---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Rabu 27 April 2005 14:50 UTC



** PEMERINTAH RI TIDAK MENGIJINKAN PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI ACEH

** BANJIR MELANDA ACEH

** TSUNAMI TIDAK BERDAMPAK BESAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASIA TIMUR

** TOPIK ULASAN PERS: KUNJUNGAN KONTROVERSIAL DELEGASI TAIWAN KE CINA DAN 1400 
KONTAINER BARANG BANTUAN MASIH DITAHAN DI MEDAN

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: SENGKETA KONGO-UGANDA MASIH DI TANGAN 
MAHKAMAH INTERNASIONAL

** GEMA WARTA TOPIK BELANDA: KEBIJAKAN NARKOBA TIMBULKAN PERPECAHAN DALAM 
PEMERINTAHAN KOALISI BELANDA

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PERANG TEKSTIL UNI EROPA-CINA BERLATAR 
BELAKANG POLITIK

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KPK TIDAK BOLEH JADI LEMBAGA HUKUM DI ATAS 
SEGALANYA

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KEMUNGKINAN ZONA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-UNI 
EROPA



* PEMERINTAH RI TIDAK MENGIJINKAN PASUKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI ACEH

Pemerintah RI tidak mengijinkan pasukan perdamaian internasional masuk Aceh 
apabila dicapai kesepakatan damai antara pemerintah dengan GAM. Penengah 
Finlandia, Martti Ahtisaari yang menengahi perundingan damai antara Jakarta 
dengan GAM, Selasa kemarin menyatakan bahwa pasukan perdamaian bisa mengamati 
gencatan senjata. Tapi pemerintah RI menyatakan bahwa Jakarta hanya mengijinkan 
pasukan asing di Aceh, dalam kerangka bantuan kemanusiaan dan bukan untuk 
mengamati penaatan perdamaian.


* BANJIR MELANDA ACEH

Dipastikan sembilan orang tewas dalam banjir yang melanda Aceh. Banjir 
disebabkan hujan lebat. 20 orang lainnya terluka dan sedikitnya 20 orang masih 
dilaporkan hilang. Sungai yang meluap menghancurkan 30 rumah di desa Mengkudu. 
Tim penyelamat masih mencari korban selamat.


* TSUNAMI TIDAK BERDAMPAK BESAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ASIA TIMUR

Menurut Bank Dunia, bencana tsunami Desember lalu tidak membawa dampak besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Untuk tahun ini dan tahun depan, 
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Ini memang kurang dari 
7,2% tahun lalu. Tapi perekonomian di Asia Timur lebih stabil. Hambatan 
pertumbuhan ekonomi antara lain tindakan pemerintah Cina untuk mencegah terlalu 
tingginya peningkatan ekonomi sendiri, harga minyak yang tinggi dan kerugian 
yang dialami sektor elektronika yang merupakan industri penting di Asia Timur. 
Menurut Bank Dunia, tsunami hampir tidak berdampak terhadap ekonomi Indonesia 
dan Thailand. Sementara itu, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi 5,5% 
bagi Indonesia. Ini lebih besar ketimbang pertumbuhan 5,1% tahun 2004.


* KORBAN TEWAS KECELAKAAN KERETA API JEPANG MENINGKAT

Jumlah korban tewas dalam kecelakaan kereta api Senin lalu di Jepang, meningkat 
sampai 91 orang. 400 orang lainnya terluka. Ini adalah kecelakaan kereta api 
terparah sejak 40 tahun. Kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi, 
tergelincir keluar rel dan menghantam gedung bertingkat di sebuah pemukiman di 
Osaka. Tim penyelamat menyatakan kecil kemungkinan masih ditemukan korban 
selamat di bawah puing-puing gerbong pertama. Beberapa puluhan orang masih 
dilaporkan hilang.


* PENENGAH AS PESIMIS TENTANG PERUNDINGAN KORUT

Utusan Amerika Serikat Christopher Hill pesimis tentang kemungkinan 
dilanjutkannya kembali dialog tentang program senjata nuklir Korea Utara. 
Menurut Hill pemerintah Korea Utara tampaknya tidak ingin menemukan jalan 
keluar konflik. Hill tengah berkunjung ke negara-negara yang terlibat dalam apa 
yang disebut perundingan enam negara tentang Korea Utara. Setelah berkunjung ke 
Cina, Christopher Hill bertolak ke Jepang. Sebelumnya ia telah mengunjungi 
Korea Selatan. Perundingan enam negara, yang juga melibatkan Rusia, terhenti 
sejak Juni tahun lalu. Ketika itu Korea Utara membatalkan perundingan karena 
sikap permusuhan Amerika Serikat.


* TABRAKAN KERETA API DENGAN BIS DI SRI LANKA

Di Srilanka sedikitnya 33 orang tewas dalam tabrakan kereta api dengan bis. 
Semua korban tewas adalah penumpang bis. Kecelakaan terjadi sekitar 80 
kilometer Timur Laut dari Kolombo. Bis yang tengah menyebarangi perlintasan 
kereta api dihantam kereta cepat. Bis kemudian terbakar akibat tabrakan.


* PENERBANGAN UJI PERTAMA A380

Hari ini di Toulouse, Prancis, pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380 
mulai penerbangan uji pertamanya. Pesawat tersebut berpenumpang dua pilot uji 
dan empat insinyur pesawat. Sepuluhribuan orang menyaksikan ketika pesawat yang 
sayapnya terentang 80 meter, untuk pertama kali lepas landas. A380 buatan 
maskapai pembuat pesawat Eropa, Airbus, dapat membawa sekitar 800 penumpang. 
Pesawat diperkirakan dapat dipakai mulai tahun depan.


* CONDOLEEZZA RICE BERKUNJUNG KE BRASIL

Pada kunjungannya ke Brasil, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza 
Rice berpidato soal demokratisasi lebih lanjut di seluruh Amerika Latin. Proses 
demokratisasi harus berbarengan dengan pemberantasan kemiskinan. Dengan 
demikian, Menlu Amerika berupaya menghapus prasangka bahwa kebijakan atas 
Amerika Latin yang diterapkan Amerika Serikat hanya mementingkan perdagangan 
bebas dan demokrasi, tanpa memperdulikan kemiskinan besar di kawasan. Hari-hari 
mendatang, Rice juga berkunjung ke Kolombia, Cile dan El Salvador.


* POLISI YUNANI MENEMUKAN 92 IMIGRAN GELAP

Di sebuah truk pengangkut barang, polisi Yunani menemukan 92 imigran gelap dari 
pelbagai negara-negara Asia. Mereka ditemukan dalam pemeriksaan rutin di pintu 
tol kota Larissa. Sopir truk asal Yunani telah ditangkap. Hari-hari belakangan, 
polisi Yunani menangkap 191 imigran gelap dan tiga penyelundup manusia.


* PARLEMEN BELANDA TOLAK PENYELIDIKAN PROYEK JSF

Tidak akan dilakukan penyelidikan independen mengenai proyek Joint Strike 
Fighter. Mosi yang diajukan partai buruh Belanda, PvdA untuk menyelidiki proyek 
JSF, ditolak parlemen. Sejak awalnya, Belanda bekerja sama dalam pembangunan 
pesawat tempur Amerika, dan sejauh ini menginvestasi 800 juta dolar dalam 
proyek. Sebagai imbalan Amerika menyatakan memberikan order milyaran dolar 
untuk industri Belanda. Tapi sejauh ini Belanda tidak menerima satu order pun. 
Juga Kongres Amerika mempertanyakan proyek yang mahal itu.


* BERITA BURSA

Bursa-bursa saham di Eropa dibuka negatif hari ini. Ini terutama akibat 
penutupan negatif bursa saham di Wall Street. Indeks AEX di Amsterdam misalnya 
turun 0,5% dibuka pada titik 354,41 poin. Satu euro bernilai 1,2925 dolar sen. 

Bursa saham di Tokyo pun ditutup negatif. Indeks Nikkei turun 0,3% mencatat 
11.005,42 poin. Juga bursa-bursa lain di Asia ditutup negatif. Indeks Hang Seng 
di Hongkong turun 0,15% dan Korea Selatan 1,5%.


* KUNJUNGAN KONTROVERSIAL DELEGASI TAIWAN KE CINA DAN 1400 KONTAINER BARANG 
BANTUAN MASIH DITAHAN DI MEDAN

Harian De Telegraaf menyorot soal perlawatan pemimpin oposisi Taiwan Lien Chan 
ke Cina.  Menurut Lien Chan, kunjungan ini bermaksud untuk mengurangi 
ketegangan antara Cina dengan pulau Taiwan. Perlawatan pemimpin Partai 
Nasionalis, Kuomintang ke Cina menimbulkan keresahan di Taiwan. 

Sebelum keberangkatannya, pecah kerusuhan antara para pendukung kemerdekaan 
dengan anggota partainya, yang mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan Cina. 
Harian De Telegraaf menilai perlawatan ini peristiwa bersejarah, karena ini 
adalah untuk pertama kali sejak 60 tahun, seorang pemimpin Partai Nasionalis 
berkunjung ke daratan Cina.

Beijing menimbulkan kemarahan Taiwan dengan pemberlakuan undang undang anti 
pemisah Maret lalu. Undang undang ini memungkinkan tentara Cina turun tangan 
apabila Taiwan menyatakan kemerdekaan. Beijing berharap agar kunjungan pemimpin 
oposisi dapat meyakinkan masyarakat Taiwan, bahwa Cina hanya menggunakan 
kekerasan apabila tidak ada pilihan lain lagi. 

Para analis yang dikutip harian New York Times menduga bahwa Beijing berupaya 
mencampuri politik Taiwan untuk melebarkan jurang antara kelompok nasionalis 
dengan partai-partai pro kemerdekaan. Bahwa Presiden Taiwan, Chen Shui-bian, 
penentang penyatuan dengan Cina, sejauh ini tidak menerima undangan untuk 
berkunjung ke Cina, bisa saja memperkuat teori tadi. 

Sebelum berangkat ke Cina, Presiden Taiwan, Chen Shui-bian memberi Lien Chan 
beberapa nasehat. Demikian tulis harian Trouw. Di antaranya: "Taiwan dan Cina 
diperintah secara terpisah. Perbedaan antara kami terlalu besar. Taiwan adalah 
sebuah demokrasi yang memiliki sistem kehakiman tersendiri dan pers yang 
bebas." Demikian tandas Presiden Chen Shui-bian seperti dikutip harian Trouw. 

Dari Taiwan, kami beralih ke topik tsunami. Aksi penggalangan dana di Belanda 
bagi para korban tsunami di Asia menghasilkan lebih dari 200 juta euro. Sampai 
sekarang dana masih terus mengalir masuk ke rekening giro nomor 555. Harian 
Trouw selanjutnya menulis ini adalah sebuah rekor bagi aksi Kerja Sama 
Organisasi-Organisasi Bantuan SHO. Berkat jumlah besar dana ini, maka SHO bisa 
membantu membangun kembali kawasan bencana selama tiga tahun.

Juru bicara SHO, Polly Breur mengatakan hampir tidak menemukan kasus-kasus 
korupsi. "Kami tidak bekerja dengan pemerintah, melainkan dengan mitra-mitra 
lokal. Kami misalnya tidak membawa barang bantuan ke Sri Lanka. Kami membeli 
barang-barang langsung di tempat. Ini mendorong perekonomian negeri tersebut. 
Selain itu jauh lebih murah."

Selain itu ancaman pemerintah Indonesia untuk mengusir organisasi-organisasi 
bantuan asing dari Aceh tidak berdampak terhadap bagi bantuan Belanda. Polly 
Breur menyatakan organisasi-organisasi yang sebelumnya telah bekerja di Aceh, 
terutama bekerja melalui mitra-mitra lokal, yang telah terdaftar. Karena itu 
mereka tidak bisa diusir dari Aceh. Demikian harian Trouw.

Pada waktu yang sama diberitakan bahwa di pelabuhan Medan, Sumatera Utara masih 
disimpan 1400 kontainer berisi penuh barang-barang bantuan. Bantuan darurat itu 
tidak dibagi antara warga, karena surat-surat yang diperlukan tidak beres. 
Demikian harian Jakarta Post melaporkan. Kontainer-kontainer ini terutama 
berisi pangan seperti gula dan beras. Beberapa kontainer baru sampai di Medan, 
tapi kontainer lain telah tiba di Ibukota Sumut beberapa bulan lalu. Dicemaskan 
bahwa sebagian makanan sudah basi. Masalah yang sama juga terjadi di Sri Lanka. 
Pelabuhan Kolombo masih menyimpan seratusan kontainer berisi barang bantuan. 
Demikian harian Jakarta Post.


* SENGKETA KONGO-UGANDA MASIH DI TANGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, minggu ini kembali membahas 
sengketa antara Republik Demokrasi Kongo (DRC) dengan negara tetangganya 
Uganda. Sengketa ini diajukan ke pengadilan internasional pada 1999. Kongo 
menuduh Uganda memasuki wilayah negara mereka dan oleh karena itu menuntut 
ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah Kongo. Perkara yang 
dihadapkan pada Pengadilan Internasional ini pelik. Pada 1996 sengketa itu 
menyebabkan perang antara 6 negara di Afrika dan menewaskan 4 juta orang. Lebih 
lanjut ulasan redaktur hukum internasional Sebastian Gottlieb.

Pada sidang  minggu ini di Den Haag, Kongo dan Uganda saling menuduh. Menurut 
jurubicara Kongo, sampai saat ini masih banyak orang dibantai oleh tentara 
Uganda. Tentara Uganda masih berada di Kongo, mereka berperan dalam jaringan 
kepala-kepala suku dan dari Kampala mereka memasok senjata. 

Paul Reicher, warga Amerika yang bertindak sebagai pengacara Uganda menyangkal 
semua tuduhan. Ia mengatakan: "Uganda justru membantu Kongo memulihkan 
ketertiban, karena Kongo tidak mampu menjaga keamanan dalam negri. Harus diakui 
bahwa kehadiran pasukan-pasukan Uganda di Kongo memang penting. Selain itu para 
pemberontak di Kongo membahayakan Uganda"

Sidang pengadilan yang berlangsung di Vredespaleis, istana perdamaian di Den 
Haag, sedianya direncanakan tahun lalu namun ditunda karena sudah mulai ada 
hubungan diplomatik antara Kongo, negara terkaya dan terbesar di Afrika Tengah 
dengan Uganda dan Burundi. Pengadilan Internasional tidak ingin mengganggu 
usaha pemulihan hubungan diplomasi itu dengan melangsungkan sidang-sidang 
pengadilan. 

Walaupun hubungan antar negara-negara itu sejak 2002 membaik, keresahan di 
kawasan Ituri di Kongo bagian timur tidak mereda. Di wilayah perbatasan Rwanda, 
Burundi dan Uganda tiap bulannya ribuan orang menjadi korban perang. Sebagian 
besar parasarana di Kongo hancur dan kekayaan alam di sana dijarah. Sedang 
penduduknya, banyak yang mengalami trauma. Diperkirakan di waktu mendatang 
ratusan ribu wanita akan meninggal akibat Aids. Mereka terjangkit penyakit itu 
karena pemerkosaan yang amat banyak terjadi. 

Sedianya Kongo mengajukan Uganda, Rwamda dam Burundi ke Mahkamah internasional 
di Den Haag, dengan tuduhan pencurian kekayaan alam dan pelanggaran hak asasi 
manusia secara massal. Pengaduan ini ditolak, karena Rwanda dan Burundi tidak 
mengakui keabsahan Mahkamah Internasional. Pada 2002 Kongo kembali mengadukan 
Rwanda pada pengadilan, namun kali ini berdasarkan piagam PBB. 15 Hakim 
internasional masih membahas kasus ini.

Sementara ini Mahkamah Pidana Internasional sudah terlibat dalam sengketa 
antara Uganda dan Kongo. Atas permohonan kedua negara jaksa penuntut Ocampo 
menyelidiki apakah orang-orang yang melakukan pelanggaran ham bisa diadili. 
Baik Kongo maupun Uganda khawatir perkembangan itu akan mengganggu keadaan yang 
relatif tenang. 

Berbeda dari Mahkamah Internasional yang menangani sengketa antar negara, 
Mahkamah Pidana Internasional mengadili kejahatan perang atau pelanggaran hak 
asasi manusia yang dilakukan secara per orangan.


* KEBIJAKAN NARKOBA TIMBULKAN PERPECAHAN DALAM PEMERINTAHAN KOALISI BELANDA

Kalau menyangkut narkoba, maka sejak tahun 1960an kebijakan Belanda dikenal 
pragmatis, dan Belanda selalu dianggap perintis negara-negara Eropa lainnya. 
Ini terutama karena Belanda dari dulu dikenal melembagakan masalah 
internasional. Tetapi pemerintah koalisi Belanda sendiri sekarang tidak bisa 
berakat soal obat bius ini. Laporan redaksi parlemen Rutger van Santen dari Den 
Haag:

Belanda adalah negara kecil yang selalu membidik pada dunia luar yang besar, 
terutama melalui perdagangan. Orang mengerti apa yang dijual di sana. Dengan 
demikian tidak mengherankan ketika di tahun 60 dan 70an abad lalu, penggunaan 
narkoba dan impor melalui perbatasan yang relatif terbuka, agak meningkat. Pada 
waktu itu tidak ada reaksi yang hingar bingar. Politisi, yang pada waktu itu 
juga memerintah melalui koalisi berbagai aliran, mendengarkan pendapat para 
pakar yang mengatakan harus ada pembedaan antara narkoba ringan seperti hasish 
dan marihuana dengan narkoba yang lebih berat seperti heroin dan kokain. 
Narkoba berat harus dilarang dan perdagangan serta penggunannya harus secara 
aktif diperangi. Sedangkan untuk kelompok narkoba ringan, sebenarnya tidak ada 
bahayanya bagi kesehatan masyarakat serta para penggunanya tidaklah menyebabkan 
ganguan. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya tidak campur tangan dalam 
narkoba ringan ini. Memang tampaknya tidak mungkin untuk melegalisasikannya, 
antara lain karena tekanan internasional. Oleh karena ini muncullah suatu 
situasi toleransi khas Belanda. Orang menyadari bahwa memperdagangkan dan 
menggunakan narkoba ringna RESMInya tidak diperbolehkan tapi tidak akan ada 
tindakan. Penyelesaian tersebut memuaskan semua pihak pada waktu itu. 

Sebenarnya, kebijakan narkoba Belanda dalam dasawarsa belakangan tidaklah 
berubah. Hanya sejumlah partai politik, terutama kristen dmokrat CDA yang 
berpendapat lain.

Berbagai kabinet yang berisi kristen demokrat selama bertahun-tahun tidak 
pernah bermasalah dengan kebijakan toleransi narkoba ringan itu. Ini disebabkan 
sikap pragmatis yang dominan. Tetapi dalam dua kabinet terakhir di bawah 
pimpinan Perdana Menteri Jan Peter Balkenende dari CDA, para politisi kristen 
demokrat mengambil arah konservatif dalam bidang pemberantasan obat bius. Di 
samping itu, mereka juga masih peka terhadap kebijakan toleransi nol Amerika 
dalam menghadapi narkoba. Itulah alasannya kenapa Menteri Kehakiman dari partai 
CDA Piet Hein Donner sekarang tiba-tiba meninggalkan kebijakan toleransi 
pragmatis dan menghendaki kebijakan yang ketat dalam sektor narkoba ringan ini. 
Sikap itulah yang bertabrakan dengan sikap para penguasa lokal dan daerah dalam 
menangani narkoba ringan ini. Mereka tahu apa dampak kebijakan kaku mentri 
Donner itu. Oleh karena itu para pejabat pemerintah tersebut sangat gembira 
dengan pernyataan Menteri Pembaharuan Pemerintahan Alexander Pechtold. 
Berlawanan dari sejawatnya, Donner, Pechtold mengimbau legalisasi berjangkan 
bagi narkoba ringan, lebih disukai dalam kerangka Eropa. Sementara itu , 
demikian Pechtold, pendekatan pragmatis yang tidak gembar-gembor yang akan 
membawa keberhasilan dan mencegah para penguasa lokal serta daerah bertindak 
sendiri-sendiri.  

Politisi dari pelbagai partai dan bahkan banyak tokoh kristen demokrat lokal 
menyambut baik pendapat tersebut. Tetapi pernyataan Pechtold itu mengenai 
sasaran yang salah di Den Haag. Para sejawat Pechtold dalam kabinet menuntut 
agar menteri tersebut menarik kembali ucapannya. Sementara itu, Pechtold 
sendiri tidak berniat untuk itu dan menunggu dengan tenang hasil debat parlemen 
mengenai masalah ini hari ini juga.  Ia sadar dan dalam hal ini ia didukung 
oleh mayoritas warga Belanda yang berpendapat bahwa hasish dan marihuana 
bukanlah narkoba dan oleh karena itu tidak usah diganggu gugat.


* PERANG TEKSTIL UNI EROPA-CINA BERLATAR BELAKANG POLITIK

Uni Eropa selalu dikenal sebagai pihak yang selalu mendukung perdagangan bebas. 
Tetapi dukungan ini terutama bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri 
Eropa dari semua kendala-kendala perdagangan. Tujuan utama tetap pasar bersama 
yang kuat dan efisien. Tetapi globalisasi juga mendesak Uni Eropa untuk membuka 
pasarnya bagi negara-negara lain di dunia. Sekarang kebijakan itu malah 
menimbulkan lebih banyak masalah, misalnya ketika Eropa membuka pasar tekstil 
mereka. Ulasan redaktur Eropa Barat Johan Huzinga:


Eropa akhirnya bertabrakan dengan idealnya sendiri mengenai liberalisasi 
perdagangan. Atau dengan kata lain, kalau menyangkut soal liberalisasi 
sebenarnya Eropa terbagi-bagi. Demikian razzine Salih pakar ekonomi di Londen 
School of Economics:

Clip textiel 1
VO: Mereka terbagi-bagi pada dasarnya antara koalisi pro-perdagangan bebas di 
Eropa Utara dan kubu proteksionisme yang didukung Prancis dan negara-negara 
Eropa Barat lainnya.

Prinsip perdagangan bebas memang dikumandangkan oleh hampir semua anggota Uni 
Eropa, tetapi kebanyakan mereka tidak siap menghadapi dampak praktis prinsip 
tersebut. Mulai 1 januari 2005 lalu Persetujuan tekstil 1975 dijalankan. Dengan 
ini semua batasan impor tekstil dan pakaian dari negara-negara dengan upah 
buruh murah seperti Cina dan India, dicabut. Akibatnya terutama impor tekstil 
dari Cina ke Eropa melonjak drastis hingga mencapai 500 persen. Panik 
menghantui Prancis yang merupakan negara anggota Uni pertama yang mengeluarkan 
kecaman keras. Sekarang pemerintah Paris ingin agar Komisi Eropa memberlakukan 
prosedur pembatasan darurat. Prosedur ini memungkinkan apabila timbul persoalan 
di pasar misalnya karena pertumbuhan impor yang meningkat tajam dalam waktu 
singkat, maka untuk sementara impor itu dapat dibatasi. Resminya untuk sejumlah 
produk tekstil ada apa yang dinamakan gangguan pasar. Tetapi apakah pembatasan 
darurat sementara dapat memecahkan masalah tersebut? Menurut Razzine Salih, hal 
itu tidak mungkin.

Clip textiel 2
VO: Industri tekstil dan pakain bukanlah massa produksi lagi di Eropa maupun di 
Amerika Serikat, karena mereka tidak bisa bertanding dengan negara-negara 
dengan upah buruh murah dengan produsen di negara-negara sedang berkembang.

Kecuali untuk jenis pakaian adi busana, maka tidak ada masa depan untuk 
industri tekstil di Eropa. Alasan sebenarnya mengapa Presiden Prancis Jacques 
Chirac mengeluarkan peringatan, kemungkinan berlatar belakang politik. Saat ini 
Chirac kewalahan untuk menarik hati rakyat Prancis agar mendukung undang-undang 
dasar Eropa di dalam kampanye menjelang referendum 29 mei mendatang. Mayoritas 
warga Prancis menganggap UUD Eropa sebagai simbol Eropa yang ultra liberal, 
karena itu ditentang. 

Clip textiel 3

Dengan melakukan perang salib melawan impor tekstil Cina, Chirac mencoba 
membuktikan kepada rakyat Prancis bahwa ia dapat bersikap tegas terhadap 
gerakan ultra liberalisme Eropa. Tetapi perlawanan itu kelihatannya sia-sia 
belaka. Pembatasan sementara kuota impor tekstil Cina juga menguntungkan 
negara-negara pengekspor tekstil Asia lainnya. Misalnya India dan bangladesh 
terancam kehilangan pasar mereka di Eropa. Karena itu Beijing berusaha meredam 
suasana dengan menyatakan pemerintah akan menaikkan upah buruh secara bertahap. 
Cina berjanji, pasar akan kembali seimbang pada waktunya. Untuk negara miskin 
seperti Bangladesh, janji itu tidak ada artinya.


* KPK TIDAK BOLEH JADI LEMBAGA HUKUM DI ATAS SEGALANYA

Besarnya kekuasaan KPK di tingkat hukum  yang hampir tanpa kontrol, seakan 
menjadikan lembaga ini sebuah superbody diatas polisi dan kejaksaan. Bahkan 
Komnasham yang harus memberantas kasus kejahatan berat tidak punya wewenang 
sebesar KPK. Demikian Hendardi dari PBHI, yang memberikan contoh bagaimana KPK 
dalam kasus Mulyana W. Kusumah melakukan jebakan untuk mendapat bahan bukti 
tapi tanpa ijin dari hakim. Hal-hal semacam inilah yang dipersoalkan serta 
ditentang berbagai LSM dan organisasi hukum di Indonesia. Ikuti keterangan 
Hendardi kepada Radio Nederland:


Hendardi: Betul. Dan KPK ini kan sebetulnya lahir, seperti juga komisi-komisi 
yang dibentuk pada masa lalu untuk pemberantasan korupsi, itu lebih pada untuk 
mengisi kekecewaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga formal yang ada seperti 
kejaksaan atau kepolisian. Tetapi ini juga tidak mengandaikan bahwa dia punya 
kekuasaan superbody yang tanpa kontrol. Dia ini kan bisa membahayakan juga. ini 
bisa menjadi semacam problem hukum. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu sangat 
wajar, karena di luar negeri tidak ada  saya kira di banyak negara yang sudah 
maju kehidupan hukumnya dan demokrasi. 

Tidak ada lembaga sebegitu besar punya kekuasaan yang superbody sehingga bisa 
menjadi semacam polisi, hakim dan jaksa sekaligus. Nah dalam konteks ini saya 
kira ini bisanya menjadi pemikiran-pemikiran pembenahan hukum di masa depan. 
Bukan sekedar berkesan seperti membela Mulyana. Saya kira sekali lagi saya 
ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa membela Mulyana untuk kesalahan yang dia 
lakukan apabila itu dibuktikan oleh hukum.

Radio Nederland [RN]: Juga soal menangkap basah seseorang ketika melakukan 
sesuatu. Jadi memata-matai, membututi orang, segala macam itu. Kalau di 
engara-negara Anglo-Sakson, Amerika yang paling terkemuka, tindakan itu 
diperbolehkan. Tetapi tentu saja pihak yang akan melaksanakan itu terlebih 
dahulu harus minta ijin hakim. Sedangkan di Eropa tindakan memata-matai 
dilarang sama sekali. Bagaimana menurut anda di Indonesia? Apakah sudah ada 
kesepakatan mengenai langkah-langkah untuk mematamatai seseorang itu?

Hendardi: Itu untuk KPK tidak ada. Itu malah di undang-undangnya diberikan 
wewenang untuk semacam itu tanpa kontrol. Itu yang saya persoalkan. Dan ini kan 
menjadi pertanyaan kita juga. Ini menjadi semacam  pertanyaan yang saya kira 
sangat wajar. Kenapa komisi semacam KPK ini diberikan begitu besar wewenang 
semacam ini, sementara komisi-komisi yang dibentuk negara lainnya seperti 
katakanlah kita ambil contoh Komnasham, untuk memanggil militer saja termasuk 
dengan hak sepuna, militernya bisa menolak.

Padahal itu apa yang ditangani Komnasham adalah persoalan kejahatan berat HAM. 
Tetapi tidak diberikan wewenang semacam itu. Saya bukan tidak setuju bahwa 
lembaga-lembaga hukum semacam ini diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih 
besar dan lebil progresif. Namun tetap harus ada kontrol. Karena menegakkan 
hukum itu seperti apa yang sangat dijunjung tinggi di Eropa, hak privat 
seseorang itu kan menjadi seseuatu yang dijadikan acuan. Dengan menghormati 
hak-hak hukum dari orang lain. 

RN: Langkah-langkah apa yang akan anda tempuh?

Hendardi: Buat saya sih sejauh ini kami memberikan suatu sisi lain, 
pandangan-pandangan lain dari sisi yang  berbeda dari main stream opini yang 
dibentuk atau yang digiring dan tergiring kepada publik. Dan saya kira itu 
penting bagi pembinaan-pembinaan hukum kita. Itu mungkin peran yang kami ambil. 
Saya kira kalau untuk membela Mulyana dalam konteks sebagai pengacara, itu kan 
salah satu cara saja. Yang saya kira dia sudah, pengacara-pengacara dia sudah 
mencukupi. Walaupun kami menyadari main stream opini publik itu sejauh ini 
tidak berada di dalam wilayah apa yang kami bicarakan. 

Tetapi itu juga dimungkinkan karena sudah begitu kecewanya publik, begitu 
kesalnya publik terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini terus menerus 
gagal. Sehingga kita dinobatkan berkali-kali menjadi juara korupsi. Itu sangat 
mudah kemudian menggiring publik pada suatu euforia pemberantasan korupsi. 
Bahwa seolah-olah inilah cara pemberantasan korupsi yang benar. Tapi kami 
meluruskan kembali hal-hal semacam ini, sekalipun itu sangat bertentangan 
dengan main stream opini yang dibentuk selama ini.

Demikian hendardi dari PBHI.


* KEMUNGKINAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-UNI EROPA

Komisioner Perdagangan Uni Eropa Peter Mendelson, pada pertemuan mentri-mentri 
ekonomi dan perdagangan ASEAN di Vietnam menjelaskan kemungkinan meningkatkan 
perdagangan  antara lain di bidang pertanian, perikanan dan peralatan 
elektronik. Beberapa pejabat mengatakan Uni Eropa dan ASEAN sepakat mencari 
kemungkinan membuka zona perdagangan bebas antara kedua kelompok itu. Kami 
menghubungi atase pertanian dan perikanan dr. Andriono Kilat Adi di Perutusan 
Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel.

Dr. Andriono Kilat Adi [AKA] : Kalau kita melihat bahwa antara Uni Eropa dengan 
ASEAN sudah terdapat kerjasama yang cukup panjang, dan ini juga dalam kaitan 
partnership. Ini juga sedang digodok, tidak hanya Uni Eropa dengan ASEAN, 
tetapi juga beberapa negara yang kaitanan dengan bilateral cooperation. 
Dikaikan dengan pernyataan komisioner Uni Eropa Peter Mendelson, yang 
berkeinginan untuk membuat semacam free trade area antara ASEAN dengan Uni 
Eropa, saya pikir itu merupakan upaya yang bagus. Seperti kita ketahui, 
produk-produk perikanan terutama sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Tahun 
2003 dan tahun 2004 ada peningkatan perdagangan ke Uni Eropa. Dalam kaitan 
dengan free trade ini akan memudahkan pengusaha. Dalam hal ini sektor informal 
kita untuk meningkatkan perdagangan yang selama ini mengalami hambatan, baik 
berupa tarif maupun non tarif.

RN: Berarti free trade ini mempermudah perdagangan. Apakah persyaratan untuk 
produk-produknya sendiri berubah atau tidak?

AKL: Terkait dengan persyaratan dalam aturan yang diberikan oleh Komisi Eropa, 
untuk produk-produk yang langsung dikonsumsi oleh konsumen di Eropa tidak akan 
diubah lagi. Mereka sudah punya aturan. Dan inilah. Uni Eropa sudah menyiapkan 
perangkat-perangkatnya sehingga dalam perdaganganpun mereka sudah punya 
standard yang sudah dipersyaratkan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan 
sanitasi maupun vito sanitasi. Ini menjadi tantangan bukan saja bagi Indonesia 
tapi juga ASEAN. Nanti dalam free trade harus bisa memenuhi standard yang sudah 
ditetapkan oleh Uni Eropa.

RN: Baik ASEAN maupun Uni Eropa adalah dua kelompok yang sudah berdiri lama, 
mengapa baru sekarang dicari kemungkinan untuk perdagangan bebas?

AKL: Saya melihat seninya di dalam kaitan dengan hubungan antara dua kelompok 
yang sudah sejak 1980 mengadakan perjanjian kerjasama. Di masing-masing pihak 
tentunya  kalau kita membuat partnership, kita ingin bekerjasama untuk membuat 
free trade tentu saja harus disiapkan perangkat-perangkat standardisasinya. 
Standard ini, dalam hal pertanian, perikanan dan pangan dilihat produk yang 
masuk Uni Eropa harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan.  Indonesia sebagai 
salah satu negara ASEAN sudah sejak dulu sudah menyiapkan juga, sudah 
mengantisipasi. Bisakah kita menyiapkankan produk yang diinginkan konsumen di 
Uni Eropa. Sekarang bola sudah bergulir. Dalam pertemuan ASEAN dan Uni Eropa 
hal itu dibicarakan.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke