--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 16 Juli 2002 14:50 UTC ** BANYAK DUKUNGAN BAGI PROGRAM REFORMASI EKONOMI PEMERINTAH MEGAWATI ** SUSILO BAMBANG YUDHOYONO INGINKAN PASUKAN TAMBAHAN UNTUK ACEH ** SKANDAL KEUANGAN: PRESIDEN BANK SENTRAL PRANCIS DISERET KE MEJA HIJAU ** TOPIK GEMA WARTA: SURAT PENANGKAPAN BEKAS MILISI TIMOR TIMUR HANYA SANDIWARA ** TOPIK GEMA WARTA: PENAMBAHAN PASUKAN DI ACEH BISA SEBABKAN RAKYAT MAKIN BENCI INDONESIA * BANYAK DUKUNGAN BAGI PROGRAM REFORMASI EKONOMI PEMERINTAH MEGAWATI Program reformasi ekonomi pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri akan mendapatkan banyak dukungan. Hari ini untuk pertama kalinya Megawati merundingkan program reformasi ekonomi ini bersama para pemimpin politik. Reformasi ekonomi sangat dibutuhkan supaya bisa memperoleh pinjaman milyaran dolar dari Dana Moneter Internasional IMF. Awalnya program reformasi ini menghadapi banyak kritik karena pemerintah terlalu cepat menyatakan akan memenuhi semua syarat yang ditetapkan IMF. * SUSILO BAMBANG YUDHOYONO INGINKAN PASUKAN TAMBAHAN UNTUK ACEH Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya dikirim pasukan tambahan ke propinsi Nanggro Aceh Darussalem, NAD. Yudhoyono ingin supaya dikirim 8000 prajurit tambahan, demikian harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Menko Polkam pekan lalu berkunjung ke Aceh untuk melihat apakah tentara perlu diberikan wewenang tambahan untuk bisa menyelesaikan masalah Aceh. Sejauh ini sudah 20 ribu orang prajurit dikerahkan di Aceh. * SKANDAL KEUANGAN: PRESIDEN BANK SENTRAL PRANCIS DISERET KE MEJA HIJAU Presiden Bank Sentral Prancis Jean-Claude Trichet akhirnya diseret juga ke meja hijau karena peranannya dalam skandal keuangan bank Credit Lyonnais pada tahun 1990an. Demikian keputusan hakim Philippe Courroye. Keputusan ini sangat menarik karena bertentangan dengan keinginan jaksa penuntut umum yang justru mengusulkan supaya Trichet tidak dituntut. Karena proses pengadilan bisa memakan waktu lama, sangat diragukan apakah Jean-Claude Trichet masih akan menggantikan Wim Duisenberg sebagai Presiden Bank Sentral Eropa, ECB. Penyidikan terhadap skandal keuangan di Credit Lyonnais serta peranan Trichet sudah berlangsung selama dua tahun. Bank Credit Lyonnais yang awal tahun 1990an masih milik negara, ketika itu menghadapi kesulitan keuangan. Trichet yang waktu itu menduduki posisi tinggi di Kementerian Keuangan Pracis bertugas mengawasi perusahaan negara. * 78 NEGARA MISKIN BERTEMU 78 Negara miskin bertemu di tempat pariwisata Nadi di kepulauan Fiji. Mereka berunding tentang syarat-syarat perdagangan yang lebih baik. KTT dilangsungkan di bawah pimpinan kelompok ACP yang beranggotakan negara-negara Afrika, Karibia dan Lautan Teduh. Juga Komisaris Perdagangan Uni Eropa Pascal Lamy hadir pada pertemuan empat hari itu. Hanya 18 pemimpin pemerintah negara ACP hadir pada KTT. Banyak negara menganggap pertemuan ini sebagai kemungkinan terakhir mengajukan pendapat mereka tentang perdagangan, sebelum dimulai perundingan resmi antara ACP dengan Uni Eropa September mendatang di Brussel. Negara-negara miskin terutama menuntut supaya apa yang disebut perjanjian Cotonou yang disepakati dua tahun lalu, diratifikasi. Dengan demikian keuntungan perdagangan yang selama ini dinikmati oleh bekas jajahan Eropa akan berakhir. Namun kehilangan keuntungan perdagangan ini akan dikompensasi dengan peraturan perdagangan baru. * KEADAAN DARURAT DI PARAGUAY Presiden Paraguay Gonzales Macchi memberlakukan keadaan darurat. Keputusan ini diambilnya setelah gelombang demonstrasi anti-pemerintah. Keadaan darurat lima hari memberikan kewenangan lebih banyak kepada polisi dan demonstrasi dapat dilarang. Ribuan orang berdemonstrasi menentang kebijakan ekonomi pemerintah. Dikatakan dua orang tewas dalam kerusuhan, dan puluhan orang lainnya cedera. Pemerintah Paraguay menduga pendukung mantan Jenderal Lino Oviedo mengorganisir kerusuhan. Oviedo yang hidup di pengasingan di Brasil dengan demikian ingin mengambil alih kekuasaan. Sebelumnya ia juga berupaya mengambil alih kekuasaan. Namun upaya itu gagal. Ia juga dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan saingan politiknya, Wakil Presiden Luis Maria Argana tiga tahun lalu. * PENJARA BAGI PRIA ASING YANG MENCABULI ANAK-ANAK KAMBOJA Pengadilan di Kamboja menjatuhkan hukuman penjara sepuluh tahun kepada seorang warga Italia. Pria berusia 30 tahun ini dituntut atas tuduhan mengadakan hubungan seksual dengan empat anak laki-laki di bawah umur, mereka berusia dari 11 sampai 13 tahun. Kejadian ini dilakukan Juni tahun lalu, ketika terdakwa berlibur di Kamboja. Terdakwa membantah tuduhan terhadapnya. Undang-undang Kamboja melarang hubungan seks dengan anak di bawah usia dewasa. Namun pelanggar jarang diadili. * PULUHAN ORANG CEDERA DALAM KERUSUHAN DI KOSTA RIKA Puluhan orang cedera akibat kerusuhan dahsyat di Kosta Rika. Polisi menangkap sekitar 80 orang. Polisi turun tangan ketika petani, sopir truk dan taksi di seluruh negari memblokade jalan-jalan. Blokade ini dilakukan karena mereka memprotes rencana pemerintah mewajibkan pemeriksaan teknis untuk mobil. Menurut kaum demonstran banyak orang terancam menghadapi kesulitan keuangan karena kriteria yang ditetapkan untuk pemeriksaan teknis itu terlalu tegas. Selain itu warga Kosta Rika tidak setuju kalau sebuah perusahaan asing diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan mobil. * SENAT AMERIKA SEPAKATI RUU MENCEGAH KECURANGAN TATA BUKU DUNIA USAHA Senat Amerika secara unanim menyepakati rencana undang-undang yang bertujuan mencegah kecurangan besar-besaran dalam tata buku dunia usaha. Dibentuk sebuah komisi yang bertugas mengawasi tata buku perusahaan Amerika. Selain itu perusahaan yang melakukan pemalsuan angka-angka akan dijatuhi hukuman lebih berat. Senat juga ingin supaya para akuntan yang memeriksa tata buku sebuah perusahaan tidak lagi berperan sebagai konsultan dalam perusahaan itu. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Amerika masih menyatakan bahwa para akuntan boleh merangkap sebagai konsultan. Presiden Amerika George W. Bush menuntut supaya Kongres secepatnya mencapai kesepakatan supaya RUU ini bisa ditandatangani bulan depan juga. Bulan-bulan belakangan Amerika Serikat dilanda beberapa skandal besar, termasuk konglomerat energi raksasa Enron serta konglomerat telkom WorldCom. * MENLU AMERIKA LEBIH INGIN YASSER ARAFAT MENJADI PEMIMPIN SIMBOLIK KETIMBANG PEMIMPIN POLITIK PALESTINA Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell lebih melihat apabila Yasser Arafat menjadi pemimpin simbolik ketimbang dan pemimpin politik. Ini membuka peluang untuk pemimpin baru Palestina, seperti diusulkan sebelumnya oleh Presiden Amerika George W. Bush. Powell mengemukakan pendapatnya sebelum KTT tentang Timur Tengah di New York. Pada pertemuan ini Powell berunding dengan Menlu Rusia, Igor Ivanov, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan wakil Uni Eropa. KTT juga akan dihadiri Menlu Mesir Ahmed Maher dan Menlu Yordania Marwan Muasher. Ungkapan-ungkapan Bush mengenai kepemimpinan baru Palestina menjadi butir agenda pertemuan di New York. Palestina menganggap pendirian Amerika sebagai campur tangan internasional dalam pemerintah Palestina. * SURAT PENANGKAPAN BEKAS MILISI TIMOR TIMUR HANYA SANDIWARA Kejaksaan Agung Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan terhadap 111 bekas milisi yang diduga terlibat kejahatan berat di Timor Leste antara 1 Januari hingga 25 Oktober 1999. Kebanyakan dari mereka trenyata sekarang berada di