---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Senin 07 Maret 2005 16:00 UTC



** INDONESIA DAN MALAYSIA INGIN CARI JALAN KELUAR DIPLOMATIK

** TUNTUTAN HUKUMAN PENJARA DELAPAN TAHUN BAGI ABDULLAH PUTEH

** PRESIDEN SURIAH DAN LIBANON BERTEMU

** TOPIK TINJAUAN PERS: HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA MAKIN TEGANG

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MISI MILITER DI IRAK BERAKHIR, BELANDA 
SIAPKAN MISI MILITER BARU UNTUK AFGANISTAN

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: TEKANAN INTERNASIONAL MASIH DIBUTUHKAN DI 
DARFUR

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SINN FEIN MATI-MATIAN PERBAIKI CITRANYA

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SUBSIDI BBM: UNTUK RAKYAT KECIL ATAU UNTUK 
KALANGAN KAYA?

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: URUSAN TKW DAN TKI ADALAH WARISAN ORDE BARU



* INDONESIA DAN MALAYSIA INGIN CARI JALAN KELUAR DIPLOMATIK

Indonesia dan Malaysia menjamin akan mencari jalan keluar diplomatik mengakhiri 
konflik perbatasan. Dalam pembicaraan telpon, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berjanji akan mencari jalan 
keluar damai. Dalam waktu dekat menteri luar negeri kedua negara akan membahas 
lebih lanjut masalah ini. Walau demikian, pemerintah RI mengirim tiga kapal 
angkatan laut dan empat pesawat tempur ke wilayah sengketa. Pekan lalu 
Indonesia telah mengirim empat kapal tempur, setelah Malaysia memberi konsesi 
kepada perusahaan minyak Shell untuk melakukan pengeboran di Blok Ambalat. 
Menurut Jakarta wilayah ini termasuk wilayah perairan Indonesia. Selain konflik 
minyak dua negeri ini juga dilanda konflik imigran gelap. Pemerintah Malaysia 
melakukan operasi pelacakan besar-besaran terhadap sepuluhribuan imigran gelap. 
Mayoritasnya memang berasal dari Indonesia.


* TUNTUTAN HUKUMAN PENJARA DELAPAN TAHUN BAGI ABDULLAH PUTEH

Jaksa penuntut menuntut hukuman penjara delapan tahun bagi Gubernur Aceh, 
Abdullah Puteh yang didakwa korupsi. Jaksa penuntut menuduh Puteh membeli 
helikopter Rusia tanpa ijin tahun 2001, yang mengakibatkan kerugian besar kas 
negara. Abdullah Puteh berulangkali membantah tuduhan itu dan menyatakan 
mendapatkan izin untuk membeli helikopter. Sidang pengadilan berikutnya akan 
berlangsung 14 Maret mendatang.


* PRESIDEN SURIAH DAN LIBANON BERTEMU

Hari ini Presiden Suriah Bashar Assad bertemu dengan rekan sejawatnya dari 
Libanon Emile Lahoud. Mereka akan membahas lebih jauh penarikan mundur pasukan 
Suriah dari negara tetangga Libanon. Menurut Menteri Pertahanan demisioner 
Libanon, Abdel Rahim Mrad, pasukan Suriah akan ditarik mundur langsung setelah 
pertemuan. Namun sejauh ini masih belum jelas apakah militer Suriah benar-benar 
ditarik mundur. Sejauh ini Assad hanya berjanji memindahkan pasukannya ke 
wilayah perbatasan. Terutama Amerika Serikat dan Prancis menekan Assad untuk 
secepat mungkin menarik mundur pasukannya. Washington ingin agar semua pasukan 
Suriah ditarik paling lambat Mei mendatang, ketika Libanon menggelar pemilu.


* LAGI-LAGI SERANGAN DI IRAK

Sedikitnya 10 orang tewas dalam pelbagai serangan pemberontak. Dipastikan lima 
militer Irak dibunuh di kota Baquba dalam pertikaian dengan sekelompok 
pemberontak Sunni. Seorang pelaku bunuh diri meledakkan mobil, ketika polisi 
membawa militer terluka ke rumah sakit. Akibatnya empat orang tewas, termasuk 
dua warga sipil. Sementara kantor polisi di Baquba menjadi sasaran serangan 
granat mortir. Dan di Balad, bom meledak di sebuah sekolah, menewaskan empat 
orang, termasuk seorang murid dan dua pejalan kaki. Menurut polisi, pelaku 
peledakan berencana melancarkan serangan terhadap kediaman pejabat tinggi Irak 
yang terletak di seberang sekolah. Tidak seorang pun terluka.


