--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 07 Februari 2005 15:40 UTC ** PEMIMPIN OPOSISI THAILAND MENGUNDURKAN DIRI ** PEMERINTAH NEPAL BERSEDIA BERUNDING TANPA SYARAT DENGAN PEMBERONTAK ** PETUGAS CAPAI RERUNTUHAN PESAWAT DI AFGANISTAN ** TOPIK PERS: PARA NELAYAN GENTENG TIMO DI PIDIE DAN TIM AHLI BELANDA DAN AFGANISTAN DI ACEH ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: THAKSIN SHINAWATRA MENANG MUTLAK DALAM PEMILU THAILAND ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: DIPERTANYAKAN MANDAT KOMISI KEBENARAN YANG DISEPAKATI JAKARTA DAN DILI ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: BELANDA PUNYA INFORMASI MEMBERATKAN SOAL KASUS PEMBUNUHAN MUNIR * PEMIMPIN OPOSISI THAILAND MENGUNDURKAN DIRI Pemimpin oposisi Thailand mengundurkan diri, menyusul kemenangan telak Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Banyat Batadtan dari Partai Demokrasi sebelumnya menyatakan bahwa ia akan mundur apabila kalah dalam pemungutan suara Ahad kemarin. PM Thaksin dengan partainya Thai Rak Thai dipastikan akan meraih mayoritas mutlak. Sesudah 60 persen suara dihitung, partai tersebut telah meraih 363 dari 500 kursi di parlemen. Thaksin, 55 tahun, telah mengumumkan akan membentuk kabinet satu partai, yang pertama dalam sejarah parlemen Thailand. * PEMERINTAH NEPAL BERSEDIA BERUNDING TANPA SYARAT DENGAN PEMBERONTAK Pemerintah Nepal yang baru bersedia melangsungkan perundingan tanpa syarat dengan para pemberontak maois. Demikian berita yang dimuat di berbagai surat kabar di Nepal. Pemerintah baru itu diangkat oleh Raja Gyanendra pekan lalu sesudah sebelumnya membubarkan kabinet pimpinan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba. Deuba gagal memulai perundingan dengan pemberontak yang sudah sembilan tahun lamanya mengangkat senjata terhadap rejim kerajaan Nepal. Pemberontak hanya bersedia berunding dengan raja dan menyebut pemerintah baru itu tidak sah. Para pengamat menganggap tindakan raja itu sebagai kudeta negara. Pekan lalu, Raja Gyanendra mengumumkan kedaan darurat: pers dibatasi dan hubungan telefon dengan luar negri diputus. * PETUGAS CAPAI RERUNTUHAN PESAWAT DI AFGANISTAN Para petugas penyelamat dari pasukan perdamaian internasional di Afganistan telah mencapai reruntuhan pesawat yang jatuh di sebelah timur Kabul Kamis lalu. Pesawat membawa 104 penumpang termasuk 24 warga asing. Sejauh ini, baru tiga jenazah yang ditemukan di atas pegunungan berketinggian tiga ribu meter itu. Nasib para penumpang lainnya masih tidak jelas, tapi dikhawatirkan mereka tewas. Para petugas dari NATO dan tentara pemerintah Afganistan pada awalnya tidak bisa mencapai reruntuhan pesawat karena cuaca buruk. Tempat tersebut hanya bisa dijangkau dengan helikopter. * BELANDA BANTU BANGUN JEMBATAN DI ACEH Belanda akan membantu membangun sembilan jembatan darurat di Aceh. Demikian dikatakan Menteri Luar Negri Ben Bot dalam kunjungannya di Aceh Ahad kemarin. Jembatan tersebut adalah pemberian Pakta NATO. Belanda bertanggung jawab atas pengangkutan dan pembangunannya. Di samping itu, Belanda juga membantu memperbaiki saluran air bersih serta sanitasi. * SERANGAN BOM DI IRAK Sedikitnya 19 orang tewas dalam dua serangan bom hari ini di Irak. Di Baquba, sebelah utara Bhagdad, seorang pelaku bunuh diri meledakkan mobil yang penuh bahan peledak di sebuah kantor polisi. Dipastikan delapan orang tewas. Sedangkan