--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 30 Mei 2002 13:10 UTC ** PENJUALAN KARCIS PIALA DUNIA KACA ** PAKISTAN PUNYA HAK PAKAI SENJATA NUKLIR ** PEMBUNUHAN DI ALJAZAIR ** ** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI HARUS MEMILIH RAKYAT ACEH ATAU TNI ** TOPIK GEMA WARTA: DENDAM GARIS KERAS JAKARTA MENAMPIK ULURAN TANGAN TIMOR LOROSA'E ** TOPIK GEMA WARTA: PERGANTIAN PANGDAM PATTIMURA MENUNJUKAN RAKYAT LEBIH SUKA TENTARA DARIPADA POLISI * PENJUALAN KARCIS PIALA DUNIA KACA Mentri Olah Raga Jepang Atsuko Toyama menyebut kekacauan sekitar penjualan karcis pertandingan perebutan piala dunia mengkhawatirkan. Ia minta FIFA turun tangan membereskan kekacauan ini. Sekitar 100.000 kartu tanda masuk yang dicetak di Inggris baru tiba di Jepang hari Sabtu lalu. Oleh karena itu banyak pencinta sepakbola dari luar negeri yang sudah tiba di negara tuan rumah belum memperoleh karcis, padahal mereka sudah membayar. Sekitar 5000 suporter yang ingin menghadiri pertandingan pembukaan hari Jumat esok, antara Prancis dan Senegal, belum memperoleh kartu tanda masuk. Sementara itu agen Inggris yang bertugas mengurus karcis mengatakan keterlambatan terjadi bukan karena kesalahan mereka. Penyebab keterlambatan adalah karena negara-negara yang harus menyampaikan identitas para suporter seperti diwajibkan, terlambat menyampaikan informasi itu. * PAKISTAN PUNYA HAK PAKAI SENJATA NUKLIR Bila terjadi perang dengan India, maka Pakistan sebagai negara pertama yang berhak menggunakan senjata nuklir. Demikian dikatakan oleh Munor Akram, duta Pakistan yang baru untuk PBB. Menurutnya hal ini adalah alasan bagi India agar tidak memutuskan menyerang Pakistan. Sedang duta India mengatakan bahwa negaranya yang besar itu, memiliki gudang persenjataan yang jauh melebihi kekuatan negara tetangga Pakistan. P.M. India Atal Behari Vajpayee mengatakan mulai kehilangan kesebaran terhadap Pakistan. Ketegangan antar kedua negara dalam minggu belakangan meningkat. Kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu sudah menyiapkan sekitar 1 juta tentara di sekitar perbatasan. * PEMBUNUHAN DI ALJAZAIR Paling sedikit 23 orang di Aljazair mati terbunuh pada malam baru lalu. Pembunuhan itu dilakukan oleh beberapa pria bersenjata. Menurut pihak berwenang para pembunuh adalah pemberontak-pemberontak Islam. Pembantaian ini terjadi beberapa jam sebelum pemilihan parlemen di Aljazair dimulai. Semenjak Presiden Abdelaziz Bouteflika pada bulan Februari mengumumkan akan mengadakan pemilihan, kekerasan di Aljazair merebak. Tahun ini sudah 600 orang menjadi korban kekerasan. Pemilihan yang diselenggarakan Kamis ini diboykot oleh partai oposisi terpenting dan minoritas Berber. Mereka berpendapat pemilihan itu tidak akan berjalan jurdil dan kekuasaan tentara di Aljazair tidak akan berubah. Sepuluh tahun lalu kalangan militer di Aljazair membatalkan hasil pemilihan, ketika tampaknya pihak oposisi radikal Islam akan menang. * APEC DI MEKSIKO Negara-negara anggota APEC berada di Meksiko untuk membicarakan perdagangan dan perang melawan terorisme. Salah satu tujuan utama adalah jangan sampai peraturan-peraturan baru demi mencegah serangan teror menghambat perjanjian dagang mereka. Salah satu dampak perjanjian internasional memerangi terorisme adalah bahwa semua lalu lintas uang harus diawasi. Menurut mentri-mentri perdagangan dari 21 negara Asia