[bali] Re: Kami Butuh Dukungan Anda

Mon, 31 Mar 2003 02:52:38 -0800

Mohon maaf, saya lupa ngetik tempat saya. Saya di Bandung di PT. Dirgantara Indonesia. Saya kira sudah banyak rekan-rekan saya di Bandung, khususnya yang berasal dari Singaraja sudah masuk dalam miling list ini, saya yakin rekan-rekan pasti peduli dan mendukungnya, seperti a.l:

Pak Made Wirata
Pak Edy Gunawan
Pak Ketut Darsana
Pak Ketut Yoden
Pak Kettut Darma
I G.A.N. Satyawati

dan masih banyak lagi.

Itu yang baru satu kantor dengan saya, belum lagi yang ada di PT. TELKOM dan lainnya. Belum lagi adik-adik mahasiswa di ITB, ITENAS, dan lainnya.

Wayan Sutika A.

Gde Wisnaya Wisna wrote:

Terimakasih Pak Wayan Sutka, nama anda sudah saya masukkan kedalam deretan nama-nama kita yang menolak PLTGU Pemaron. Kalau bisa dilengkapi nama Kota tempat anda tinggal dan akan lebih baik sekalian alamat rumah. Ini akan lebih menunjukkan keotentikan. Bisa dibantu menggalang dukungan, minimal 10 orang masing-masing dari kita ? SalamGde Wisnaya
----- Original Message -----
From: Wayansa
Sent: Monday, March 31, 2003 3:02 PM
Subject: [bali] Re: Kami Butuh Dukungan Anda
 
Rekan-rekan LP3B & yang menolak PLTGU Pemaron Yth.,
Saya merasa ikut prihatin atas sikap Bupati Buleleng yang meresmikan peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Pemaron, kalau dalam kondisi seperti tsb pada butir 1 s/d 11 dibawah :

1. Desa Pemaron dan sekitarnya, termasuk kawasan Lovina adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Kalibukbuk melalui PERDA Propinsi Dati I Bali No. 4 Th. 1999

2. Lokasi PLTGU di Pemaron tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal ini dikuatkan dengan nota dinas Bapedalda Bali kepada Gubernur Bali tanggal 24 Agustus 2001.
3. Kawasan Lovina /Kalibubuk merupakan satu kawasan yang telah berhasil dikembangkan oleh investasi pengusaha lokal selama 30 tahun, dengan nilai asset yang jauh melebihi nilai asset PLTGU di Pemaron yang akan dibangun.


4. Kawasan Lovina telah terbukti membuka dan memberi kesempatan kerja bagi ribuan orang yang jumlahnya jauh melebihi kesempatan kerja yang akan dapat diberikan oleh PLTGU Pemaron.

5. Sejak awal diperkenalkannya rencana pembangunan proyek ini, masyarakat setempat bersama-sama komponen pariwisata disana telah menyatakan menolak rencana pembangunan PLTGU tersebut
6. Surat Kelian Desa Adat Pemaron tanggal 19 September 2002 yang menyatakan menolak rencana pembangunan PLTGU di Desa Pemaron karena daerah ini termasuk daerah pariwisata.
7. Surat Pernyataan Sikap Ketua DPRD Kab. Buleleng tanggal 9 Oktober 2001.
8. Surat Ketua DPRD Buleleng tertanggal 29 Agustus 2002.
9. Surat DPRD Propinsi Bali tertanggal 7 Februari 2003 telah menyarankan kepada Gubernur Bali untuk merumuskan kembali pembangunan PLTGU Pemaron.


10. Pengambilan keputusan pembangunan PLTGU Pemaron tidak mengacu pada asas pengaturan yang baik (good corporate governance)

tanggal 14 Maret 2003 peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Pemaron tetap diresmikan Bupati Buleleng.
11. Peresmian peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Pemaron tanggal 14 Maret 2003 ini disertai dengan adanya penolakan secara damai oleh masyarakat setempat, tetapi disertai pula adanya dukungan oleh masyarakat dari luar lokasi ( yang tidak langsung terkena dampak keputusan pembangunan proyek ini ), yang nyaris menimbulkan bentrokan fisik.
Bagaimana sebetulnya komitmen beliau sebagai Bupati dalam memberikan pelayanan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat Pemaron dan Buleleng ini.

Dalam usaha mencegah bertambah terjadinya preseden buruk di Bali, saya mendukung perjuangan rekan-rekan menolak pembangunan PLTGU Pemaron.

"Selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1925" , semoga Catur Brata Penyepian, mulat sarire / introspeksi bisa dilaksanakan, sehingga harmoni dan kedamaian yang diinginkan bisa dicapai.

Wayan Sutka Ananta

Gde Wisnaya Wisna wrote:

Teman-teman di milis LP3B dimanapun berada, Perjuangan menolak PLTGU di Pemaron tak hendak surut selangkahpun, sekalipun Bupati Buleleng telah meletakkan batu pertama di lokasi. Kita memiliki alasan-alasan yang jelas mengapa kita tolak PLTGU tersebut untuk ditempatkan di Pemaron. Selama ini, sejak milis ini dibuka, penolakan masyarakat lokal disana ternyata mendapat simpati dari teman-teman. Dinamika ini tetap hidup sampai detik ini. Maka guna lebih memperkuat dukungan kita kepada masyarakat lokal yang menolak PLTGU tersebut, kami mintakan dukungan anda, dalam bentuk membubuhkan nama, sebagai penandatangan dari surat pernyataan dibawah ini. Jika anda setuju dengan pernyataan dibawah ini, kami mohon berkenan kiranya menambah daftar nama dibawahnya. Atau bisa juga daftarkan ke email saya ini:[EMAIL PROTECTED] atau lewat sms ke hp saya: 08123640629. Salam PerjuanganGde Wisnaya Wisna
KAMI MENOLAK PEMBANGUNAN PLTGU DI PEMARON<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam upaya menambah pasokan listrik untuk Bali, PT. PLN melalui anak perusahaannya yaitu PT. Indonesia Power, sejak 2 tahun yang lalu (Desember th. 2000) selalu berusaha untuk membangun PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) di Desa Pemaron, Kabupaten Buleleng.

 

Sejak awal diperkenalkannya rencana pembangunan proyek ini, masyarakat setempat bersama-sama komponen pariwisata disana telah menyatakan menolak rencana pembangunan PLTGU tersebut di lokasi Pemaron. Namun pihak PT.PLN dan PT. Indonesia Power tetap bersikukuh untuk meneruskan rencana tersebut, sehingga sampai kini timbullah suasana pro dan kontra terhadap rencana pembangunan ini.
 

Dalam kaitan ini, sikap DPRD Buleleng telah jelas menolak PLTGU di Pemaron seperti tercantum dalam Surat Pernyataan Sikap Ketua DPRD Kab. Buleleng tanggal 9 Oktober 2001 dan dipertegas lagi dengan Surat Ketua DPRD Buleleng tertanggal 29 Agustus 2002. Sementara itu dengan surat tertanggal, 7 Februari 2003 DPRD Propinsi Bali telah menyarankan kepada Gubernur Bali untuk merumuskan kembali pembangunan PLTGU Pemaron. Tapi sangat disayangkan pada tanggal 14 Maret 2003 peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Pemaron tetap diresmikan Bupati Buleleng. Peristiwa ini ramai diberitakan oleh media massa, sebab peresmian ini disertai dengan adanya penolakan secara damai oleh masyarakat setempat, tetapi disertai pula adanya dukungan oleh masyarakat dari luar lokasi ( yang tidak langsung terkena dampak keputusan pembangunan proyek ini ), yang nyaris menimbulkan bentrokan fisik.
 

Demikian pula adanya surat Kelian Desa Adat Pemaron tanggal 19 September 2002 yang menyatakan menolak rencana pembangunan PLTGU di Desa Pemaron karena daerah ini termasuk daerah pariwisata.

Penempatan PLTGU di Pemaron kami nilai akan membawa dampak buruk kepada lingkungan hidup masyarakat setempat dan juga kepada kehidupan pariwisata di Lovina. Desa Pemaron dan sekitarnya, termasuk kawasan Lovina adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Kalibukbuk melalui PERDA Propinsi Dati I Bali No. 4 Th. 1999. Jadi, lokasi PLTGU di Pemaron tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal ini dikuatkan dengan nota dinas Bapedalda Bali kepada Gubernur Bali tanggal 24 Agustus 2001.

Adalah suatu kenyataan, bahwa Desa Pemaron di kawasan Lovina, termasuk didalam Kawasan Pariwisata Kalibubuk, merupakan kawasan wisata bahari dengan laut yang tenang, pasir berwarna kehitam-hitaman, karang laut dengan ikan tropis, lompatan beriring lumba-lumba di pagi hari yang cerah adalah merupakan sebagian dari daya tarik pantai Lovina.

Bila kawasan perairan Lovina tercemar oleh ceceran dan tumpahan minyak sebagai akibat pengiriman minyak HSD (High Speed Diesel) melalui angkutan laut dari Depo Minyak Manggis guna memenuhi kebutuhan pengoperasian PLTGU Pemaron, kami mengkhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan khususnya pencemaran air laut yang akan mengganggu kehidupan biota laut, terutama ikan lumba-lumba yang menjadi maskot pariwisata Lovina, merusak keindahan terumbu karang, dan memusnahkan ikan hias. Bukti bahwa kasus pencemaran air laut menghancurkan pariwisata terjadi di kawasan Candi Dasa Karangasem, akibat pembangunan depo minyak di dekatnya.

Akibatnya tentu akan dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar. Kawasan Lovina /Kalibubuk merupakan satu kawasan yang telah berhasil dikembangkan oleh investasi pengusaha lokal selama 30 tahun, dengan nilai asset yang jauh melebihi nilai asset PLTGU di Pemaron yang akan dibangun.

Patut dicatat, bahwa kawasan Lovina telah terbukti membuka dan memberi kesempatan kerja bagi ribuan orang yang jumlahnya jauh melebihi kesempatan kerja yang akan dapat diberikan oleh PLTGU Pemaron.
Listrik merupakan sarana modern untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Tetapi pembangkitan tenaga listrik juga menghasilkan polusi yang bertentangan dengan kebutuhan kawasan wisata, yang perlu bebas dari polusi. Karena itu kedua kepentingan pariwisata dan penyediaan tenaga listrik yang bertentangan itu perlu diatur lokasinya. Kami tidak menolak pembangunan pembangkitan tenaga listrik untuk memenuhi pasokan listrik Pulau Bali, tetapi kami menolak pilihan lokasi di kawasan pariwisata, seperti di Desa Pemaron. Bali merupakan pulau yang cukup luas untuk dapat menyediakan pilihan cukup banyak lokasi tempat pembangunan pusat listrik, sesuai dengan pengaturan kesepadanan pemanfaatan serta pengembangan wilayah dengan tata ruang-nya.
Dengan demikian ternyata proses pengambilan keputusan pembangunan PLTGU Pemaron tidak mengacu pada asas pengaturan yang baik (good corporate governance), seperti : (1) tidak mengikutkan sertakan partisipasi masyarakat secara penuh, , (2) dasar keputusan yang tidak pernah dijelaskan secara transparans/terbuka , (3) melanggar asas keadilan, karena kepentingan masyarakat setempat akan dirugikan atas keberadaan proyek ini, (4) tidak adanya tanggapan dan kepedulian pemerintah daerah karena tidak memperhatikan pandangan yang hidup di masyarakat, khususnya mengenai keberatan masyarakat mengenai pilihan lokasi di Desa Pemaron; malahan Bupati Buleleng menyatakan telah menutup dialog dengan masyarakat, (5) pelanggaran peraturan tata ruang kawasan pariwisata, perlindungan lingkungan hidup, (6) kaidah manfaat pembangunan proyek bagi pengembangan wilayah belum pernah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, (7) pembangunan proyek tidak didasarkan atas asas mufakat (consensus), (8) apa efektifitas dan tingkat efisiensi proyek bagi pembangunan daerah tidak / belum diketahui masyarakat.
Oleh karena itu, kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan tegas menolak rencana pembangunan PLTGU di Pemaron.
Pemaron, 30 Maret 2003

Hormat kami,

  1. Forum Penolakan PLTGU Pemaron
  2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Buleleng
  3. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Pembangunan Bali Buleleng
  4. Forum Komunikasi Peduli Buleleng
  5. Bali-Aspac Water Treatment Institute
  6. Kelompok Snorkeling dan Dolphin Lovina
  7. Kelompok Angkutan Wisata Lovina
  8. Assosiasi Pemerhati Lingkungan
  9. Kelompok Nelayan Se Kawasan Lovina
  10. Forum Peduli Pemaron
  11. Kelompok Pedagang Souvenir Se Kawasan Lovina
  12. Dewa Made Shuarsana, Pemaron.
  13. Ketut Englan, Singaraja
  14. Ir. Dewa Ketut Anom, Pemaron
  15. Dewa Dipa, Pemaron,
  16. Nyoman Tirtawan, Pemaron,
  17. Dipl.-Ing. Beate Dotterweich, Pemaron
  18. Drs. Nyoman Suwela, Pemaron
  19. Ir.Gde Wisnaya Wisna, Singaraja
  20. Prof. Dr.Gde Suyatna, Denpasar
  21. Prof.Dr.Made Sutjipta, Denpasar,
  22. Drs. Ngurah Ardike, Denpasar
  23. Asmara,SH,Denpasar
  24. Sinatra,SH, Denpasar
  25. Ir. N. Sudarma Linggih,MBA, Denpasar
  26. Dr.- Ing. Nengah Sudja, Jakarta
  27. Ir. Dipl.-Ing., Nyoman Bangsing, Bandung
  28. Ir. Ketut Suartha, Singaraja
  29. Anak Agung Mudipta, Pemaron,
  30. Nyoman Sukamadji, Sudaji
  31. Immanuel, Kaliasem
  32. Swija,Singaraja
  33. Bagus Sudibya, Puri Bagus, Denpasar
  34. Ir.Ni Made Widiasari,Denpasar
  35. Ir.Ketut Suardhana Linggih, Jakarta
  36. Ir. Wayan Sutika Ananta, Bandung
  37. �
(Silahkan diisi nama-nama mereka yang setuju dengan pernyataan diatas).

Kirim email ke