* KORBAN TEWAS DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA MADAGASKAR

Dua anak-anak tewas dan 45 orang lainnya terluka dalam insiden seputar 
pertandingan sepak bola di Madagaskar. Insiden ini terjadi ketika ribuan 
suporter berupaya memasuki stadion yang ketika itu sudah penuh sesak. Karena 
itu timbul panik dan banyak orang terinjak-injak. Menurut federasi sepak bola 
Madagaskar, pertandingan antara tim USJF Ravinala dengan tim Afrika Selatan, 
Kaizer Chiefs menarik 50 ribu penonton. Padahal stadion Antananarivo hanya bisa 
menampung 25 ribu orang saja.


* HOWARD STRINGER DIREKTUR BARU SONY

Untuk pertama kali sejak didirikan tahun 1946 perusahaan elektronika Sony akan 
dipimpin warga asing. Laki-laki tersebut adalah Howard Stringer asal Britania 
yang Juni mendatang akan menggantikan ketua direksi Nobuyuki. Stringer yang 
berusia 63 tahun, yang juga memiliki paspor Amerika, kini adalah ketua direksi 
cabang Sony di Amerika. Sebelum bekerja pada perusahaan Jepang itu, Stringer 
menduduki posisi tinggi di pemancar televisi Amerika CBS.


* ISRAEL SERAHKAN TULKAREM KEPADA PALESTINA

Selasa besok, Israel menyerahkan kota Tulkarem di Tepi Barat Sungai Yordan 
kepada Palestina. Demikian seorang pejabat tinggi Palestina. Ahad kemarin para 
jenderal Israel dan Palestina membahas soal penyerahan lima kota Palestina di 
Tepi Barat Sungai Yordan yang diduduki Israel semasa intifada Palestina empat 
tahun. Ini adalah pertemuan penting pertama sejak serangan bunuh diri di Tel 
Aviv dua pekan lalu yang menewaskan lima warga Israel. Setelah serangan, Israel 
membatalkan semua inisiatif perdamaian.


* BELANDA SERAHKAN KOMANDO DI IRAK KEPADA TENTARA BRITANIA

Hari ini militer Belanda di Irak menyerahkan komando kepada tentara Inggris. 
Dengan demikian berakhirlah misi Belanda selama 20 bulan di Irak, yang diikuti 
7000 militer. Penyerahan komando resmi dihadiri Letnan Jenderal D. L. Berlijn, 
pejabat pemerintah lokal Irak serta komandan pasukan Jepang di propinsi 
Al-Muthana. Dalam misi di negeri itu, militer Belanda memimpin sekitar 3300 
pejabat keamanan Irak. Setelah penyerahan komando di Camp Smitty, pasukan 
Belanda masih akan berada di sana selama seminggu, menyerahkan tugasnya kepada 
pasukan Britania. Setelah itu sebagian besar militer akan pulang ke Belanda. 
Detasemen helikopter masih akan ditempatkan satu bulan di Irak. Pertengahan Mei 
mendatang, militer terakhir, Komandan Van Dooren akan pulang ke Belanda.


* BERITA BURSA

Pelbagai bursa saham Eropa dibuka positif hari ini. Bursa-bursa Frankfurt, 
Paris dan Amsterdam naik 0,1%. Indeks AEX di Amsterdam kini mencatat 379 poin. 
Bursa saham London tidak mengalami banyak perubahan pada pembukaannya. 

Sementara di Asia, bursa saham Tokyo ditutup positif. Indeks Nikkei naik 0,44% 
ditutup pada titik 11.925,36 poin. Penutupan positif ini berkat hasil positif 
di Wall Street serta pengangkatan Howard Stringer sebagai ketua direksi Sony. 
Saham Sony naik 1,5%. 

Dan satu euro bernilai 1,3220 dolar sen.


* HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA MAKIN TEGANG

Malaysia Melacak Imigran Gelap Indonesia. Demikian tulis harian pagi De 
Volkskrant. Malaysia ingin mengusir ratusan ribu imigran gelap. Mayoritasnya 
berasal dari Indonesia. Tapi Kuala Lumpur tidak ingin cekcok dengan negara 
tetangga Indonesia, soal pendatang haram ini. 

