--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 27 April 2005 07:40 UTC ** POLISI JEPANG PERIKSA KANTOR KANTOR PERUSAHAAN KERETA API ** MALAYSIA TEGASKAN, BELUM ADA KESEPAKATAN PENGURANGAN PATROLI DI AMBALAT ** CINA PERINGATKAN UNI EROPA TENTANG PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL ** PEMIMPIN OPOSISI TAIWAN BERKUNJUNG KE CINA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET ** GEMA WARTA TINJAUAN PERS: BENCANA KERETA API DI JEPANG DAN IMBAS MUSIBAH TSUNAMI DI ACEH ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PASUKAN SURIAH TINGGALKAN LIBANON, PBB BISA SELIDIKI PEMBUNUHAN HARIRI ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: AMERIKA LATIN CEMASKAN EFEK DOMINO EKUADOR ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SETELAH SUSSONGKO, ANGGOTA KPU LAINNYA BISA DIJADIKAN TERSANGKA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PENDAKWAAN DUA TOKOH KPU, BENARKAH PEMBERANTASAN KORUPSI BERJALAN LANCAR? * POLISI JEPANG PERIKSA KANTOR KANTOR PERUSAHAAN KERETA API Polisi di Jepang melakukan penggeledahan di kantor kantor perusahaan kereta api, menyusul musibah kereta api di Osaka yang menelan paling sedikit 73 korban jiwa. Tidak diketahui apakah dilakukan penyitaan. Penyelidikan polisi terpusat pada kecepatan kereta api saat tiba dekat belokan, menjelang Osaka. Diduga masinisnya mempercepat untuk mengejar waktu yang ketinggalan. Di tempat itu laju kereta api diwajibkan maksimal 70 kilometer per jam. Selain 73 korban jiwa, lebih dari 400 penumpang cidera. Musibah itu merupakan yang paling gawat dalam lebih dari 40 tahun belakangan. Kereta api di Jepang terkenal aman. * MALAYSIA TEGASKAN, BELUM ADA KESEPAKATAN PENGURANGAN PATROLI DI AMBALAT Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak membenarkan, saat ini belum ada suatu kesepakatan khusus tentang pengurangan patroli Malaysia dan Indonesia di perairan-sengketa Ambalat, Kalimantan Timur. Pimpinan Angkatan Laut kedua negara hanya bersepakat akan mengurangi ketegangan dan mencegah insiden, seperti terjadi baru baru ini. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga menyangkal adanya kesepakatan pengurangan patroli. Perairan Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak Malaysia mengklaim wilayah tsb dengan memberi konsesi minyak bumi kepada Shell, Februari lalu. Kedua negara bersepakat akan menyelesaikan konflik secara damai. Presiden Yudhoyono dan PM Malaysia Abdullah Badawi tidak sempat membahas masalah ini dalam kesempatan KTT Asia Afrika. * CINA PERINGATKAN UNI EROPA TENTANG PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL Cina memperingatkan Uni Eropa menyusul langkah Eropa yang bermaksud membatasi impor tekstil dari Cina. Menurut Beijing, langkah itu dapat mengganggu hubungan perdagangan kedua negara. Uni Eropa hari ini akan membahas usul Prancis yang didukung antara lain Italia, Spanyol dan Polandia, agar membatasi impor tsb. Cina menganggapnya sebagai pelanggaran aturan perdagangan bebas. Belakangan ini, negara negara Eropa tsb mencemaskan peningkatan pesat impor tekstil Cina sejak awal tahun ini. Dengan berakhirnya sistim kuota tang berlaku selama lebih dari 30 tahun, pedagang Cina sejak Januari lalu bebas mengekspor tekstil ke Eropa. * PEMIMPIN OPOSISI TAIWAN BERKUNJUNG KE CINA Pemimpin oposisi Taiwan Lien Chan berkunjung ke Cina sekali pun diprotes oleh kelompok pro-kemerdekaan di Taiwan. Chan akan melakukan perjalanan selama 8 hari keliling Cina. Menurut rencana Lien Chan akan bertemu dengan, antara lain, Presiden Cina Hu Jintao, Jumat mendatang. Pemimpin oposisi Taiwan tsb bermaksud memulihkan hubungan Cina-Taiwan yang terganggu selama 50 tahun belakangan. Cina menganggap Taiwan sebagai propinsi pembangkang. Kelompok kelompok Taiwan yang pro-kemerdekaan mengecam ku njungan Chan. Ratusan pendukungnya mencoba menghalangi keberangkatanya dari bandara Taipei. dan terjadi perkelahian dengan pendukung Chan. * MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET Intro: Kalau biasanya pidato tahunan presiden Rusia di hadapan parlemen berlangsung sejam lebih, maka menariknya tahun ini pidato itu singkat saja. Senin kemarin, Vladimir Putin cuma butuh waktu 48 menit untuk meyakinkan elit politik Rusia bahwa dirinya tetap bertekat menjalankan demokrasi. Di samping itu Putin juga mengecam kalangan teroris dan amtenar yang korup, meyakinkan kalangan dunia usaha serta, ini yang menarik, sangat menyesalkan bubarnya Uni Soviet. Laporan koresponden Geert Groot Koerkamp dari Moskow: "Bubarnya Uni Soviet adalah malapetaka politik terbesar abad lalu," demikian Presiden Rusia Vladimir Putin, pernyataan yang jelas membutuhkan penjelasan. Bahwa bubarnya Imperium Soviet bagi rakyat Rusia, dalam kata-kata Putin, merupakan drama, memang tidak terbantahkan lagi. Jutaan orang Rusia yang menetap di wilayah Uni Soviet lain, tiba-tiba menjadi "orang asing" di negeri sendiri. Uang tabungan mereka tidak bernilai lagi karena reformasi keuangan. Mereka tercekik kemiskinan, dan di sepanjang garis perbatasan imperium Soviet itu berlangsung peperangan yang menelan korban sampai puluhan ribu orang. Jelas itu sebuah drama kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Rusia mulai sadar, bubarnya sebuah adi daya komunis sebenarnya bisa juga berlangsung lebih berdarah-darah lagi. Secara garis besar saja, dalam pidato kenegaraannya Senin kemarin, presiden Putin menggambarkan jalan sulit yang harus dilalui Rusia untuk bisa keluar krisis ini. Setelah bertahun-tahun upaya pembersihan kini tiba waktunya untuk melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan. Ekonomi Rusia mulai tumbuh dan semua orang harus merasakan buahnya. Para investor harus merasa diterima dengan tangan terbuka dan para pengusaha tidak boleh takut dimintai uang pelicin atau bahkan ditekan oleh badan-badan pemerintah. Putin menyatakan perang terhadap birokrasi yang korup dan berjanji mengurangi jangka waktu kadaluarsa untuk transaksi finansial dari 10 menjadi tiga tahun. Menurutnya, para investor ingin kejelasan bahwa uang mereka mengalir ke negara yang stabil dengan aturan main yang jelas dan bisa dimengerti. Demikian presiden Putin. Kata-kata indah yang tetap menimbulkan banyak pertanyaan di Kremlin dan media. Kebijakan ini bertentangan dengan cara Putin menjatuhkan Mikhail Khodorkovski, yang hingga tahun lalu masih orang terkaya di Rusia sekaligus presiden direktur konglomerat minyak Yukos. Khodorkovski dituduh melakukan penggelapan uang dan pajak di tahun 1990an. Rabu besok hakim akan mengeluarkan vonis dan Khodorkovski bisa dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Pidato Putin juga menyinggung hal lain yang sangat bertentangan dengan kenyataan di Rusia. Misalnya pujian akan demokrasi: Menurut Putin, Rusia adalah negara Eropa yang menganut dan tetap akan menghormati azas demokrasi. Rusia adalah juga negara Eropa yang telah berabad-abad menghormati ide-ide demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sebuah pernyataan luar bisa bagi pemimpin negara yang dalam sejarah selalu diwarnai rejim otoriter dan totaliter, dan sebenarnya tidak berhasil keluar dari situ. Putin bahkan menambahkan, Rusia punya misi membawa peradaban di benua Eropa. Seruan macam ini jelas akan menimbulkan banyak tanda-tanya di berbagai negara. Hampir semua negara tetangga Rusia telah memalingkan muka dari Moskow dan beralih ke Barat. Iritasi mengenai hal ini dalam pidato Putin terutama ditujukan pada negara-negara Baltik, Estonia dan Latvia yang juga dihuni sejumlah besar warga Rusia. "Kami berharap negara-negara anggota baru NATO dan Uni Eropa yang juga bekas Uni Sovyet, akan menghornati dan mempraktekkan hak-hak asasi manusia termasuk hak kaum minorits nasional". Menurut Putin barang siapa tidak menghormati ha-hak asasi manusia, tidak boleh menuntut hak tersebut dari orang lain. Para anggota parlemen menyambut kata-kata keras presiden dengan tepuk tangan meriah. Setelah pidato berakhir tidak ada komentar kritis. Hanya pihak oposisi liberal yang sejak pemilu parlemen terakhir sudah berkurang sekali kursi mereka. Mereka mengecam keras kata-kata manis Putin mengenai demokrasi yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Moskow sampai saat ini. * BENCANA KERETA API DI JEPANG DAN IMBAS MUSIBAH TSUNAMI DI ACEH Kereta api adalah kendaraan umum paling aman di Jepang, dan kereta api Jepang konon adalah paling aman di dunia. Citra itu kini cacat gara gara musibah di Osaka yang menelan hampir 60 korban tewas. Harian Yomiuri tampil dengan kesimpulan yang cepat dan tegas. Penyebab musibah adalah kompetisi yang meningkat antara sejumlah perusahaan kereta api swasta, apalagi jumlah penumpang kini merosot. Kereta api cepat antara kota kota besar, dan makin banyaknya jasa pelayanan kereta api -- semua itu membuat jadwal kereta api di Jepang makin padat, dan akhirnya macet. Kawasan Kansai yang beribukota Osaka, dikenal sebagai kawasan yang sarat usaha jasa kereta api swasta. Di Jepang, usaha kereta api sejak tahun 87 diswastakan, dan berhasil membuat jumlah penumpang melonjak. Perusahaan yang paling sukses menyediakan jasa kereta api itu, sekarang kena batunya. JR West harus mengubah strategi bisnisnya. Demikian Yumiori Shimbun. Zaini, kini tinggal sebatang kara di Lhoong, tak jauh dari Banda Aceh, di pantai barat Aceh. Pada usia 60 tahun dia kehilangan seluruh keluarganya, istri dan 10 anak, akibat musibah tsunami. The New York Times menyorot kisah Zaini, yang juga kehilangan satu kakinya. Hidupnya menjadi sulit, penuh nestapa. Ia hanya tinggal di rumah, dan bergerak dengan menyeret badannya. Segala kemungkinan pelayanan medis bagi pasien seperti Zaini yang cacat, tidak ada di Indonesia. Dan di Aceh hanya ada satu pembuat kaki buatan, tapi orang itu mati ditelan tsunami. Hanya ada satu pabrik prostese, atau kaki buatan, dan itu ada di Solo. Kisah Zaini tragis. Semula dia berkeras menolak potong kaki. Tapi amputasi itu akhirnya toh dilakukan, kalau tidak, dia terancam mati dalam beberapa hari. Maka jadilah Zaini kehilangan semuanya, istri, anak, dan kaki. Zaini kini harus belajar berjalan lagi. Menurut Palang Merah Indonesia, pelatihan untuk itu pun tidak mencukupi. Masiih ada imbas perhelatan akbar Konperensi Asia Afrika kemarin. Apa yang dapat kita pelajari? Harian The Jakarta Post dalam tajuknya menunjuk pada Dunia Barat terlampau lama domina. Sekarang ada India sebagai negara yang bangkit dengan industri, liberalisasi, dan demokrasi. Juga ada Korea Selatan dan Singapura ayng menempuh jalan serupa. Sedangkan Indonesia belum merupakan contoh yang sukses. Semua itu mengingatkan, hikmah kekuatan Asia Afrika itu tak bisa didatangkan dari luar, tapi harus dibangun dari dalam. Demikian The Jakarta Post Dan sekian pula tinjauan pers petang ini. * PASUKAN SURIAH TINGGALKAN LIBANON, PBB BISA SELIDIKI PEMBUNUHAN HARIRI Intro: Ahad lalu, pasukan terakhir Suriah sudah meninggalkan Libanon, kecuali beberapa orang prajurit sebagai simbul dalam upacara Selasa ini. Selain itu juga diambil langkah untuk mengendorkan pengaruh Suriah dalam aparat keamanan Libanon. Dua pejabat keamanan Libanon yang punya hubungan erat dengan Suriah sudah mengundurkan diri. Semua langkah ini jelas membuka jalan bagi penyelidikan PBB terhadap pembunuhan Rafiq Hariri, mantan perdana menteri Suriah Februari lalu. Tetapi apakah hengkangnya pasukan Suriah bisa benar-benar mempermudah langkah PBB? Berikut penjelasan pakar Libanon George Asaily pada Universitas Oxford di Inggris. Penarikan mundur pasukan Suriah ini adalah salah satu prasayarat yang diminta oposisi kepada pemerintah baru. Ketika perdana menteri baru Najib Mikati ditunjuk, salah satu janjinya adalah mengupayakan agar kepala keamanaan mengambil cuti panjang. Ini merupakan syarat kedatangan Komisi PBB yang akan menyelidiki kematian mantan perdana menteri Rafiq Hariri. Banyak orang berpendapat kepala keamanan tersebut bertanggung jawab terhadap kematian Hariri. Struktur sistim keamanan Libanon tidak bisa disingkirkan begitu saja, tapi ada harapan bahwa dengan menyingkirkan ketuanya maka orang-orang yang dulunya tidak berani buka suara, sekarang akan berani berbuat demikian. Saat ini mayoritas warga Libanon menghendaki peninjauan kembali hubungan negara mereka dengan Suriah. Tidak ada seorang Libanonpun yang memusuhi Suriah. Yang tidak disukai oleh Libanon adalah masalah pengaturan keamanan. Ketua dinas keamanan Libanon dan ketua dinas keamanan Suriah sangat mencampuri urusan politik dan ekonomi di Libanon. Penyingkiran ketua dinas keamanan Libanon itu justru akan berdampak baik. Tidak ada orang Libanonan yang menentang hal itu. Komisi penyidik PBB yang diharapkan segera datang sangatlah penting. Inilah yang diharapkan semua orang di Libanon, mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya yang berada di balik pembunuhan Rafiq Hariri. Pada saat kebenaran terungkap, maka hal ini akan bisa sedikit memuaskan rasa ingin tahu masyarakat. Memang kalau menilik masa lalu, maka banyak orang akan kecewa karena sampai saat ini tidak ada seorangpun yang dituduh dalam pembunuhan mantan perdana menteri atau upaya pembunuhan terhadap menteri Marwan Hamadeh. Menilik ini, maka bisa saja orang menjadi skepsis. Tetapi diharapkan akan adanya perubahan. Kita harus terus berharap dan optimis bahwa akan terjadi perubahan. Hanya waktu yang bisa membuktikan. * AMERIKA LATIN CEMASKAN EFEK DOMINO EKUADOR Presiden Ekuador yang baru Alfredo Palacio menyatakan akan menerima dengan tangan terbuka semua misi internasional yang ingin membantu pemerintahnya. Demikian diucapkan dalam konperensi pers pertama sejak pemecatan Presiden Lucio Gutierrez. Menurut sejumlah anggota kabinet, Ekuador tidak membutuhkan pengakuan internasional, tetapi tersinggung karena dunia meragukan keabsahan proses demokratis di negara itu. Laporan koresponden Amerika Latin Cees Zoon: Hampir seminggu setelah pergantian kekuasaan yang berlangsung penuh kekacauan di Ekuador, pemerintah baru pimpinan Presiden Alfredo Palacio masih belum diakui satu pun negara di dunia. Tetapi Senin malam kemarin, ada tanda-tanda bahwa masyarakat internasional akhirnya akan mendukung juga pemecatan Presiden Lucio Gutierrez. Komisaris Uni Eropa urusan Luar Negeri Javier Solana keluar dengan pernyataan bermakna ganda, "pengakuan pemerintah Ekuador seperti pemerintah sebelumnya". Tidak lama kemudian duta besar Amerika Serikat di ibukota Quito, Kristie Kenney menyatakan pemerintah Washington akan bekerjasama dengan pemerintah baru untuk memperkuat demokrasi di Ekuador. Menteri luar negeri Spanyol Miguel Moratinos, yang sekaligus ketua KTT Ibero-Amerika sampai Senin lalu masih meragukan sahnya pemecatan Gutierrez. Ia menyatakan masalah Ekuador merupakan salah satu agenda utama pertemuan para menteri akhir pekan ini di Santiago de Chile. Pertemuan itu juga dihadiri menteri luar negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, yang minggu lalu juga mempertanyakan absahnya pergantian kekuasaan di Ekuador dan meminta agar dilangsungkan pemilu lebih awal. Organisasi negara-negara Amerika OAS sangat mengkhawatirkan situasi Ekuador. Tetapi seperti biasa sangat lamban mengambil keputusan. Misi yang ditunjuk untuk menyelidki apakah pergantian kekuasaan berlangsung sesuai dengan undang-undang dasar, belum juga tiba di Ekuador hingga Senin kemarin. OAS menyatakan misi ini tidak dikirim ke Ekuador dengan tugas sebagai jaksa penuntut tetapi untuk membantu. Menurut pemerintah baru di Quito OAS tidak berwenang campur tangan. OAS tidak kompeten mengembalikan ketenangan di Ekuador, demikian menteri luar negeri Parra Gil. Menurutnya Ekuador adalah negara yang berdaulat. Terutama negara-negara tetangga Peru dan Bolivia sangat mencemaskan situasi di Ekuador. Mereka cemas apa yang dinamakan "efek Ekuador". Apabila demonstrasi massal, kemungkinan penyelewengan undang-undang dasar dan campur tangan militer berakhir dengan pemecatan seorang presiden yang diterima masyarakat internasional, maka Presiden Peru Alejandro Toledo dan Presiden Bolivia Carlos Mesa khawatir posisi mereka juga dalam keadaan bahaya. Kedua presiden ini tidak populer dan sudah beberapa waktu menjadi sasaran demonstrasi massal. Presiden baru Ekuador Alfredo Palacio sadar, dirinya harus menahan diri apabila ingin mendapat dukungan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat. Senin kemarin Palacio menyatakan pemerintahnya akan menghormati semua keputusan internasional. Ia juga mengijinkan pasukan Amerika menggunakan pangkalan militer di Manta sesuai dengan Rencana Kolombia. Sebelumnya salah satu menteri sempat menyatakan persetujuan itu dibatalkan. Pemilihan umum yang dipercepat, seperti yang diminta Amerika Serikat dan Brazil, masih belum disanggupi oleh Palacio. Tetapi mungkin ia akan melangsungkan referendum untuk mensahkan pemerintahannya. * MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET Intro: Kalau biasanya pidato tahunan presiden Rusia di hadapan parlemen berlangsung sejam lebih, maka menariknya tahun ini pidato itu singkat saja. Senin kemarin, Vladimir Putin cuma butuh waktu 48 menit untuk meyakinkan elit politik Rusia bahwa dirinya tetap bertekat menjalankan demokrasi. Di samping itu Putin juga mengecam kalangan teroris dan amtenar yang korup, meyakinkan kalangan dunia usaha serta, ini yang menarik, sangat menyesalkan bubarnya Uni Soviet. Laporan koresponden Geert Groot Koerkamp dari Moskow: "Bubarnya Uni Soviet adalah malapetaka politik terbesar abad lalu," demikian Presiden Rusia Vladimir Putin, pernyataan yang jelas membutuhkan penjelasan. Bahwa bubarnya Imperium Soviet bagi rakyat Rusia, dalam kata-kata Putin, merupakan drama, memang tidak terbantahkan lagi. Jutaan orang Rusia yang menetap di wilayah Uni Soviet lain, tiba-tiba menjadi "orang asing" di negeri sendiri. Uang tabungan mereka tidak bernilai lagi karena reformasi keuangan. Mereka tercekik kemiskinan, dan di sepanjang garis perbatasan imperium Soviet itu berlangsung peperangan yang menelan korban sampai puluhan ribu orang. Jelas itu sebuah drama kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Rusia mulai sadar, bubarnya sebuah adi daya komunis sebenarnya bisa juga berlangsung lebih berdarah-darah lagi. Secara garis besar saja, dalam pidato kenegaraannya Senin kemarin, presiden Putin menggambarkan jalan sulit yang harus dilalui Rusia untuk bisa keluar krisis ini. Setelah bertahun-tahun upaya pembersihan kini tiba waktunya untuk melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan. Ekonomi Rusia mulai tumbuh dan semua orang harus merasakan buahnya. Para investor harus merasa diterima dengan tangan terbuka dan para pengusaha tidak boleh takut dimintai uang pelicin atau bahkan ditekan oleh badan-badan pemerintah. Putin menyatakan perang terhadap birokrasi yang korup dan berjanji mengurangi jangka waktu kadaluarsa untuk transaksi finansial dari 10 menjadi tiga tahun. Menurutnya, para investor ingin kejelasan bahwa uang mereka mengalir ke negara yang stabil dengan aturan main yang jelas dan bisa dimengerti. Demikian presiden Putin. Kata-kata indah yang tetap menimbulkan banyak pertanyaan di Kremlin dan media. Kebijakan ini bertentangan dengan cara Putin menjatuhkan Mikhail Khodorkovski, yang hingga tahun lalu masih orang terkaya di Rusia sekaligus presiden direktur konglomerat minyak Yukos. Khodorkovski dituduh melakukan penggelapan uang dan pajak di tahun 1990an. Rabu besok hakim akan mengeluarkan vonis dan Khodorkovski bisa dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Pidato Putin juga menyinggung hal lain yang sangat bertentangan dengan kenyataan di Rusia. Misalnya pujian akan demokrasi: Menurut Putin, Rusia adalah negara Eropa yang menganut dan tetap akan menghormati azas demokrasi. Rusia adalah juga negara Eropa yang telah berabad-abad menghormati ide-ide demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sebuah pernyataan luar bisa bagi pemimpin negara yang dalam sejarah selalu diwarnai rejim otoriter dan totaliter, dan sebenarnya tidak berhasil keluar dari situ. Putin bahkan menambahkan, Rusia punya misi membawa peradaban di benua Eropa. Seruan macam ini jelas akan menimbulkan banyak tanda-tanya di berbagai negara. Hampir semua negara tetangga Rusia telah memalingkan muka dari Moskow dan beralih ke Barat. Iritasi mengenai hal ini dalam pidato Putin terutama ditujukan pada negara-negara Baltik, Estonia dan Latvia yang juga dihuni sejumlah besar warga Rusia. "Kami berharap negara-negara anggota baru NATO dan Uni Eropa yang juga bekas Uni Sovyet, akan menghornati dan mempraktekkan hak-hak asasi manusia termasuk hak kaum minorits nasional". Menurut Putin barang siapa tidak menghormati ha-hak asasi manusia, tidak boleh menuntut hak tersebut dari orang lain. Para anggota parlemen menyambut kata-kata keras presiden dengan tepuk tangan meriah. Setelah pidato berakhir tidak ada komentar kritis. Hanya pihak oposisi liberal yang sejak pemilu parlemen terakhir sudah berkurang sekali kursi mereka. Mereka mengecam keras kata-kata manis Putin mengenai demokrasi yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Moskow sampai saat ini. * SETELAH SUSSONGKO, ANGGOTA KPU LAINNYA BISA DIJADIKAN TERSANGKA Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dijadikan tersangka kasus penyuapan setelah Mulyana W. Kusumah. Menurut Hayie Muhammad anggota Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas, yaitu LSM yang pertama kali mengadukan kasus korupsi tersebut, Sussongko menandatangani semua kontrak proyek-proyek KPU. Masih ada dua anggota KPU lainnya yang berperan besar yaitu Nazaruddin Sjamsuddin dan Chusnul Mariyah. Diharapkan bila kasus ini sampai ke pengadilan maka tidak ada satu pun anggota KPU yang bisa lolos, termasuk Menteri kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin, karena dulu sang menteri juga anggota KPU: Hayie Muhammad [HM]: Setahu kita seluruh kontrak antara rekanan dengan KPU itu ditandangani oleh Sussongko. Jadi seluruh ketentuan kontrak, perjanjian kerja dan sebagainya adalah melalui Sussongko. Nah dugaan kami, tentu kalau terjadi penyimpangan antara KPU dan para rekanannya yang mengakibatkan terjadinya korupsi atau dugaan korupsi itu, maka tentu dia orang yang paling pertama bertanggung jawab. Radio Nederland [RN]: Yang diaudit oleh BPK, ada lima yang dijadikan sorotan. Dua diantaranya, proyek terbesar itu memang dikepalai oleh Mulyana. Tetapi juga ada nama-nama lain seperti Daan Dimara dan Chusnul Mariyah. Bagaimana ini peran mereka? HM: Jadi begini, publik tidak secara holistik mengetahui bahwa memang awalnya pengadaan kotak suara itu diketuai oleh panitia Mulyana. W. Kusumah. Namun ketika tender itu dimenangkan oleh Survindo untuk 2 juta lebih kotak suara itu, tiba-tiba di tengah jalan kan kontraknya diputus. Karena dianggap Survindo tidak mampu. Nah ketika terjadi pemutusan kontrak itu, diambil-alih sisanya dan dialihkan kepada Tjakrindo dan Almas, pada saat ini yang berperan banyak adalah Chusnul Mariyah bersama dengan Nazaruddin. Dan itu diputuskan lewat pleno. Nah pada saat itu Mulyana setahu saya tidak terlibat lagi di dalam kotak suara yang sisanya itu. Jadi dia hanya yang bertanggung jawab kepada 400 ribu unit yang dikerjakan oleh PT Survindo Indah Prestasi itu. Ada keterkaitan Chusnul Mar'iyah dan kemudian Nazaruddin Sjamsuddin, membawa ke pleno dan disetujui oleh pleno untuk mengalihkan tender sisa kotak suara itu kepada Tjakrindo dan PT Almas. RN: Jadi intinya itu ada di Nazaruddin dan Chusnul Mar'iyah? HM: Untuk kotak suara akhirnya di situ. RN: Lalu untuk tiga proyek lainnya, Chusnul Mar'iyah juga menjadi ketua proyek teknologi informasi ... HM: Teknologi informasi dan kertas suara. Jadi memang Chusnul ini yang paling banyak terlibat dalam kepanitiaan itu. Memang Chusnul Mar'iyah. RN: Tetapi sampai sekarang kenapa dia belum disinggung? HM: KPK ini bekerja atas dasar bukti-bukti yang kuat. Nah hasil diskusi kami dengan KPK, bahwa KPK ini kalau sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu artinya seseorang ini harus sampai ke pengadilan. Tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Sehingga dia benar-benar harus memiliki bukti yang tidak bisa terbantahkan. Jadi kalau sekarang sudah Sussongko menjadi tersangka, itu berarti harus sampai ke pengadilan. Karena KPK tidak memiliki hak untuk mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan perkara, Red.) RN: Tetapi apakah anggota lainnya juga bisa dijadikan tersangka dalam tahap-tahap berikutnya? HM: Ya tentu, tentu. Saya yakin itu dari awal. Karena dari awal pemantauan kita itu, kita sudah memperlihatkan indikasi-indikasi itu. Hampir semua pihak itu kan terlibat. Paling tidak keterlibatan mereka di dalam membuat kebijakan atau keputusan melalui pleno. RN: Hamid Awaluddin yang sekarang menteri HAM, dulu dia adalah KPU di bawahnya Nazaruddin. Apakah keterlibatan dia yang dikait-kaitkan itu ada hubungannya dengan ini? HM: Ya memang Hamid Awaluddin kan memegang pengadaan kartu pemilih. Tapi itu kan hanya sebatas panitia. dan di dalam kartu pemilih, kita belum melihat hasil audit terjadi penyimpangan. Itu satu. Nah yang kedua bahwa Hamid Awaluddin itu terlibat membuat kebijakan atau keputusan melalui pleno. Artinya secara kolektif kalau ditemukan penyimpangan dan juga dugaan korupsi di KPU akibat sidang pleno, maka tidak ada satu yang bisa lolos. Pasti semua akan tersangkut. RN: Banyak orang cemas kalau misalnya kasus KPU ini akan berakhir dengan kompromi politik. Tapi bapak tadi bilang kalau KPK itu harus ke pengadilan. Apakah ada kemungkinan juga kompromi politik? HM: Saya melihat itu ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Karena KPK ini bekerja atas dasar independensi yang kuat. Dia bekerja atas dasar hukum, atas dasar perundang-undangan. Mungkin kekhawatiran saya akan lebih besar apabila kasus ini ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian. Yang memang masyarakat kita sekarang itu sudah kehilangan kepercayaan kepada dua lembaga ini. Nah kita berharap bahwa memang KPK akan dapat menyelesaikan kasus KPU. Itu satu. Yang kedua kami sebagai koalisi LSM untuk pemilu berish, yang pertama sekali melaporkan kasus ini ke KPK dan DPR, bahwa kami akan tetap mengawal kasus ini sampai kepada tingkat pengadilan. Dan kami akan terus bersuara untuk menjaga kasus ini sampai tuntas. Demikian Hayie Muhammad anggota Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas. * PENDAKWAAN DUA TOKOH KPU: BENARKAH PEMBERANTASAN KORUPSI BERJALAN LANCAR? Intro: Dugaan bahwa pendakwaan dua tokoh KPU berarti pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lancar, adalah salah besar. Demikian Hendardi dari PBHI yang Selasa kemarin menjenguk Mulyana W. Kusumah di rutan Salemba. Menurutnya pemberantasan korupsi di Indonesia baru bisa dikatakan lancar kalau perkara-perkara korupsi lama, seperti perkara Soeharto dan BLBI dibuka kembali. Berikut penjelasan Hendardi kepada Radio Nederland: Hendardi: Saya ingin menyatakan bahwa saya tidak ingin membenarkan sedikitpun apa yang dianggap pada dia bersalah, sejauh hukum memutuskan itu. Tetapi ketika hukum yang berkekuatan tetap belum memutuskan seseorang bersalah, dia punya hak untuk dinyatakan belum bersalah. Jadi yang kami inginkan, tadi kami bicarakan juga, lebih menyangkut pada soal-soal keadilan juga terhadap Mulyana, juga di dalam proses hukum ini. Problemnya kan, orang seolah-olah dibuai, digiring pada suatu pendapat bahwa seolah-olah pemberantasan korupsi sedang berlangsung. Kita digiring pada semacam euforia pemberantasan korupsi. Itu yang saya hindari. Karena apapun kita harus melihat cukup jeli. Beberapa persoalan-persoalan bidang proses hukum ini bisa menjadi problem hukum di masa depan. Misalnya investigasi yang dilakukan oleh KPK sendiri, dengan cara melakukan penyadapan, penguntitan, perekaman, itu mungkin di dalam investigasi moderen suatu hal yang biasa. Itu juga dilakukan di berbagai negara. Tetapi ingat, ada kontrol untuk itu. Misalnya bahwa di beberapa negara itu harus atas izin kejaksaan atau pengadilan. Di sini kan enggak. Ini kan semacam lembaga superbody. Kedua, pertanyaan apakah suatu perangkap dengan membuat semacam disain awal untuk menjebak seseorang itu dibenarkan di dalam hukum? Itu juga pertanyaan yang juga bisa menjadi problem kita di kemudian hari. Karena ini konsekuensinya adalah orang baik atau orang tidak bersalahpun bisa terkena, apabila dijebak dengan cara semacam ini. Karena orang punya kecenderungan juga untuk lebih memilih penyelesaian masalahnya dengan satu cara yang pragmatis yang mudah, yang lebih cepat, lebih gampang dan sebagainya. Itu bisa menjadi suatu problem hukum di kemudian hari, cara semacam itu. Itu apakah dibenarkan? Kita harus belajar dari kasus Mulyana ini, juga banyak problem-problem hukum yang kemudian tampil dan muncul, dan itu bisa digunakan misalnya, cara semacam itu kemudian bagi suatu kepentingan-kepentingan politik, atau kepentingan-kepentingan yang lain, atau kepentingan mengganjal lawan-lawan politik, atau anggota-anggota lembaga semacam KPK atau lembaga apapun, gitu, apabila tidak ada kontrol yang mencukupi. Jadi penegakan hukum itu kan memang harus dilakukan tetapi juga dengan menghormati hak-hak hukum orang lain. Di samping apakah cara-cara itu tidak mengganggu hak privat seseorang. Merekam, menguntit orang, tanpa suatu kontrol. Itu kan bisa menjadi suatu problem hukum. Radio Nederland: Jadi maksud anda itu bisa cenderung menjadi diskriminatif ya, pilih kasih hukumnya? Hendardi: Betul, betul. Itu kan sisi lain dari pelajaran kasus Mulyana yang harus kita tampilkan juga. Kita tidak bisa pada pandangan yang sangat pragmatis, bahwa pokoknya mau kucing mau harimau, mau apa yang nangkap ini yang penting tikus itu ketangkap. Gitu ya. Saya kira enggak begitu. Harus kita ingat, KPKpun lahir itu kan juga bukan seperti malaikat yang tiba-tiba turun dari langit. Harus diingat anggota KPK yang muncul dan tampil yang dipilih itu adalah juga suatu hasil pertarungan-pertarungan politik atas suatu kepentingan-kepentingan politik yang dominan yang ada. Jadi bukan tidak mungkin juga punya kepentingan-kepentingan politik atas hal itu. Ini kan mengandaikan harus ada kontrol. Kita jangan terbuai pada seolah-olah ini euforia pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita lihat pilihan-pilihan kasus yang diambil oleh KPK sampai saat ini misalnya, apakah itu sudah mewakili kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan reformasi/pekerjaan-pekerjaan rumah reformasi selama ini. Kalau kita lihat kasus masa lalu yang menjadi tuntutan reformasi seperti kasus Soeharto, kasus BLBI, kasus-kasus korupsi besar yang ada di Indonesia ini, jangankan ditangani oleh KPK atau kejaksaan agung, diomongkanpun tidak misalnya. Itu kan bisa kita lihat dalam sisi yang luas sebagai suatu diskriminasi. Tapi kasus semacam ini, kasus Puteh atau kasus di daerah-daerah ditampilkan sebagai kasus yang di depan. Ini kan seperti gajah di pelupuk mata tidak terlihat tapi semut di seberang lautan tampak, begitu. Demikian Hendardi dari PBHI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
