--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 10 Juli 2002 13:50 UTC ** SIDANG ADAM DAMIRI DI PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIMULAI ** TUJUH ANGGOTA GAM DITEMBAK MATI TNI ** JUGA PUTRA KEDUA PRESIDEN KORSEL DITUDUH MELAKUKAN KORUPSI ** TOPIK GEMA WARTA: REFERENDUM HARUS DIDAHULUI DENGAN AMANDEMEN UUD 1945 ** TOPIK GEMA WARTA: KUNJUNGAN MENKO-POLKAM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO KE ACEH BISA MENJADI LEGITIMASI DARURAT MILITER * SIDANG ADAM DAMIRI DI PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIMULAI Di depan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor TImur di Jakarta telah dimulai sidang terhadap mantan Panglima Daerah Militer IX Udayana Mayjen TNI Adam Damiri. Damiri antara lain dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur. Untuk itu ia dapat dijatuhi hukuman mati. Menurut jaksa penuntut Damiri tidak melakukan apa pun untuk mencegah pertumpahan darah pasca referendum kemerdekaan di Timtim, September 1999. Selain itu juga dikatakan prajurit bawahannya bertanggung jawab atas tewasnya 153 warga Timor Timur. Damiri membantah semua tuduhan terhadapnya. Ia menegaskan prajurit TNI tidak terlibat dalam pembantaian di Timtim. * TUJUH ANGGOTA GAM DITEMBAK MATI TNI Tujuh anggota Gerakan Atjeh Merdeka GAM ditembak mati dalam tembak-menembak dengan prajurit TNI di Aceh. Selasa kemarin TNI membunuh dua anggota GAM. Sementara itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono berada di Aceh untuk menilai keadaan di propinsi tersebut. Dan setelah itu dilihat apakah dialog dengan GAM akan dilanjutkan atau tidak. Jakarta kini tengah mempertimbangkan pelaksanaan keadaan darurat di Aceh. * JUGA PUTRA KEDUA PRESIDEN KORSEL DITUDUH MELAKUKAN KORUPSI Putra Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung dituduh melakukan korupsi. Kim Hong-Up adalah putra kedua Presiden Korsel. Dikatakan ia menerima uang suap sebanyak 2,2 juta euro. Sebelumnya putra bungsu Presiden Korsel telah dituntut atas tuduhan korupsi. Pengadilan terhadap Kim Hong-Up akan dimulai bulan Agustus mendatang. Ia dapat dikenai hukuman penjara beberapa tahun. Presiden Kim Dae-Jung menyatakan sangat menyesalkan tingkah laku putranya dan meminta maaf kepada masyakat Korea atas perbuatan mereka. * HUKUMAN KERJA PAKSA BAGI MANTAN PERDANA MENTERI PAKISTAN Mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto dijatuhi hukuman kerja paksa tiga tahun atas tuduhan korupsi. Pengadilan di Rawalpindi juga menyita semua barang milik Bhutto. Bhutto dituduh menerima uang suap dari sebuah perusahaan Arab. Tahun lalu, atas kasus korupsi yang lain, Bhutto juga sudah dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Bhutto kini bertempat tinggal di luar negeri dan harus menjalani hukumannya kalau kembali ke Pakistan. * KRISIS MELANDA PEMERINTAH PERDANA MENTERI TURKI Perdana Menteri Turki Bulent Ecevit untuk pertama kalinya menyinggung-nyinggung kemungkinan mempercepat pemilihan umum. Demikian dapat dibaca dalam sebuah wawancara Perdana Menteri dengan harian Turki Milliyet. Ecevit yang sudah selama dua bulan tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit, menghadapi tekanan kuat karena krisis dalam pemerintahnya. Sejumlah besar menteri dan wakil partainya keluar dari pemerintah pekan belakangan. Walau Perdana Menteri Ecevit Selasa kemarin menunjuk beberapa pengganti, namun pemerintahan koalisi tiga partai Turki nampaknya belum juga stabil. Krisis pemerintah juga berdampak negatif terhadap pasar keuangan. Nilai mata uang Lira merosot dan dalam situasi tidak stabil ini, masih dipertanyakan apakah Turki layak menerima pinjaman milyaran dolar dari Dana Moneter Internasional IMF. * KECELAKAAN HELIKOPTER TEWASKAN PANGLIMA AD DAN AU SIPRUS YUNANI Panglima Angkatan Darat Siprus Yunani Evangelos Florakis dan Angkatan Udara Stylianos Demenagas tewas dalam kecelakaan helikopter. Mereka serta tiga perwira lainnya ikut serta dalam latihan militer. Semua penumpang helikopter tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Siprus Barat. Belum jelas apa yang menyebabkan kecelakaan helikopter. * REFORMASI DRASTIS KEBIJAKAN PERTANIAN UNI EROPA Komisi Eropa menyetujui reformasi drastis kebijakan pertanian. Rencana Komisaris Pertanian Franz Fischler pada umumnya telah diketahui. Fischler ingin mempertahankan subsidi kepada para petani, namun ingin supaya produksi mereka tidak membahayakan lingkungan hidup. Negara-negara Uni Eropa menentang gagasan Komisaris Pertanian Fischler ini. Prancis misalnya tidak ingin mengubah sistem subsidi pertanian yang sekarang berlaku. Belanda dan Jerman justru ingin mencabut semua subsidi. Di masa mendatang anggota Uni Eropa akan ditambah dengan 12 negara anggota baru, yang berarti peningkatan tujuh juta petani. Dikhawatirkan dengan anggota baru ini subsidi pertanian akan sangat mahal, bahkan tidak terbayar lagi. Senin mendatang para menteri pertanian Uni Eropa akan bertemu untuk mengambil keputusan tentang kebijakan pertanian baru. * BELANDA KECAM KETUA BERGILIR UNI EROPA DENMARK Belanda menentang pendapat Ketua Bergilir Uni Eropa Denmark tentang masalah keuangan ketika kelak negara anggota Uni Eropa ditambah. Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen belakangan menyatakan masalah keuangan seharusnya bukan merupakan hambatan bagi penambahan anggota Uni Eropa. Namun pemerintah Belanda berpendapat, hal ini tidak menguntungkan masyarakat yang merasa kepada Uni Eropa telah dilimpahkan terlalu banyak dana. Dalam sepucuk surat kepada Rasmussen, Menteri Luar Negeri Belanda Jozias van Aartsen menyampaikan unek-uneknya. Selain itu Van Aartsen menyatakan juga Jerman, Inggris dan Swedia sependapat dengannya bahwa penambahan anggota Uni Eropa harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. * MARC RAVALOMANANA TIDAK DIAKUI SEBAGAI PRESIDEN MADAGASKAR Organisasi Kerja Sama baru negara-negara Afrika, yaitu Uni Afrika, memutuskan tidak mengakui Marc Ravalomanana sebagai Presiden Madagaskar. Menurut Uni Afrika pengangkatan Ravalomana tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Para pemimpin Afrika menegaskan harus digelar pemilihan umum baru di Madgaskar setelah perebutan kekuasaan antara Ravalomanana dengan mantan Presiden Didier Ratsiraka. Dengan demikian Uni Afrika mengikuti contoh pendahulunya Organisasi Kesatuan Afrika OAU. Uni Afrika bertujuan meningkatkan demokrasi dan kesatuan di Afrika. * REFERENDUM HARUS DIDAHULUI DENGAN AMANDEMEN UUD 1945 Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri di Yogyakarta dengan terharu menyebut UUD 1945 sebagai dokumen kontrak rakyat Indonesia untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Sehingga dalam perubahannya perlu minta persetujuan rakyat melalui referendum. Apakah referendum bisa dijalankan dengan cara seperti ini? Radio Nederland menghubungi Makmur Amir, sekretaris jurusan hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, apabila hendak mengadakan referendum, Mega harus terlebih dahulu mengubah UUD 1945 dan itu artinya ia sendiri mengingkari ucapannya tentang ketidaksetujuan amandemen (Mbak Mega, referendum itu sama saja dengan meng-amandemen UUD 1945). Makmur Amir [MA]: Itu secara teoretis memang juga bisa seperti itu, gitu kan. Tetapi kan harus dibuat aturannya yang memang mengacu kepada kehendak rakyat gitu. Tetapi karena kita menganut sistem perwakilan demokrasi, demokrasi perwakilan di mana MPR itu mekanisme yang melalui pemilihan umum kan. Kemudian MPR pula yang disepakati untuk melakukan pembuatan atau perubahan konstitusi, maka mau tidak mau kita harus ke situ. Betul dalam teori itu kan dia merupakan hak dari masyarakat kan. Tapi kita kan mesti tahu juga bahwa awal proses penyusunan undang undang dasar 45 itu kan melalui BPUPKI kemudian disahkan melalui PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu pula sebagian pakar sampai saat ini masih menganggap UUD 45 itu kan masih bersifat sementara. Tapi walau pun demikian, ya tetap kita harus gunakan ketentuan yang ada di dalam UUD 45 itu. Kalau kita sudah mengacu kepada UUD 45 di mana MPR yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 45, tidak ada alasan sungguh signifikan untuk kita kembalikan kepada rakyat, kecuali kalau UUD 45 ini kita robah bahwa perubahan undang undang dasar harus dilakukan oleh rakyat. Itu lain persoalan gitu. Kalau pun pasal 37 UUD 45 itu mau diamandemen, tidak lagi MPR yang berwenang untuk melakukan perubahan, tetapi rakyat. Ya, harus ditetapkan dulu dalam UUD 45 bahwa amandemen itu harus dilakukan oleh rakyat gitu. Radio Nederland [RN]: Kalau mengubah UUD 45 menurut Megawati ini akan sama saja akan mengobrak-abrik Republik Indonesia. Apakah ini bisa diterima atau tidak analogi semacam ini? MA: Saya kira tidak sejauh itu. Kalau keinginan Ibu Mega misalnya direspon oleh MPR, ya saya pikir MPR harus membuat kesepakatan bahwa pasal 37 mengenai kewenangan MPR untuk mengamandemen UUD 45, ya harus dirobah. RN: Tapi apa betul sesakral itu UUD 45. Artinya mengubah UUD 45 sama saja mengubah kesepakatan bangsa sehingga Indonesia bisa bubar? MA: Begini ya. UUD 45 itu kan sebetulnya kan adanya atau ditetapkannya sehari setelah proklamasi kemerdekaan kan. Artinya negara Republik Indonesia berdiri tanggal 17 Agustus 45. Ternyata bisa berdiri tanpa UUD 45 kan. UUD 45 kan baru sehari kemudian baru disakralkan, yaitu tanggal 18. Kalau seorang Presiden ngomong begitu, ya mesti harus melewati aturan-aturan yang ada kan. Ya paling tidak dia harus bicara di hadapan MPR gitu kan. RN: Tetapi kan dia sebagai Presiden ini semacam kayak pressure kepada MPR untuk tidak mengandemen UUD 45 terutama apalagi kaitannya dengan pemilihan presiden secara langsung. Ini anda melihatnya apa Megawati takut atau memang kalau dilakukan pemilihan presiden langsung ini bisa kacau Indonesia? MA: Bisa iya, bisa tidak gitu loh. Itu kan relatif. Sebetulnya masyarakat kita ini sangat paternalistis ya. Ini kan yang suka bikin kekacauan, ini kan sebetulnya kan hanya ada di kota-kota tertentu aja. Masyarakat-masyarakat yang relatif dinamis ya. Kalau masyarakat-masyarakat pedesaan, ya saya pikir bukan itu yang terpikirkan bahwa mungkin masih ada masyarakat kita yang tidak sempat ya, atau belum mampu untuk berpikir jauh. Dia bagaimana berpikir bisa mengisi perutnya gitu. Jadi nggak sejauh itu. Saya kira kita kan juga belum pernah ada sebuah penelitian, atau kita kan belum pernah tanya rakyat seluruh Indonesia ini bahwa itu mengingkari kan, persoalan-persoalan yang dilakukan oleh MPR. Yang pasti, sesuai dengan mekanisme, memang MPR yang harus mengamandemen, sebab negara ini tidak akan pernah bisa selesai kalau tidak ada patokan yang kita gunakan. Artinya kalau UUD 45 memberi kewenangan kepada MPR untuk melakukan amandemen, ya maka mari kita tunggu. Demikian Makmur Amir sekretaris jurusan hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. * KUNJUNGAN MENKO-POLKAM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO KE ACEH BISA MENJADI LEGITIMASI DARURAT MILITER Meskipun atas nama misi perdamaian, kunjungan menteri Menko-Polkam Susilo Bambang Yudhoyono ke Aceh terancam gagal. Rakyat Aceh tidak percaya lagi pada setiap kunjungan. Bahkan, kunjungan ini bisa menjadi legitimasi atas darurat militer di Aceh, demikian ketua Ruf Riadi, ketua LBH Banda Aceh. Ruf Riadi [RR]: Saya juga agak pesimis bagaimana ketika tiba di Aceh tanggal 10 Juli ini dia mengatakan tentang mencoba membuat nuansa damai, sedangkan sebelum berangkat dia sudah menyebarkan wacana-wacana kekerasan, penempatan militer yang besar, darurat militer. Jadi saya tidak optimis dengan kedatangan dia ke sini. Radio Nederland [RN]: Katanya dia membuka pembicaraan 24 jam dengan semua lapisan masyarakat. Siapa saja boleh datang bertemu dan berbicara dengan dia. Anda melihat metode ini efektif? RR: Saya tidak tahu. Karena begini. Saya melihat agenda pembicaraan dia, agenda pertemuan dia di Aceh. Dia ingin bertemu dengan eksekutif, legislatif DPR, dengan pemerintah daerah, pangdam, kemudian kapolda juga, lsm dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan efektif atau tidak, tetapi mengulang tradisi lama yang selalu dilakukan oleh orang-orang Jakarta ke Aceh. Beberapa kali pejabat-pejabat datang ke Aceh selalu mereka mempergunakan formula-formula seperti itu. Kemudian sampai di Jakarta mereka sudah memutuskan sendiri. Kasus Inpres misalnya. Ketika Bambang Susilo Yudhoyono dan Danrem datang ke Aceh mereka juga katakan kami akan mencari masukan-masukan dari masyarakat Aceh. Saya akan membuka pintu 24 jam untuk menerima masukan-masukan. Tetapi ternyata kemudian di Jakarta mereka sudah punya format sendiri tentang kebijakan yang akan diberikan kepada Aceh. Saya yakin bahwa kedatangan ke sini hanya ingin melihat situasi saja, sedangkan format kebijakan apa yang akan diberikan kepada Aceh itu sudah terbuat di Jakarta. RN: Pendekatan pemerintah atas nama misi perdamaian ini katanya diduga yang menjadi alasan karena memang posisi GAM di Aceh itu sudah mulai melemah. Anda melihat kenyataan di lapangan memang begitu? RR: Kalau misalnya melemah, kenapa harus memakai formula pendekatan penggunaan istilah darurat militer. Kalau istilah melemah, kenapa harus melakukan penambahan pasukan ke Aceh. Kalau dikatakan istilah melemah kenapa Jakarta begitu kuat keinginan untuk mencoba menyelesaikan secara cepat dan menggunakan pendekatan militeristik. Jadi saya pikir bukan masalah melemah atau tidak tapi keinginan Jakarta untuk mempercepat penyelesaian Aceh tidak melalui mekanisme perundingan atau mekanisme dialog. RN: Tapi itu benar bahwa GAM sendiri di Aceh itu sudah tidak simpatik lagi karena begitu banyak aksi kekerasan ya yang mereka lakukan akhir-akhir ini? RR: Ya, tidak hanya GAM mungkin TNI Polri juga melakukan kekerasan. Kalau itu kita lihat dari aksi-aksi kekerasan dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi kan saya katakan tadi mereka sudah bersepakat untuk mencoba melakukan peredaan ketegangan. Dan itu sudah disepakati. Kenapa ini tidak dijaga oleh kedua belah pihak agar proses-proses kekerasan di Aceh tidak terus berlangsung. RN: Kembali kepada kunjungan Bambang Yudhoyono, jadi Anda sendiri berpikir bahwa kunjungan ini hanya untuk basa-basi saja ya, karena nanti toh kembali ke Jakarta dengan pendapat yang status quo? Pendapat yang sama? Demikian Ruf Riadi, ketua LBH Banda Aceh. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