dan Amerika, peraturan itu tidak boleh menghambat transaksi pembayaran. Dalam konperensi ini mereka juga mencari kesepakatan bulat menyangkut beberapa masalah perdagangan internasional yang tidak lama lagi akan dibicarakan dalam perjumpaan organisasi dagang sedunia WTO. * FBI DITATA KEMBALI Dinas Reserse Amerika Serikat FBI akan ditata kembali. Beberapa ribu karyawan akan ditugaskan melacak kegiatan-kegiatan teror. Kemudian beberapa puluh petugas dari dinas rahasia CIA akan ditempatkan di kantor khusus anti teror. Mereka bertugas menganalisa dan mengumpulkan informasi. Setelah serangan teror 11 September FBI dihujani kecaman, karena tidak mampu menfasir arti tanda-tanda akan terjadi serangan teror. Ternyata petugas-petugas menyampaikan laporan, namun tidak dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. * KELAPARAN DI AFRIKA Sekitar 10 juta manusia di 4 negara di Afrika bagian Selatan menderita kelaparan. Menurut FAO, organisasi pangan dan pertanian PBB dalam waktu satu bulan harus diselenggarakan kampanye internasional untuk mencegah jutaan orang mati kelaparan. Negara-negara yang dilanda bahaya kelaparan adalah Malawi, Zimbabwe, Lesotho dan Swaziland. Selama dua tahun panen di negara-negara itu gagal. Setelah kemarau panjang, terjadi banjir, setelah itu suhu turun sampai di bawah titik beku. Menurut perkiraan bahaya serupa juga akan melanda Zambia, Mozambique dan Angola. * MEGAWATI HARUS MEMILIH RAKYAT ACEH ATAU TNI Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa mendukung pendapat Panglima Kodam Iskandar Muda Brigjen TNI Muhammad Djali Yusuf tak setuju usulan kalangan LSM agar peninjau-peninjau PBB masuk di Aceh. Pernyataan ini menanggapi Otto Syamsuddin Ishak dari Yayasan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika) yang menginginkan agar PBB masuk Aceh untuk menjadi wasit. Baik Pangdam maupun A.M. Fatwa menilai kehadiran pihak asing belum tentu dapat menyelesaikan persoalan Aceh secara cepat. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Aktivis Yapika, Otto Syamsuddin Ishak mengusulkan agar pihak PBB terjun ke Aceh. Bagi dia pemerintah ternyata tidak menggunakan hasil perundingan terakhir RI-GAM di Jenewa untuk menekan TNI agar mendukung penyelesaian damai di Nanggo Aceh Darussalam NAD. Kehadiran PBB ini diperlukan untuk menjadi wasit atau pengawas dan pemberi sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar hasil perundingan. Bagi sebagian masyarakat Aceh yang bermukim di Jakarta, saat ini memang sudah tepat bila pihak PBB mengirim tenaga-tenaga pemantaunya ke sana. Bahkan lebih tepat lagi jika PBB langsung mengirim pasukan perdamaian ke Aceh. "Aceh memang bisa mengalami nasib yang sama seperti Timor Timur dahulu," kata Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa Masyarakat Aceh umummnya gembira dengan hasil-hasil pertemuan RI-Gam di Jenewa awal bulan Mei lalu. Antara lain disepakati untuk mengadakan pemilu lokal di Aceh. Meski pemilu tersebut hanya bersifat lokal tetapi mereka senang melihat semua pihak terlibat termasuk kalangan sipil dalam all-inclusve dialogue yang akan diadakan bulan Juli mendatang. Keputusan menghentikan pertikaian dan permusuhan antara pihak RI dan GAM jelas menggembirakan rakyat. Meski keputusan ini tidak menjamin genjatan senjata. Dialog bulan Juli mendatang baru akan membahas mekanisme pemilu lokal dan penghentian permusuhan. Tetapi setidak-tidaknya ini sudah memberikan harapan pada masyarakat yang sudah bosan dengan peperangan. A.M. Fatwa [AMF]: Pernyataan Pangdam itu sudah benar, menurut garis NKRI, tetapi yang penting jangan cuma pernyataan tapi bagaimana kita di Jakarta ini khususnya pemerintah pusat jangan telat mikir didalam mengantisipasi keadaan lapangan. Jadi, kalau sampai sudah ada kantor perwakilan PBB di sana meskipun itu masih dimulai dari kegiatan-kegiatan sosial, itu kan suatu embryo nanti nya bisa melangkah ke tuntutan-tuntutan yang lebih politis. Misalnya sudah mau ikut dalam perundingan-perundingan antara RI dengan GAM. Bisa di fait accompli kalau kita tidak mengantisipasi secara dini. Radio Nederland [RN]: Bagaimana pendapat bapak mengenai hasil pembicaraan antara GAM dengan pemerintah RI pada awal Mei lalu dimana diputuskan agar sesegera mungkin diadakan pertemuan lebih lanjut Juli mendatang untuk suatu pemilihan lokal? AMF: Ya, pemilu lokal itu tentu harus melalui ketentuan perundangan. Jadi hal itu tidak bisa tentunya kita tolerir, ijinkan begitu saja, tanpa melalui aturan perundangan sebagai negara kesatuan. Meskipun di sana ada otonomi daerah khusus tetapi tidak bisa terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sebagai suatu LSM, Centre Henry Dunant atau yang di Aceh dikenal sebagai HDC, tidak bisa berbuat banyak. HDC tidak mampu melakukan mediasi, kata Jawon, perwakilan Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh di Jakarta. Tetapi jika PBB yang turun tangan, maka lembaga ini bisa menjadi mediator sekaligus pemantau dan dapat mengontrol gencatan senjata di Aceh. Rakyat Aceh sementara itu kini punya harapan baru dengan resolusi parlemen Eropa baru-baru ini. Pers Indonesia selama ini hanya memberitakan kasus Maluku, yaitu bahwa parlemen Eropa mendesak agar suatu tim pemantau independen dibentuk pemerintah RI. Tetapi sesungguhnya parlemen Eropa juga menginginkan suatu penyelesaian damai bagi Aceh dan Papua. Bahwa TNI yang kini paling menentang intervensi asing bisalah dimengerti karena TNI khawatir akan terbongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di sana mulai dari zaman Soeharto. Menurut seorang aktivis generasi muda Aceh di Jakarta, Mudal, TNI sangat takut dengan intervensi dari luar. Apalagi jika peninjau-peninjau PBB yang masuk wilayah Aceh. Ini memang bukanlah suatu hal yang baru. Sejak pemerintahan Habibie hingga pemerintahan Gus Dur dan kini Megawati, usulan agar pihak asing menengahi pertikaian di Aceh selalu ditentang TNI, termasuk pihak Pemda dan DPRD. Tetapi kini dengan meningkatnya tekanan dari luar negeri, maka mau tak mau lembaga-lelmbaga sipil ini harus membuka diri, mengakomodasi keinginan lembaga-lembaga internasional yang terus memonitor pelbagai pelanggaran HAM di Aceh. Tetapi pendekatan pemda dan DPRD tentu saja tetap berpijak pada konsep NKRI atau negara kesatuan RI. Kalangan pengamat politik melihat pada suatu titik tertentu Megawati harus memilih antara rakyat Aceh atau TNI. Tetapi seorang mayjen TNI di Jakarta yang masih aktif, menyatakan, Mega pasti akan tetap mendukung kebijakan Mabes TNI. "Bukankah kami ini sepenuhnya mendukung pemerintahan Mega," katanya. Ia juga mengatakan bahwa rekan-rekan jenderalnya pun puas atas perlindungan Megawati terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM perwira-perwira TNI. * DENDAM GARIS