---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Rabu 27 April 2005 07:40 UTC



** POLISI JEPANG PERIKSA KANTOR KANTOR PERUSAHAAN KERETA API

** MALAYSIA TEGASKAN, BELUM ADA KESEPAKATAN PENGURANGAN PATROLI DI AMBALAT

** CINA PERINGATKAN UNI EROPA TENTANG PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL

** PEMIMPIN OPOSISI TAIWAN BERKUNJUNG KE CINA

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN 
SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET

** GEMA WARTA TINJAUAN PERS: BENCANA KERETA API DI JEPANG DAN IMBAS MUSIBAH 
TSUNAMI DI ACEH

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PASUKAN SURIAH TINGGALKAN LIBANON, PBB BISA 
SELIDIKI PEMBUNUHAN HARIRI

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: AMERIKA LATIN CEMASKAN EFEK DOMINO EKUADOR

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN 
SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: SETELAH SUSSONGKO, ANGGOTA KPU LAINNYA BISA 
DIJADIKAN TERSANGKA

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PENDAKWAAN DUA TOKOH KPU, BENARKAH PEMBERANTASAN 
KORUPSI BERJALAN LANCAR?



* POLISI JEPANG PERIKSA KANTOR KANTOR PERUSAHAAN KERETA API

Polisi di Jepang melakukan penggeledahan di kantor kantor perusahaan kereta 
api, menyusul musibah kereta api di Osaka yang menelan paling sedikit 73 korban 
jiwa. Tidak diketahui apakah dilakukan penyitaan. Penyelidikan polisi terpusat 
pada kecepatan kereta api saat tiba dekat belokan, menjelang Osaka. Diduga 
masinisnya mempercepat untuk mengejar waktu yang ketinggalan. Di tempat itu 
laju kereta api diwajibkan maksimal 70 kilometer per jam. Selain 73 korban 
jiwa, lebih dari 400 penumpang cidera.  

Musibah itu merupakan yang paling gawat dalam lebih dari 40 tahun belakangan. 
Kereta api di Jepang terkenal aman.


* MALAYSIA TEGASKAN, BELUM ADA KESEPAKATAN PENGURANGAN PATROLI DI AMBALAT

Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak membenarkan, saat ini belum ada suatu 
kesepakatan khusus tentang pengurangan patroli Malaysia dan Indonesia di 
perairan-sengketa Ambalat, Kalimantan Timur. Pimpinan Angkatan Laut kedua 
negara hanya bersepakat akan mengurangi ketegangan dan mencegah insiden, 
seperti terjadi baru baru ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga menyangkal adanya 
kesepakatan pengurangan patroli. Perairan Ambalat menjadi sengketa antara 
Indonesia dan Malaysia sejak Malaysia mengklaim wilayah tsb dengan memberi 
konsesi minyak bumi kepada Shell, Februari lalu. Kedua negara bersepakat akan 
menyelesaikan konflik secara damai. 

Presiden Yudhoyono dan PM Malaysia Abdullah Badawi tidak sempat membahas 
masalah ini dalam kesempatan KTT Asia Afrika.


* CINA PERINGATKAN UNI EROPA TENTANG PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL

Cina memperingatkan Uni Eropa menyusul langkah Eropa yang bermaksud membatasi 
impor tekstil dari Cina. Menurut Beijing, langkah itu dapat mengganggu hubungan 
perdagangan kedua negara. Uni Eropa hari ini akan membahas usul Prancis yang 
didukung antara lain Italia, Spanyol dan Polandia, agar membatasi impor tsb. 
Cina menganggapnya sebagai pelanggaran aturan perdagangan bebas. 

Belakangan ini, negara negara Eropa tsb mencemaskan peningkatan pesat impor 
tekstil Cina sejak awal tahun ini. Dengan berakhirnya sistim kuota tang berlaku 
selama lebih dari 30 tahun, pedagang Cina sejak Januari lalu bebas mengekspor 
tekstil ke Eropa.


* PEMIMPIN OPOSISI TAIWAN BERKUNJUNG KE CINA

Pemimpin oposisi Taiwan Lien Chan berkunjung ke Cina sekali pun diprotes oleh 
kelompok pro-kemerdekaan di Taiwan. Chan akan melakukan perjalanan selama 8 
hari keliling Cina. Menurut rencana Lien Chan akan bertemu dengan, antara lain, 
Presiden Cina Hu Jintao, Jumat mendatang. 

Pemimpin oposisi Taiwan tsb bermaksud memulihkan hubungan Cina-Taiwan yang 
terganggu selama 50 tahun belakangan. Cina menganggap Taiwan sebagai propinsi 
pembangkang. Kelompok kelompok Taiwan yang pro-kemerdekaan mengecam ku njungan 
Chan. Ratusan pendukungnya mencoba menghalangi keberangkatanya dari bandara 
Taipei. dan terjadi perkelahian dengan pendukung Chan.


* MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET

Intro: Kalau biasanya pidato tahunan presiden Rusia di hadapan parlemen 
berlangsung sejam lebih, maka menariknya tahun ini pidato itu singkat saja. 
Senin kemarin, Vladimir Putin cuma butuh waktu 48 menit untuk meyakinkan elit 
politik Rusia bahwa dirinya tetap bertekat menjalankan demokrasi. Di samping 
itu Putin juga mengecam kalangan teroris dan amtenar yang korup, meyakinkan 
kalangan dunia usaha serta, ini yang menarik, sangat menyesalkan bubarnya Uni 
Soviet. Laporan koresponden Geert Groot Koerkamp dari Moskow:

"Bubarnya Uni Soviet adalah malapetaka politik terbesar abad lalu," demikian 
Presiden Rusia Vladimir Putin, pernyataan yang jelas membutuhkan penjelasan. 
Bahwa bubarnya Imperium Soviet bagi rakyat Rusia, dalam kata-kata Putin, 
merupakan drama, memang tidak terbantahkan lagi. Jutaan orang Rusia yang 
menetap di wilayah Uni Soviet lain, tiba-tiba menjadi "orang asing" di negeri 
sendiri. Uang tabungan mereka tidak bernilai lagi karena reformasi keuangan. 
Mereka tercekik kemiskinan, dan di sepanjang garis perbatasan imperium Soviet 
itu berlangsung peperangan yang menelan korban sampai puluhan ribu orang. Jelas 
itu sebuah drama kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Rusia 
mulai sadar, bubarnya sebuah adi daya komunis sebenarnya bisa juga berlangsung 
lebih berdarah-darah lagi.

Secara garis besar saja, dalam pidato kenegaraannya Senin kemarin, presiden 
Putin menggambarkan jalan sulit yang harus dilalui Rusia untuk bisa keluar 
krisis ini. Setelah bertahun-tahun upaya pembersihan kini tiba waktunya untuk 
melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan. Ekonomi Rusia mulai tumbuh dan 
semua orang harus merasakan buahnya. Para investor harus merasa diterima dengan 
tangan terbuka dan para pengusaha tidak boleh takut dimintai uang pelicin atau 
bahkan ditekan oleh badan-badan pemerintah. Putin menyatakan perang terhadap 
birokrasi yang korup dan berjanji mengurangi jangka waktu kadaluarsa untuk 
transaksi finansial dari 10 menjadi tiga tahun. Menurutnya, para investor ingin 
kejelasan bahwa uang mereka mengalir ke negara yang stabil dengan aturan main 
yang jelas dan bisa dimengerti. Demikian presiden Putin.

Kata-kata indah yang tetap menimbulkan banyak pertanyaan di Kremlin dan media. 
Kebijakan ini bertentangan dengan cara Putin menjatuhkan Mikhail Khodorkovski, 
yang hingga tahun lalu masih orang terkaya di Rusia sekaligus presiden direktur 
konglomerat minyak Yukos. Khodorkovski dituduh melakukan penggelapan uang dan 
pajak di tahun 1990an. Rabu besok hakim akan mengeluarkan vonis dan 
Khodorkovski bisa dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Pidato Putin 
juga menyinggung hal lain yang sangat bertentangan dengan kenyataan di Rusia. 
Misalnya pujian akan demokrasi:

Menurut Putin, Rusia adalah negara Eropa yang menganut dan tetap akan 
menghormati azas demokrasi. Rusia adalah juga negara Eropa yang telah 
berabad-abad menghormati ide-ide demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sebuah 
pernyataan luar bisa bagi pemimpin negara yang dalam sejarah selalu diwarnai 
rejim otoriter dan totaliter, dan sebenarnya tidak berhasil keluar dari situ. 
Putin bahkan menambahkan, Rusia punya misi membawa peradaban di benua Eropa.

Seruan macam ini jelas akan menimbulkan banyak tanda-tanya di berbagai negara. 
Hampir semua negara tetangga Rusia telah memalingkan muka dari Moskow dan 
beralih ke Barat. Iritasi mengenai hal ini dalam pidato Putin terutama 
ditujukan pada negara-negara Baltik, Estonia dan Latvia yang juga dihuni 
sejumlah besar warga Rusia.

"Kami berharap negara-negara anggota baru NATO dan Uni Eropa yang juga bekas 
Uni Sovyet, akan menghornati dan mempraktekkan hak-hak asasi manusia termasuk 
hak kaum minorits nasional". Menurut Putin barang siapa tidak menghormati 
ha-hak asasi manusia, tidak boleh menuntut hak tersebut dari orang lain. Para 
anggota parlemen menyambut kata-kata keras presiden dengan tepuk tangan meriah.

Setelah pidato berakhir tidak ada komentar kritis. Hanya pihak oposisi liberal 
yang sejak pemilu parlemen terakhir sudah berkurang sekali kursi mereka. Mereka 
mengecam keras kata-kata manis Putin mengenai demokrasi yang sangat bertolak 
belakang dengan kebijakan Moskow sampai saat ini.


* BENCANA KERETA API DI JEPANG DAN IMBAS MUSIBAH TSUNAMI DI ACEH

Kereta api adalah kendaraan umum paling aman di Jepang, dan kereta api Jepang 
konon adalah paling aman di dunia. Citra itu kini cacat gara gara musibah di 
Osaka yang menelan hampir 60 korban tewas. Harian Yomiuri tampil dengan 
kesimpulan yang cepat dan tegas. Penyebab musibah adalah kompetisi yang 
meningkat antara sejumlah perusahaan kereta api swasta, apalagi jumlah 
penumpang kini merosot. 
Kereta api cepat antara kota kota besar, dan makin banyaknya jasa pelayanan 
kereta api -- semua itu membuat jadwal kereta api di Jepang makin padat, dan 
akhirnya macet. Kawasan Kansai yang beribukota Osaka, dikenal sebagai kawasan 
yang sarat usaha jasa kereta api swasta. Di Jepang, usaha kereta api sejak 
tahun 87 diswastakan, dan berhasil membuat jumlah penumpang melonjak. 
Perusahaan yang paling sukses menyediakan jasa kereta api itu, sekarang kena 
batunya. JR West harus mengubah strategi bisnisnya. Demikian Yumiori Shimbun.
Zaini, kini tinggal sebatang kara di Lhoong, tak jauh dari Banda Aceh, di 
pantai barat Aceh. Pada usia 60 tahun dia kehilangan seluruh keluarganya, istri 
dan 10 anak, akibat musibah tsunami. The New York Times menyorot kisah Zaini, 
yang juga kehilangan satu kakinya. Hidupnya menjadi sulit, penuh nestapa. Ia 
hanya tinggal di rumah, dan bergerak dengan menyeret badannya. Segala 
kemungkinan pelayanan medis bagi pasien seperti Zaini yang cacat, tidak ada di 
Indonesia. Dan di Aceh hanya ada satu pembuat kaki buatan, tapi orang itu mati 
ditelan tsunami. Hanya ada satu pabrik prostese, atau kaki buatan, dan itu ada 
di Solo. 
Kisah Zaini tragis. Semula dia berkeras menolak potong kaki. Tapi amputasi itu 
akhirnya toh dilakukan, kalau tidak, dia terancam mati dalam beberapa hari. 
Maka jadilah Zaini kehilangan semuanya, istri, anak, dan kaki. Zaini kini harus 
belajar berjalan lagi. Menurut Palang Merah Indonesia, pelatihan untuk itu pun 
tidak mencukupi.
Masiih ada imbas perhelatan akbar Konperensi Asia Afrika kemarin. Apa yang 
dapat kita pelajari? Harian The Jakarta Post dalam tajuknya menunjuk pada Dunia 
Barat terlampau lama domina. Sekarang ada India sebagai negara yang bangkit 
dengan industri, liberalisasi, dan demokrasi. Juga ada Korea Selatan dan 
Singapura ayng menempuh jalan serupa. 
Sedangkan Indonesia belum merupakan contoh yang sukses. Semua itu mengingatkan, 
hikmah kekuatan Asia Afrika itu tak bisa didatangkan dari luar, tapi harus 
dibangun dari dalam. Demikian The Jakarta Post
Dan sekian pula tinjauan pers petang ini.


* PASUKAN SURIAH TINGGALKAN LIBANON, PBB BISA SELIDIKI PEMBUNUHAN HARIRI

Intro: Ahad lalu, pasukan terakhir Suriah sudah meninggalkan Libanon, kecuali 
beberapa orang prajurit sebagai simbul dalam upacara Selasa ini. Selain itu 
juga diambil langkah untuk mengendorkan pengaruh Suriah dalam aparat keamanan 
Libanon. Dua pejabat keamanan Libanon yang punya hubungan erat dengan Suriah 
sudah mengundurkan diri. Semua langkah ini jelas membuka jalan bagi 
penyelidikan PBB terhadap pembunuhan Rafiq Hariri, mantan perdana menteri 
Suriah Februari lalu. Tetapi apakah hengkangnya pasukan Suriah bisa benar-benar 
mempermudah langkah PBB? Berikut penjelasan pakar Libanon George Asaily pada 
Universitas Oxford di Inggris.

Penarikan mundur pasukan Suriah ini adalah salah satu prasayarat yang diminta 
oposisi kepada pemerintah baru. Ketika perdana menteri baru Najib Mikati 
ditunjuk, salah satu janjinya adalah mengupayakan agar kepala keamanaan 
mengambil cuti panjang. Ini merupakan syarat kedatangan Komisi PBB yang akan 
menyelidiki kematian mantan perdana menteri Rafiq Hariri. Banyak orang 
berpendapat kepala keamanan tersebut bertanggung jawab terhadap kematian Hariri.

Struktur sistim keamanan Libanon tidak bisa disingkirkan begitu saja, tapi ada 
harapan bahwa dengan menyingkirkan ketuanya maka orang-orang yang dulunya tidak 
berani buka suara, sekarang akan berani berbuat demikian.

Saat ini mayoritas warga Libanon menghendaki peninjauan kembali hubungan negara 
mereka dengan Suriah. Tidak ada seorang Libanonpun yang memusuhi Suriah. Yang 
tidak disukai oleh Libanon adalah masalah pengaturan keamanan. Ketua dinas 
keamanan Libanon dan ketua dinas keamanan Suriah sangat mencampuri urusan 
politik dan ekonomi di Libanon. Penyingkiran ketua dinas keamanan Libanon itu 
justru akan berdampak  baik. Tidak ada orang Libanonan yang menentang hal itu.  

Komisi penyidik PBB yang diharapkan segera datang sangatlah penting. Inilah 
yang diharapkan semua orang di Libanon, mereka ingin mengetahui siapa 
sebenarnya yang berada di balik pembunuhan Rafiq Hariri. Pada saat kebenaran 
terungkap, maka hal ini akan bisa sedikit memuaskan rasa ingin tahu masyarakat.

Memang kalau menilik masa lalu, maka banyak orang akan kecewa karena sampai 
saat ini tidak ada seorangpun yang dituduh dalam pembunuhan mantan perdana 
menteri atau upaya pembunuhan terhadap menteri Marwan Hamadeh. Menilik ini, 
maka bisa saja orang menjadi skepsis. Tetapi diharapkan akan adanya perubahan. 
Kita harus terus berharap dan optimis bahwa akan terjadi perubahan. Hanya waktu 
yang bisa membuktikan.


* AMERIKA LATIN CEMASKAN EFEK DOMINO EKUADOR

Presiden Ekuador yang baru Alfredo Palacio menyatakan akan menerima dengan 
tangan terbuka semua misi internasional yang ingin membantu pemerintahnya. 
Demikian diucapkan dalam konperensi pers pertama sejak pemecatan Presiden Lucio 
Gutierrez. Menurut sejumlah anggota kabinet, Ekuador tidak membutuhkan 
pengakuan internasional, tetapi tersinggung karena dunia meragukan keabsahan 
proses demokratis di negara itu. Laporan koresponden Amerika Latin Cees Zoon: 

Hampir seminggu setelah pergantian kekuasaan yang berlangsung penuh kekacauan 
di Ekuador, pemerintah baru pimpinan Presiden Alfredo Palacio masih belum 
diakui satu pun negara di dunia. Tetapi Senin malam kemarin, ada tanda-tanda 
bahwa masyarakat internasional akhirnya akan mendukung juga pemecatan Presiden 
Lucio Gutierrez. Komisaris Uni Eropa urusan Luar Negeri Javier Solana keluar 
dengan pernyataan bermakna ganda, "pengakuan pemerintah Ekuador seperti 
pemerintah sebelumnya". Tidak lama kemudian duta besar Amerika Serikat di 
ibukota Quito, Kristie Kenney menyatakan pemerintah Washington akan bekerjasama 
dengan pemerintah baru untuk memperkuat demokrasi di Ekuador.

Menteri luar negeri Spanyol Miguel Moratinos, yang sekaligus ketua KTT 
Ibero-Amerika sampai Senin lalu masih meragukan sahnya pemecatan Gutierrez. Ia 
menyatakan masalah Ekuador merupakan salah satu agenda utama pertemuan para 
menteri akhir pekan ini di Santiago de Chile. Pertemuan itu juga dihadiri 
menteri luar negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, yang minggu lalu juga 
mempertanyakan absahnya pergantian kekuasaan di Ekuador dan meminta agar 
dilangsungkan pemilu lebih awal.

Organisasi negara-negara Amerika OAS sangat mengkhawatirkan situasi Ekuador. 
Tetapi seperti biasa sangat lamban mengambil keputusan. Misi yang ditunjuk 
untuk menyelidki apakah pergantian kekuasaan berlangsung sesuai dengan 
undang-undang dasar, belum juga tiba di Ekuador hingga Senin kemarin. OAS 
menyatakan misi ini tidak dikirim ke Ekuador dengan tugas sebagai jaksa 
penuntut tetapi untuk membantu. Menurut pemerintah baru di Quito OAS tidak 
berwenang campur tangan. OAS tidak kompeten mengembalikan ketenangan di 
Ekuador, demikian menteri luar negeri Parra Gil. Menurutnya Ekuador adalah 
negara yang berdaulat.

Terutama negara-negara tetangga Peru dan Bolivia sangat mencemaskan situasi di 
Ekuador. Mereka cemas apa yang dinamakan "efek Ekuador". Apabila demonstrasi 
massal, kemungkinan penyelewengan undang-undang dasar dan campur tangan militer 
berakhir dengan pemecatan seorang presiden yang diterima masyarakat 
internasional, maka Presiden Peru Alejandro Toledo dan Presiden Bolivia Carlos 
Mesa khawatir posisi mereka juga dalam keadaan bahaya. Kedua presiden ini tidak 
populer dan sudah beberapa waktu menjadi sasaran demonstrasi massal.

Presiden baru Ekuador Alfredo Palacio sadar, dirinya harus menahan diri apabila 
ingin mendapat dukungan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat. 
Senin kemarin Palacio menyatakan pemerintahnya akan menghormati semua keputusan 
internasional. Ia juga mengijinkan pasukan Amerika menggunakan pangkalan 
militer di Manta sesuai dengan Rencana Kolombia. Sebelumnya salah satu menteri 
sempat menyatakan persetujuan itu dibatalkan.

Pemilihan umum yang dipercepat, seperti yang diminta Amerika Serikat dan 
Brazil, masih belum disanggupi oleh Palacio. Tetapi mungkin ia akan 
melangsungkan referendum untuk mensahkan pemerintahannya.


* MENGAKU PENTINGKAN DEMOKRASI, PRESIDEN PUTIN SESALKAN BUBARNYA UNI SOVIET

 
Intro: Kalau biasanya pidato tahunan presiden Rusia di hadapan parlemen 
berlangsung sejam lebih, maka menariknya tahun ini pidato itu singkat saja. 
Senin kemarin, Vladimir Putin cuma butuh waktu 48 menit untuk meyakinkan elit 
politik Rusia bahwa dirinya tetap bertekat menjalankan demokrasi. Di samping 
itu Putin juga mengecam kalangan teroris dan amtenar yang korup, meyakinkan 
kalangan dunia usaha serta, ini yang menarik, sangat menyesalkan bubarnya Uni 
Soviet. Laporan koresponden Geert Groot Koerkamp dari Moskow:

"Bubarnya Uni Soviet adalah malapetaka politik terbesar abad lalu," demikian 
Presiden Rusia Vladimir Putin, pernyataan yang jelas membutuhkan penjelasan. 
Bahwa bubarnya Imperium Soviet bagi rakyat Rusia, dalam kata-kata Putin, 
merupakan drama, memang tidak terbantahkan lagi. Jutaan orang Rusia yang 
menetap di wilayah Uni Soviet lain, tiba-tiba menjadi "orang asing" di negeri 
sendiri. Uang tabungan mereka tidak bernilai lagi karena reformasi keuangan. 
Mereka tercekik kemiskinan, dan di sepanjang garis perbatasan imperium Soviet 
itu berlangsung peperangan yang menelan korban sampai puluhan ribu orang. Jelas 
itu sebuah drama kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Rusia 
mulai sadar, bubarnya sebuah adi daya komunis sebenarnya bisa juga berlangsung 
lebih berdarah-darah lagi.

Secara garis besar saja, dalam pidato kenegaraannya Senin kemarin, presiden 
Putin menggambarkan jalan sulit yang harus dilalui Rusia untuk bisa keluar 
krisis ini. Setelah bertahun-tahun upaya pembersihan kini tiba waktunya untuk 
melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan. Ekonomi Rusia mulai tumbuh dan 
semua orang harus merasakan buahnya. Para investor harus merasa diterima dengan 
tangan terbuka dan para pengusaha tidak boleh takut dimintai uang pelicin atau 
bahkan ditekan oleh badan-badan pemerintah. Putin menyatakan perang terhadap 
birokrasi yang korup dan berjanji mengurangi jangka waktu kadaluarsa untuk 
transaksi finansial dari 10 menjadi tiga tahun. Menurutnya, para investor ingin 
kejelasan bahwa uang mereka mengalir ke negara yang stabil dengan aturan main 
yang jelas dan bisa dimengerti. Demikian presiden Putin.

Kata-kata indah yang tetap menimbulkan banyak pertanyaan di Kremlin dan media. 
Kebijakan ini bertentangan dengan cara Putin menjatuhkan Mikhail Khodorkovski, 
yang hingga tahun lalu masih orang terkaya di Rusia sekaligus presiden direktur 
konglomerat minyak Yukos. Khodorkovski dituduh melakukan penggelapan uang dan 
pajak di tahun 1990an. Rabu besok hakim akan mengeluarkan vonis dan 
Khodorkovski bisa dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Pidato Putin 
juga menyinggung hal lain yang sangat bertentangan dengan kenyataan di Rusia. 
Misalnya pujian akan demokrasi:

Menurut Putin, Rusia adalah negara Eropa yang menganut dan tetap akan 
menghormati azas demokrasi. Rusia adalah juga negara Eropa yang telah 
berabad-abad menghormati ide-ide demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sebuah 
pernyataan luar bisa bagi pemimpin negara yang dalam sejarah selalu diwarnai 
rejim otoriter dan totaliter, dan sebenarnya tidak berhasil keluar dari situ. 
Putin bahkan menambahkan, Rusia punya misi membawa peradaban di benua Eropa.

Seruan macam ini jelas akan menimbulkan banyak tanda-tanya di berbagai negara. 
Hampir semua negara tetangga Rusia telah memalingkan muka dari Moskow dan 
beralih ke Barat. Iritasi mengenai hal ini dalam pidato Putin terutama 
ditujukan pada negara-negara Baltik, Estonia dan Latvia yang juga dihuni 
sejumlah besar warga Rusia.

"Kami berharap negara-negara anggota baru NATO dan Uni Eropa yang juga bekas 
Uni Sovyet, akan menghornati dan mempraktekkan hak-hak asasi manusia termasuk 
hak kaum minorits nasional". Menurut Putin barang siapa tidak menghormati 
ha-hak asasi manusia, tidak boleh menuntut hak tersebut dari orang lain. Para 
anggota parlemen menyambut kata-kata keras presiden dengan tepuk tangan meriah.

Setelah pidato berakhir tidak ada komentar kritis. Hanya pihak oposisi liberal 
yang sejak pemilu parlemen terakhir sudah berkurang sekali kursi mereka. Mereka 
mengecam keras kata-kata manis Putin mengenai demokrasi yang sangat bertolak 
belakang dengan kebijakan Moskow sampai saat ini.


* SETELAH SUSSONGKO, ANGGOTA KPU LAINNYA BISA DIJADIKAN TERSANGKA


Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dijadikan tersangka kasus penyuapan setelah 
Mulyana W. Kusumah. Menurut Hayie Muhammad anggota Koalisi LSM untuk Pemilu 
Bersih dan Berkualitas, yaitu LSM yang pertama kali mengadukan kasus korupsi 
tersebut, Sussongko menandatangani semua kontrak proyek-proyek KPU. Masih ada 
dua anggota KPU lainnya yang berperan besar yaitu Nazaruddin Sjamsuddin dan 
Chusnul Mariyah. Diharapkan bila kasus ini sampai ke pengadilan maka tidak ada 
satu pun anggota KPU yang bisa lolos, termasuk Menteri kehakiman dan HAM Hamid 
Awaluddin, karena dulu sang menteri juga anggota KPU:


Hayie Muhammad [HM]: Setahu kita seluruh kontrak antara rekanan dengan KPU itu 
ditandangani oleh Sussongko. Jadi seluruh ketentuan kontrak, perjanjian kerja 
dan sebagainya adalah melalui Sussongko. Nah dugaan kami, tentu kalau terjadi 
penyimpangan antara KPU dan para rekanannya yang mengakibatkan terjadinya 
korupsi atau dugaan korupsi itu, maka tentu dia orang yang paling pertama 
bertanggung jawab.

Radio Nederland [RN]: Yang diaudit oleh BPK, ada lima yang dijadikan sorotan. 
Dua diantaranya, proyek terbesar itu memang dikepalai oleh Mulyana. Tetapi juga 
ada nama-nama lain seperti Daan Dimara dan Chusnul Mariyah. Bagaimana ini peran 
mereka?

HM: Jadi begini, publik tidak secara holistik mengetahui bahwa memang awalnya 
pengadaan kotak suara itu diketuai oleh panitia Mulyana. W. Kusumah. Namun 
ketika tender itu dimenangkan oleh Survindo untuk 2 juta lebih kotak suara itu, 
tiba-tiba di tengah jalan kan kontraknya diputus. Karena dianggap Survindo 
tidak mampu. Nah ketika terjadi pemutusan kontrak itu, diambil-alih sisanya dan 
dialihkan kepada Tjakrindo dan Almas, pada saat ini yang berperan banyak adalah 
Chusnul Mariyah bersama dengan Nazaruddin. Dan itu diputuskan lewat pleno.

Nah pada saat itu Mulyana setahu saya tidak terlibat lagi di dalam kotak suara 
yang sisanya itu. Jadi dia hanya yang bertanggung jawab kepada 400 ribu unit 
yang dikerjakan oleh PT Survindo Indah Prestasi itu. Ada keterkaitan Chusnul 
Mar'iyah dan kemudian Nazaruddin Sjamsuddin, membawa ke pleno dan disetujui 
oleh pleno untuk mengalihkan tender sisa kotak suara itu kepada Tjakrindo dan 
PT Almas. 

RN: Jadi intinya itu ada di Nazaruddin dan Chusnul Mar'iyah?

HM: Untuk kotak suara akhirnya di situ.

RN: Lalu untuk tiga proyek lainnya, Chusnul Mar'iyah juga menjadi ketua proyek 
teknologi informasi ...

HM: Teknologi informasi dan kertas suara. Jadi memang Chusnul ini yang paling 
banyak terlibat dalam kepanitiaan itu. Memang Chusnul Mar'iyah. 

RN: Tetapi sampai sekarang kenapa dia belum disinggung?

HM: KPK ini bekerja atas dasar bukti-bukti yang kuat. Nah hasil diskusi kami 
dengan KPK, bahwa KPK ini kalau sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, 
itu artinya seseorang ini harus sampai ke pengadilan. Tidak bisa dihentikan di 
tengah jalan. Sehingga dia benar-benar harus memiliki bukti yang tidak bisa 
terbantahkan. Jadi kalau sekarang sudah Sussongko menjadi tersangka, itu 
berarti harus sampai ke pengadilan. Karena KPK tidak memiliki hak untuk 
mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan perkara, Red.)

RN: Tetapi apakah anggota lainnya juga bisa dijadikan tersangka dalam 
tahap-tahap berikutnya?

HM: Ya tentu, tentu. Saya yakin itu dari awal. Karena dari awal pemantauan kita 
itu, kita sudah memperlihatkan indikasi-indikasi itu. Hampir semua pihak itu 
kan terlibat. Paling tidak keterlibatan mereka di dalam membuat kebijakan atau 
keputusan melalui pleno.

RN: Hamid Awaluddin yang sekarang menteri HAM, dulu dia adalah KPU di bawahnya 
Nazaruddin. Apakah keterlibatan dia yang dikait-kaitkan itu ada hubungannya 
dengan ini?

HM: Ya memang Hamid Awaluddin kan memegang pengadaan kartu pemilih. Tapi itu 
kan hanya sebatas panitia. dan di dalam kartu pemilih, kita belum melihat hasil 
audit terjadi penyimpangan. Itu satu. Nah yang kedua bahwa Hamid Awaluddin itu 
terlibat membuat kebijakan atau keputusan melalui pleno. Artinya secara 
kolektif kalau ditemukan penyimpangan dan juga dugaan korupsi di KPU akibat 
sidang pleno, maka  tidak ada satu yang bisa lolos. Pasti semua akan tersangkut.

RN: Banyak orang cemas kalau misalnya kasus KPU ini akan berakhir dengan  
kompromi politik. Tapi bapak tadi bilang kalau KPK itu harus ke pengadilan. 
Apakah ada kemungkinan juga kompromi politik?

HM: Saya melihat itu ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Karena KPK ini bekerja 
atas dasar independensi yang kuat. Dia bekerja atas dasar hukum, atas dasar 
perundang-undangan. Mungkin kekhawatiran saya akan lebih besar apabila kasus 
ini ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian. Yang memang masyarakat kita 
sekarang itu sudah kehilangan kepercayaan kepada dua lembaga ini. Nah kita 
berharap bahwa memang KPK akan dapat menyelesaikan kasus KPU. Itu satu. Yang 
kedua kami sebagai koalisi LSM untuk pemilu berish, yang pertama sekali 
melaporkan kasus ini ke KPK dan DPR, bahwa kami akan tetap mengawal kasus ini 
sampai kepada tingkat pengadilan. Dan kami akan terus bersuara untuk menjaga 
kasus ini sampai tuntas.

Demikian Hayie Muhammad anggota Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas.


* PENDAKWAAN DUA TOKOH KPU: BENARKAH PEMBERANTASAN KORUPSI BERJALAN LANCAR?


Intro: Dugaan bahwa pendakwaan dua tokoh KPU berarti pemberantasan korupsi di 
Indonesia berjalan lancar, adalah salah besar. Demikian Hendardi dari PBHI yang 
Selasa kemarin menjenguk Mulyana W. Kusumah di rutan Salemba. Menurutnya 
pemberantasan korupsi di Indonesia baru bisa dikatakan lancar kalau 
perkara-perkara korupsi lama, seperti perkara Soeharto dan BLBI dibuka kembali. 
Berikut penjelasan Hendardi kepada Radio Nederland:

Hendardi: Saya ingin menyatakan bahwa saya tidak ingin membenarkan sedikitpun 
apa yang dianggap pada dia bersalah, sejauh hukum memutuskan itu. Tetapi ketika 
hukum yang berkekuatan tetap belum memutuskan seseorang bersalah, dia punya hak 
untuk dinyatakan belum bersalah. Jadi yang kami inginkan, tadi kami bicarakan 
juga, lebih menyangkut pada soal-soal keadilan juga terhadap Mulyana, juga di 
dalam proses hukum ini.

Problemnya kan, orang seolah-olah dibuai, digiring pada suatu pendapat bahwa 
seolah-olah pemberantasan korupsi sedang berlangsung. Kita digiring pada 
semacam euforia pemberantasan korupsi. Itu yang saya hindari. Karena apapun 
kita harus melihat cukup jeli. Beberapa persoalan-persoalan bidang proses hukum 
ini bisa menjadi problem hukum di masa depan. 

Misalnya investigasi yang dilakukan oleh KPK sendiri, dengan cara melakukan 
penyadapan, penguntitan, perekaman, itu mungkin di dalam investigasi moderen 
suatu hal yang biasa. Itu juga dilakukan di berbagai negara. Tetapi ingat, ada 
kontrol untuk itu. Misalnya bahwa di beberapa negara itu harus atas izin 
kejaksaan atau pengadilan. Di sini kan enggak. Ini kan semacam lembaga 
superbody.

Kedua, pertanyaan apakah suatu perangkap dengan membuat semacam disain awal 
untuk menjebak seseorang itu dibenarkan di dalam hukum? Itu juga pertanyaan 
yang juga bisa menjadi problem kita di kemudian hari. Karena ini konsekuensinya 
adalah orang baik atau orang tidak bersalahpun bisa terkena, apabila dijebak 
dengan cara semacam ini. Karena orang punya kecenderungan juga untuk lebih 
memilih penyelesaian masalahnya dengan satu cara yang pragmatis yang mudah, 
yang lebih cepat, lebih gampang dan sebagainya. Itu bisa menjadi suatu problem 
hukum di kemudian hari, cara semacam itu. Itu apakah dibenarkan?

Kita harus belajar dari kasus Mulyana ini, juga banyak problem-problem hukum 
yang kemudian tampil dan muncul, dan itu bisa digunakan misalnya, cara semacam 
itu kemudian bagi suatu kepentingan-kepentingan politik, atau 
kepentingan-kepentingan yang lain, atau kepentingan mengganjal lawan-lawan 
politik, atau anggota-anggota lembaga semacam KPK atau lembaga apapun, gitu, 
apabila tidak ada kontrol yang mencukupi.

Jadi penegakan hukum itu kan memang harus dilakukan tetapi juga dengan 
menghormati hak-hak hukum orang lain. Di samping apakah cara-cara itu tidak 
mengganggu hak privat seseorang. Merekam, menguntit orang, tanpa suatu kontrol. 
Itu kan bisa menjadi suatu problem hukum. 

Radio Nederland: Jadi maksud anda itu bisa cenderung menjadi diskriminatif ya, 
pilih kasih hukumnya?

Hendardi: Betul, betul. Itu kan sisi lain dari pelajaran kasus Mulyana yang 
harus kita tampilkan juga. Kita tidak bisa pada pandangan yang sangat 
pragmatis, bahwa pokoknya mau kucing mau harimau, mau apa yang nangkap ini yang 
penting tikus itu ketangkap. Gitu ya. Saya kira enggak begitu.

Harus kita ingat, KPKpun lahir itu kan juga bukan seperti malaikat yang 
tiba-tiba turun dari langit. Harus diingat anggota KPK yang muncul dan tampil 
yang dipilih itu adalah juga suatu hasil pertarungan-pertarungan politik atas 
suatu kepentingan-kepentingan politik yang dominan yang ada. Jadi bukan tidak 
mungkin juga punya kepentingan-kepentingan politik atas hal itu.

Ini kan mengandaikan harus ada kontrol. Kita jangan terbuai pada seolah-olah 
ini euforia pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita lihat pilihan-pilihan 
kasus yang diambil oleh KPK sampai saat ini misalnya, apakah itu sudah mewakili 
kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan reformasi/pekerjaan-pekerjaan 
rumah reformasi selama ini. Kalau kita lihat kasus masa lalu yang menjadi 
tuntutan reformasi seperti kasus Soeharto, kasus BLBI, kasus-kasus korupsi 
besar yang ada di Indonesia ini, jangankan ditangani oleh KPK atau kejaksaan 
agung, diomongkanpun tidak misalnya. 

Itu kan bisa kita lihat dalam sisi yang luas sebagai suatu diskriminasi. Tapi 
kasus semacam ini, kasus Puteh atau kasus di daerah-daerah ditampilkan sebagai 
kasus yang di depan. Ini kan seperti gajah di pelupuk mata tidak terlihat tapi 
semut di seberang lautan tampak, begitu.

Demikian Hendardi dari PBHI.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep. 
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke