--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 10 Maret 2005 13:50 UTC ** ACEH MASIH PERLU BANTUAN ** ADB ADAKAN PERTEMUAN DI INDONESIA ** GEMPA DI PERTAMBANGAN AFRIKA SELATAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PENGADILAN KHUSUS KEJAHATAN PERANG DI BOSNIA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: HINDARI KONFLIK KEPENTINGAN ADNAN BUYUNG NASUTION TOLAK DAMPINGI GARUDA ** DESK PUSAT PILKADA, AGENDA PEMERINTAH PUSAT PADA PEMILIHAN DAERAH * ACEH MASIH PERLU BANTUAN Bantuan kemanusian berskala besar masih diperlukan di Aceh setelah tanggal 26 Maret, batas akhir bagi beberapa badan bantuan asing, demikian PBB. Selasa kemarin Jakarta meninjau kembali keberadaan badan-badan asing di Aceh untuk menetapkan badan mana masih penting untuk rekonstruksi Aceh setelah tiga bulan pasca bencana. Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan di Aceh menyatakan bahwa Aceh masih memerlukan banyak bantuan. Sekelompok pemberi bantuan internasional dan PBB bekerjasama dengan lembaga pemerintah di Aceh.Tetapi keberadaan mereka bersama pasukan asing di A ceh merupakan masalah peka bagi pemerintah Indonesia yang menghadapi pemberontakan selama tiga dasawarsa. Jakarta menyatakan semua tentara asing yang terlibat operasi kemanusian harus keluar Aceh pada tanggal 26 Maret. * ADB ADAKAN PERTEMUAN DI INDONESIA Bulan depan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan pengawas korupsi Transparancy International akan mengadakan pertemuan di Indonesia dalam upaya menghindari penyimpangan dana rekonstruksi Aceh. ADB telah menetapkan dana 600-juta-dolar sebagai bantuan kepada kepada negara-negara Asia yang tertimpa tsunami Desember lalu. Tranparency Internasional telah menetapkan Indonesia sebagai negera terkorup di dunia. ADB telah menetapkan suatu mekanisme untuk mencegah penyelewengan dana bantuan Tsunami. * GEMPA DI PERTAMBANGAN AFRIKA SELATAN Para petugas di Afrika Selatan menyelamatkan sekitar empatpuluh buruh tambang yang terjebak dalam pertambangan setelah terjadinya gempa bumi. Salah satu korban ditemukan tewas. Para pekerja ditemukan 2400 meter dibawah permukaan tanah dan tak dapat keluar karena jalan keluar terhalang. Gempa yang berkekuatan 5 pada skala Richter menerpa Stilfontein yang terletak sekitar 160 kilometer di selatan Johannesburg. Saat kejadian sekitar tigaribu orang berada dalam pertambangan dan sebagian besar dapat menyelamatkan diri tanpa cidera. Lebih dari duapuluh orang buruh tambang mengalami cidera. * AMERIKA SERIKAT TARIK DIRI DARI KONVENSI JENEWA Amerika Serikat menarik diri dari sebagian Konvensi Jenewa. Dengan demikian Kehakiman Amerika tak terikat dengan ketentuan internasional di mana orang asing yang terpidana mati di Amerika Serikat berhak menghubungi kedutaan mereka. Menurut harian The Washington Post Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice telah menulis surat mengenai langkah Amerika ini kepada PBB. Dengan mengabaikan sebagian Konvensi Jenewa, Makamah Internasional Den Haag tidak dapat lagi mencampuri proses terpidana mati orang asing di Amerika Serikat. Tahun lalu Washington harus meninjau kembali vonis hukuman mati bagi 51 warga Mexiko. Sebelumnya Amerika Serikat telah menarik diri dari ketetapan Konvensi Jenewa bagi tawanan Afganistan yang selama bertahun-tahun ditahan tanpa tuduhan di Guantanamo Bay, Kuba. * MASKAPAI PENERBANGAN JEPANG UMUMKAN PHK Dalam tiga tahun mendatang maspakai penerbangan Jepang JAL akan mem-PHK sekitar enam ribu karyawannya. Ini lebih besar dari yang diumumkan sebelumnya. Selanjutnya maskapai penerbangan terbesar di Asia ini akan mendapat direktur baru yang bertugas meningkatkan laba perusahaan melalui penghematan lebih lanjut. Untuk pertama kali setelah waktu yang lama JAL kembali mengumumkan memperoleh keuntungan. Menurut perusahaan, pasar dunia penerbangan kembali marak setelah setelah penurunan jumlah penumpang akibat perang Irak dan wabah SARS Asia tahun 2003. * NEPAL BEBASKAN TAHANAN POLITIK Delapan pemimpin politik Nepal yang ditahan bulan lalu setelah Raja Gyanendra mengambilalih kekuasaan dan menyatakan keadaan darurat, telah dilepaskan. Pemebasan mereka terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Nepal, Ramesh Nath Pandey, mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari India. Dalam perundingan itu Menlu Pandey menjamin New Delhi bahwa raja Gyanenda berencana menarik kembali tindakan darurat yang telah diberlakukannya. Kalangan partai politik Nepal menyatakan para pemimpin mereka masih berada dalam tahanan rumah dan ratusan lainnya berada dalam tahanan. Pejabat resmi tidak memberikan angka berepa jumlah orang yang ditahan. * PRESIDEN PAKISTAN KUNJUNGI INDIA Pakistan menyatakan telah mengundang Presiden Pervez Musharraf menonton pertandingan kriket antara regu nasional kedua negara yang selalu bersaing berat. Ini menandakan prospek baik bagi kelanjutan proses perdamaian kedua negara. Jika Musharraf menerima undangan ini, maka akan merupakan kunjungannya pertama ke India setelah kegagalan KTT antara kedua negara di kota Agra, India Utara pada tahun 2001. * PEMIMPIN HONGKONG TUNG CHEE HWA MUNDUR Pemimpin Hongkong, pengusaha Tung Chee-hwa, mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Demikian dilaporkan dari Hongkong. Minggu lalu sudah tersebar berita bahwa Tung akan mengundurkan diri, tetapi untuk itu pemerintah Beijing masih harus menyetujuinya dulu. Sejak Britania Raya keluar dari koloni tersebut, Hongkong mendapat otonomi besar, tetapi pemerintahnya tetap ditunjuk Beijing. Kritisi menggangap kepergian Tung sebagai upaya Cina untuk memperkuat cengkeramannya pada Hongkong. Kalangan demokrat mengakui Tung sedikit melakukan upaya reformasi, sementara presiden Cina Hu Jintau merasa tidak puas atas kebijakan ekonomi Hongkong. Dipastikan penggantinya adalah orang kedua Hongkong, Donald Tsang. * BERITA BURSA Bursa-bursa saham di Eropa dibuka negatif hari ini. Ini akibat meningkatnya nilai mata uang euro terhadap dolar, harga minyak yang tinggi dan kecemasan terhadap meningkatnya suku bunga. Indeks AEX di Amsterdam turun 0,6% dibuka pada titik 374,01 poin. Satu euro bernilai 1,3430 dolar sen. Juga bursa-bursa saham di Asia ditutup negatif. Indeks Nikkei di Tokyo misalnya turun 0,85% ditutup pada titik 11.864,91 poin. * TOPIK ULASAN PERS: KEMATIAN MASKHADOV MEMPERKECIL KESEMPATAN PERDAMAIAN DAN BATAS WAKTU 26 MARET BAGI ACEH SUDAH MAKIN DEKAT KEMATIAN MASKHADOV MEMPERKECIL KESEMPATAN PERDAMAIAN DAN BATAS WAKTU 26 MARET BAGI ACEH SUDAH MAKIN DEKAT Pemberontak Chechnya telah bersumpah akan terus melanjutkan perang melawan Rusia setelah kematian pemimpin mereka Aslan Maskhadov. Baik Rusia maupun kalangan pemberontak khawatir kekerasan akan meningkat. Demikian tulis harian Trouw. Di Rusia sebenarnya ada kalangan yang gembira atas kematian Aslan Maskhadov, tetapi yang lain merasa skeptis. Akhir peperangan akan semakin jauh. Di saat yang sama pemberontak Chechnya bersumpah melanjutkan peperangan melawan Rusia dengan kekuatan baru. Banyak pihak khawatir kesempatan bagi perdamaian di Chechnya akan semakin kecil. Ketimbang mendengarkan argumen lemah Kremlin mengenai tidak perlunya perundingan dengan Maskhadov, sekarang hanya dapat ditarik satu kesimpulan 'Tak ada seorangpun untuk melakukan perundingan.'"demikian koran Rusia Izvestija. Dalam situs web mereka Kavkaz -Center para pemberontak menyatakan akan melanjutkan perang. 'Kematian Maskhadov merupakan awal lembaran baru sejarah modern konfrontasi militer Rusia-Chechnya. Sekarang tidak ada tempat bagi perundingan dan penghentian peperangan. Demikian situs web tadi. Koran liberal Kommersant justru menakutkan adanya peningkatan teror. Besar kemungkinan peran Maskhadov akan diambil alih oleh Shamil Basayev atau Doku Umarov, menurut Kommersant. Maskhadov selalu menyatakan ingin merundingkan perdamaian. Sedangkan pemimpin lainnya dikenal tanpa kompromi dan mengambil pendekatan agesif'. Kita beralih ke topik berikutnya. Pemerintah RI menyusun rencana baru mengusir organisasi-organisasi amal yang dianggap tidak berbuat banyak bagi pembangunan kembali Aceh. Demikian tulis harian The Wall Street Journal. Propinsi ini paling dilanda gempa dan tsunami 26 Desember lalu ketimbang kawasan bencana lain di Asia. Sedikitnya 200 ribu dari 4,2 juta penduduknya tewas. Melihat luasnya dampak bencana, pemerintah RI terpaksa mencabut larangan terhadap warga asing untuk berkunjung ke Aceh. Selasa lalu pemerintah mengumumkan akan meninjau kembali keberadaan organisasi-organisasi kemanusiaan di propinsi tersebut. Setelah itu bisa ditetapkan di sektor mana saja Indonesia masih tetap membutuhkan bantuan dari mereka, dan di mana bisa mengambil alih beberapa tugas. Menurut rencana tersebut, mulai 26 Maret mendatang status kegiatan di Aceh berubah dari bantuan darurat menjadi pembangunan kembali. Demikian The Wall Street Journal. Sementara itu ratusan ribuan orang Aceh ditampung di kamp-kamp sementara karena rumah mereka hancur. Pemerintah menanggap mereka sebagai orang terlantar, bukan pengungsi, karena mereka tinggal di negeri sendiri. Istilah pengungsi lebih tepat bagi orang yang terpaksa tinggal di luar tanah air mereka. Harian Sydney Morning Herald melaporkan salah satu organisasi yang diijinkan tinggal di Aceh setelah batas waktu 26 Maret adalah Organisasi Urusan Pengungsi PBB UNHCR. UNHCR senang dengan keputusan Jakarta, tapi belum jelas apakah batas waktu 26 Maret akan berdampak terhadap kegiatan mereka. Demikian Sydney Morning Herald, dan demikian pula ulasan pers kali ini. * PENGADILAN KHUSUS KEJAHATAN PERANG DI BOSNIA Di Sarajevo, ibukota Bosnia Herzegowina, hari Rabu kemarin diresmikan pengadilan khusus yang bertugas mengadili kejahatan perang. Sekitar 800 terdakwa akan diseret ke pengadilan ini, mereka berasal dari seluruh bekas Yugoslavia. Mereka yang sudah diseret ke Tribunal Yugoslavia di Den Haag, Belanda, juga akan diadili oleh pengadilan khusus ini. Pengadilan khusus di Sarajevo ini disambut dengan harapan besar oleh khalayak umum yang pada kecewa dengan Tribunal Yugoslavia, ulasan redaktur hukum internasional Sebastiaan Gottlieb. Selama satu setengah tahun gedung pengadilan ini dipugar rapih, sekitar 20 juta euro dikeluarkan untuk menyulap bangunan yang dulu dimanfaatkan untuk tahanan perang, menjadi gedung berstandar internasional. Tidak kalah canggihnya dengan gedung tribunal Yugoslavia di Den Haag. Perlengkapan video digital untuk memutar bukti kejahatan perang serta lift untuk membawa paar terdakwa dari sel tahanan ke ruang sidang melengkapi citra internasionalnya. Wakil tertinggi masyarakat internasional di Bosnia Herzegowina, Paddy Ashdown, memiliki harapan yang muluk ihwal peran pengadilan khusus ini di Sarajevo. "Ini adalah langkah penting menuju kemerdekaan, dengan memperlihatkan kepada dunia luar Bosnia bisa mengadili penjahat perangnya, kejahatan perang yang terjadi di Bosnia bisa diadili di negara ini juga. Tidak perlu dibawa ke Tribunal Yugoslavia di Den Haag lagi". Persiapannya meminta waktu 10 tahun setelah perang saudara berakhir. Bukan saja gedung pengadilan yang memadai, namun juga sumber daya manusianya harus digembleng sesuai dengan standar internasional. Inilah persyaratan dunia internasional untuk pengadilan yang jurdil bagi ratusan terdakwa yang dituduh pelbagai pengadilan biasa di Bosnia, telah melakukan kejahatan perang. Lima tim jaksa penuntut sudah siap di Bosnia untuk mengemban tugas ini. Pengadilan khusus ini bersama pengadilan di Beograd dan Zagreb juga akan mengadili sebagian para terdakwa di Den Haag, karena Tibunal Yugoslavia di kota ini akan dibubarkan pada tahun 2010. Jaksa penuntut utama di Den Haag, Carla del Ponte sudah menyusun daftar 18 terdakwa yang akan dialihkan ke pengadilan-pengadilan lokal di bekas Yugoslavia. Tribunal Yugoslavia yang didirikan PBB di Den Haag akan memfokus pada pejahat-penjahat kejahatan perang kelas kakap. Citra berbagai pengadilan lokal di bekas Yugoslvaia jelek sekali. Beberapa kasus yang diproses di sana mendapat kritik pedas berbagai lembaga HAM, misalnya Amnesty International atau Intsitute for War and Peace IWPR. Pengadilan di Banja Luka bulan lalu memvonis bebas 11 mantan anggota polisi yang dituduh terlibat pembunuhan pastor Katolik Tosmislav Matanovic serta orang tuanya. LSM Komite Helsinki menyatakan aneh sekali, bukti yang diajukan sangat lemah. Ketua Tribunal Yugoslavia Theodor Meron menyebut peresmian pengadilan khusus di Sarajevo sumbangan penting untuk perkembangan pengadilan mandiri di bekas Yugoslavia. Ini adalah faktor utama dalam proses rujuk antara berbagai kelompok masyarakat dan ganti rugi bagi keluarga para korban .Pengadilan khusus di Sarajewo ini membutuhkan dukungan kuat pemerintah Bosnia Herzegovina dan masyarakat internasional. Pengadilan khusus ini harus membuktikan bahwa paar penjahat perang mendapat hukumannya sesuai dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. * GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SPANYOL MEMPERINGATI SETAHUN BOM MADRID SPANYOL MEMPERINGATI SETAHUN BOM MADRID Penduduk ibukota Spanyol Madrid tidak melupakan malapetaka 11 Maret tahun lalu, namun peringatan serangan bom oleh aktivis Muslim radikal ini akan bersifat sederhana. "Kami mendambakan hari memperingati kesedihan dan luka", demikian organisasi korban terorisme. Peringatan resmi dianggap terlalu berbau politik, itulah sebabnya mereka mengadakan peringatan di rumah, bagi mereka yang tidak memiliki suara lagi. Laporan redaktur Nicky Jansen. Media Spanyol memuat berbagai laporan bom Madird yang meledak tahun lalu dan meminta korban 192 orang tewas. Sejak Partido Popular yang berkuasa saat itu menyalahkan kelompok separatis Baskia ETA, maka mulailah campur tangan politik. Waktu bergulir terus dan ternyata bukan ETA namun kelompok radikal Islamlah yang menjadi biang keladinya. Tiga hari kemudian partai oposisi sosialis PSOE memenangkan pemilu, PP dihukum pemilih karena terlalu gegabah. Sejak itu suara paar korban dibungkam oleh para politisi yang bergembar-genbor mencari keuntungan sendiri. Demikian pendapat penduduk Madrid. Pansus parlemen Spanyol juga menyelidiki kasus serangan bom Madrid pada 11 Maret 2004. Semua partai dalam parlemen Spanyol setuju kebijakan pemerintah, kecuali Partido Popular, yang beralasan, penyeldikannya belum tuntas, para tersangka belum ditahan dan masih banyak hal yang belum jelas. Pemerintah mengusulkan 136 praturan untuk memperbaiki situasi keamanan dan membantu para korban. Sementara itu, orang Spanyol sudah bosan dengan saling tarik menarik pihak politisi. Mereka bersedia memperingati kejadian tragis ini namun tanpa campur tangan politik. Pemerintah Spanyol sudah menyatakan 11 Maret sebagai hari berkabung nasional. Namun belum jelas bagaimana hari ini akan diisi. Organisasi korban pemboman menolak berperan serta, mereka bungkam seribu bahasa, dan akan berkabung di lingkungan sendiri. "Saya ingin menegaskan bahwa kami adalah organisasi yang mewakili para korban", demikian kilah ketuanya Pilar Majon. "Organisasi ini bersifat majemuk, dengan anggota segala lapisan rakyat Spanyol. Mereka menganut berbagai aliran politik". Demikian Pilar Manjon, yang melanjutkan perekat antara mereka adalah pengalaman dan kepedihan setelah serangan dengan 10 bom,di sebuah stasiun kereta api Madrid, hal ini mengubah hidup mereka total. 11 maret 2005 adalah hari berkabung bagi Spanyol. Raja Juan Carlos dan Perdana Menteri Jose Louis Zapatero mengunjungi taman Retiro di Madrid. Di taman ini sedang ditaman hutan dengan 192 pohon, satu pohon untuk setiap korban pemboman tahun lalu. Organisasi yang menyebut dirinya klub independen Madrid meminta rakyat turun ke jalan berbicara dengan orang lain, demi memperingati para korban terorisme di manapun di duna ini. * HINDARI KONFLIK KEPENTINGAN ADNAN BUYUNG NASUTION TOLAK DAMPINGI GARUDA Intro: Maskapai penerbangan Indonesia Garuda berada dalam posisi sulit setelah paling sedikit tiga orang stafnya, termasuk presiden direktur Indra Setiawan, dikait-kaitkan dengan pembunuhan aktivis hak-hak azasi manusia Munir. Minggu depan tampaknya polisi akan menginterogasi dua orang karyawan Garuda lagi, dan salah satunya bisa-bisa akan menjadi terdakwa. Dalam keadaan serba sulit ini tidaklah mengherankan kalau Garuda meminta kesediaan pengacara Dr. Adnan Buyung Nasution mendampinginya. Tetapi pengacara terkenal yang sudah lama mendampingi Garuda itu ternyata menolak. Kenapa demikian? Berikut penjelasan Dr. Adnan Buyung Nasution kepada Radio Nederland. Adnan Buyung Nasution: Betul, jadi Abang diminta untuk membela Garuda, khususnya dirut, presiden direktur Garuda si Indra. Tapi, Abang telah menyatakan menolak permintaan tersebut. Pertama, ada conflict of interest. Karena Abang selama ini sudah secara langsung dan tidak langsung memberikan nasehat-nasehat, bimbingan pada teman-teman yang memperjuangkan supaya kasus kematian Munir yang misterus itu dibongkar tuntas. Yah, Abang sudah committed, dan terlibat. Bahkan secara publik sudah menyatakan waktu menerima jenazah di Malang, bahwa kasus Munir itu adalah satu aib buat kita semua, berbahaya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jadi harus dibongkar tuntas. Jadi ucapan-ucapan Abang ini merupakan keberpihakan Abang dalam hal Munir. Kalau begitu nggak mungkin Abang bisa membela Garuda. Yah, conflict of interest namanya. Kalau Abang yang menuntut, Abang yang membela 'kan nggak mungkin, itu dua kaki itu. Kedua adalah bahwa Abang juga memiliki kedekatan emosional sama Munir, yah. Sehingga tidak mungkin Abang bisa objektif lagi dalam membela persoalan Garuda ini. Karena bagaimana juga Munir 'kan anak buah Abang, yang Abang besarkan. Abang yang ambil dia dari Malang, Abang yang bawa dia setelah tahun 1993, setelah Abang dari Belanda membawa dia ke Jakarta. Dia besar di LBH, alma maternya yang pertama kan LBH. Jadi LBH Malang, ke LBH Surabaya, lalu ke LBH di Jakarta, di bawah bimbingan Abang. Bahwa ia suatu saat memang pernah berbeda, bersimpang jalan sama Abang, dan itu pergulatan yang heboh di tanah air, di LBH khususnya, itu nggak mengurangi respek Abang pada dia. Apalagi ternyata belakangan sebelum dia meninggal dia datang pada Abang minta maaf. Bahkan ulang tahun Abang diapun datang dan pidato, melalui video. Jadi Abang sudah ikhlaskan dia sebagai seorang anak didik, orang yang Abang besarkan, yang punya sifat-sifat satria, gentleman, ya. Kalau dia merasa bersalah dia tidaksegan-segan minta maaf langsung. Ya, dan itu juga jiwa besar dia. Ketiga, kita harus sadar bahwa pembela yang baik itu, kalau dia sadar bahwa dia tidak dalam posisi bisa membela dengan baik, dengan sepenuh hati pada kliennya, dari pada serba tanggung, dia harus jujur pada kliennya. Nah, itu yang Abang lakukan, jujur secara intelektual, jujur secara hati nurani pada Garuda. Meskipun, nah ini perlu diketahui, kantor Abang sudah 10 tahun lebih dijadikan lawyer tetap, business lawyer yah, professional lawyer untuk masalah-masalah bisnis dari Garuda. Tapi untuk kasus Munir ini Abang melihatnya lain, dan sebab itu Abang juga mengatakan Abang terpaksa harus mengundurkan diri dalam kasus Munir. Tidak mewakili dan membela dirut Garuda. Kembali Abang tegaskan bahwa pada tahap sekarang ini, Abang menasehati teman-teman yang duduk di dalam tim pencari fakta maupun di fihak kepolisian dan sebagainya, yang melakukan penyidikan, supaya tetap bersikap rasional. Bekerja berdasarkan fakta, fakta yuridis. Jangan sampai kita terpengaruh atau terbawa ya kepada arus kecurigaan demi kecurigaan, sehingga seolah-olah memang ada konspirasi. Gejalanya mengarah ke sana, ada konspirasi, tidak bisa pembunuhan oleh satu orang saja. Perbuatan pasti ada rangkaiannya. Demikian Dr. Adnan Buyung Nasution. * DESK PUSAT PILKADA, AGENDA PEMERINTAH PUSAT PADA PEMILIHAN DAERAH Intro: Pemerintah bersikeras menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung atau Pilkada Juni mendatang. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, pemerintah sudah membentuk Desk Pusat Pilkada untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di 226 daerah. Menurut pemerintah pembentukan desk itu bertujuan agar Pilkada sukses tanpa persoalan yang mengganggu stabilitas pemerintahan pusat. Namun penyelenggara pemilihan daerah memprotes desk pusat pilkada tersebut. Mereka menduga pusat berniat ingin mencampuri peta perpolitikan di daerah. Benarkah demikian? Ikuti laporan Kantor Berita 68H yang disampaikan Ayu Purwaningsih Para penyelenggara pemilihan daerah beranggapan pembentukan Desk Pusat Pilkada merupakan cara pusat bercampur tangan dalam Pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Daerah Yogyakarta Suparman Marzuki khawatir besarnya kewenangan Desk Pusat Pilkada membuat peran mereka tumpang tindih. Suparman Marzuki: Salah satu tugas desk yang strategis itu kan sosialisasi. Bagi kita sosialisasi itu bisa dimanipulir sebenarnya. Maksud saya begini, bisa jadi tuh terselubung. Mempromosikan orang tertentu. Dari sudut yang lain: kalau mereka terlibat di dalamnya bisa kita asumsikan bahwa calon pemerintah tingkat gubernur - tingkat bupati, bukan tidak mungkin dalam kerangka apa yang sudah dirancang pemerintah sekarang. Artinya kan obyektivitas dari demokrasi menjadi berkurang. Karena itu Suparman Marzuki menilai Desk Pusat Pilkada tidak dibutuhkan. Baginya pembentukan lembaga ini hanya menunjukan ketidaksiapan pemerintah menyelengarakan Pilkada. Sebenarnya Pilkada Juni mendatang juga sulit dipaksakan karena Undang-undang dan dana pelaksanaannya masih belum jelas. Pendapat serupa disampaikan Direktur Pusat Reformasi Pemilu Cetro Hadar Gumaay. Menurut dia pembentukan Desk Pusat Pilkada akan membuat Pilkada tidak demokratis. Lebih dari itu menurut Hadar, Desk Pusat Pilkada melanggar undang-undang pemilihan kepala daerah langsung, karena mengambil alih peran KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu. Cetro tengah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung agar Desk Pusat Pilkada dibubarkan saja. Hadar Gumaay: Sub badan baru menjadi pemborosan dari hal dana. Yang paling serius menurut saya menempatkan pemerintah menjadi..saya pakai istilah... pemain utama dalam pemilihan kepala daerah. Hal itu tidak semetinya demikian. Kenapa? Karena ancamannya adalah suatu pemilihan yang demokratik menjadi terancam. Karena dengan peran yang emnjadi aktor utama, perannya itu terlalu jauh. Selain mengganggu kebutuhan dana pelaksanaan Pilkada, menurut Cetro Desk Pusat Pilkada menghapus kemandirian penyelenggara Pilkada. Apalagi sejumlah daerah masih belum siap dana dan cara penyelenggaraan Pilkada. Nada miring terhadap pembentukan Desk Pusat Pilkada ditepis Departemen Dalam Negeri. Simak penuturan Juru Bicara Depdagri Ujang Sudirman. Ujang Sudirman: Sangat tidak mungkin. Karena persoalannya sekarang di mana letak Depdagri bisa intervensi? Pencalonan itu sesuai undang-undang berada pada parpol. Atau gabungan partai politik. Di mana kita bisa intervensi? Dari aspek itu? Dia aspek penyelenggaraan itu KPUD. Aturan dari bawah juga dibikin KPUD. Kapan menyelenggarakan juga KPUD. Kapan dia mulai menyelenggarakan Pilkada itu juga KPUD. Depdagri tidak ikut di situ, hari apa bulan apa dan seterusnya...hanya kita mengingatkan bahwa pada bulan Juni sesuai undang-undang dilaksanakan Pilkada. Selain itu, Pemerintah pusat berkilah, Desk Pusat Pilkada perlu dibentuk untuk memantau dan menfasilitasi pelaksanaan pilkada, memantau situasi dan dinamika politik daerah yang berkembang di daerah. Desk itu juga bertugas merancang kebijakan responsif menanggapi gangguan dalam pelaksanaan Pilkada dan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada. Anggota Desk Pusat Pilkada Safder Yusac menambahkan Desk ini tidak bertujuan mengambil alih peran penyelenggara Pilkada di daerah. Menurutnya Desk Pusat Pilkada hanya akan mengawasi, memeriksa persiapan pelaksanaan Pilkada dan menfasilitasi jika terjadi persoalan antara penyelenggara Pilkada dengan Pemerintah maupun DPRD. Selain itu dia juga membantah kecurigaan umum bahwa Desk Pusat tidak lain cuma sarana pemerintah pusat meloloskan calon yang dijagokannya. Safder Yusac: Sekarang ini siapapun partai manapun yang akan mencalonkan tidak mungkin bisa menunjuk orng misalnya dari DPP dari pusat tunjuk si itu. Sekarang ini pertarohannya orang itu populer gak di masyarakat. Meyakinkan gak kepada masyarakat pemilihnya. Jadi jelas orang yang akan ditetapkan oalh partai, orang-orang yang punya massa lah di masyarakat. Karena itu harus tokoh masyarakat lokal yang akan dicalonkan oleh partai politik. Sejauh ini, Pilkada di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Yogjakarta memang terancam gagal. Menariknya ancaman ini lebih lantaran persoalan dana dan belum rampungnya peraturan-peraturan serta cara-cara palaksanaan Pilkada. Belum lagi soal besarnya dana Pilkada yang jelas rawan penyelewengan. Karena itu aneh juga kalau dalam mengatasi dua masalah utama Pilkada ini pemerintah pusat justru membentuk Desk Pusat. Yang jelas, langkah lain selain mengatasi masalah tiadanya peraturan dan tiadanya dana, mendorong orang untuk berpendapat bahwa pemerintah pusat memang punya agenda sendiri pada pilkada Juni mendatang itu. Tim Liputan Namlapanha Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