KERAS JAKARTA MENAMPIK ULURAN TANGAN TIMOR LOROSA'E Pemerintah Timor Lorosa'e dapat memahami permintaan Indonesia agar kunjungan Presiden Xanana Gusmao ke Jakarta diubah menjadi kunjungan kenegaraan di lain waktu. Padahal Dili sudah lama merencanakan kunjungan ke Jakarta itu sebagai kunjungan pertama kepala negara, negeri baru ini. Di Jakarta penundaan itu dinilai sebagai tanggapan yang kurang simpatik terhadap suatu isyarat baik dari Dili. Dua contoh isyarat baik itu adalah kasus Lafu dan kasus Sebastiao, dua pahlawan perdamaian yang mengulurkan persahabatan kepada Indonesia. Laporan Aboeprijadi Santoso sekembali dari Dili, ibukota Timor Leste. Bagi kami, penundaan itu adalah soal timing yang tidak kena, jadi Timor Leste dapat memahaminya, demikian ujar jurubicara Departemen Luar Negeri di Dili, Domingos Savio kemarin kepada Radio Nederland. Lebih jauh, kalangan resmi di ibukota Dili tidak berkomentar. Namun di Jakarta, permintaan Indonesia itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Kunjungan Presiden Xanana Gusmao sedianya memang bersifat kunjungan resmi, dan akan lebih terhormat bagi tuan rumah, apabila itu bersifat kunjungan kenegaraan. Tetapi, mengapa Jakarta baru meminta perubahan Selasa lalu, hanya sehari sebelum rencana kedatangan Presiden Xanana Gusmao, padahal Dili sudah meminta waktu untuk kunjungan tersebut pada tanggal 22 Mei lalu? Adalah suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertama dari kepala negara baru tsb. Tetapi dengan penundaan itu, maka boleh jadi Australia yang akan dikunjungi Presiden Xanana Gusmao lebih dulu, yaitu pada tanggal 17 Juni mendatang. Yang terang, Indonesia belum bebas dari demam Timor Timur. Kalangan nasionalis di DPR merencanakan interpelasi terhadap Presiden Megawati untuk menjelaskan hasil kunjungan Presiden ke Dili selama empat jam dalam perayaan kemerdekaan Timor Leste 20 Mei lalu. Kalangan TNI dan veteran Seroja masih menggerutu dan menyesali kunjungan Megawati itu, dan sang presiden harus memperhitungkan perasaan kalangan DPR, TNI dan veteran veteran, demikian menurut beberapa kalangan di Jakarta. Bagaimana pun juga, sikap garis keras yang traumatik kehilangan propinsi ke-27 itu, oleh para pengkritik disebut sebagai "ortodoksi neo-kolonial - tak banyak bedanya dengan sikap veteran Belanda yang dulu ingin menggugat pemerintah Belanda, ketika Ratu Beatrix ingin berkunjung ke Jakarta pada ulang tahun ke-50 RI, 17 Agustus tahun 95. Sebaliknya di Dili justru tampak good will untuk mengulurkan persahabatan kepada Jakarta karena hal itu dinilai amat strategis demi keamanan dan kesejahteraan Timor Leste di masa depan. Dua kasus yang terkenal di kalangan masyarakat, menjadi contoh good will itu, yaitu kasus Lafu Bien Sila dan Domingos Sebastiao. Seperti kebanyakan rakyat Timor Loro Sa'e, keduanya suka Indonesia, tapi tak suka ABRI. Keduanya adalah orang yang terggolong miskin dan menyaksikan sendiri kekejaman tentara Indonesia di masa lalu. Sebastiao, misalnya, mengalami menjadi hansip di Matebian dan melihat kawan kawannya mati dibunuh sesama orang TimTim yang dipaksa membantu ABRI di akhir tahun 1970an. Ironisnya, Sebastiao kelak di Jakarta, dibantu oleh seorang jenderal Indonesia yang amat buruk citranya. Namun Sebastiao, yang hidup dan sekolahnya seluruhnya dibiayai oleh jenderal tersebut akhirnya sekolah di Eropa, kini berpendirian, tetap hormat dan berterima kasih kepada jenderal tersebut, dan tak menunjukkan dendam. Bahkan, dia berambisi menjalin persahabatan dengan Indonesia dan orang Indonesia demi kebaikan masa depan negaranya sendiri. Setiap orang Indonesia yang ditemuinya disapanya dengan "kawan". Kasus ironis lain adalah Lafu Bien Sila, anak lelaki yang pada usia 13 tahun, tahun 1999, berjasa besar, menyelamatkan penduduk daerah-kantong Oecussi dari bahaya maut milisi piaraan ABRI. Lafu suka jalan-jalan ke Indonesia, dia berjalan kaki di Jawa Timur dan di Aceh. Ketika dia melihat kampung halamannya dibantai milisi itu, dia tak tahan, lalu ber-Lawalatta, jalan kaki menembus pos pos tentara dan milisi, menyelinap naik gunung, dari Oecussi lewat Batugade dan Atambua, dan beberapa minggu kemudian tiba di Dili. Di sandalnya dia menyembunyikan surat yang menceritakan keadaan di Oecussi untuk disampaikan kepada tentara Interfet. Akhirnya dia bertemu dengan Panglima Interfet Brigjen Peter Cosgrove dan Komandan Falintil Taur Matan Ruak. Kisah itu baru baru itu ditayangkan di televisi Australia berkat film dokumenter karya David Bradbury berjudul, "General Cosgrove and A Boy Hero". Berikut ini, Lafu menuturkan kisahnya kepada Radio Nederland Lafu: Waktu saya bertemu dengan Taur Matan Ruak, saya memberitahukan apa yang terjadi di Oecussi tentang milisi tentang masyarakat yang ada di Oecussi. Bahwa masyarakat Oecusi sekarang berada di gunung dan mengharapkan pertolongan INTERFET dan para milisi dari 12 kabupaten telah membuat markas besarnya di Oecussi. Jadi saya minta kepada Taur Matan Ruak dan Peter Cosgrove untuk membantu masyarakat di sana. Lalu INTERFET dapat datang ke Oecussi menyelamatkan mereka. Radio Nederland [RN]: Tanggapan Taur Matan Ruak bagaimana? Lafu: Tanggapan Taur Matan Ruak harus mengatakan kepada Peter Cosgrove supaya memerintahkan pasukannya ke Oecussi. Lalu Peter Cosgrove mengatakan pasukannya tidak begitu banyak untuk ke Oecussi. Soalnya di Oecussi itu kan daerah kantong. Jadi saya harus membawa dulu sebuah radio ke Oecussi. Taur Matan Ruak bilang oke, sekarang, harus langsung ikut Taur Matan Ruak. Jadi aku bersama Taur Matan Ruak ke Oemuri. Di sana saya dilatih radio, terus setelah seminggu saya kembali dari Oemuri untuk bertemu dengan Peter Cosgrove dan pada tanggal 14 Oktober kami dari Dili, saya ke pelabuhan untuk naik kapal agar pergi ke Oecussi. Setelah pergi ke kapal saya disuruh duduk menimpan radionya dan saat itu tepat jam lima sore, kami dari Dili berangkat ke Oecussi. RN: Untuk apa bawa radio? Lafu: Untuk bisa berkomunikasi dengan Taur Matan Ruak dan Peter Cosgroove juga. RN: Tapi kan mencurigakan, membahayakan kamu itu. Radio itu. Milisi bisa curiga kamu. Lafu: Saya rasa begitu. Namun saya percaya diri bahwa saya harus bisa membawa radio itu. RN: Apa yang terjadi? Lafu: Saya sampainya di Oecussi pada tanggal 15 Oktober. Sesampai di perbatasan Kupang sama Oecussi saya diturunkan sama INTERFET. Setelah saya di pantai semua INTERFET menuju ke laut dan saya kembali ke Kupang, INTERFET kembali ke Dili. Tinggal saya sendiri di Oecussi tanpa INTERFET. RN: Masih dengan radio, selamat tidak diganggu milisi? Lafu: Tidak. RN: Tujuannya apa mengirim kamu dengan radio itu ya? Untuk memberitahukan situasi? Lafu: Yang pertama mereka mencurigai saya, mungkin saja saya ini disuruh oleh TNI. Supaya INTERFET ke sana dan mereka bisa melakukan aksi kontak senjata. Jadi mereka mencoba saya untuk membawa radio itu. Apakah aku itu benar-benar orang CNRT atau tidak. RN: Dia kemudian percaya? Lafu: Ya! RN: Lalu kenapa INTERFET kembali lagi? Lafu: Ya itulah INTERFET kembali terus saya berjalan kaki dari daerah dekat perbatasan Kupang ke tempat persembunyian saya. Dalam seminggu saya calling terus lewat radio untuk Taur Matan Ruak, dalam seminggu masyarakat sudah menjerit. Kami minta kepada Taur Matan Ruak agar bisa datang ke Oecussi bersama INTERFET. Terus Taur Matan Ruak mengatakan tenang saja INTERFET akan datang dalam seminggu ini. Kita tunggu-tunggu nggak datang. Akhirnya lagi dua hari serangan dari 12 kabupaten milisi membuat markasnya di Oecussi menyerang naik ke gunung. Saya bilang sama Taur Matan Ruak kemungkinan besar dua hari lagi radio ini bukan ada di tangan saya lagi. Karena radio ini berat, saya lari tidak bisa kalau di gunung. Ada milisi banyak-banyak naik ke gunung untuk serang kita. RN: Itu berapa jauh jaraknya dengan milisi? Lafu: Waktu kita punya tempat persembunyian tidak begitu jauh dari kota. RN: Jadi kamu kembali dari Oecussi dengan radio dan memberitahu situasi dan mereka sudah percaya. lalu mereka belum datang juga ke Oecussi? Lafu: Itu yang saya tidak tahu apa maksud mereka. Dan selama saya membawa radio ke Oecussi, banyak kepala-kepala politisi saya sudah berbicara ke sana. Tapi tidak tahu alasannya kenapa belum datang-datang juga. Tapi pada tanggal 21 Oktober, INTERFET datang juga malam-malam. Demikikan Lafu, dan hanya berkat Lafu Bien Sila, tentara Interfet datang, dan Oecussi selamat dari tragedi yang lebih besar. Kasus Lafu adalah suatu misi perdamaian, dan kasus Domingos Sebastiao yang pernah jadi saksi kekejaman namun berterimakasih kepada seorang jenderal bermasalah yang membantu hidupnya, adalah kasus suatu keberanian dan kehormatan moral. Lafu dan Sebastiao menjadi simbol perdamaian dan persahabatan dari Timor Leste ke arah Indonesia - yang amat berbeda dengan sikap kalangan garis keras di Jakarta yang masih juga demam kehilangan propinsi ke-27. Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta. * PERGANTIAN PANGDAM PATTIMURA MENUNJUKAN RAKYAT LEBIH SUKA TENTARA DARIPADA POLISI Intro: Pangdam Pattimura Ambon diganti oleh seorang jenderal, Mayjen Jenderal Djoko Santoso. Selain sebagai Pangdam, Djoko sekaligus menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopslihkam) Maluku. Pangdam lama, Mustopo akan ditarik ke MABES TNI Angkatan Darat. Pergantian ini merupakan isyarat bahwa rakyat di Maluku lebih suka ditertibkan oleh tentara daripada oleh polisi, demikian tanggapan pengamat militer dari LIPI, Indria Samego kepada Radio Nederland. Indria Samego [IS]: Saya kira itu jalan keluar yang baru. Sebab menurut saya kalau seandainya pendekatan sipil mestinya bintang dua polisi yang naik. Tetapi nampaknya polisi kurang efektif menyelesaikan persoalan di sana, sehingga dipilih orang dari angkatan darat lagi. Ini dilematis sebetulnya untuk Indonesia. Kalau kita ingin menegakkan hukum mestinya polisi yang di depan, kemudian tentara itu alat dari polisi. Tapi di dalam praktek seperti terjadi di Ambon, bintang dua lagi yang masuk. Sehingga, ya mungkin untuk sementara sulit untuk berharap adanya suatu pengembangan demokrasi secara otonom di sini. Ya amsih sangat dipengaruhi oleh budaya lama ya, kultur budaya yang sentralistik dan hegemonik itu. Radio Nederland [RN]: Itu berarti anda melihat ini bukan suatu jalan keluar ya, malah mungkin bisa memperuncing atau memperhebat lagi konflik di sana bukan? IS: Oh tidak. Ini barangkali terapi buat Indonesia sementara. Orang-orang Indonesia yang kalau sebut dipisah oleh polisi tidak suka, tetapi kalau tentara yang masuk itu mereka diam gitu. Tentara memiliki posisi tertentu yang jauh lebih ditakuti dibandingkan polisi. Pendekatannya tidak hukum begitu. Ya sayang sekali. RN: Kalau begitu semuanya harus dikembalikan kepada masalah mental ya, mentalitas di mana bangsa kita lebih menghargai tentara ya ketimbang polisi. Ini sebuah sinisme anda atau? IS: Ya saya kira ini karena sejak puluhan tahun ya tentara begitu dekat dengan rakyat dan nampaknya telah terjadi satu hubungan yang begitu dekat antara tentara dengan rakyat, dan rakyat menganggap tentara tidak terlalu banyak merepotkan dibandingkan polisi gitu. Kalau polisi kan berurusan dengan soal-soal yang seringkali merepotkan masyarakat, jadi image tentang tentara jauh lebih positif untuk sementara kalangan terutama di daerah konflik itu. RN: Anda melihat pergantian personil Pangdam atau Kapolda di sana itu juga merupakan jalan keluar? atau mungkin sudah jalan yang bukan efektif lagi? IS: Tapi baru sekarang itu kesadaran dari Jakarta untuk melihat bahwa polisi dan tentara dengan bintang yang sama itu dianggap tidak menyelesaikan masalah sehingga perlu ada bintang dua di situ. Tapi saya katakan mestinya bintang dua yang sesuai dengan prinsip pemerintahan darurat sipil itu yang harus dipilih di sana adalah polisi. Tetapi kenapa bukan polisiyang diangkat. RN: Anda optimis atau tidak dengan pergantian pangdam sekarang? IS: Ya saya berharap bahwa walaupun di sana tentara mempunyai posisi yang lebih tetapi pendekatan terkatan terhadap konflik mestinya tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang militeristik. Sebab kalau itu yang dilakukan maka menimbulkan resistensi yang baru juga. RN: Konflik terakhir di Ambon ya menunjukan sebuah fakta baru sebetulnya satu penyebab yang paling besar tidak ada koordinasi antara tentara dan polisi. Anda tetap masih pada pendapat yang sama? IS: Ya memang! jadi tidak ada koordinasi dan bahkan rivalitas antara keduanya. RN: Nah itu berarti pergantian pangdam sekarang itu kan bukan jalan keluar juga. IS: Oh iya. Begini jadi dengan menggunakan perspektif di daerah konflik, harus ada orang kuat gitu ya. Namapkanya yang disebut dengan orang kuat atau lembaga yang kuat itu TNI Angkatan Darat. Jadi pendekatannya ya pragmatis begitu. Tidak idealistik. RN: Seberapa lama ini nanti pendekatan semacam ini akan bertahan? IS: Ya karena itu pangdam bahkan sudah dilembagakan menjadi pangdam, saya kira tanggung jawabnya lebih banyak kepada tentara. Jadi tidak seperti sekarang.Seolah-olah dipisahkan antara polisi dan tentara. Tapi kalau misalnya nanti memang sudah berjalan TNI memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan polisi. RN: Anda sebagai orang sipil prihatin sekali ya karena kewenangan dan kekuasaan sipil ini masih lama di Indonesia ini. IS: Ya memang masih lama kelihatannya, begitu. Jadi ada elemen-elemen yang tidak mendukung dalam proses berkembangnya civil society. Demikian Indria Samego, pengamat militer dari LIPI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