wilayah Indonesia. Jose Louis de Oliviera dari Yayasan HAK di Dili, ibukota Timor Lorosa'e, menilai surat perintah penangkapan tersebut tidak akan efektif. Bahkan bagi Jose Louis upaya ini hanya sebuah sandiwara belaka demi kepentingan politik dan ekonomi. Jose Louis de Oliviera [JLO]: Saya berharap keputusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan itu didasari oleh sebuah motivasi yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Timor Lorosa'e, terutama bagi korban. Mudah-mudahan begitu, tidak dalam rangka untuk bagian dari sebuah sandiwara yang sedang dimainkan, baik di pengadilan Ad Hoc Jakarta, maupun di pengadilan Panel Khusus untuk kejahatan berat di Timor Lorosa'e. Saya berharap mudah-mudahan itu didasari oleh sebuah motivasi yang murni begitu. Fakta-fakta yang ada itu menunjukkan bahwa kedua pengadilan itu hanya sandiwara. Kedua pengadilan itu hanya untuk menjawab, menghindari tuntutan-tuntutan dari masyarakat Timor Lorosa'e, terutama pihak keluarga korban untuk membawa keadilan bagi mereka. Saya lihat bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kedua pengadilan itu tidak serius mengadili para pelaku. Misalnya pengadilan Ad Hoc di Jakarta. Itu paling-paling yang nanti akan diseret, itu kan hanya sampai di tingkat Pangdam, kemudian Gubernur. Ya, itu aja, dan itu tidak akan menyentuh sampai yang lebih tinggi, misalnya sampai Panglima Wiranto. Seharusnya, kalau pengadilan HAM itu kan harus didasari kasus tindakan yang sistematis dan berdampak. Tindakan sistematis itu kan berarti yang memang atasannya ikut terlibat dalam perencanaan itu. Saya lihat bahwa pengadilan ini kan tidak sampai menyeret pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus-kasus itu. Begitu pun di Timor Lorosa'e jalannya proses panel khusus yang sedang dijalankan di sini pun melihat bahwa itu hanya di set-in untuk mengadili kasus per kasus. Jadi tidak dilihat bahwa itu sebuah kasus-kasus yang ada di sini adalah sebuah rangkaian sistematis. Jadi hanya kasus per kasus. Misalnya kasus untuk di Lospalos itu yang pelakunya itu mantan milisi Joni Marquis. Itu kemudian memang di pengadilan itu terbukti bahwa tindakan milisi itu kan dia tidak melakukan tindakannya sendiri. Tapi itu juga bagian dari sebuah sistem yang di mana dia menjalankan itu atas perintah dari atasan-atasan militernya. Itu kemudian apa yang diungkapkan di pengadilan , itu kan kemudian tidak di-follow-up. Itu hanya berhenti di tingkat milisi, sedangkan yang di Jakarta hanya berhenti di tingkat pimpinan militer menengah saja. Itu yang saya lihat bahwa itu sebenarnya adalah pengadilan yang hanya sandiwara saja. Radio Nederland [RN]: Saya bisa percaya kalau di Jakarta tidak serius, tapi apakah di Timor Leste katakan penegak hukumnya memang juga sama-sama tidak serius? Lalu apa alasannya mereka tidak serius? JLO: Ya, karena memang ada kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi kedua pengadilan ini. Di sini memang untuk ordinary crime penegakan hukumnya sedang dibangun cukup baik. Tapi untuk serius crime ini yang memang kita lihat itu hanya sandiwara saja. Misalnya unit serius crime yang ada di Timor Lorosa'e, itu sudah dua tahun lebih, kita tidak melihat hasil yang memuaskan. Misalnya saja sudah banyak milisi yang datang dan mereka itu juga mengaku bahwa mereka terlibat dalam kasus-kasus pembantaian, kasus pembunuhan pada tahun 99. Mereka sudah mengaku. Tapi itu tidak diambil tindakan. Itu satu bukti menunjukkan bahwa mereka tidak serius untuk jalankan tugas mandat mereka dengan baik di sini. Saya bisa katakan itu karena dari awal waktu kita diskusi soal set-in pengadilan panel khusus untuk serius crime di Timor Lorosa'e, itu kan sebuah perdebatan yang cukup hangat. Lalu ada salah satu pimpinan politik dari Untaet yang kebetulan dia