Menurut de Volkskrant, televisi Indonesia sudah selama beberapa hari 
menayangkan gambar-gambar warga Indonesia yang ditangkap pejabat dinas imigrasi 
Malaysia. Mereka berlutut menunggu dideportasi. Setelah dua hari, pemerintah 
Malaysia berhasil menangkap 200 imigran gelap Indonesia. 400 ribu warga 
Indonesia tanpa surat sah, masih berada di Malaysia. 

Operasi pelacakan imigran gelap dilakukan berdasarkan undang undang yang 
diberlakukan Oktober tahun lalu. Undang undang ini dimaksud untuk membatasi 
mengalirnya warga Indonesia ke negeri itu. De Volkskrant memberitakan, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono bolak-balik ke Malaysia untuk meminta Kuala Lumpur 
menunda pelacakan kaum imigran gelap. SBY menjelaskan, mayoritas imigran gelap 
adalah korban gempa dan gelombang pasang tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 
lalu. Hasil perundingan adalah masa amnesti empat bulan untuk memberi 
kesempatan kepada para imigran secara sukarela meninggalkan Malaysia. Sekitar 
400 imigran Indonesia memanfaatkan kesempatan ini. 

Harian de Volkskrant selanjutnya menulis, pemerintah Malaysia menempatkan 
300.000 sukarelawan untuk melacak para pendatang haram lainnya. Pejabat 
Malaysia jelas berupaya tidak bertindak terlalu tegas terhadap mereka di depan 
kamera televisi. Mereka tidak ingin memperburuk hubungan dengan negara 
tetangganya. Selain itu Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja dari 
Indonesia, karena merekalah yang merupakan tulang punggung ekonomi Malaysia. 

//Bagi banyak warga Indonesia, bekerja di Malaysia adalah salah satu cara untuk 
keluar dari kemiskinan. Walau menerima gaji sangat rendah, pendapatan di 
Malaysia masih jauh lebih besar ketimbang di tanah air. Mereka masuk ke 
Malaysia dengan bantuan calo yang mengurus pekerjaan serta surat-surat yang 
dibutuhkan. Surat itu biasanya palsu. Sebagai imbalan, calo ini meminta 
sebagian besar gaji mereka. Tanpa surat-surat sah, imigran Indonesia sangat 
bergantung pada para calo itu. //

Sementara itu Indonesia meminta Malaysia memperpanjang masa amnesti, tapi tanpa 
hasil. Kini permohonan tersebut ditolak, kedua negara berupaya mencari jalan 
keluar lainnya. Indonesia membuka beberapa kantor di perbatasan Malaysia. Di 
kantor itu para imigran gelap yang diusir dari Malaysia diberi visa dan ijin 
kerja yang sah. Dengan surat itu mereka bisa kembali ke Malaysia secara legal. 
Demikian tulis harian pagi De Volkskrant. 

Konflik lain yang melanda dua negeri tersebut adalah soal pengeboran minyak di 
Blok Ambalat. Harian Algemeen Dagblad menulis tentang empat kapal perang 
Indonesia yang berpatroli di wilayah yang diklaim Indonesia mau pun Malaysia. 
SBY memerintahkan tentara mengamankan wilayah tersebut. 

16 Februari lalu perusahaan minyak Malaysia Petronas memberi konsesi kepada 
perusahaan minyak Britania-Belanda Shell untuk melakukan pengeboran di Blok 
Ambalat. Namun Desember lalu Indonesia telah memberi konsesi kepada perusahaan 
Amerika Unocal untuk melakukan pengeboran di wilayah yang sama. 

Malaysia ingin mengatasi masalah ini lewat jalan diplomatik. Tapi angkatan laut 
diraja Malaysia terus berpatroli di wilayah tersebut untuk melindungi industri 
minyak nasional. Sementara maskapai minyak Shell serta mitra Malaysia Petronas 
dirugikan akibat perseteruan ini. Mereka tidak bisa berbuat lain dari menunggu 
sampai dua negara tetangga menemukan jalan keluar konflik ini. Demikian tulis 
harian Algemeen Dagblad. 

Dan demikian pula Ulasan Pers kali ini.


* MISI MILITER DI IRAK BERAKHIR, BELANDA SIAPKAN MISI MILITER BARU UNTUK 
AFGANISTAN

Sementara militer Belanda di Irak Selatan bersiap-siap pulang ke Belanda, 
Kementerian Pertahanan di Den Haag sudah mempersiapkan misi militer berikutnya, 
kali ini ke Afganistan. Tetapi parlemen Belanda mengumumkan berniat 
menyelenggarakan penyelidikan parlementer soal pengiriman militer ke luar 
negeri. Masalahnya, para anggota parlemen ternyata tidak diikutkan dalam 
mengambil keputusan soal misi baru ini yang lebih berbahaya. Lebih jauh laporan 
redaktur politik Hans Andringa

150 komando Belanda akan membantu pasukan Amerika di Afganistan melacak para 
pentolan al-Qaeda terutama pemimpinnya sendiri yaitu Osama bin Laden, tetapi 
tidak ketinggalan anggota bekas rezim fundamentalis Taliban. Ini adalah untuk 
pertama kali pasukan komando khusus militer Belanda ditempatkan di luar negeri 
langsung ikut serta dalam sebuah misi militer. Sejauh ini mereka hanya 
bergabung dalam operasi pengasawasan perdamaian internasional, biasanya di 
bawah PBB, sebagai pasukan baret biru. 

Untuk itu merupakan langkah positif kalau parlemen ikut serta mengijinkan 
misi-misi militer semacam itu. Karena itu menarik sekali kalau sekarang 
pemerintah Belanda justru berpendapat bahwa ijin parlemen bagi misi militer ke 
Afganistan ini tidaklah perlu. 

Komando Belanda ditempatkan pada misi 'Operation Enduring Freedom'. Misi ini 
dibentuk sebagai akibat langsung serangan teroris di Amerika Serikat tanggal 11 
September 2001. Pakta militer NATO mencap serangan 11 September sebagai 
serangan terhadap semua negara anggotanya. Itu berarti bahwa semua negara NATO 
akan bisa dipanggil untuk mengirim pasukan. Dan pengiriman satuan Belanda ke 
Afganistan adalah salah satu bentuk bantuan itu. Dengan cara berpikir semacam 
ini pemerintah Belanda berpendapat tidak dibutuhkan ijin parlemen untuk 
mengirim misi militernya ke Afganistan.

Tidaklah mengherankan kalau parlemen Belanda merasa tersingkirkan. Keputusan 
itu hanya diambil oleh pemerintah tanpa keterlibatan parlemen. Menariknya 
pemerintah sendiri berniat merahasiakan pengiriman pasukan ke Afganistan. 
Harrie van Bommel dari Partai Sosial dalam oposisi menyatakan: 

Harrie van Bommel: Saya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik apabila 
pemerintah tidak berniat memberikan informasi kepada saya soal ke mana pasukan 
akan dikirim, apa yang mereka lakukan, dan hasil apa yang diharapkan setelah 
misi itu. Misi di Afganistan sebenarnya sebuah rahasia. Kami tidak memperoleh 
informasi tentang misi ini. Dan baru tahu soal misi itu dalam harian-harian 
Belanda satu pekan lalu. Saya sangat kecewa. Kami tidak tahu apakah ada 
misi-misi rahasia lainnya. 

Menurut beberapa partai oposisi, keputusan Belanda untuk mengirim pasukan 
komando ke Afganistan hanya bertujuan menyenangkan Amerika setelah Belanda 
pergi dari Irak. Sebelumnya Den Haag memang menghadapi tekanan kuat Washington 
untuk lebih lama lagi menempatkan pasukannya di propinsi Al Muthana, Irak 
Selatan. Lebih lanjut Harry van Bommel, anggota parlemen dari Partai Sosialis.

Harrie van Bommel: Saya mengkritik misi yang termasuk 'Operation Enduring 
Freedom'. 18 ribu pasukan Amerika berperang di Afganistan. 150 orang pasukan 
Belanda tidak akan membawa perubahan besar dalam pertempuran tersebut. Jadi, 
saya menilai ini adalah imbalan politik karena pasukan kita meninggalkan Irak, 
sesuatu yang tidak diinginkan Amerika.  

Misteri misi militer ke Afganistan bertentangan dengan pelbagai misi militer 
Belanda sebelumnya. Parlemen merasa terganggu karena hanya diijinkan ikut 
membahas misi-misi yang relatif aman, dan tidak dilibatkan dalam operasi 
militer yang lebih bahaya. Sekarang kritik terhadap pemerintah tidak hanya 
datang dari oposisi kiri namun juga dari partai mitra koalisi pemerintah.


* TEKANAN INTERNASIONAL MASIH DIBUTUHKAN DI DARFUR

Krisis kemanusiaan di Darfur, Sudan Barat, berhasil ditangani Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Demikian diungkap Jan Egeland, Koordinator Urusan Bantuan 
Kemanusiaan PBB yang tengah mengunjungi Sudan. Tetapi jelas tindakan luar biasa 
sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan di wilayah bermasalah Sudan Barat 
itu. PBB mencurahkan seluruh perhatian dan pengaruhnya untuk memberi tekanan 
internasional atas pemerintahan Khartoum supaya negeri itu membuka peluang 
perdamaian. Laporan redaksi internet Arab, Muhammed Abdelrahman.

Menurut pejabat PBB di Khartoum, 9000 pekerja kemanusiaan lokal maupun asing di 
Darfur telah melakukan tugasnya dengan baik. Situasi Darfur yang dulu 
digambarkan sebagai krisis kemanusiaan terparah di bumi ini secara 
berangsur-angsur pulih kembali, terlepas dari pelbagai keberatan atas masih 
terjadinya serangan maupun aktivitas militer pemerintah Sudan maupun pihak 
pembangkang. 

"Saya merasa masyarakat internasional telah sukses dalam berbagai masalah, tapi 
gagal dalam masalah lainnya," ujar utusan Sekretaris Jenderal PBB urusan 
kemanusiaan Jan Egeland kepada wartawan di Darfur. Egeland mengatakan pokok 
utama keprihatinannya adalah mobilisasi internasional yang lemah bagi 
penyelesaian politik dan dukungan atas upaya Uni Afrika, yang menerjunkan 
pasukan untuk mengawasi Darfur. 

Sementara itu, Sudan harus mati-matian memperhatikan semua pihak. Mata yang 
satu harus terus-terusan mengawasi para faksi yang bertikai di wilayah Selatan, 
Barat dan Timur Sudan, sementara mata yang satunya lagi terarah ke komunitas 
Internasional yang tidak hanya mengharapkan perdamaian di Darfur, tapi juga 
terpenuhinya seluruh perjanjian damai antara pemerintah dan kelompok SPLA 
Sudan, yang ditandatangani 9 Januari lalu di Nairobi, Kenya.

Kesulitan menerapkan perjanjian damai yang mengatur kesepakatan satu negara 
dengan dua sistem dan tiga angkatan bersenjata itu, sangatlah bergantung pada 
seberapa jauh komunitas internasional aktif terlibat, yang hingga saat ini 
dipandang sangat mengecewakan. 

Menurut juru bicara SPLA, lebih dari seribu pengungsi yang kembali dari 
kamp-kamp di Sudan maupun luar Sudan, yang kini berada di Sudan Selatan, sama 
sekali tidak punya makanan dan perawatan kesehatan. Beberapa organisasi 
kemanusiaan menggarisbawahi keprihatinan SPLA dan mengingatkan bahwa krisis 
kemanusiaan di Sudan Selatan hanya bisa diatasi dengan pengadaan secara kilat 
bahan pangan dan obat-obatan. 

Yang juga patut diperhatikan adalah pengumuman SPLA pekan ini, bahwa pemerintah 
Khartoum didukung milisi Selatan menyerang pasukan SPLA di Okobo, Sudan 
Tenggara. Serangan itu mengakibatkan kerugian besar dan memaksa ribuan warga 
sipil mengungsi, mengingat serangan lanjutan masih bisa terjadi di wilayah itu.

Pejabat PBB di Sudan membenarkan terjadinya pertempuran tersebut, tetapi 
menekankan hal itu bisa diatasi jika semua pihak mau bekerja sama. Harus 
diakui, sekalipun sulit meredakan ketegangan maupun perseteruan antar suku, 
keterlibatan pemerintah Khartoum, jika benar, akan membuat situasi lebih parah 
lagi. 

Misi PBB di Khartoum menegaskan, keributan di Okobo menjadi salah satu contoh 
betapa rentannya proses perdamaian Sudan. Hanya tekad kuat masyarakat 
internasional yang dapat memberi harapan dan dorongan pada proses perdamaian.

Di Khartoum, pusat perhatian pemerintah jauh dari mengusahakan perdamaian di 
dalam negeri. Mereka justru pusing akan ancaman sanksi internasional oleh Dewan 
Keamanan PBB.

Sebuah resolusi untuk mengirim 10 ribuan pasukan perdamaian ke Sudan masih 
dibahas di Dewan Keamanan. Ini tertunda karena tengah dicari titik temu antara 
pelbagai perbedaan pendapat dan penolakan Cina, Rusia serta Aljazair, yang 
tidak setuju dengan sanksi terhadap Sudan. Ancaman sanksi ini menyusul 
kegagalan Sudan menghukum para penjahat kemanusiaan di Darfur. 

Di Brusel, wakil presiden Sudan Ali Taha mendesak komunitas Eropa untuk ikut 
campur tangan mencegah sanksi. Dalam seruannya, Sudan menyatakan sanksi 
tersebut akan sangat kontra produktif. Ketimbang membentuk konsolidasi 
stabilitas di Darfur, sangsi itu malah mengacaukan proses awal perdamaian di 
Selatan dan melemahkan upaya pemerintan untuk menerapkan perjanjian damai.

Tetapi Kofi Annan tampak akan mengambil jalan keras terhadap Sudan. Ia 
menyatakan prihatin dan kecewa atas kelambanan dunia internasional. Jelas 
sekali Annan ingin seluruh pihak yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan di 
Darfur diadili. Dan untuk itu ia ingin melakukan apa saja agar tercapai 
kesepakatan dalam Dewan Keamanan tentang kapan dan di mana pengadilan tersebut 
dilakukan.


* SINN FEIN MATI-MATIAN PERBAIKI CITRANYA

Sinn Fein, sayap politik organisasi militan Katolik IRA, bergumul dengan 
masalah citra. Demikian terungkap pada kongres tahunan partai tersebut di 
Dublin. Butir agenda pertemuan sebenarnya ambisi Sinn Fein untuk memainkan 
peranan penting di Republik Irlandia. Tapi pembunuhan Robert McCartney, warga 
Katolik Irlandia Utara asal Belfast, akhir Januari lalu membayangi kongres Sinn 
Fein. Keluarga korban menuduh IRA bersalah atas pembunuhan. Lebih jauh laporan 
koresponden Lia van Bekhoven dari Dublin.

Pembunuhan Robert McCartney sebenarnya tidak menarik perhatian banyak orang. 
Tapi semua ini berubah ketika sanak keluarga korban langsung memutuskan untuk 
menangani sendiri kasus tersebut. Robert McCartney punyai lima kakak perempuan 
yang bekerja di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan usaha. Mereka pandai 
berbicara dan yang tak kalah pentingnya punya tekad teguh. 

Lima perempuan ini melakukan penyelidikan sendiri. Kemudian mereka mengajukan 
daftar nama tersangka pelaku pembunuhan kepada Sinn Fein. Daftar itu terdiri 
dari nama-nama anggota IRA. Pekan lalu IRA memecat tiga aktivisnya dan Sinn 
Fein mencoret tujuh anggotanya. Langkah ini sangat dihargai lima kakak 
perempuan Robert McCartney, tapi dinilai tidak memadai. Baru apabila mereka 
diadili, maka kami menerima bahwa anda sudah berupaya dan berbuat sekuat 
tenaga. Demikian tandas Paula McCartney, salah satu kakak Robert McCartney. 

Paula McCartney: Robert dibunuh seperti seekor binatang. Baru kalau mereka yang 
terlibat divonis, maka nilai kehidupannya dipulihkan kembali. Baru kalau ini 
terjadi maka keluarga kami dapat menerima bahwa apa yang bisa dikerjakan sudah 
dikerjakan.

Walau kejinya pembunuhan, Robert McCartney ditikam mati akibat cekcok di sebuah 
kafe, polisi tidak bisa menyiapkan proses peradilan terhadap pelaku, karena 
tidak ada barang bukti maupun saksi. Saksi mata akan diintimidasi oleh IRA dan 
Sinn Fein, lebih dari itu pelakunya dilindungi dua kelompok tersebut. 

Pada malam pembunuhan, kafe dikunjungi sekitar 60 orang. Mayoritas pengunjung 
menyatakan tidak melihat apa-apa. Mereka mengatakan sedang di kamar kecil 
ketika insiden itu terjadi. Padahal kafe Maguiness hanya memiliki satu kamar 
kecil pria saja. 

Keluarga McCartney adalah warga nasionalis dan pendukung Sinn Fein. Tapi kini 
mereka menyelenggarakan demonstrasi terhadap gerakan republiken ini. Aksi ini 
didukung tetangga-tetangga mereka. Selama puluhan tahun, kaum Katolik Irlandia 
Utara cenderung mengabaikan sifat kriminal IRA. Tapi sekarang ini telah 
berubah. 

Kaum republiken Irlandia Utara sudah bertahun-tahun tidak mengalami tekanan 
seberat sekarang. "Kami tidak mau menampung orang yang terlibat tindakan 
kriminal." Demikian tandas pemimpin Sinn Fein Gerry Adams pada Kongres di 
Dublin. Citra Sinn Fein tercoreng berat setelah IRA dituduh terlibat perampokan 
besar-besaran sebuah bank, menjelang hari Natal, skandal penggelapan uang dan 
kini pembunuhan sopir truk Robert McCartney. 

Kaum republiken yang awalnya dianggap pionir sebuah Irlandia Utara baru, kini 
ternyata memiliki ciri-ciri mafia yang sangat bertentangan dengan citra sebagai 
organisasi demokratis yang moderen.


* SUBSIDI BBM: UNTUK RAKYAT KECIL ATAU UNTUK KALANGAN KAYA?

Hiruk pikuk pro kontra perihal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak alias BBM 
belum juga berakhir. Kaum yang setuju antara lain bilang, subsidi energi adalah 
ide yang buruk. Subsidi membuat perekonomian bangsa ini menjadi amat tergantung 
kepada subsidi energi. Dalam jangka panjang, pemindahan subsidi energi ke 
sektor lainnya ini akan berdampak positif bagi masyarakat ketimbang dengan 
mempertahankan subsidi energi. Lebih dari itu mereka menolak subsidi BBM karena 
yang menikmatinya hanya kalangan kaya. Sedangkan kaum yang anti lebih melihat 
pada rakyat kecil yang butuh subsidi ini sehingga harga BBM terjangkau dan 
mereka bisa bertahan hidup. Mereka melihat rakyat kecil harus terus disubsidi? 
Bisakah mereka yang anti dan yang pro subsidi bersepakat? Ulasan redaksi di 
Hilversum:

Sejatinya rencana kenaikan harga BBM sudah lama dipropagandakan pemerintah 
sejak awal tahun ini. Tapi tak urung, begitu rencana itu betul-betul menjadi 
keputusan, maka langsung mengundang demo dan protes yang membanjir. Terus 
berlanjut di berbagai kota daerah. Mereka yang berunjuk rasa tidak lagi sebatas 
mahasiswa, tapi juga berbagai komponen di masyarakat. 

Hiruk pikuk itu semakin seru manakala sejumlah pakar yang tergabung dalam 
Freedom Institute memasang iklan satu halaman di Kompas, Sabtu 26 Februari, 
mendukung kenaikan harga BBM.

Selanjutnya disusul aneka protes terhadap iklan mewah tersebut pada hari-hari 
sesudahnya. Misalnya oleh sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan 
peneliti. Ada yang menyatakan keprihatinannya. Ada yang mengaitkannya dengan 
kepanikan yang sedang dihadapi oleh para pejabat pemerintah di Jakarta, dalam 
membuat keputusan mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Ada yang sekedar sinis. 
Namun ada juga yang marah dengan nada sangat keras, ''Antek neolib, agen 
imperialis penghancur rakyat! Lawan!''

Dalam pada itu, ada juga yang berpendapat, bahwa, secara prinsipiil tidak ada 
yang berbeda antara iklan dukungan Freedom Institute dan iklan komersial sampo 
Hal itu tidak bertentangan dengan kaidah demokrasi. Toh pada akhirnya semua 
diserahkan kepada pembaca untuk setuju atau tidak setuju. 

Lepas apa pun hirukpikuknya, karena ukurannya mencapai satu halaman penuh, yang 
mencolok dari iklan itu tidak lebih dari berlangsungnya pamer kolaborasi antara 
kekuasaan dan kapital. Iklan satu halaman penuh itu, selain lemah pada 
substansi dan konteks, cara penyampaiannya bisa melukai perasaan rakyat banyak.

Mengapa perasaan rakyat? Sebab hal tersebut dikaitkan dengan janji-janji 
presiden sendiri. Yakni bahwa kekuatan yang mengangkat SBY ke kursi presiden 
itu bukan Partai politik, tetapi oleh Rakyat yang kecewa dan mengharapkan 
Perubahan kearah yang menguntungkan Rakyat. Tetapi kalau dalam prakteknya sikap 
dan tindakannya justru bertentangan dan merugikan kepentingan Rakyat banyak, 
maka akan hilang pula kepercayaan Rakyat kepadanya.

Kepercayaan rakyat hilang, sebab tidak ada subsidi dalam bahan bakar minyak 
(BBM). Persoalan subsidi hanya persoalan politik energi yang macet. Ia 
persoalan "Subsidi yang semu". Membodohi rakyat karena pada kenyataannya 
pemerintah tidak keluar uang untuk subsidi BBM itu.

Ujung dan muara gunjang-ganjing pro kontra kenaikan BBM, adalah:  sebetulnya 
yang ditakutkan itu bukan naiknya harga BBM, akan tetapi apa benar dana yang 
tadinya dipakai untuk subsidi digunakan untuk masyarakat. Takutnya dana ini 
malah ditilep juga.


* URUSAN TKW DAN TKI ADALAH WARISAN ORDE BARU

Intro: Mencuatnya kasus Ambalat jelas menenggelamkan kasus TKI Indonesia yang 
terancam dideportasikan oleh Malaysia. Urusan TKW atau TKI yang amburadul itu 
sebenarnya warisan zaman orde baru dulu. Waktu itu orang memang lebih 
mementingkan devisa katimbang kesejahteraan para TKW itu. Tanpa mengutamakan 
kesejahteraan mereka, urusan ini akan tetap amburadul. Ulasan redaksi di 
Hilversum

Gara-gara kedodoran mengenakan "mahkota" ekspor jasa dan penghasil devisa 
utama, maka TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
terseok-seok menjadi keganjilan fakta sosial yang penuh beban. Keganjilan ini 
tidak dirasakan secara serius dan mendalam oleh para penguasa. Nyatanya, devisa 
harus nomor satu! Manusia boleh nomor kesekian.

Maka dalam kaitan itu, yang terjadi adalah duka lara demi duka lara. Kisah 
dukalara paling mutakhir menyangkut TKW dan TKI kita adalah berita tentang 
nasib pekerja gelap di Malaysia. Diperkirakan hingga saat ini masih ada sekitar 
600.000 pekerja ilegal Indonesia masih berada di Malaysia. Nasib mereka tidak 
jelas, karena masih banyak yang belum menerima gaji dari perusahaan di mana 
mereka bekerja, sekalipun sudah dicapai kesepakatan di antara kedua negara 
untuk mengembalikan para pekerja ini, dan lalu akan dilanjutkan dengan hal-hal 
lain menyangkut legalitas mereka.

Kisah duka lara tadi hanyalah tetes kecil dari samudra kisah penderitaan para 
TKW dan TKI yang amat panjang. Seabrek data-fakta-angka-info mengenai 
penderitaan TKW dan TKI di atas bukan soal baru. Sejak sekitar seperempat abad 
lalu sampai sekarang perkara tersebut telah menjadi rutin. Nyaris menjadi info 
"mubazir" karena tak pernah ada tindak lanjut sampai tuntas. Penanganan 
biasanya hanya "reaksioner", menyelesaikan perkara orang per orang. Kasus per 
kasus. Baru ketika si TKW atau TKI tertentu bermasalah, orang menjadi  ribut. 
Latar belakang dan problem di baliknya dan di dasarnya, tidak pernah dibenahi 
dan digarap sampai betul-betul beres dan tuntas.

Karena itu, lepas dari pro-kontra, tidak sedikit kalangan berpendapat bahwa 
pengiriman TKW dan TKI itu sebaiknya dihentikan saja. Secepatnya! Bukan untuk 
sementara! Tapi untuk selamanya! Itu tidak begitu mudah, sebab, "pendewaan" 
devisa di atas manusia itu masih terjadi. Hal itu tidak lepas dari warisan 
rezim politik yang tidak punya harga diri. Heboh di sekitar arti ekonomis 
ekspor TKI ke luar negeri, alias bisnis manusia yang membanting harga diri 
bangsa itu, asal usulnya dari politik orde baru. Ini antara lain digariskan 
dalam Repelita VI tahun 1995-1999. Dalam periode itu diproyeksikan akan dikirim 
1,25 juta TKI, sehingga pada 1999 terdapat lebih empat juta TKI di luar negeri, 
dengan proyeksi devisa alias uang kiriman sekitar 6% GDP RI.


Entah, proyeksi tersebut terpenuhi atau tidak. Tapi umpama hal itu terpenuhi,  
devisa sebagai bagian ekonomi negara bukan segalanya. Lebih penting 
manusia-manusianya. Dan sejauh yang namanya manusia itu adalah TKW dan TKI, 
maka Republik Indonesia akan terus terengah-engah menghadapi deret panjang soal 
yang sarat dan berat - yang ujungnya adalah harga totalitas nilai kemanusiaan 
TKW dan TKI. Jadi, bukan sekedar harga sosialnya, yang tidak pernah kita 
hitung. Harga totatlitas nillai kemanusiaan yang hancur lebur dan sulit 
dipulihkan selama hidup.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke