur
organisasi IDI diperkuat sehingga tidak sebatas perkumpulan yang dikelola
secara bergantian.

Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari
berbagai angkatan, berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar
belakang keahlian. Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI,
tetapi di bawah Kongres.

Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau
menindak tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin
kedokteran, kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan
Satya Lancana Penegah (1970) ini.

Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono
juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI. Setiap dokter yang
tengah menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat
pendampingan hingga dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar
etika atau tidak secara adil dan obyektif, ujarnya.

Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI
membuat lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang
masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono. Sebagian besar kasus yang
diadukan adalah soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien
memang masih harus terus ditingkatkan. Namun bila ada dugaan pelanggaran
etika kedokteran, saya akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut,
ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan
kritis terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di
bidang kesehatan. Padahal, rezim Orde Baru saat itu sangat represif. Namun
kritis Kartono yang disampaikan secara lisan maupun lewat tulisan di media
massa, justru membawa berkah bagi pembangunan kesehatan. PB IDI sejak saat
itu mulai didengar

Kisruh DPT - Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN

2009-06-25 Terurut Topik A Nizami

Kalau berdasarkan DPT 2004, berarti yang memilih di tahun 2004 bisa memilih di 
tahun 2009. Kenyatannya ada yang tidak bisa memilih.

Kalau berdasarkan KTP, berarti yang punya KTP bisa
memilih di tahun 2009. Kenyatannya ada yang tidak bisa memilih.

Ternyata ada anak umur 10 tahun di KK yang justru dapat panggilan memilih.

Kelihatannya Depdagri mengambil data pemilih dari Kartu Keluarga.
Tapi kenapa Suami dan Istri bisa kehilangan hak pilih, sementara anak 10 tahun 
justru dapat hak pilih.

Siapa yang salah?
Siapa yang tanggung-jawab?
Adakah upaya untuk memperbaiki DPT?



===

Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits

http://media-islam.or.id

--- Pada Sel, 23/6/09, y.briya...@yahoo.com y.briya...@yahoo.com menulis:

Dari: y.briya...@yahoo.com y.briya...@yahoo.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 23 Juni, 2009, 11:41 PM






  Waduh Mas Suhaimi, saya gak nyinggung2 tentang siapa yang salah. Saya 
cuma tertarik dengan poin Mas Suhaimi tentang DPT 2009 yang didasarkan pada DPT 
2004. Tapi kok masih ada hal2 aneh dan tidak masuk logika jika asumsi tadi 
benar, seperti contoh yang saya sampaikan. Artinya, KPU tetap meperbarui DPT 
2004, entah dengan menambah atau mengurangi. Atau justri Depdagri sendiri yang 
mengubah  DPT 2004 sebelum dirilis ke KPU?



riyanto



Sent from my BlackBerry®

powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik Razif Halik

Saya ikut senang karena pertimbangan KOMPAS pada penilaiannya, tidak
ikut menyertakan pertimbangan moralitas yang lazim ada dimasyarakat
selagi masa muda seseorang
Tidak seperti media Amrik akhir2 ini yang meributkan senator negara
bagian South Carolina yang mempunyai affair. Pers Perancis juga tidak
meributkan moralitas menyangkut nilai libido presiden2nya.

salam sorry, Opung

Haniwar Syarif wrote:

selamat sobat ku KM !

sol

At 08:10 AM 25-06-09, you wrote:
Selamat kepada Pak Kartono Mohamad atas terpilih sebagai
Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2009

Salam,

--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com, Agus Hamonangan
agushamonan...@... wrote:

Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/25/05371343/Kartono.Muhammad.Tak.Lelah.Berteriak

KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang
tersinggung. Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang
dipaparkan dalam tulisan itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono
Mohamad (70) menulis.

Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran
Batang, Jawa Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas
sejak 1972. Tidak kurang dari 234 tulisannya dimuat di Harian Kompas.

Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti
luas. Selain persoalan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan,
medis, dan obat-obatan, profesi dokter, etika kedokteran dan
layanan rumah sakit juga diulasnya. Kartono mampu menjelaskan
kepada pembaca, duduk persoalan dari suatu peristiwa secara jernih.
Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara sederhana sehingga
mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

Cita-citanya sejak awal memang ingin meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Menulis sangat membantu
pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan kesehatan, kata
Kartono.

Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis
sejumlah buku kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi
kedokteran. Dokter lulusan Universitas Indonesia 1964 ini juga
sempat praktek melayani kesehatan masyarakat. Selain itu, ia juga
mengajar Etika di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta
(1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Ilmu Bedah
Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.

Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini
juga aktif di berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui
organisasi, lebih mudah memperjuangkan cita-cita di bidang
kesehatan, kata Kartono.

Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan
perlindungan kepada masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang
tua (healthy people in every stage of life) serta memberikan
perlindungan kesehatan kepada masyarakat di mana pun dia berada
(healthy people in healthy places), seperti yang juga diperjuangkan
pemerintah Amerika Serikat.

Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan
masyarakat, tapi sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata
Kartono Mohamad.

Memperkuat IDI
Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah
membenahi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia
menjadi Ketua Pengurus Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah
kepemimpinannya, struktur organisasi IDI diperkuat sehingga tidak
sebatas perkumpulan yang dikelola secara bergantian.

Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan
Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya
dokter-dokter dari berbagai angkatan, berlatar belakang berbagai
agama, budaya, etnis dan latar belakang keahlian. Majelis ini
secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di bawah Kongres.

Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur
atau menindak tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar
disiplin kedokteran, kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya
Dharma (1962) dan Satya Lancana Penegah (1970) ini.

Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran,
Kartono juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI.
Setiap dokter yang tengah menghadapi masalah terkait etika
kedokteran akan mendapat pendampingan hingga dokter bersangkutan
mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak secara adil dan
obyektif, ujarnya.

Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran
pengurus IDI membuat lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan
dari masyarakat yang masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono.
Sebagian besar kasus yang diadukan adalah soal komunikasi. Masalah
komunikasi antara dokter dan pasien memang masih harus terus
ditingkatkan.

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan Terus...

2009-06-25 Terurut Topik Hendra Farhadiansyah

Semakin banyak generasi muda Indonesia yang stress dan depresi karena terbebani 
dengan ujian nasional. Melihat realita sekarang, anak yang berprestasi di 
kelasnya tidak lulus sekolah karena nilai ujian nasionalnya tidak memenuhi 
nilai standar yang ditentukan oleh pemerintah, dan dia harus mengikuti ujian 
lagi ditahun depan. Jika anak tersebut iman dan mentalnya kuat bisa menerima 
hasil dan kenyataan tersebut, tapi jika anak itu iman dan mentalnya tidak siap 
menerima hasil UN nya maka yang terjadi adalah Stress dan depresi.  Adapun 
sebaliknya ada anak yang prestasinya di bawah rata-rata kelas tapi dia dapat 
lulus sekolah karena hasil ujian Nasionalnya memenuhi standar. Dilematis sekali 
melihat kondisi seperti ini, karena tidaklah adil apabila anak dinyatakan lulus 
sekolah hanya dengan sebuah Ujian nasional saja. Apakah Para pakar Pendidikan 
dan pakar psikologi tidak mengkaji kembali mengenai Ujian Nasional yang sudah 
berjalan sekarang ini



  - Original Message - 
  From: didi_ambar 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 2:27 PM
  Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional 
Jalan Terus...





  Sya tidak setuju Soal2 UN yang distrandarisasikan u seluruh sekolah di 
Indonesia. 

  Masalahnya:

  1.Kualitas sekolah, baik itu SD sd SMA di Indonesia itu kan tidak 
sama.Misalnya, SMA swasta dan SMA negeri kualitasnya saja sudah berbeda. contoh 
lainnya, SMA yang berada di pelosok desa di Papua tentu akan jauh berbeda 
kualitasnya dengan SMA di jakarta.Maka jangan heran kalau banyak siswa yang 
tidak lulus.

  2.Menurut saya, Jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 
tidak bisa secara instant langsung dipukul sama rata seperti ini.Sebelumnya 
perlu ada penyamarataan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. 
Misalnya dengan : Fasilitas sekolah yg lengkap,agar mempermudah siswa dlm 
proses belajarnya, Kualitas guru dan kesejahteraanya ditingkatkan, Biaya 
sekolah gratis ditingkatkan sampai tingkat SMA,infrastruktur yang kuat, dsb. 
Hal ini mungkin saja dpt terrealisasi krn anggaran pendidikan kan sudah naik 
20%. asalkan bisa memanaj nya dengan baik.Insya Allah bisa diwujudkan.



  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Cincin Rp 1,9 Miliar untuk Anggota DPR

2009-06-25 Terurut Topik Hendra Farhadiansyah

Kasian banget kalo anggota DPR ga di kasih apa2...padahal mereka dah ngeharapin 
dari jauh2 hari...Kalo menurut saya kasih aja Piagam Penghargaan yang isinya 
terima kasih atas kerja keras dan DARMA BAKTINYA he...he..

  - Original Message - 
  From: Joena Permata 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 4:44 PM
  Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Cincin Rp 1,9 Miliar untuk Anggota DPR

  Saya setuju dengan bung Joseph dan  bung Tabrani, anggota DPR tidak perlu 
dikasih apa2 karena Gaji mereka sudah berlebihan demikian juga dengan fasilitas 
yang mereka dapatkan, masih banyak rakyat yang menderita.
  Lagipula ide darimana seh? tega2nya ngasih kenang2an sampe besar begitu, coba 
dengan dana yang sebesar itu dibuatkan sekolah untuk anak2 yang tidak mampu 
atau RSS ( rumah sangat sederhana ) untuk pemulung , pembersih jalan atau 
penjaga kereta atau siapalah yang betul2 membutuhakan, jadi tidak ada lagi yang 
tinggal dikolong jembatan atau digerobak2.

  tabik
  ajpw

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik jacky kussoy

Sebuah kabar yang menyenangkan. Selamat ya Pak


sorry one liner


--- Pada Kam, 25/6/09, Haniwar Syarif haniwarsya...@yahoo.co.id menulis:

Dari: Haniwar Syarif haniwarsya...@yahoo.co.id
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak  Kartono Mohamad
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Kamis, 25 Juni, 2009, 8:12 AM



  selamat sobat  ku KM  !



sol



HS



At 08:10 AM 25-06-09, you wrote:

Selamat kepada Pak  Kartono Mohamad atas terpilih sebagai

Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2009







Salam,



AH







--- In Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com, Agus Hamonangan

agushamonangan@ ... wrote:

 

  Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

 

 

 http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/06/25/ 05371343/ Kartono.Muhammad 
 .Tak.Lelah. Berteriak

 

 

 

 

  KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang

 tersinggung. Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang

 dipaparkan dalam tulisan itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono

 Mohamad (70) menulis.

 

  Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran

 Batang, Jawa Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas

 sejak 1972. Tidak kurang dari 234 tulisannya  dimuat di Harian Kompas.

 

  Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti

 luas. Selain persoalan kebijakan kesehatan,  pelayanan kesehatan,

 medis, dan obat-obatan, profesi dokter, etika kedokteran dan

 layanan rumah sakit juga diulasnya. Kartono mampu menjelaskan

 kepada pembaca, duduk persoalan dari suatu peristiwa secara jernih.

 Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara sederhana sehingga

 mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

 

  Cita-citanya sejak awal memang ingin  meningkatkan derajat

 kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Menulis sangat membantu

 pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan  kesehatan, kata Kartono.