sebuah serangan bunuh diri di Mosul, meminta sebelas korban jiwa. Sebuah mobil bermuatan bom menabrak sekelompok polisi di sebuah rumah sakit. * MENLU AMERIKA IMBAU ISRAEL DUKUNG PRESIDEN PALESTINA Menteri Luar Negri Amerika Serikat Condoleezza Rice mengimbau Israel untuk mendukung Presiden Palestina Mahmud Abbas. Menurut Yerusalem Post, Rice meminta Perdana Menteri Ariel Sharon untuk tidak mengambil tindakan yang bisa merongrong posisi Abbas. Pembicaraan antara Rice dengan Sharon itu resminya tidak diumumkan. Menurut sumber-sumber diplomatik yang dikutip surat kabar tersebut, Rice berkata pada Sharon bahwa Abbas membutuhkan hasil nyata untuk ditunjukkan kepada rakyatnya. Pembicaraan juga membahas hubungan dengan Suriah serta konflik mengenai program nuklir Iran. Rice melakukan perjalanan keliling Eropa dan Timur Tengah. Hari ini, ia bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Besok, Abbas dan Sharon akan bertemu di Mesir. * AKSI PENYANDERAAN DI KEDUBES SPANYOL BERAKHIR Sejumlah karyawan Kedutaan Besar spanyol di ibukota Swiss Bern disandera selama beberapa saat. Menurut pemerintah Spanyol, aksi tersebut sementara ini telah berakhir dan para sandera selamat. Satu penjaga mengalami tusukan. Tidak jelas motif dari penyanderaan itu. Pada mulanya dikatakan aksi dilakukan oleh satu orang, tapi berita terakhir mengatakan bahwa pelakunya berjumlah tiga orang. * INGGRIS PERKETAT UNDANG-UNDANG IMIGRASI Inggris akan menyesuaikan undang-undang imigrasinya sehingga hanya pencari suaka yang memiliki keahlian yang diijinkan masuk. Kepada radio BBC, Perdana Menteri Tony Blair mengatakan bahwa jumlah pendatang harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ia tidak mendukung usulan kubu Konservatif untuk menetapkan jumlah maksimal pendatang. Blair sudah mendahului usulan Menteri Dalam Negeri Charles Clarke yang akan disampaikan hari ini. Ia diduga akan memperketat peraturan imigrasi. * BURSA EROPA PENUH KEYAKINAN Bursa-bursa Eropa memulai pekan ini dengan penuh keyakinan. Ini akibat keuntungan besar yang dialami Wall Street serta kabar perusahaan yang tidak begitu buruk. Di Amsterdam, Indeks AEX tercatat pada 369 atau 0,4 persen lebih tinggi. Bursa Jepang juga menanggapi positip keuntungan di Wall Street akhir pekan lalu. Turunnya nilai tukar yen terhadap dolar yang menguntungkan bagi ekspor, menyebabkan para pelaku bursa memborong saham. Indeks Nikkei ditutup 1,2 persen lebih tinggi pada 11.500. Nilai tukar euro tercatat $ 1,2848. * PARA NELAYAN GENTENG TIMO DI PIDIE DAN TIM AHLI BELANDA DAN AFGANISTAN DI ACEH Harian Algemeen Dagblad mengangkat kisah desa nelayan Genteng Timo di pantai Barat Pidie. Dari 1120 penduduk, sebanyak 166 tewas diterjang tsunami. Mereka yang selamat, tinggal di kamp-kamp pengungsi. Namun para nelayan ini sudah tidak sabar untuk kembali melanjutkan pekerjaan mereka: mencari ikan di laut. Oleh karena itu mereka juga menolak tawaran pemerintah untuk relokasi. 'Kami tidak bisa tinggal di pegunungan dan menanam ketela. Kami nelayan, kami mencari nafkah dari laut. Di samping itu, kami tidak bisa meninggalkan mereka yang menjadi korban'. Demikian Abdulrachman yang mewakili para nelayan Genteng Timo. Bantuan pemerintah untuk warga Genteng Timo sementara ini janganlah diharapkan. Saat ini, pemerintah masih sibuk mengurus bantuan darurat, menguburkan jenazah, dan memberi makan mereka yang selamat. Rehabilitasi masih lama, bertahun-tahun. Demikian Algemeen Dagblad. Sejumlah pengungsi meneruskan saja rencana mereka. Di sepanjang pantai, terlihat orang-orang yang sedang membangun. Bahkan di Genteng Timo, orang membangun tempat tinggal sementara. Di luar Banda Aceh, para relawan membantu membangun kembali sebuah desa. Sedangkan di pantai timur Meulaboh, rumah-rumah yang rusak ditambal dengan papan dan kain terpal supaya bisa ditinggali. Kepala desa Husaini memberi contoh dengan membuka kantor di tengah-tengah puing bangunan. 'Kalau harus menunggu pemerintah, maka akan terlalu lama. Kami harus melanjutkan hidup kami'. Demikian Husaini dikutip Algemeen Dagblad. Belanda akan bangun jembatan darurat di Aceh. Demikian dikatakan Mentri Luar Negri Belanda Ben Bot yang Ahad kemarin berada di Aceh, seperti dilaporklan surat kabar de Volkskrant. Koran tersebut berlanjut, Selasa besok, sebuah tim ahli akan berangkat ke Indonesia untuk menetapkan di mana jembatan-jembatan tersebut akan dipasang dan apa saja yang dibutuhkan. Kesembilan jembatan darurat itu adalah pemberian Pakta NATO. Di Aceh, Menlu Bot mengatakan, Belanda secara sadar menghindari publisitas. Ini berkaitan dengan masa lampau kolonial Belanda di Aceh yang berdarah. Demikian kata sang menlu kepada media Belanda.'Keuntungannya adalah bahwa kita mengenal situasi dengan baik. Kerugiannya, karena masa lalu itu, maka Belanda mendapatkan reputasi tertentu. Jadi Belanda harus bersikap sangat hati-hati dan diplomatis dalam menangani hal ini'. Demikian sang menteri. Menlu Bot juga mengungkapkan bahwa awal Januari lalu Belanda menawarkan pasukan zeni, tapi ditolak Indonesia. Demikian de Volkskrant. Afganistan juga mengirimkan tim dokter militer ke Aceh, yang berjumlah 20 orang. Tim tersebut dikepalai oleh Nyonya Suhailla Sidiq. Pertengahan Januari lalu, presiden Hamid Karzai memutuskan mengirim tim dokter tersebut ke Aceh. Bahwa Karzai memilih seorang perempuan untuk mengepalai tim tesrebut, mencerminkan bahwa masa rejim Taliban di Afganistan telah berlalu. Ketika ditanya bagaimana rasanya bekerja di Indonesia? Nyonya Sidiq menjawab: 'kami di sini untuk membantu tidak untuk mencari perbedaan budaya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di Kabul ada salju sedangkan di sini sangat panas". Demikian surat kabar Trouw. Masih dalam Trouw, tapi menyangkut topik lain, yaitu larangan berciuman di tempat umum. Ciuman di tempat umum dan kumpul kebo adalah tindak pidana yang bisa dikenai hukuman maksimal 10 tahun atau denda sekitar 26 ribu eruro. Demikian tertera dalam rancangan KUHP yang diajukan pemerintah ke DPR. Para yuris dan organisasi hak-hak asasi manusia mengkritik rancangan yang terlalu mengurusi hal-hal pribadi warga itu. Tetapi juru bicara kehakiman Abdullah menepis kritik tersebut dengan mengatakan, ini semua sesuai dengan kehendak penduduk. Demikian Trouw dan demikian pers kali ini. * THAKSIN SHINAWATRA MENANG MUTLAK DALAM PEMILU THAILAND Perdana menteri Muangthai Thaksin Shinawatra diberitakan memang mutlak dalam pemilihan umum akhir pekan lalu. Dikabarkan jumlah suara yang diperolehnya sangat menakjubkan dan jauh melebihi perkiraan selama ini. Ini berarti Thaksin akan menjadi pemimpin terpilih pertama yang paling berkuasa dalam sejarah Thailand. Kepopuleran Thaksin melonjak setelah tindakannya menangani bencana alam tsunami Desember lalu dan tentu saja pertumbuhan ekonomi Thailand yang luar biasa. Hanya para pemilih di Thailand Selatan yang mayoritasnya muslim, secara massal menolak Thaksin. Maklum 500 orang muslim tewas tahun lalu akibat kekerasan polisi. Menurut Kowo Chongkittavorn, redaktur harian The Nation di ibukota Bangkok, penolakan di Selatan ini hanyalah satu-satunya perkecualian: Ini adalah mandat yang sangat jelas dari para pemilih Thailand yang memberikan Thaksin Shinawatra dukungan yang sangat besar, untuk melanjutkan propgam populis pemerintahannya. Itu adalah hal yang signifikan karena untuk pertama kalinya dalam 73 tahun sejarah pemilihan umum di Thailand, pemerintah hanya terdiri atas satu partai. Jadi apabila seorang pemimpin dipercaya dengan kekuasaan yang begitu besar, maka akan timbul persoalan di masa depan. Apakah rakyat tetap mempunyai kebebasan dan pemerintah tidak berubah menjadi pemerintah diktator, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Walaupun begitu kelihatannya rakyat Thailand tidak begitu peduli dengan kemungkinan dampak negatif tersebut, dan secara massal mendukung Thaksin. Menurut Kowo Chongkittavorn perlu dibedakan dua tema. Satu adalah pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya adalah kebebasan berpolitik serta demokrasi. Apakah keduanya akan berjalan berdampingan atau tidak, tidak ada pihak yang tahu. Tapi jelas sebagian pemilih mendukung Thaksin karena keberhasilan kebijakan ekonominya, dan mereka berharap pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Jadi sekarang tergantung dari Thaksin sendiri apakah tetap memenuhi janjinya, bahwa Thailand mempunyai masyarakat yang terbuka dan demokratis, walaupun ia punya kekuasaan mutlak untuk mengontrol parlemen. Jadi sangatlah penting untuk pemerintah Thaksin menjadikan Thailand negara yang terbuka dan transparan, tetap membuka kesempatan bagi organisasi-organisasi sipil untuk berkembang dan media untuk mengekspresikan pendapat mereka yan pro atau anti-pemerintah. Sampai dua tahun lalu rakyat Thailand tidak perlu mengkhawatirkan masalah kebebasan, transparansi dan demokrasi. Ketika itu pemerintah Thaksin mulai mendekati media bahkan bekerjasama dengan sejumlah televisi dan radio, yang kemudian berubah menjadi pro-pemerintah. Tentu saja hal ini berbeda dengan media cetak, tapi belakangan sejumlah diantaranya juga bekerjasama dengan pemerintah. Selama masa pemerintahan pertama Thaksin, banyak lsm yang dirongrong oleh pemerintah. Mereka bahkan dituduh menjadi boneka asing karena menerima dana atau bekerjasama dengan organisasi lsm asing. Salah satu tantangan terberat pemerintahan Thaksin Shinawatra sekarang adalah wilayah Thailand Selatan yang memberontak dan dihuni sebagian besar penduduk muslim. Apakah ada pendekatan dari Bangkok untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Menurut Kowo Chongkittavorn tidak ada pendekatan sedikitpun dari Bangkok. Bencana tsunami 26 Desember lalu, telah mengalihkan pusat perhatian rakyat Thailand dan halaman muka media cetak. Selama beberapa hari mendatang, masalah Thailand Selatan akan dimasukkan dalam agenda pemerintah karena belum ada pemecahan hingga sekarang. Kerusuhan dan pertumpahan darah tetap berlangsung. Dalam beberapa minggu terakhir perhatian media cetak dan elektronik hanya terpusatkan pada pemilu, jadi hampir tidak ada laporan mengenai Thailand Selatan. Tapi bukan berarti persoalan ini telah selesai. * DIPERTANYAKAN MANDAT KOMISI KEBENARAN YANG DISEPAKATI JAKARTA DAN DILI Uskup Dili yang baru, Monseigneur Alberto Ricardo da Silva menolak usulan pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Bulan lalu Jakarta dan Dili bersepakat membentuk komisi tersebut. Aniceto Guterres ketua Komisi Kebenaran, Penerimaan dan Rekonsiliasi Timor Leste CAVR, yang diberi mandat menyelediki kasus pelanggaran tahun 1999 mempertanyakan mandat yang akan diberikan kepada komisi baru tersebut. Yang dicemaskan rakyat Timor Leste, komisi baru ini akan mencari kebenaran yang disepakati kedua pemerintah dilatarbelakangi maksud politik yang amat kental: Aniceto Guterres [AG]: Saya kira setiap komisi kebenaran di manapun tugasnya sama. Sesuai dengan mandat yang diinstruksikan. Biasanya itu mencari kebenaran dan berdasarkan temuan-temuannya itu dia membuat rekomendasi. Saya tidak tahu, kalau yang Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini, karena ada persahabatan jadi ada tugas yang lain. Kedua menteri luar negeri sekarang sedang dalam negosiasi untuk membahas kerangka acuan. Radio Nederland [RN]: Tetapi bapak sendiri mendukung pembentukan komisi ini? AG: Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung. Saya sendiri belum mengerti, belum tahu persis apa tujuan dari komisi itu. Karena belum ada penjelasan yang meyakinkan saya tentang komisi itu. Apalagi sulit membedakan posisi saya sebagai ketua komisi dan juga sebagai individu. RN: Tetapi kenapa pemerintah Timor Leste mendukung pembentukan komisi ini? AG: Kalau pemerintah sih bukan soal mendukung, karena kedua pemerintah yang mengambil inisiatif. Jadi itu adalah salah satu kesepakatan. Tapi penjelasan menteri luar negeri itu sendiri masih terlalu dangkal. Dan saya kira tidak hanya saya, banyak orang yang masih bingung dengan apa tujuan akhir sebenarnya. RN: Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini adalah sebagai alternatif dari komisi ahli. Pemerintah kedua negara sudah setuju dengan pembentukan komisi kebenaran ini. AG: Statementnya memang seperti itu. Tapi menurut saya juga tahu bahwa sekjen PBB tidak melihat seperti itu dan tetap melihat pada inisiatifnya. Kita dikejutkan dengan kesepakatan di Bali. Jadi ada reaksi dari yang tidak terlalu keras sampai yang sangat keras, itu banyak dari dalam negeri. Mungkin itu lebih karena orang belum betul-betul memahami apa yang diinginkan dari komisi ini oleh kedua negara. RN: Apa tanggapan komisi bapak sendiri? AG: Kita tidak punya mandat untuk mengatakan setuju atau tidak setuju. Apalagi persoalannya, isinya memang terlalu politis untuk dikomentari. Kami tetap memusatkan perhatian untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang tersisa. Dan sebentar lagi, dua atau tiga bulan lagi sudah selesai. Jadi kalau toh komisi itu ada, saya perkirakan itu sekitar bulan Juli atau Agustus baru bisa dia itu berfungsi. Jadi tidak ada masalah bagi kita. RN: Apakah Komisi Kebenaran nanti akan mengambil-alih tugas anda, akan melanjutkan atau bagaimana? AG: Kalau mengambil-alih sih tidak mungkin. Karena kami sebentar lagi mungkin sekitar pertengahan bulan Mei kami sudah menyelesaikan laporan akhir kita. Mungkin kalau ada hal-hal yang dianggap belum cukup dari pihak Indonesia, mereka akan memanfaatkan komisi yang baru ini. Dan kami juga sedang mempelajari itu apa yang kami akan merekomendasikan sehubungan dengan komisi ini. Adakah hal-hal yang memang perlu ditindaklanjuti oleh komisi ini. RN: Apakah ada kemungkinan para tertuduh akan juga diajukan ke pengadilan? AG: Saya kira komisi kebenaran di manapun termasuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini, dia tidak akan mengganti atau mensubstitusi peran-peran sebuah institusi pengadilan. Rekomendasi mungkin, ya. Tapi itu hanya sebatas rekomendasi. Setelah itu, itu adalah sebuah proses dan adalah keputusan politik. RN: Tetapi kalau komisi bapak sudah menyelesaikan tugas yang sebenarnya sudah diberikan, lalu apa gunanya pembentukan lagi sebuah komisi kebenaran baru? AG: Karena itulah saya bilang ini ada unsur politisnya. Kalau saya ditanya apakah anda setuju atau tidak, saya mau bertanya balik kebenaran macam apa yang akan diperoleh oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Jadi ada unsur politiknya terlalu kental di situ. RN: Maksudnya bapak dengan unsur politiknya yang terlalu kental ini apa? AG: Kalau bicara kebenaran, komisi yang sekarang lagi bekerja, CAVR juga punya mandat untuk mencari kebenaran. Kalau memang itu Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu fokusnya pada kejadian atau pelanggaran-pelanggaran HAM selama tahun 1999, itupun untuk di Timor leste sudah ada investigasi. udah ada penyelidikan dari KPP HAM, dari komisi HAM PBB, dari Serious Crime Unit di Timor Leste juga sudah membuat investigasi. Semua pihak sudah memberikan investigasi dan ada laporan-laporannya. Saya tidak tahu kebenaran macam apa yang dicari lagi. Dan mudah-mudahan itu bukan suatu kebenaran yang lain daripada yang sudah diperoleh dan diketahui oleh masyarakat internasional termasuk orang Timor Leste. Mudah-mudahan bukan suatu kebenaran hasil kompromi oleh dua negara. RN: Ini hanya mungkin sebagai pemanis saja, begitu? AG: Ah, saya tidak mengatakn begitu. Tapi ada, maksud saya, tujuan-tujuan politiknya yang lebih besar, lebih penting di situ. Demikian Aniceto Guterres ketua Komisi Kebenaran, Penerimaan dan Rekonsiliasi Timor Leste CAVR di Dili. * BELANDA PUNYA INFORMASI MEMBERATKAN SOAL KASUS PEMBUNUHAN MUNIR Intro: Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mendesak supaya polisi segera menuntaskan penyelidikan kasus Munir. Pertanyaannya sekarang di mana harus memburu terdakwa pembunuhan Munir, di Indonesia atau di Belanda. Ulasan redaksi di Hilversum. Setelah berminggu-minggu ditutupi oleh berita tsunami, akhirnya pekan ini kasus pembunuhan aktivis hak-hak azasi manusia Munir kembali mencuat menduduki pelbagai halaman depan media. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara misalnya mendesak polisi supaya mempercepat penyidikan kasus pembunuhan Munir. Maklum, sampai sekarang polisi belum juga berhasil menuding hidung tersangka untuk dijadikan terdakwa. Kepada Kantor Berita Prancis AFP, Ketua Komnas HAM mengungkapkan kekhawatiran masyarakat luas bisa-bisa kasus pembunuhan Munir tidak akan terungkap sama sekali. Apalagi ketika sekarang jelas bahwa kasus ini bukanlah tindak kriminal biasa, karena Munir sangat aktif memperjuangkan masalah hak-hak azasi manusia. Jangankan terdakwa, Suciwati, janda mendiang Munir menunjuk bahwa pada bulan kelima ini, polisi belum juga menuding seorangpun sebagai tersangka Suciwati: Bagi saya sih belum ada perkembangan yang signifikan. Progresnya pun saya pikir lambat sekali, karena udah menginjak bulan kelima ya, mau keenam ini, tapi sampai hari ini polisi belum menentukan siapa tersangkanya. Kalaupun mereka sudah ngomong untuk 100 harinya SBY kemarin, itu saya pikir untuk membesar-besarkan itu aja, bahwasanya udah ada penyelidikan dua orang. Ketika saya tanya alamatnya sudah ditemukan belum, malah mereka ngomong belum, gitu. Makanya aneh sekali dua hal itu diangkat ke permukaan. Jadi sudah ada dua orangn yang diselidiki. Mingguan berita Tempo pekan ini tampil dengan teori menarik mengenai mereka. Berdasarkan sumber polisi, menurut Tempo, ada dua orang saksi yang bisa mengarah pada penangkapan. Yang pertama adalah Polly Carpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330 pada maskapai penerbangan Garuda. Saksi kedua, demikian mingguan Tempo, adalah ELSG. Soal saksi ini terdapat kesimpangsiuran. Yang jelas saksi ini membantu dokter Tarmizi Tahir dalam meramu obat untuk menghentikan diare Munir. Tetapi dalam daftar penumpang Garuda tidak ada nama ELSG. Yang ada dalam daftar adalah LK, seorang apoteker yang tinggal di Belanda. Menurut beberapa kalangan yang dekat dengan Munir, LK atau ELSG itu lain sekali dengan ciri-ciri orang yang oleh saksi disebut membantu dokter Tarmizi. Orang itu ternyata berbeda sekali dengan ciri-ciri LK atau ELSG. Inilah yang tidak diungkapkan oleh Mingguan Tempo. Dari sini bisa disimpulkan atau para saksinya salah lihat atau, dan ini lebih serius lagi, telah dilakukan perubahan pada daftar penumpang pesawat GA 947. Di Belanda sendiri, sementara itu, juga telah terjadi perubahan cukup berarti. Farah Karimi, anggota fraksi Kiri Hijau parlemen Belanda, menulis surat berisi pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri Ben Bot dan Menteri Kehakiman Piet Hein Donner. Antara lain Karimi bertanya apakah sudah ada kesepakatan dengan Jakarta tetang penyerahan dokumen-dokumen dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Dokumen yang mana itu, tanya Farah Karimi. Menkeh Donner maupun Menlu Bot menjawab bahwa laporan visum et repertum, laporan sementara bedah jenazah, laporan akhir bedah jenazah, laporan toksikologi pertama, laporan asli toksikologi akhir sudah diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Penyerahan itu terjadi ketika delegasi polisi Indonesia berada di Belanda untuk melakukan penyelidikan. Dengan penyerahan itu, demikian Donner dan Bot, maka kepada pemerintah Inodnesia juga diberikan informasi sepenuhnya mengenai sebab-sebab kematian Munir. Yang menarik adalah dokumen-dokumen yang tidak diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Menkeh Donner dan Menlu Bot dokumen-dokumen itu adalah poses verbaal atau berita acara dan tidak diserahkan karena informasinya bisa menunjuk kepada orang-orang tertentu. Kalau informasi ini diberikan maka akan muncul situasi di mana bantuan hukum Belanda kepada Indonesia itu akan dipakai sebagai barang bukti untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman mati. Sesuai dengan kesepakatan Uni Eropa, Belanda dilarang mengadakan kerja sama hukum dengan negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Kecuali ada jaminan dari Indonesia bahwa hukuman mati tidak akan dituntut atau dijatuhkan pada kasus Munir ini. Dari surat Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tadi bisa disimpulkan bahwa Belanda memiliki informasi-informasi yang memberatkan bagi pihak-pihak tertentu dalam kasus pembunuhan Munir. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