 

  Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis

 sejumlah buku kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi

 kedokteran. Dokter  lulusan Universitas Indonesia 1964 ini juga

 sempat praktek melayani kesehatan masyarakat. Selain itu, ia juga

 mengajar Etika di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta

 (1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Ilmu Bedah

 Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.

 

  Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini

 juga aktif di berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua

 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui

 organisasi, lebih mudah memperjuangkan cita-cita di bidang

 kesehatan, kata Kartono.

 

  Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan

 perlindungan kepada masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang

 tua (healthy people in every stage of life) serta memberikan

 perlindungan kesehatan kepada masyarakat di mana pun dia berada

 (healthy people in healthy places), seperti yang juga diperjuangkan

 pemerintah Amerika Serikat.

 

  Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan

 masyarakat, tapi sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata

 Kartono Mohamad.

 

  Memperkuat IDI

  Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah

 membenahi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia

 menjadi Ketua Pengurus Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah

 kepemimpinannya, struktur organisasi IDI diperkuat sehingga  tidak

 sebatas perkumpulan yang dikelola secara  bergantian.

 

  Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan

 Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya

 dokter-dokter dari berbagai angkatan, berlatar belakang berbagai

 agama, budaya, etnis dan latar belakang keahlian. Majelis ini

 secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di bawah Kongres.

 

  Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur

 atau menindak tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar

 disiplin kedokteran, kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya

 Dharma (1962) dan Satya Lancana Penegah (1970) ini.

 

  Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran,

 Kartono juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota  PB IDI.

 Setiap dokter yang tengah menghadapi masalah terkait etika

 kedokteran akan mendapat pendampingan hingga dokter bersangkutan

 mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak secara adil dan

 obyektif, ujarnya.

 

  Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran

 pengurus IDI membuat lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan

 dari masyarakat yang masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono.

 Sebagian besar kasus yang diadukan adalah soal komunikasi. Masalah

 komunikasi antara dokter dan pasien memang masih harus terus

 ditingkatkan.  Namun bila ada dugaan pelanggaran etika kedokteran,

 saya akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut, ujarnya.

 

  Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras,

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sepeda Motor Bakal Bisa Melaju di Jalan Tol

2009-06-25 Terurut Topik Anggoro

ngayal dulu akh...lagi asik naek motor di tol...kecepatan standar antara 70
s/d 80 kpj.jarak dengan motor di depan ideal 8 metermendadak helm
motor di depan lepas karena tidak diikatapa yang terjadi??

ngayal lagidengan kecepatan yang sama seperti diatas, tiba2 motor di
depan bannya bocor sehingga oleng.. apa yang terjadi?? hilang keseimbangan
atau nuntun motornya nyari tukang tambal ban...lha deretan motor di
belakangnya piye??

ngayal lagi akh.musim hujan.motor di depan gas poll dan tidak bisa
menguasai keadaan sehingga tergelincir...apa efeknya untuk pengendara di
belakang??

sebenarnya isu kendaraan roda dua akan diijinkan masuk tol sudah lama,
sekitar tahun 2006 saya pernah diberi bocoran pPDG motor built up kalo di
tahun 2010 akan diijinkan masuk tol, *tapi* hanya yang bermesin mi nimal 750
cc alias hanya moge saja...sudahlah, ndak usah masuk tol juga kita
pengendara roda dua dah adem ayem


2009/6/24 Asep Kurniawan ask...@yahoo.com




 Harus diakui, masih banyak pengguna jalan yang bersikap seenaknya.
 Pengendara motor seringkali seenaknya naik ke trotoar atau berjalan melawan
 arus kendaraan. Pengendara mobil seringkali terlihat parkir di atas trotoar
 atau parkir di tempat yang jelas2 dilarang stop/parkir atau di dekat lampu
 lalu lintas. Kendaraan umum seringkali berhenti seenaknya di tengah jalan
 untuk menurunkan/menaikkan penumpang. Para pejalan kaki seringkali memaksa
 menyeberang saat lampu lalu lintas untuk kendaraan masih berwarna hijau.

 Daripada ribut, mending member FPK menginisiasi gerakan tertib lalu lintas.
 Perspektifnya bukan semata penegakan disiplin, tetapi menghormati hak orang
 lain: Jika berkendara atau parkir di atas trotoar, berarti kita sudah
 mengambil hak pejalan kaki. Jika menyeberang jalan saat lampu untuk
 kendaraan masih hijau atau tidak di jembatan penyeberangan, maka kita sudah
 mengambil hak para pengendara kendaraan. Dst. Caranya bisa lewat stiker, pin
 atau media lain yang dibuat dengan kata-kata dan desain kreatif.

 Salam,

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Debat capres 2 : hasil kerja SBY 20.000 rupiah

2009-06-25 Terurut Topik bungaran

Ketika dulu diperkuliahan tidak pernah kami diperbolehkan buka buku apalagi 
menyontek. Malahan semua kertas utk hitung2 turut dikumpulkan. Pakai 
kalkulator saja tidak diperbolehkan apalagi menyontek. Ini pengalaman ketika 
menghadapi perkuliahan. Ketika ujian Mekanika, Arsitektur, Kimia, Matematik, 
Mesin, Analisa numerik, Fisika dan lain-lain tidak pernah kami diperkenankan 
untuk buka buku. Tapi ini pengalaman saya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan 
pengalaman bapak ketika duduk diperkuliahan.

Kembali lagi soal debat.Apakah dalam ssebuah debat dibutuhkan kertas contekan 
? Saya kira tidak perlu. Debat berbeda dengan berpidato.
Jika suasananya berpidato, mungkin dibutuhkan catatan kecil sebagai 
penggambaran apa yang hendak disampaikan. A

Apalagi debat untuk calon presiden. Menurut pendapatku tidak dibutuhkan kertas 
contekan. Soalnya seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh moderator merupakan 
pertanyaan umum. Jadi tidak dibutuhkan kertas contekan.
Yang sangat dibutuhkan adalah,bagaimana para capres dan cawapres bisa 
menterjemahkan pertanyaan moderator untuk disampaikan ke pemilih.

Jadi semua calon presiden dan calon wakil presiden mempersiapkan dirinya 
sebaik-baiknya dalam berdebat. Jika calon presiden dan calon waki presiden cuma 
membaca teks lebih baik tidak usah mengikuti perdebatan atau mencalonkan diri 
sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Kembali lagi soal data, ketika debat kedua, moderator memperlihatkan berbagai 
data dalam tampilan video untuk menvisualisasikan pertanyaan moderator.

Jadi menurutku debat capres dan cawapresnya sebaiknya ditiadakan saja.



--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Tunjung Utomo tjthelea...@... 
wrote:

 Aneh,kok malah yg dipermasalahkan contekannya.Tampaknya itulah masalah
 anda.

 Yang pertama tidak semua ujian tidak boleh mencontek,kalau anda kuliah di
 jurusan/fakultas teknik contohnya,maka justru 70% ujian adalah bersifat open
 book alias wajib mencontek.Kenapa demikian,karena yg ditekankan dalam ujian
 tersebut adalah kemampuan menganalisa satu persoalan lalu memilih satu atau
 beberapa rumus dan formula dari contekan yg anda bawa untuk bisa digunakan
 menyelesaikan persoalan tersebut,bukan kemampuan hafalan.Pun begitu tidak
 berarti kita tidak perlu belajar dalam menghadapi ujian itu,karena rumus
 serta formula yg ada didalam literatur sangat banyak hingga hampir mustahil
 dihafal,kita belajar untuk memahami rumus mana digunakan dalam situasi
 apa,kalau anda tidak belajar membawa contekan sebanyak apapun tidak ada
 gunanya.

 Jika kita lihat apa yg dilakukan Boediono,membawa 'contekan' itu justru
 menunjukkan aksioma dasar seorang yang lama berkecimpung di dunia
 akademik.Ia menyiapkan beberapa data penting yang sekiranya diperlukan untuk
 dapat memberikan jawaban yang tepat dari satu pertanyaan yg membutuhkan
 jawaban panjang.

 Lebih dari itu,saya tidak bisa menyalahkan Boediono,Wiranto atau Prabowo
 yang seolah cuma berpidato bersama-sama dalam sebuah acara bertajuk
 Debat,setting acara yang bancilah yang patut disalahkan.Timetable acara
 terlalu kaku dan diselingi terlalu banyak jeda iklan,dan yg lebih mendasar
 lagi adalah mindset penyelenggara bahwa debat itu buruk menjadi akar
 membosankannya acara.

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Boediono : Laju sang Monetaris untuk RI 2

2009-06-25 Terurut Topik didi_ambar

Karir Doktor Boediono, lelaki kelahiran Blitar, Jawa Timur pada 25 Februari 
1943, yang dijuluki `pemadam kebakaran' itu layaknya bola salju.

Selepas reformasi yang menurunkan kepemimpinan Presiden Soeharto, laju karir 
pria kalem dengan aksen jawa yang cukup kental ini terus meroket.

Berawal dari pengajar di Universitas Gadjah Mada, terus menggelinding menuju 
calon wakil presiden di republik ini mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam 
pemilu presiden pada 8 Juli mendatang.

Pria yang menjabat Gubernur Bank Indonesia sebelum mengundurkan diri untuk 
berkompetisi dalam pemilihan presiden itu tampaknya memang telah menjadi 
pilihan mati SBY.

Meski partai koalisi Demokrat seperti PKS, PPP, PAN dan PKB sempat 
mempertanyakan, dan sempat menunda kontrak politiknya, namun SBY tetap nekat 
memilih menjadikan sang `pemadam kebakaran' menjadi wakil presidennya.

Sehingga kini, pria kalem yang seringkali dinilai mampu meredam `panasnya' 
suasana ekonomi kini diuji juga untuk mendinginkan suasana politik yang akan 
dihadapi. Sebab menjadi menjadi wakil presiden merupakan jabatan yang sangat 
politis dimana tidak hanya berhubungan dengan birokrasi tapi juga berhubungan 
dengan partai-partai politik.

Karir Boediono

Dosen dan menjadi pengajar merupakan batu pijakan dalam karirnya, hingga dia 
tak bisa melupakannya. Meski pria yang menyukai masakan Jawa Timuran tersebut 
memperoleh jabatan tinggi namun ia tetap menggeluti dunia pendidikan dan 
mengabdikan dirinya untuk mengajar. Seolah-olah dunia pendidikan merupakan 
jabatan abadi yang diembannya.

Dalam dunia akademis, tentu saja Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM sangat 
dikenal. Buku-buku yang ditulisnya seperti pengantar ekonomi makro menjadi buku 
wajib para mahasiswa fakultas ekonomi di Indonesia hampir dari dua dekade lalu 
hingga saat ini.

Pria dengan berkacamata itu melakukan pengembaraan intelektualnya di luar 
negeri. Setelah menyelesaikan gelar pendidikan S1 (Bachelor of Economics 
(Hons)) dari Universitas Western Australia pada tahun 1967, pria yang dikenal 
pintar tersebut melanjutkan gelar Master of Economics diperoleh dari 
Universitas Monash pada 1972.

Kemudian pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D) dalam bidang ekonomi 
dari salah satu sekolah ekonomi terkemuka Wharton School, Universitas 
Pennsylvania AS.

Di Birokrasi, hampir semua jabatan menteri negara untuk urusan perekonomian 
pernah dipegangnya. Boediono semasa pemerintah Orde Baru (1988-1993) menjabat 
sebagai Deputi Ketua Bidang Fiskal dan Moneter Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas). Pada 1993-1998, ia diangkat menjadi direktur (sekarang 
setingkat Deputi Gubernur) di Bank Indonesia.

Ketika kepemimpinan Orde Baru runtuh, karirnya semakin justru cemerlang. Pada 
masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Boediono dipilih menjadi Menteri Negara 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Reformasi 
Pembangunan (1998-1999).

Pada masa pemerintahan Megawati, Boediono dipercaya untuk menduduki menteri 
keuangan dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004).

Ketika, SBY menang dalam pemilihan presiden 2004 mengalahkan Megawati, 
dikabarkan, Boediono kembali dipercaya untuk memegang menteri di jajaran 
perekonomian, namun ia menolaknya.

Namun demikian, namanya kembali ke panggung pemerintahan ketika Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 
2005 dan memintanya menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang 
kali ini tidak ia tolak.

Presiden menempatkan Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian 
menggantikan Aburizal Bakrie yang digeser menjadi Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat.

Reputasi Boediono ketika menjalankan tugas di era Megawati konon yang menjadi 
daya tariknya. BussinessWeek, majalah asal AS terbitan McGraw-Hill, mengatakan 
pria kelahiran Blitar Jawa Timur tersebut telah membuat Indonesia kembali 
kepada jalan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut, 
menurut BussinessWeek kala itu, telah membuat rupiah mampu menguat, 
meningkatkan cadangan devisa, menurunkan tingkat pelarian modal, dan memacu 
pertumbuhan ekonomi menjadi empat persen.

Terima kasih pada Boediono, negara ini (Indonesia) tidak lagi berada dalam 
jalur krisis dan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakit yang kronis, 
tulis BussinesWeek dalam reviewnya kepada Boediono Juni 2003, ketika memberikan 
penghargaan sebagai salah satu menteri keuangan terbaik Asia atau Bintang Asia.

Kepercayaan SBY semakin kuat ketika pasar bereaksi positif ketika Boediono baru 
saja diangkat menjadi menteri perekonomian layaknya tangan-tangan tak terlihat.

Indeks kala itu menguat 19,926 poin dan rupiah menguat ke level di bawah 
Rp10.000 per dolar AS. Beberapa media menyebutkan hal itu merupakan respon 
kepercayaan pasar atas reputasi Boediono.

Tidak hanya itu, kepercayaan SBY terhadap pria yang juga dikenal sebagai 
mister paket (karena sering

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik Santi Pudjo

 
Selamat untuk Pak Kartono ...
Sukses terus ya pak!
 
Salam,
Santi Pudjo.


--- On Wed, 6/24/09, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id wrote:


From: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Wednesday, June 24, 2009, 8:10 PM








Selamat kepada Pak Kartono Mohamad atas terpilih sebagai
Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2009

Salam,

AH 

--- In Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com, Agus Hamonangan 
agushamonangan@ ... wrote:

 Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati
 
 http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/06/25/ 05371343/ Kartono.Muhammad 
 .Tak.Lelah. Berteriak
 
 
 
 
 KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang tersinggung. 
 Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang dipaparkan dalam 
 tulisan itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono Mohamad (70) menulis.
 
 Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran Batang, Jawa 
 Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas sejak 1972. Tidak kurang 
 dari 234 tulisannya dimuat di Harian Kompas.
 
 Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti luas. 
 Selain persoalan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, medis, dan 
 obat-obatan, profesi dokter, etika kedokteran dan layanan rumah sakit juga 
 diulasnya. Kartono mampu menjelaskan kepada pembaca, duduk persoalan dari 
 suatu peristiwa secara jernih. Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara 
 sederhana sehingga mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.
 
 Cita-citanya sejak awal memang ingin meningkatkan derajat kesehatan 
 masyarakat secara menyeluruh. Menulis sangat membantu pemahaman masyarakat 
 terhadap persoalan-persoalan kesehatan, kata Kartono.
 
 Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis sejumlah buku 
 kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi kedokteran. Dokter lulusan 
 Universitas Indonesia 1964 ini juga sempat praktek melayani kesehatan 
 masyarakat. Selain itu, ia juga mengajar Etika di Fakultas Kedokteran 
 Universitas Trisakti Jakarta (1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana 
 Majalah Ilmu Bedah Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.
 
 Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini juga aktif di 
 berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan 
 Dokter Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui organisasi, lebih mudah 
 memperjuangkan cita-cita di bidang kesehatan, kata Kartono.
 
 Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan perlindungan kepada 
 masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang tua (healthy people in every 
 stage of life) serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat di 
 mana pun dia berada (healthy people in healthy places), seperti yang juga 
 diperjuangkan pemerintah Amerika Serikat.
 
 Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan masyarakat, tapi 
 sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata Kartono Mohamad.
 
 Memperkuat IDI
 Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah membenahi 
 organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia menjadi Ketua Pengurus 
 Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi IDI 
 diperkuat sehingga tidak sebatas perkumpulan yang dikelola secara bergantian.
 
 Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 
 Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari berbagai 
 angkatan, berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar belakang 
 keahlian. Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di 
 bawah Kongres.
 
 Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau menindak 
 tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin kedokteran, 
 kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan Satya Lancana 
 Penegah (1970) ini.
 
 Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono 
 juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI. Setiap dokter yang 
 tengah menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat pendampingan 
 hingga dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak 
 secara adil dan obyektif, ujarnya.
 
 Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI 
 membuat lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang 
 masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono. Sebagian besar kasus yang 
 diadukan adalah soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien 
 memang masih harus terus ditingkatkan. Namun bila ada dugaan pelanggaran 
 etika kedokteran, saya akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut, 
 ujarnya.
 
 Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan 
 kritis terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di 
 bidang kesehatan. Padahal, rezim Orde Baru saat itu sangat represif. Namun

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik y . briyanto

Selamat Pak KM...semoga terus berbagi ilmu dan kekritisannya bagi kami...

sol

riyanto

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id

Date: Thu, 25 Jun 2009 01:10:42 
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak  Kartono Mohamad


Selamat kepada Pak  Kartono Mohamad atas terpilih sebagai
Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2009



Salam,

AH



--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Agus Hamonangan 
agushamonan...@... wrote:

 Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

 http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/25/05371343/Kartono.Muhammad.Tak.Lelah.Berteriak




 KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang tersinggung. 
 Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang dipaparkan dalam 
 tulisan itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono Mohamad (70) menulis.

 Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran Batang, Jawa 
 Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas sejak 1972. Tidak kurang 
 dari 234 tulisannya  dimuat di Harian Kompas.

 Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti luas. 
 Selain persoalan kebijakan kesehatan,  pelayanan kesehatan, medis, dan 
 obat-obatan, profesi dokter, etika kedokteran dan layanan rumah sakit juga 
 diulasnya. Kartono mampu menjelaskan kepada pembaca, duduk persoalan dari 
 suatu peristiwa secara jernih. Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara 
 sederhana sehingga mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

 Cita-citanya sejak awal memang ingin  meningkatkan derajat kesehatan 
 masyarakat secara menyeluruh. Menulis sangat membantu pemahaman masyarakat 
 terhadap persoalan-persoalan  kesehatan, kata Kartono.

 Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis sejumlah buku 
 kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi kedokteran. Dokter  lulusan 
 Universitas Indonesia 1964 ini juga sempat praktek melayani kesehatan 
 masyarakat. Selain itu, ia juga mengajar Etika di Fakultas Kedokteran 
 Universitas Trisakti Jakarta (1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana 
 Majalah Ilmu Bedah Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.

 Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini juga aktif di 
 berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan 
 Dokter Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui organisasi, lebih mudah 
 memperjuangkan cita-cita di bidang kesehatan, kata Kartono.

 Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan perlindungan kepada 
 masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang tua (healthy people in every 
 stage of life) serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat di 
 mana pun dia berada (healthy people in healthy places), seperti yang juga 
 diperjuangkan pemerintah Amerika Serikat.

 Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan masyarakat, tapi 
 sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata Kartono Mohamad.

 Memperkuat IDI
 Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah membenahi 
 organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia menjadi Ketua Pengurus 
 Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi IDI 
 diperkuat sehingga  tidak sebatas perkumpulan yang dikelola secara  
 bergantian.

 Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 
 Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari berbagai 
 angkatan, berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar belakang 
 keahlian. Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di 
 bawah Kongres.

 Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau menindak 
 tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin kedokteran, 
 kata peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan Satya Lancana 
 Penegah (1970) ini.

 Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono 
 juga menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota  PB IDI. Setiap dokter yang 
 tengah menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat pendampingan 
 hingga dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak 
 secara adil dan obyektif, ujarnya.

 Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI 
 membuat lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang 
 masuk ke PB IDI dijawab sendiri oleh Kartono. Sebagian besar kasus yang 
 diadukan adalah soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien 
 memang masih harus terus ditingkatkan.  Namun bila ada dugaan pelanggaran 
 etika kedokteran, saya akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut, 
 ujarnya.

 Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan 
 kritis terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di 
 bidang kesehatan. Padahal, rezim Orde Baru saat itu sangat represif. Namun 
 kritis

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Muter, Es Puter, Mano dan kita yang muter

2009-06-25 Terurut Topik Lasma siregar


Muter, Es Puter, Mano dan kita yang muter.

(Antara muter-muter, Es Puter, Mano dan kita
yang berputer muncullah drama buat ditonton.
Seandainya dunia ini panggung ketoprak,
maka kita semua ikut berputer dalam partisipasi,
Such is life! - bukan dari Shakespeare)

Kini kisah derita-nya Mano sudah dipersiapkan buat layar tv
siapa tahu juga layar putih nantinya

Seandainya dibuat film, sutradara - Garin Nugroho
sebagai Mano - dirinya sendiri
Ibu - Christine Hakim
Prince from Kelantan, Malaysia - Who?
FBI agent - Chuck Norris
Music - Oma dan Inul dkk
dan sebagainya...
 

Semestinya begitu pulang ke Indonesia, Mano dan Ibu langsung
lapor Polisi, Pengadilan, cari RS dan pengacara buat membahas
masalahnya.
Herannya mereka malah sibuk di depan camera, berbagai media 
dan berita, hingga Mano (menurut media asing) menjadi
satu diantara seratus wanita Indonesia yang terkenal atau
Very Interesting Person (VIP)

Sementara itu mereka juga sibuk menyalahkan orang lain termasuk
KBRI dan Dubes Indonesia di Malaysia.
Apakah yang dilakukannya setelah visum?

Kini diam-diam Mano sudah jadi bintang dan kita tinggal tunggu
kapan tanggal main pertunjukannya...
Seharusnya kan mereka ini menyelesaikan dulu masalah keluarganya,
keadilan dan kebenaran atas apa yang terjadi di Istana Kelantan,
Malaysia?

Ini penting sekali buat kredibilitas mereka, harga diri kita
sebagai bangsa dan kehormatan manusia (HAM).
Just Do It, bukan Jas dan Duit yang dicari dear Mano and Mum!

Kalau Pangeran Kelantan ini bisa dituntut di pengadilan (dimana saja)
lantas di hukum penjara, didenda, bayar ganti rugi dan sebagainya,
orang di Malaysia kan bakal berpikir 3 kali sebelum berbuat!
Sehingga tak terjadi Mano-Mano yang lain

Kalau Mano dan Ibu tak mau serius, siapa sih di Malaysia yang mau
menanggapi kita secara benar-benar!
Mereka bakal bilang Apa kataku, orang Indon kan begitulah rupanya?
Jangan salahkan mereka deh!

Nampaknya lebih penting jadi bintang di langit, bukan main Mak!
Moral nampaknya sudah tenggelam dalam lumpur dunia materialistik
yang semakin materialistik.
Sisanya cuma deru campur debu, who cares?

Salam dan nikmatilah Es Puter
:=))
Las




  Access Yahoo!7 Mail on your mobile. Anytime. Anywhere.
Show me how: http://au.mobile.yahoo.com/mail

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kartono Mohamad Tak Lelah Berteriak

2009-06-25 Terurut Topik rima salim

Dan saya juga berterima kasih sekali kepada beliau yang sudah membantu (sangat 
membantu) pemantauan Komnas HAM baru-baru ini. Beliau bersedia langsung diajak 
berdiskusi tanpa banyak prosedur, tanpa pamrih apapun. Susah nyari orang 
sekelas beliau dengan prinsip seperti beliau saat ini.
 
Rima

--- On Thu, 6/25/09, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id wrote:


From: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kartono Muhammad Tak Lelah Berteriak
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Thursday, June 25, 2009, 7:57 AM








Oleh : Try Harijono/ Evy Rachmawati

http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/06/25/ 05371343/ Kartono.Muhammad 
.Tak.Lelah. Berteriak

KOMPAS.com- Tulisannya kritis dan tajam. Mungkin ada pihak yang tersinggung. 
Namun, contoh-contoh di lapangan serta data-data yang dipaparkan dalam tulisan 
itu sulit dibantah. Begitulah dr Kartono Mohamad (70) menulis.

Bukan akhir-akhir ini saja ia aktif menulis. Dokter kelahiran Batang, Jawa 
Tengah 13 Juli 1939 ini sudah menulis untuk Kompas sejak 1972. Tidak kurang 
dari 234 tulisannya dimuat di Harian Kompas.

Isi tulisannya terutama menyangkut persoalan kesehatan dalam arti luas. Selain 
persoalan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, medis, dan obat-obatan, 
profesi dokter, etika kedokteran dan layanan rumah sakit juga diulasnya. 
Kartono mampu menjelaskan kepada pembaca, duduk persoalan dari suatu peristiwa 
secara jernih. Persoalan yang rumit, bisa dipaparkan secara sederhana sehingga 
mudah dimengerti pembaca. Begitulah Kartono.

Cita-citanya sejak awal memang ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
secara menyeluruh. Menulis sangat membantu pemahaman masyarakat terhadap 
persoalan-persoalan kesehatan, kata Kartono.

Bukan cuma menulis artikel di media massa, Kartono juga menulis sejumlah buku 
kesehatan, termasuk aspek hukum dan etika profesi kedokteran. Dokter lulusan 
Universitas Indonesia 1964 ini juga sempat praktek melayani kesehatan 
masyarakat. Selain itu, ia juga mengajar Etika di Fakultas Kedokteran 
Universitas Trisakti Jakarta (1992-1996), serta menjadi Redaktur Pelaksana 
Majalah Ilmu Bedah Ropanasuri, dan Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran Medika.

Dokter di TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Mayor ini juga aktif di 
berbagai organisasi, termasuk sempat menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonedia (PB IDI) 1985-1988. Melalui organisasi, lebih mudah memperjuangkan 
cita-cita di bidang kesehatan, kata Kartono.

Cita-citanya di bidang kesehatan antara lain memberikan perlindungan kepada 
masyarakat sejak dalam kandungan hingga orang tua (healthy people in every 
stage of life) serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat di 
mana pun dia berada (healthy people in healthy places), seperti yang juga 
diperjuangkan pemerintah Amerika Serikat.

Puskesmas dulu tujuannya mulia untuk melindungi kesehatan masyarakat, tapi 
sekarang bergeser menjadi tempat pengobatan, kata Kartono Mohamad.

Memperkuat IDI
Salah satu pencapaian bidang kesehatan yang diraih Kartono adalah membenahi 
organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ketika dia menjadi Ketua Pengurus 
Besar (PB) IDI 1985-1988. Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi IDI 
diperkuat sehingga tidak sebatas perkumpulan yang dikelola secara bergantian.

Di IDI misalnya, atas gagasannya, dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 
Indonesia (MKEKI). Majelis ini anggotanya dokter-dokter dari berbagai angkatan, 
berlatar belakang berbagai agama, budaya, etnis dan latar belakang keahlian. 
Majelis ini secara truktural tidak di bawah Ketua PB IDI, tetapi di bawah 
Kongres.

Karena itu keputusannya bisa obyektif dan bahkan bisa menegur atau menindak 
tegas ketua umum organisasi bila terbukti melanggar disiplin kedokteran, kata 
peraih penghargaan Satya Lancana Satya Dharma (1962) dan Satya Lancana Penegah 
(1970) ini.

Selain meletakkan tonggak awal upaya menegakkan etika kedokteran, Kartono juga 
menggagas pendirian Badan Pembelaan Anggota PB IDI. Setiap dokter yang tengah 
menghadapi masalah terkait etika kedokteran akan mendapat pendampingan hingga 
dokter bersangkutan mendapat putusan apakah melanggar etika atau tidak secara 
adil dan obyektif, ujarnya.

Adapun untuk melindungi kepentingan pasien, ia dan jajaran pengurus IDI membuat 
lembaga pengaduan. Hampir setiap surat keluhan dari masyarakat yang masuk ke PB 
IDI dijawab sendiri oleh Kartono. Sebagian besar kasus yang diadukan adalah 
soal komunikasi. Masalah komunikasi antara dokter dan pasien memang masih harus 
terus ditingkatkan. Namun bila ada dugaan pelanggaran etika kedokteran, saya 
akan mengajukan ke MKEK untuk diproses lebih lanjut, ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Kartono, PB IDI juga berani bersuara keras, bahkan kritis 
terhadap berbagai persoalan kesehatan dan kebijakan pemerintah di bidang 
kesehatan. Padahal, rezim Orde Baru saat itu sangat represif. Namun kritis 
Kartono yang disampaikan secara lisan maupun lewat tulisan di

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan Terus...

2009-06-25 Terurut Topik - Yusri -

Begini, Pak
Diknas sudah membuat kisi2 ttg materi sekolah utk tiap jenjang sekolah yg 
disebut KURIKULUM NASIONAL.
Sementara...di Indonesia ada bbrp system yg dianut oleh sekolah. 
1. Sekolah negeri : tentu sj akan berdasarkan kurikulum nasional.
2. Sekolah swasta biasa : berbasis kurikulum nasional persis dgn sekolah negeri 
dlm penerapannya tp berbeda dlm fasilitas yg disediakan.
3. Sekolah swasta nasional plus.
Sekolah ini berdasarkan kurikulum nasional tp dikembangkan dgn berbagai system 
dari luar negeri. Tp tidak bisa mengeluarkan sertifikat/ijasah bertaraf/lgsg bs 
diterima scr Internasional.
4. Sekolah Internasional berbasis kurikulum nasional. Sekolah ini memakai 
system belajar mengajar berbasis kurikulum nasional tp bisa mengeluarkan ijasah 
internasional.
5. Sekolah Internasional murni. Sekolah ini, tidak mengacu pd kurikulum 
nasional. Murni mengacu pd system negara yg menjadi kiblat pendidikan mrk. 
Ada yg ke Amerika, inggris, Singapure atau Australia.

No 1-4 akan mengikuti peraturan diknas dlm materi kurikulum termasuk UN. Tapi 
no 5 sama sekali tidak akan mengikuti UN. 

Nahmasalahnya skrg adalahdiknas hy memberikan kisi2 kurikulum nasional 
sj. Tp dlm pelaksanaannya, tiap sekolah dibebaskan melakukan pengembangan2 
materi. Baik dlm system belajar mengajar atau dari segi fasilitasnya.
Akhirnya.di point inilah byk terjadi perbedaan yg mencolok.
Misalnyasekolah yg menekankan satu agama tertentu, maka akan menambahkan 
materi agama tsb mgkn dgn porsi yg lebih byk daripada sklh umum, dsb.

Akhirnya.tetaaap.nilai UN itu tidak bisa dijadikan standar masuk ke 
jenjang sekolah berikutnya. 
Mis nilai UN SMPN hy sebagai nilai patokan sj..SMAN mana yg bisa dipilih. 
Krn tiap SMAN mempunya nilai minimal murid yg bs diterima.
Jadi.Kerusuhan bukan saja terjadi saat menjelang, saat pengumuman UN 
saja. Tapi juga terjadi saat menebak2 SMAN mana yg bisa dipilih. Krn SMAN itu 
akan mengumumkan nilai minimal terlebih dahulu, sblm nilai siswa didapat dari 
ujian akhir. 

Oleh karena itu.saya menyekolahkan anak2 saya di sekolah Internasional yg 
berbasis kurikulum nasional. Selain system yg dijalankannya lebih jelas dan 
pasti, juga saya tidak mau stres utk suatu hal yg sebenarnya bisa dihindari.


Regards,
YUSRI


Sent from my BlackBerry® wireless device

-Original Message-
From: Asep Kurniawan ask...@yahoo.com

Date: Wed, 24 Jun 2009 17:57:34 
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional 
Jalan Terus...


Memang aneh. Barangkali Pak Hakiki mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan 
atau malah yang berstandar internasional? Seringkali sekolah dengan status 
begini membuat persyaratan tambahan. Ini yang saya ngga tau, apakah hal begini 
diperkenankan oleh aturan atau tidak.

Salam,





=
Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] :

1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS

2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://epaper.kompas.com/ , 
http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/

3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke 
anggota

4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id

5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com

KOMPAS LINTAS GENERASI
=
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
mailto:forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com 
mailto:forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad

2009-06-25 Terurut Topik rima salim

Kompas gak salah milih
KM memang orang yang tepat
 
rima


--- On Thu, 6/25/09, Haniwar Syarif haniwarsya...@yahoo.co.id wrote:


From: Haniwar Syarif haniwarsya...@yahoo.co.id
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Selamat kepada Pak Kartono Mohamad
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Thursday, June 25, 2009, 8:12 AM








selamat sobat ku KM !

sol

HS

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Sanksi thd survey 'Ngawur'?

2009-06-25 Terurut Topik loekyh

Terimakasih bung Adrinof, semoga PERSEPSI akan berjaya. Ttp apa salahnya 
mengumumkan (keakuratan) hasil survey semua lembaga survey (tak harus anggota 
PERSEPSI) disandingkan dengan hasil penghitungan KPU? Ini bisa menjadi sanksi 
moral bagi lembaga-lembaga survey yang hasil surveynya oleh masyarakat 
diketahui 'kepleset'. Yang diumumkan kan fakta, bukan karangan. 

Btw, lembaga-lembaga survey apa saja yang menjadi anggota PERSEPSI?

Salam

--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Andrinof A Chaniago andri...@... 
wrote:

 Kebetulan Kode Etik Survei dan Lembaga Survei untuk lembaga-lembaga survei
 yang tergabung ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPI) baru saja
 disahkan dan sudah dilaunching di Media Center KPU minggu lalu. Tetapi, Kode
 Etik ini tentu hanya mengikat dan memberikan sanksi moral dan sosial bagi
 anggota PERSEPI saja. Sanksi paling keras adalah Dikeluarkan dari
 Perhimpunan dan pernyataan dikeluarkan itu diumumkan ke publik.
 Untuk sementara, naskah Kode Etik ini harap lihat di www.cirussg.com (maaf.
 Web PERSEPI lagi dalam rancangan).
 Salam,
 
 Andrinof A.Chaniago
 Ketua Umum PERSEPI

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sepeda Motor Bakal Bisa Melaju di Jalan Tol

Bung Ronal Baharudin Hutagaol,
 
Soal penggunaan Sepeda Motor di Indonesia ini memang kompleks.
Kalau anda mampu memacu Sepeda Motor sampai kecepatan 110 KM/ jam tapi tetap 
aman, baik untuk anda maupun bagi pengendara lainnya, ya gak masalah.
Itu artinya anda sudah sangat menyadari bahwa keselamatan dalam berkendaraan, 
baik bagi anda maupun bagi pengendara lainnya memang sangat penting.
 
Persoalan dilapangan pada kenyataannya tidak sesederhana itu.
Banyak pengendara sepeda motor di jalan raya yang tidak memperhitungkan 
keselamatan dirinya, apalagi keselamatan pengendara lain.
Banyak dari pengendara Sepeda Motor yang keselamatannya sepenuhnya hanya 
mengandalkan pada nasib baik agar tidak mengelami kecelakaan, baik yang 
mencelakakan dirinya maupun mencelakakan orang lain, dengan cara memotong jalur 
kendaraan lain secara mendadak pada kecepatan tinggi, menyelip diantara 
kendaraan besar pada kecepatan sedang di jalan macet, dan sebagainya.
Kalau penumpang Sepeda Motor cuma sendirian sih masih mendingan.
Dari kebanyakan yang ngawur itu, banyak yang memboncengkan 2 anak kecil + istri 
yang kadang sedang hamil, baik saat mengantarkan mereka ke sekolah maupun saat 
piknik dihari libur.
Untuk membuktikannya, anda bisa saksikan pemandangan ini di pagi hari atau 
dihari libur.
 
Aparat keamanan yang dalam hal ini Kepolisian, seringkali mengalami dilematis 
bila ingin menertibkan pelanggaran tersebut.
Bila di tindak tegas, kok gak manusiawi, tapi kalau dibiarkan berpotensi menuai 
kecelakaan.
Diberikannya fasilitas jalur Sepeda Motor di Jembatan Suramadu, banyak dari 
pengendara Sepeda Motor yang memuat dengan 4 orang (Ayah, Ibu, 2 orang anak 
balita) dan sulit untuk di cegah oleh pihak yang berwenang.
Dalam hal ini pihak petugas harus bisa bertindak tegas.
Tapi kalau keselamatan para pengedara Sepeda Motor sangat tergantung dari 
ketegasan para petugas, rasanya akan sangat sulit mengatasi kecelakaan, bila 
para pengendara selalu berupaya untuk mencari peluang agar bisa melanggar 
peraturan tersebut.
 
Jadi menurut saya, selama pengendara Sepeda Motor masih belum tertib, sebaiknya 
fasilitas jalan Tol khusus untuk Sepeda Motor ditunda sampai secara psikologis 
masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut tanpa menimbulkan kecelakaan, 
baik bagi dirinya maupun pengendara lain.
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, Ronal Baharuddin Hutagaol ron...@gmail.com menulis:


Dari: Ronal Baharuddin Hutagaol ron...@gmail.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sepeda Motor Bakal Bisa Melaju di Jalan Tol
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 2:48 AM








Tidak juga pak...

Saya dari Cipanas lewat cianjur menuju padalarang kan treknya lurus dan 
jalannya juga bagus. Saya memacu motor saya rata 80km/jam terkadang kalau 
kosong sampe 110km/jam tidak ada masalah tuh. Tahap2nya banyak dalam memacu 
kendaraan tersebut. Oh iya, saya menggunakan kecepatan tersebut juga bukan 
dengan Bodoh, tapi sudah diperkirakan, nah kalau malam saya mana berani memacu 
sepeda diatas 70km/jam

Sekarang sih tergantung masing2 aja, kita sudah bayar pajak bahkan pemerintah 
sudah menggalakkan NPWP. Jadi yang bangun JALAN TOL itu juga termasuk pajak 
yang saya setorkan lewat Pajak Motor dan NPWP dan seharusnya mendapatkan 
kesempatan yang sama.

Diskriminasi pengendara motor hingga saat ini terus dibesar2kan oleh pengendara 
mobil. Masalah ada motor boncengan dan anaknya di depan sebenernya kalau dicari 
siapa yang salah, ya harusnya aparat penegak hukum dong dan juga penggalakan 
kesadaran diri pengguna kendaraan, kemudian emangnya ada berapa sih yang 
begitu. Dari 6jutaan pengendara motor, paling tidak sampe 1%-nya

RBH

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pesan Pasar (Portopolio) Untuk Calon PemimpinNegeri

mas asep, klo berkenan sy ikutan nimbrung neh.
pertama kali yg hrs dipahami adalah fakta, kemudian solusi, baik politis maupun 
ekonomi.
menurut perubahan besaran apbn thn 2009, defisit yg ditetapkan pemerintah 
adalah sebesar
2,5 persen dari pdb atau sekitar 132 triliun.
defisit sebesar itu akan dibiayai oleh 3 sumber ;
1. dari silpa sebesar 51,3 triliun.
2. dari sun sebesar 54,7 trilun.
3. dari stand by loan 5,5 miliar dollar.
dan jika situasi global makin menekan apbn, langkah berikutnya adalah memotong 
anggaran
kementrian/lembaga/instansi etc yg tdk urgen.
kenapa urutannya adalah seperti itu semata mata adalah pertimbangan politis, 
krn segala
bentuk perubahan anggaran hrs ditentukan bersama dpr, yg tentu saja ini 
menjadikan
variabel ekonomi menjadi teredusir dlm pengambilan keputusan.
sekarang coba kita tengok sisi ekonomisnya, bunga sun sekarang berkisar 12,5 
persen, 
jauh lebih tinngi dari bi rate. sekarang bandingkan dng suku bunga terbaru bank 
dunia yg
hanya libor + 0,70 persen utk pinjaman kurang dr 10thn. dihitung dari sisi 
ekonomi, secara
cost of fund termasuk memperhitungkan variabel costnya,  lebih rendah pinjaman 
luar negeri.
kenapa beberapa pihak menyatakan utang luar negeri merugikan adalah adanya 
faktor politis
yg juga masih debatable tergantung negoisasinya. ditambah lagi musim pemilu 
gini makin
riuh sbg bahan kampanye.
mengenai posisi indonesia dlm mengakses pinajaman luar negeri, menurut bank 
dunia masih
dlm kategori relatively aman krn maksimal rasio utang luar negeri adalah 35 
persen dari pdb,
sedangkan indonesia berkisar 33 persen.
ttg sun yg dimiliki oleh asing faktor resiko mungkin telah dijelaskan oleh om 
yanur, dan hanya
sy tambahkan sedikit resikonya adalah gonjang ganjing kurs seperti saat ini shg 
indonesia 
berhasil memperoleh predikat mempunyai mata uang paling volatil di dunia ;-]


  - Original Message - 
  From: Asep Kurniawan 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 6:07 PM
  Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pesan Pasar (Portopolio) Untuk Calon 
PemimpinNegeri





  Bung Yanuar, ini logika awam saya.

  Ada banyak kritik utang G to G terlalu mengikat Indonesia dengan sejumlah 
persyaratan. Yang paling ironis, karena persyaratan itu ternyata mebuat 
sebagian utang yang kita dapat lewat G to G itu melayang kembali ke negara 
asal. Saya tidak tahu hitung2an detailnya, tetapi barangkali kita memang rugi 
walau bunga yang dikenakan kecil. Selain itu, Indonesia katanya sudah 
dinayatakan bukan tergolong negara miskin lagi, sehingga mulai kesulitan 
mengakses utang dengan bunga rendah dari negara atau lembaga donor.

  Nah, atas dua alasan itu, dalam kondisi anggaran negara yang masih defisit, 
tampaknya beralih ke pasar komersial dengan menerbitkan SUN, ORI, dan jenis 
lain obligasi pemerintah menjadi pilihan rasional. Dengan dana yang diperoleh 
dari penjualan SUN, negara mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa harus 
dibatasi oleh persyaratan dan resiko dana melayang kembali ke negara asal. Soal 
pembeli yang mayoritas ternyata warga asing, saya belum melihat itu sebagai 
masalah. Kenyataan ini lebih menunjukkan kurangnya minat atau kurangnya daya 
beli WNI. Lepas dari itu, utang komersial saya kira hukumnya sama, baik 
pembelinya asing atau WNI. Persoalannya tinggal pengelolaan dan pengawasan yang 
baik di dalam negeri sendiri: Pemerintah, DPR, BPK, dsb.

  Di tengah hiruk pikuk isu utang, tampaknya pilihan untuk beralih ke pasar 
komersial adalah pilihan rasional. Siapapun yang menang dalam pilpres nanti, 
sepertinya akan menempuh kebijakan yang sama untuk menutup defisit anggaran, 
setidaknya dalam jangka pendek.

  Salam,

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan Terus...

Kelihatannya UN itu di design oleh PAN tapi didukung penuh oleh JK.
Golkar pada dasarnya menolak UN, tapi karena JK mendukung penuh UN, jadinya 
Golkar di DPR gak berani bersuara.
PD, SBY serta partai dan tokoh politik lainnya tidak terlalu jelas sikapnya 
terhadap UN, sehingga UN yang banyak diprotes oleh para pakar pendidikan karena 
dikhawatirkan menghancurkan sistem pendidikan kita, ya bisa berjalan dengan 
aman sampai sekarang.
 
Jadi siapa yang harus bertanggung jawab bila sistem pendidikan kita hancur 
akibat UN yang terlalu dipaksakan???
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, arief rahman m.ariefrah...@gmail.com menulis:


Dari: arief rahman m.ariefrah...@gmail.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan 
Terus...
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 5:33 AM








jadi berharap saja JK nggak terpilih.. karena dia lah aktor di balik
pelaksanaan UN

--
Muhammad Arief Rahman, S.Pd.
Pengajar Bidang Studi Bahasa dan Sastra
SMP Labschool Jakarta
HP : 021 93 201
ref_rahmanovic@ yahoo.com
re...@plasa. com
muhammadariefrahman @lycos.com
mynameisref@ hotmail.com

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka Kemiskinan

Bung Suhaimi,
 
Ini bukan soal Neolib atau Kerakyatan atau Kebangsaan, tetapi soal pernyataan 
pemerintah bahwa seorang pekerja dengan 2 anak + 1 istri dengan pendapatan Rp. 
200 ribu/ bulan dianggap tidak miskin, itu adalah persoalan yang sangat serius.
Seharusnya pemerintah SBY bisa membantu menguraikan, bagaimana dengan 
penghasilan Rp. 200 ribu/ bulan bisa hidup, baik untuk makan, bayar sekolah 
anak, sewa rumah dan sebagainya.
Jika pemerintah juga gagal memberikan uraian penggunaan uang tersebut, artinya 
pemerintah sedang melakukan Kebohongan Publik.
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo


--- Pada Rab, 24/6/09, Suhaimi suha...@mitsubishi-eai.co.id menulis:


Dari: Suhaimi suha...@mitsubishi-eai.co.id
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka Kemiskinan
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 6:40 AM








Si Hasyimnya aja yang o'on n muna, giliran hal-hal yang berbau-bau Bank dunia 
yang ada kaitannya dengan SBY-BOEDIONO dibilangnya Neolib e...giliran 
masalah ratio kemiskinan referensinya Bank Dunia piyeh toh !?

Salam hangat,
Suhaimi

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Iran, Pemilu yang memilu dan memalukan.....

berita terbaru, hossen mousavi sudah mengakui kemenangan ahmadinejad.
nasionalisme di iran ternyata berhasil mengatasi anasir2 dari luar.
dan setidaknya masih ada negara solid yg bisa mengimbangi hegemoni global.
what next is in indonesia...no commentlah.

  - Original Message - 
  From: Asep Kurniawan 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 4:47 PM
  Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Iran, Pemilu yang memilu dan 
memalukan.

  Fatal sekali Pak Adyanto. Salah data, ya salah analisis. Ahmadinejad justru 
capres yang sejak awal sangat kanan dan lebih didukung oleh para mullah dan 
kelompok konservatif di tahun 2005 sampai sekarang. Rafsanjani justru adalah 
tokoh yang dikenal moderat, walaupun ia adalah seorang mullah.

  Jadi Ahmadinejad tak pernah bergeser ke kanan, karena sejak awal memang 
sudah di kanan. Riset kecil di google atau wikipedia terlebih dulu sebelum 
menulis, barangkali bisa mengurangi kesalahan data.

  Salam,

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presdien Ego dan Ego Calon Presiden

2009-06-25 Terurut Topik msitombuk

Semua merasa terbaik, semua merasa paling cocok dipilih oleh masyarakat, Bahwa  
ternyata  semua kandidat  memaparkan visi dan misi mereka  yang semuanya  
mengambang (Swing)tidak dalam tataran Praksis dan bahkan sebuah kebohongan 
(karena tidak ada yang terbukti mampu mensejahterakan rakyat). Debat Capres dan 
Cawapres yang sudah berlangsung dianggap garing meskipun para moderator adalah 
Putra-putra terbaik bangsa yang diharapkan memberikan tantangan (challange) 
bagi Kandidat, ternyata tidaklah jaminan untuk dapat melihat perdebatan yang 
menarik bahkan semua Kandidat  seakan-akan malu-malu.
Presiden ego  tampil dalam jargon politik saya yang paling berhasil, harga 
minyak dan sembako dibawah sekian koma (maksudnya koma setelah sekian lama 
dibohongi), saya mendamaikan dan mengakhiri konflik, lebih baik anda pulang 
saja ( maksudnya berlomba mendapat nobel perdamaian, dan mari kita LANJUTKAN 
perjuangan kita dengan pemerintahan yang bersih (bersih dari para lawan 
politik, sehingga kita leluasa), saya melihat tak ada satupun lawan yang mampu 
dengan legowo mengakui kesuksesan  lawan politiknya meski sekecil apapun itu di 
slogan kamapanyenya, tak ada satupun kandidat yang mampu melihat dengan rendah 
hati menerima kritikan. Semua pencitraan yang sebenarnya telah diketahui oleh 
rakyat. 
Lembaga survei dengan ego dapat dibayar, dan tak ada satupun lembaga survei 
melihat apakah masyarakat memilih secara bersama-sama dengan ikhlas tanpa 
melihat benefit bagi dirinya. Semua mengharapkan imbalan yang pantas, bahkan 
Tim Sukses mengatakan secara sukarela mau mendukung dengan mati-matian para 
Calonnya, padahal Calon itu belum tentu memikirkan mereka, tetap terus berharap 
untuk dipermudah duduk dalam kekuasan nantinya.
Apakah Indonesia akan dipimpin oleh Presiden Ego? Sedangkan dalam kampanye Para 
Calon sudah menunjukkan ego. Bagaimana bila ego itu berdampak baik kepada 
masyarakat? tak ada satupun yang mengetahui. Semoga siappun presidennya, tanah 
tumpah darahku adalah Indonesia!!

[Forum-Pembaca-KOMPAS] KRITIK Mematikan Cara madura

2009-06-25 Terurut Topik Adhie Massardi


Suramadu, Suara Madura



Oleh Adhie M Massardi



MADURA dalam geopolitik nasional bukan sekedar satu di antara 17.508
pulau milik Republik Indonesia. Makanya meskipun berabad-abad jadi
subordinat kekuasaan di Jawa (Timur), Madura tetap eksis dengan etnis
dan kulturnya yang khas, yang sering juga dijadikan simbol “intelektual
tradisional”.



Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan KH Hasyim Asy’ari dan intelektual
Muslim (tradisional) pada 1926, adalah gagasan lanjutan tokoh-tokoh
Islam Madura, antara lain Syaichona Cholil, salah satu guru kakeknya
Gus Dur itu. Itu sebabnya “jagoan” NU sering jadi “bukan siapa-siapa”
di hadapan tokoh tertentu Madura. 



Dalam pengertian positifnya, Madura bagi kaum Nahdliyin bisa disamakan
dengan Sisilia bagi kaum “Mafiawiyah” Italia. Sebab di Madura juga ada
kiai tak terkenal tapi berkualitas “Don” dan sangat dihormati kaum
Nahdliyin.



Sebenarnya bukan hanya Nahdliyin yang menganggap Madura “Sisilianya”
kaum tradisionalis, dengan cara berpikirnya yang sering bisa mematahkan
argumentasi kaum modernis. Bahkan dalam salah satu anekdot, Presiden BJ
Habibie yang “profesor doktor” itu pernah jadi tampak bodoh ketika
bertandang ke Madura.



Konon, kata sahibul anekdot, BJ Habibie gembira disambut luar biasa di
Madura. Di sepanjang jalan, berjajar umbul-umbul sangat tinggi. Sambil
melihat ke ujung atas umbul-umbul, Habibie bertanya pada pejabat lokal:
“Berapa meter tinggi umbul-umbul ini?”



Si pejabat lokal memanggil asisten dan disuruh mengukur. Si asisten
sontak mengambil meteran dan memanjat tiang umbul-umbul. Belum mencapai
setengahnya tiang itu sudah doyong hingga si asisten nyaris jatuh.
Presiden Habibie segera menyuruh si pemanjat turun. Ia lalu mengajari
bagaimana cara mudah mengukur tinggi. “Kamu cabut umbul-umbulnya,
rebahkan di tanah, tarik meteran dari ujung yang satu ke ujung lainnya.
Ini tidak akan membahayakan,” jelas BJ Habibie.



Si Madura tentu saja tidak bisa mencerna jalan pikiran presidennya.
“Bapak ini gimana to? Tadi tanya tingginya, kan? Kalau tinggi itu dari
bawah ke atas. Kalau direbahkan, itu namanya panjang. Seperti manusia,
kalau masih hidup yang diukur tingginya, kalau sudah mati, sudah
direbahkan, yang diukur panjangnya…!”



Kita tahu apa yang ingin disampaikan oleh anekdot “profesor versus
orang Madura” ini. Penjelasan cerdas tentang logika elite yang sering
nggak nyambung dengan logika rakyat.



Presiden Yudhoyono juga pernah menuai anekdot serupa ketika menjelaskan
letak geografis Indonesia yang berada di antara dua lempengan rawan
benturan (Indo Australia dan Pasifik) untuk “menangkis” isu yang
mengidentikan dirinya dengan bencana alam. 



Katanya, seperti dikutip situs Presiden RI (Jangan Hubungkan dengan
Takhayul, 20/7/06), “Saya meminta rakyat Indonesia untuk bisa memahami
semua kejadian bencana alam gempa bumi disertai tsunami secara
rasional. Jangan panik, tetap tenang, dan jangan mengait-ngaitkan
dengan yang tidak-tidak. 



Lalu apa kata orang Madura dalam anekdotnya? “Lho, Pak SBY kok nggak
bilang-bilang ya mindahin Indonesia ke atas lempengan Indo Australia
dan Pasifik…?” Pertanyaan ini muncul karena sebelumnya kan jarang ada
bencana. Begitulah. Madura memang punya gaya. 



Maka ketika jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura
diresmikan Presiden Yudhoyono (10/6) tapi menimbulkan kontroversi
karena dicanangkan oleh (Presiden) Megawati (20/8/03), orang Madura pun
bersikap. Mereka selesaikan sengketa “politik pilpres” itu dengan
“mengambil” beberapa sekrup jembatan!



Karuan saja semua orang terperanjat. Kita semua lalu berteriak:
“Jembatan Suramadu itu milik rakyat, dibiayai oleh uang rakyat. Tugas
kita semua untuk menjaganya!” Dan para capres pun tak ada lagi yang
berani mengklaim jembatan Suramadu. Madura punya cara! •



EDISI 52 - 24 s/d 30 JUNI 2009



  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka Kemiskinan

Kalau angka itu ternyata dari BPS, maka sudah tidak ada lagi di negri ini yang 
bisa dipercaya.
Bayangkan dengan penghasilan Rp. 200 ribu per bulan di tahun 2009 ini untuk 
menghidupi 2 anak dan 1 istri dibilang tidak miskin
Untuk makan saja sudah gak cukup, apalagi untuk bayar sekolah dan sebagainya.
Kok ya kebangetan betul yang buat kriteria miskin dan tidak miskin tersebut..
 
Karena saat ini Presidennya SBY, ya Presidenlah pihak yang paling bertanggung 
jawab soal manipulasi angka ini.
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis:


Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka Kemiskinan
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 7:29 AM


Masalahnya anda percaya sama angka yang dikemukakan Hasyim yang sudah jelas 
keberpihakannya atau angka BPS yang seharusnya independen? Kalau angka BPS 
salah, siapa lagi yang bisa dipercaya?
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan Terus...

Lha IT KPU yang dirancang oleh para pakar BPPT kita saja berantakan gak karuan, 
bagaimana lagi kualitasnya bila yang merancang oleh bukan pakarnya???
Seharusnya ada penyelidikan yang mendalam soal kegagalan IT KPU yang telah 
menelan biaya ratusan milyar rupiah, termasuk juga IT untuk PSB Online dan IT 
lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan pengadaannya atas 
biaya Uang Rakyat, apakah kegagalan tersebut memang karena kualitas para 
pakar IT di Indonesia masih dibawah standard, atau sebetulnya memang ada 
manipulasi dalam pelaksanaannya, sehingga sistemnya tidak bisa berfungsi sesuai 
spesifikasi yang telah ditentukan.
 
Kalau tidak ada penelitian yang mendalam, masyarakat kita akan cenderung apatis 
bila harus berhadapan dengan IT, karena tidak yakin bahwa para pakar IT kita 
memiliki kualifikasi yang memadai dalam merancang suatu sistem berbasis IT.
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, bargowo bargowo.digd...@yahoo.com menulis:


Dari: bargowo bargowo.digd...@yahoo.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan 
Terus...
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 7:33 AM








Dunia pendidikan masih amburadul... ..
Di Surabaya  yang tahun ini  dicoba  menggunakan  cara  PSB  ON  LINE  ( Yang 
katanya sebagai barometer percobaan PSB ON LINE di Indonesia  )  yang dimulai  
hari  Senin 22 Juni 2009  , GAGAL  TOTAL  .

Dua hari setelah dibuka cara PSB On Line , Komputer ngadat tdk bisa diakses . 
Sebagian berhasil tetapi itu hanya sebentar kemudian seharian sudah Eror.. 
Setelah ditunggu hingga dua hari tetap tdk bisa diakses ...Maka oleh Diknas 
JaTim ( Bpk Suyudi ) mengumumkan kembali daftar secara Manual. dengan menunjuk 
beberapa loket pendaftaran terutama yg berbasis Internasional  dibeberapa SMP 
dan SMA .

Dengan perubahan ini membuat orang tua dan guru menjadi kelabakan . Mereka 
harus secepatnya mempersiapkan persyaratan yg dibutuhkan kalau daftar secara 
manual ,. Sementara yg sdh berhasil daftar secara ON LINE dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan harus ikut daftar secara manual.

merubah PSB OnlIne juga membutuhkan dana yg tdk sedikit . Tetapi lagi2 SDM kita 
masih sangat memprihatinkan , ( Saya jadi ingat kegagalan IT pada pemilu caleg 
yg lalu ) .

Pertanyaannya sekarang adalah ...seperti inikah Indonesia , Dunia pendidikan 
saja sudah gak mampu nyiapkan alat IT yg bagus + SDM bagaimana hasil anak 
didiknya ?

salam prihatin
Bargowo
Suroboyo

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] RUHUT mengaku diformat Tim Sangkur SBY

2009-06-25 Terurut Topik Adhie Massardi

Kalau benar pengakuan Rujut,
memang jadi MENGERIKAN
bagaimana orang yang mengampanyekan kesantunan
tap menyiapkan TIM BAYONET alias TIM SANGKUR
untuk merobek-robek lawan.

Saya gak habis pikir.
jadi ingat film Godfather
yang pada santun dalam pergaualn
tapi sangar kepada lawan-lawannya...!

--- On Sun, 6/21/09, Adyanto Aditomo adyantoadit...@yahoo.co.id wrote:

From: Adyanto Aditomo adyantoadit...@yahoo.co.id
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ruhut mengaku diformat Tim Sangkur SBY
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Date: Sunday, June 21, 2009, 9:33 PM






  Bung Suhaimi,

 

Saya masih yakin kalau asumsi saya soal pernyataan Ruhut Sitompul di Tribun 
Timur, Makasar benar adanya, karena sampai hari ini belum ada komplain dari Tim 
Sukses SBY maupun dari Ruhut Sitompul atas dimuatnya berita tersebut.

Harian Tribun Timur di Makasar dengan oplah 40.000 eksemplar ini merupakan 
jaringan Koran Daerah yang dikelola oleh  Kelompok Kompas Gramedia (KKG), 
kerjasama dengan Bosowa, yang tersebar mulai dari Aceh sampai Papua (yang baru 
saja di resmikan adalah Tribun Lampung).

Melalui Presda Network, yang merupakan Kantor Berita Koran Daerah milik KKG, 
berita tersebut juga dimuat oleh Koran Daerah KKG lainnya yang berada di basis 
- basis muslim, yang umumnya para santrinya sangat menghormati para kyainya 
yang berasal dari etnis Arab.

 

Jika hasil wawancara tersebut ternyata palsu, sebaiknya Tim Sukses SBY segera 
melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Ruhut Sitompul tersebut.

Yang saya khawatirkan, pernyataan tersebut akan menjadi amunisi kemarahan dan 
kekecewaan bagi pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2009, sehingga 
berpotensi membakar Indonesia seperti yang terjadi di Iran.

 

Salam,

 

Adyanto Aditomo

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: hasil visum manohara

Bung jaka santika,
 
Kalau Public Figure jadi TKW dan TKI di luar negri tentunya bukan jadi PRT, 
tetapi sesuai profesi yang selama ini sudah digeluti di Indonesia, cuma kali 
ini tempatnya di Luar Negri.
Maksudnya tentu saja ingin menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa 
kualitas TKW atau TKI kita bukan cuma cocok jadi PRT, tetapi job profesional 
lainnya juga.
Dengan demikian tidak akan ada persaingan dengan para TKW yang ingin jadi PRT 
di negara tetangga.
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, Jaka Santika jakasant...@yahoo.com menulis:


Dari: Jaka Santika jakasant...@yahoo.com
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: hasil visum manohara
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 9:24 AM


Pertanyaan saya: Apakah Public Figure yang ada di Indonesia masih butuh cari 
nafkah di LN sebagai TKI/TKW ?
Lantas TKI/TKW yang masih butuh cari nafkah di LN mau dikemanain?

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN

2009-06-25 Terurut Topik Suhaimi

Pak'e Haniwar Syarif,

1. Kalo ada yang bisa membuktikan secara Kongkrit bahwa SBY secara 
sistimatis terlibat atas kesemrautan DPT pada pileg 2009 ini, maka pasti saya 
berikut keluarga ku tidak akan pilih SBY pada pilpres 8 Juli nanti. 
2. Setuju Pak'e, kami kalangan pekerja pabrik juga diajarkan bagai mana cara 
menganalisi suatu masalah, misale dengan menggunakan metodelogi seven tool 
atawa teori tulang ikan dengan why why why why why (5x) ampe ketemu akar 
masalahnya baru dech tarik kesimpulan guna membuat action plan yang berisikan : 
Temporary countermeasure; Permanent countermeasure dan Preventive action.  
3. Sopo seh Pak'e sing abu-abu itu ? kalo saya seh kayanya dah jelas dech ! 
saya pengagum Bung Karno, tapi pan tidak lah serta merta pula kudu mengagumi 
Mega toh !

Salam hangat,
Suhaimi

  - Original Message - 
  From: Haniwar Syarif 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 12:44 PM
  Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KPU, INDRA PILIANG DAN DASMAN DJAMALUDDIN





  semua juga tahu Suhaimi pintar :)

  orang spt aku cuma bisa bawa photo Bung kannro ..:)

  cuma kalau ketika ada output beda

  waktu dulu sekolah

  belajar narik kesimpulan dlm ma metodologi penelitian

  diajari

  kalau ada beda hasil

  yg di cari variable yg beda lah yg enyebabkannya

  dan kalau faktor variabel Golkar dan PDIP nya sama dul;u dan skrng 
  , ya mestinya variable lain penyebabnya... nah itu lho yg sy 
  sebut dlm bodonya saya

  tapi ya susah berdebat dgn ornag yg pintar spt Suhaimi :)

  tapi masalah utamanya memang sy berpihak jelas pd no 1 ,, gak abu 
  abu ..suka angkat bender aBungKarno doang

  persis spt sobat Godlip yg juga jelas kepemihakannya :(

  bukan yg ngedukungX tapi gak ngaku :)

  HS

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka Kemiskinan

tdk cuma jembrana, banyak kota lain yg sudah menggratiskan minimal biaya
pendidikan dasar sd dan smp, setau sy kota surabaya juga sudah. 
dari sisi ekonomi pendanaan pendidikan ditentukan oleh pusat dan daerah, sesuai 
amanat
otonomi daerah. pemerintah pusat mengalokasikan dana yg sama utk semua 
daerah dlm bentuk bos, masing2 utk sd di kabupaten 397.000/murid/tahun,
sd di kota 400.000/murid/tahun. utk smp kabupaten 570.000/murid/tahun dan
smp kota 575.000/murid/tahun. pemerintah pusat juga menyediakan buku gratis
lewat bse.
kekurangan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah lewat keputusan
politik bersama dprd setempat. biasanya kalo pemda komit akan ada dana lain
semisal bopda yg skemanya mirip bos. dan biasanya pula pemda yg komit adalah
yg mempunyai keberpihakan pd rakyat. tentu saja lain ladang lain buayanya,
lain daerah lain pula korupsinya ;-]


  - Original Message - 
  From: Asep Kurniawan 
  To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 2:55 PM
  Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemerintah SBY Manipulasi Angka 
Kemiskinan





  Soal sekolah, pertanyaan yang selalu mengganggu pikiran saya:
  Mengapa di Jembrana Bali sekolah bisa benar-benar gratis dari SD-SMA? Padahal 
daerah ini mendapat dana BOS, DAU, dll anggaran yang terkait pendidikan dalam 
proporsi yang sama dengan daerah lain? Jika kita perdalam, siapa saja 
sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan? 
Berapa besar porsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan? Mengapa 
Jembrana bisa, tapi daerah lain tidak?

Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Iran, Pemilu yang memilu dan memalukan.....

Bung Asep Kurniawan,
 
Saya memang bukan ahli Timur Tengah, sehingga apa yang saya tulis bisa saja 
salah.
Dari beberapa tulisan yang menjadi referensi saya, antara lain yang ditulis 
oleh Mustafa Abdul Rahman yang dimuat di harian Kompas, Minggu 21 Juni 2009 
halaman 5, yang menyatakan bahwa kemenangan Ahmadinejad pada pemilu 2005 tidak 
terlepas dari dukungan pendukung Khatami yang seorang reformis dan juga para 
Mahasiswa yang reformis.
Khatami telah memerintah Iran selama 2 periode 1997 - 2001 dan 2001 - 2005.
Khatami gagal menjalankan program reformasinya karena mendapat hambatan dari 
kubu konservativ .
Setahu saya kaum Mullah itu pada dasarnya kelompok kanan, hanya saja beberapa 
kali kelompok kanan ini melakukan koalisi pelangi dengan kelompok Reformis, 
dimana kelompok Reformis ini terdiri dari Kelompok Islam Kiri, Sisa - sisa kaum 
Islam nasionalis dan mahasiswa.
Hanya saja pada th. 1990'an, kelompok Islam Kiri menggalang gerakan reformasi 
melawan hegemoni kaum Mullah.
 
Ada yang bisa mengkoreksi tulisan saya ini???
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo

--- Pada Rab, 24/6/09, Asep Kurniawan ask...@yahoo.com menulis:


Dari: Asep Kurniawan ask...@yahoo.com
Topik: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Iran, Pemilu yang memilu dan memalukan..
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 9:47 AM


Fatal sekali Pak Adyanto. Salah data, ya salah analisis. Ahmadinejad justru 
capres yang sejak awal sangat kanan dan lebih didukung oleh para mullah dan 
kelompok konservatif di tahun 2005 sampai sekarang. Rafsanjani justru adalah 
tokoh yang dikenal moderat, walaupun ia adalah seorang mullah.

Jadi Ahmadinejad tak pernah bergeser ke kanan, karena sejak awal memang sudah 
di kanan. Riset kecil di google atau wikipedia terlebih dulu sebelum menulis, 
barangkali bisa mengurangi kesalahan data.

Salam,

[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Rizal Mallarangeng: Prabowo Jual Ketakutan, Kecemasan, dan Keluhan

2009-06-25 Terurut Topik djajaprana

Celli betul-betul jeli dan cerdas. Jepang tidak punya SDA tapi punya otak, 
kreativitas, hati dan kerja keras. Indonesia yang punya  kebanggaan tinggal SDA 
tersisa, tak begitu penting. Apakah strategi gebyar citranya Celli mencerdaskan 
khalayak atau mensiasati khalayak?

Soal keluhan, kecemasan dan ketakutan sudah tersirat dari bujukan satu kali 
putaran. Dari mukjizat pencitraan dan siasat survey bisa membangun tradisi 
calon tunggal. Untuk setiap periode; cukup melanjutkan kata-kata 
wasiatkarena rakyat banyak menghendaki...maka

DJP


--- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Agus Hamonangan 
agushamonan...@... wrote:

 Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
 
 http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/24/13361298%20/rizal.mallarangeng.prabowo.jual.ketakutan.kecemasan.dan.keluhan
...Padahal, Jepang tidak punya SDA tapi punya otak, kreativitas, hati, dan 
kerja keras. SDA penting tapi bukan yang terpenting...
.jualannya keluhan, kecemasan, dan ketakutan...

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional Jalan Terus...

2009-06-25 Terurut Topik Hakiki Akbari

anak saya memang masuk sekolah RSBI, disana selain test juga dimintai raport, 
piagam penghargaan prestasi, wawancara bahasa inggris.  itu mah saya ngerti.
Tapi yang masuk kelas reguler  (sekolah non RSBI) pun melalui test lagi (jatah 
penilaian 50%), disamping UN (30%) , dan prestasi (20%). tahun lalu masih hanya 
menggunakan UN saja. tahun ini ya kaya begini.

di perguruan tinggi pun UN  keliatannya kurang dilirik ya.. dengan banyak jalur 
selain SNMPTN.
jadi UN rupanya tidak sehebat yang didengungkan, hanya pemerintah saja yang 
berkepentingan dengan UN. Pihak instansi yg lebi tinggi mah kayanya ga doyan 
tuh ama UN.





From: Asep Kurniawan ask...@yahoo.com
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 24, 2009 4:57:34 PM
Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Silakan Tuntut Hapuskan, Ujian Nasional 
Jalan Terus...





Memang aneh. Barangkali Pak Hakiki mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan 
atau malah yang berstandar internasional? Seringkali sekolah dengan status 
begini membuat persyaratan tambahan. Ini yang saya ngga tau, apakah hal begini 
diperkenankan oleh aturan atau tidak.

Salam,

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tim Mega-Prabowo Curigai Grand Design Pemilu Satu Putaran

2009-06-25 Terurut Topik Hakiki Akbari

coba kita lupakan dulu  pemilu presiden tahun ini... yang notabene memberikan 
peluang untuk terjadinya 2 putaran sebagaimana 2004.

Tapi kira2, sebenarnya adanya peluang untuk 2 putaran ini memang bermanfaaat 
atau tidak? atau hanya mengakomodasi peserta pilpres saja?  bagaimana misalnya 
dari 3 capres, maka yang paling banyak lah yang dijadikan juara. gitu? bisa ga? 
ga ya? maksudnya, gimana kalau aturan yang memberi peluang 2 putaran itu yang 
dihapuskan.. 
jangan ngambek dulu.. ini mah cuma nanya..
HQQ



 




From: Vandelasca billimeis...@gmail.com
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 24, 2009 2:05:22 PM
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tim Mega-Prabowo Curigai Grand Design 
Pemilu Satu Putaran

Buat pasangan Capres-Cawapres yang menggembar-gemborkan pemilu satu putaran,
apalagi dengan alasan hemat biaya. Legowolah dengan mengundurkan diri,
dengan demikian cita-cita mulia kalian demi nusa bangsa bisa tercapai.

Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Debat Capres Cawapres sama saja...Garing.

2009-06-25 Terurut Topik agung sukerti

Ya Bp. Tanto kita semua berharap ada perubahan dari debat 1  2.

Sebagai orang awam dan kebanyakan masy kita orang yang awam akan jumlah APBN, 
20% dr APBN unt anggaran pendidikan dsb, 
kenapa dari ketiga Capres  Cawapers tdk ada yang memberikan gambaran secara 
gambalng spt misal,

By pendidikan unt. satu orang siswa dr tingkatan SD - SMA berapa Rp. kemudian 
estimasi jml siswa seluruh Indonesia, kebutuhan unt. pengadaan sekolah dan 
atributnya serta pemeliharaan berapa shg diperoleh by unt. pendidikan totalnya 
berapa apakah 20% tsb sudah bisa mencakup itu semua? kalau hanya prosentase 
yang diberikan kpd kita semua itu di awang? jadilah spt sekarang, katanya SPP 
gratis, buku2 gratis, tapi kenyataannya orang tua murid masih saja harus 
mebayar segala macam, lantas apa saja yang gratis? masak hanya buku bos yang 
gratis sedang by lainnya malah meningkat, anak saya yg masuk sekolah swasta 
tetap saja hrs bayar SPP, pendidikan tinggi apalagi bisa ditanyakan orang tua 
mahasiswa yg hrs membyr puluhan hingga ratusan juta rupiah unt. bisa anaknya 
masuk PG. fyi, fak Kedokteran by masuknya hingga 250 juta lho :D bgm by berobat 
ke Dokter tdk mahal klo by menjd dokternya spt itu...

Perluasan lap, pekerjaan, berapa investasi dan dana lagi yg hrs dikeluarkan 
unt. itu? dlm bidang apa saja? siap saja investornya? bgm memberdayakan 
investor dlm negeri unt menggalakan usaha?
Menjadikan petani sebagai pemilik lahan pertanian. berpa lahan yg akan dibuka 
lg dan di daerah mana? brp tenaga yg akan diserap disana?

Asumsi- asumsi serta gambaran spt itu mungkin yg kami butuhkan shg bisa 
mendapatkan gambaran yg lebih konkret bukan berkhayal2 dan membuat kita tambah 
bingung, bukannya mencerdaskan rakyat malah mbuat bingung :-(

salam,
Agung


--- Pada Rab, 24/6/09, tanto.suroto tanto.sur...@yahoo.com menulis:

Dari: tanto.suroto tanto.sur...@yahoo.com
Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Debat Capres Cawapres sama saja...Garing.
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 24 Juni, 2009, 2:26 AM
















  
  Apa yang menarik dari debat cawapres di SCTV kemarin? menurut saya tidak 
ada yang menarik. Harapan rakyat termasuk saya untuk mendapatkan pembelajaran 
politik melalui debat ternyata sia-sia. Setelah beberapa hari yang lalu debat 
capres pada 18 Juni tanpa menghasilkan apa-apa bahkan banyak media yang 
menyebutkan debat tanggal 18 juni merupakan debat tanya perdebatan. Mana ada, 
debat capres ko diawali dengan pertanyaan tertutup (Setujuhkan Anda 
bla...bla... bla...) sangat pasti jawabanya setuju atau tidak setuju. 



Saya pikir, debat cawapres akan lebih baik dari debat capres tapi ternyata 
hasilnya sama saja alias sami mawon, Garing. Contoh, ketika moderator 
menayangkan visual mengenai anak-anak Papua yang sedang belajar berhitung angka 
tujuh. Mereka (anak-anak Papua) belajar menggunakan alat kayu sebagai media 
berhitung kemudian menggunakan papan tulis dari media tanah untuk menulis 
angka 7. Lalu muncullah gambar visual dengan kehidupan diperkotaan, dst. 
Setelah itu moderator bertanya, bagaimana cara agar tidak terjadi ketimpangan? 
Dari jawaban ketiga cawapres semuanya normatif bahkan mengawang-awang, tidak 
ada subtansinya sama sekali. (Padahal saya sangat miris khususnya ketika 
melihat bagaimana serba terbatasnya anak-anak Papua belajar). Bagi ketiga 
pendukung silahkan saja Anda menganggap Prabowo, Boediono, atau Wiranto sangat 
baik dalam berdebat kemarin toh itulah hak Anda untuk memilih. 

  

Saya tidak menyalahkan siapa-siap, toh ini adalah debat pertama yang 
diselenggarakan KPU. Jadi sangat wajar kalau hasilnya pun NOL BESAR dan belum 
bisa menjadi sebuah pengharapan akan munculnya pemimpin revolusioner. Yang saya 
sangat sesalkan adalah adanya aturan yang mengatur tentang tata cara debat yang 
menurut saya tidak perlu untuk diatur. Untuk masalah SARA, itu saja yang tidak 
boleh disinggung dalam materi debat, tapi kalau untuk pertanyaan dari moderator 
apakah itu juga harus diatur? Kemudian ada materi debat yang harus disetujui 
(tepatnya disepakati) oleh ketiga tim sukses(calon presiden). Apalah artinya 
debat kalau temanya saja harus disepakati oleh ketiga calon. Ini berarti bisa 
saja si calon A menolak materi debat karena MEMANG tidak menguasai materinya. 
Jadi jangan harap bisa mendapatkan pembelajaran politik dari perdebatan 
capres-cawapres bila masih banyak yang DISEPAKATI ketiga capres cawapres 
melalui tim suksenya masing-masing.



Justru saya lebih tertarik ketika menyaksikan debat para tim sukses di TV One 
setelah debat cawapres usai. Ada Andi Mallarangeng, Indra J Pialang, Effendy 
Gozali, Aria Bima dan lain-lain. Mereka semua beradu argumen bahkan tingkat 
emosi mereka pun meninggi meskipun argumen yang dikemukakan itu-itu saja bahkan 
diluar tema Jati Diri Bangsa. 



Saya berharap 25 Juni nanti, debat capres bisa menghasilkan tontonan yang 
menarik tidak lagi Garing seperti yang sudah-sudah apalagi teman debat nanti

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Konflik Ambon, (SBY) Anda Pulang Saja

2009-06-25 Terurut Topik Joseph D Santos

Memang seharusnya begitu. Sebutan pepatah katanya gimana ya, lupa jadinya.
Jadi Kita Ga perlu lah memuji diri sendiri dengan menceritakan hasil jerih
payah Kita Dan menjelekkan orang lain. Tak baik itu. JAdi malu lho. si A
bunyi bla 1x si be nyautin Bla 2x wah parah deh.

---Original Message---

From: Adyanto Aditomo
Date: 6/25/2009 2:40:32 AM
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Konflik Ambon, (SBY) Anda Pulang Saja

Bung Hakiki Akbari,

Inilah konsekuensi dari dihapusnya pendidikan Budi Pekerti di bumi pertiwi
kita.
Akibat pecah kongsi, maka segala cara digunakan untuk menjatuhkan
kredibilitas lawannya, gak perduli itu melanggar moral dan etika atau tidak.
Padahal mereka itu kan para Pemimpin Politik kita yang seharusnya memberikan
keteladanan kepada masyarakat luas.
Kalau sudah begini, saya kok khawatir kerusuhan Pemilu Iran akan merembet ke
Indonesia, karena semua pihak yang sedang bersaing untuk memenangkan Pilpres
2009, sudah menghalallkan segala cara dalam upayanya memenangkan
persaingan tersebut.
Itulah kalau moral dan etika sudah tidak menjadi prioritas lagi dalam
bertindak.
Hanya moral, moral dan sekali lagi moral yang dapat menyelamatkan bangsa ini
dari kekacauan dan kehancuran.

Salam,

Adyanto Aditomo

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tim Mega-Prabowo Curigai Grand Design Pemilu Satu Putaran

2009-06-25 Terurut Topik Joseph D Santos

Kalo yakin satu putaran... Apa bedanya dengan jaman Pak Harto dulu?? Yang
jadi ya itu lagi itu lagi. Wah bahaya neeeh, demokrasi yang model mana
itu??? Apalagi Ada opini yang menggiring publik untuk mengarah ke satu
putaran, jadi apa nantinya??? Bangkrut??

---Original Message---

From: Vandelasca
Date: 6/25/2009 2:41:42 AM
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tim Mega-Prabowo Curigai Grand Design
Pemilu Satu Putaran

Buat pasangan Capres-Cawapres yang menggembar-gemborkan pemilu satu putaran,
apalagi dengan alasan hemat biaya. Legowolah dengan mengundurkan diri,
dengan demikian cita-cita mulia kalian demi nusa bangsa bisa tercapai.

Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tanpa Rokok, Masyarakat di Negara Maju Panjang Umur