juga orang Amerika di sini yang memang terlibat betul dalam menset-in pengadilan itu. Dia bilang ini model pengadilan ini adalah model pengadilan pintu belakang dari pengadilan internasional. Sebuah konsep yang membuat kita bingung. Apa ini, model apa pintu belakang dari pengadilan internasional itu. Itu saya bisa menginterpretasikan bahwa itu sebenarnya juga hanya bohong-bohongan dibilang pengadilan internasional, ya tapi dari belakang, ya nggak tahu maksudnya apa. RN: Artinya Anda juga meragukan Kejaksaan Agung Timor Leste yang mengeluarkan surat penangkapan ini ya. JLO: Ya, saya bisa menduga seperti itu juga, karena dalam beberapa tindakan dari pihak Kejaksaan Agung Timor Lorosa'e ini sudah beberapa kali tindakannya dia kita protes, termasuk pengiriman saksi-saksi beberapa orang korban di sini untuk memberi kesaksian di Jakarta itu, juga waktu itu kita protes. Saya juga meragukan juga kalau misalnya surat perintah penangkapannya bisa efektif. Itu ada suatu persidangan di sini minta beberapa orang dari Indonesia untuk memberikan kesaksian di sini tidak berhasil. Apalagi kalau sampai mengeluarkan perintah untuk menangkap para pelaku itu. Ya saya juga sedikit pesimistis dengan efektivitasnya itu. Demikian Jose Louis de Oliviera dari Yayasan HAK di Dilli, ibukota Timor Lorosa'e. * PENAMBAHAN PASUKAN DI ACEH BISA SEBABKAN RAKYAT MAKIN BENCI INDONESIA TNI berencana menambah 4000 orang pasukan di Nanggro Aceh Darussalam. Penambahan ini diduga ada kaitan dengan rencana memberlakukan keadaaan darurat militer di propinsi terujung sebelah barat ini. Menurut Maemul Sidar dari Koalisi NGO HAM Aceh di Banda Aceh, rencana penambahan itu sangat aneh mengingat jumlah GAM semakin berkurang dan kondisi Aceh sendiri tidaklah gawat. Ia menduga upaya ini hanya bertujuan menjadikan Aceh sebagai tumbal kepentingan politik penguasa di Jakarta. Maemul Sidar [MS]: Padahal sebenarnya dari dulu GAM juga begitu gitu kan. Atau memang karena memang perlakuan pemerintah sendiri yang membuat rakyat Aceh kemudian simpati kepada GAM, dan kemudian mendukung GAM. Dan apakah bukan gara-gara, pertambahan jumlah pasukan ini justru membuat GAM itu bertambah besar dan subur di Aceh gitu. Jadi ini kan suatu hal yang sebenarnya kebalikan dari keinginan pemerintah. Makanya kalau saya katakan, kalau memang pemerintah ingin menyelesaikan masalah Aceh, ya sebenarnya TNI itu atau memang pasukan itu disuruh diam dulu. Dan kemudian biarlah pihak sipil ini yang berusaha untuk mencari jalan keluar. Karena sebenarnya yang dituntut oleh GAM itu sendiri dari pertemuan Jenewa beberapa bulan yang lalu, sebenarnya GAM itu juga sudah mau menggunakan Nanggro Aceh Darussalam NAD itu sebagai entry point untuk jalan dialog selanjutnya. Jadi sebenarnya kan nggak ada apa-apa. GAM itu sebenarnya sudah ingin menyelesaikan masalah dialog. Tapi kalau pemerintah kemudian ngotot untuk memberlakukan darurat militer, kan itu kan aneh. Dan kemudian kita lihat TNI kemudian merusak hak untuk melabelkan GAM itu dengan teroris. Ini artinya bahwa kemungkinan TNI itu juga ingin mendapatkan bantuan Amerika yang kita dengar itu bulan September itu akan terjadi lagi kerja sama antara bantuan-bantuan Amerika terhadap militer. Janganlah karena memang keinginan untuk melakukan kerja sama dengan Amerika dalam hal bantuan militer itu, kemudian rakyat Aceh yang dikorbankan. Kan itu yang kita inginkan sebenarnya. Radio Nederland [RN]: Tapi memang sudah tabiat ya kayaknya. Memang penguasa di Jakarta ini mengorbankan saja. MS: Ya, itu yang kemudian ketika diketahui rakyat, membuat kebencian bertambah lagi kan. Sepertinya pemerintah Indonesia itu hanya menginginkan wilayah Aceh. Tapi tidak menginginkan rakyatnya itu bisa hidup aman, makmur gitu. Jadi kan ini suatu tindakan yang sebenarnya terlalu bodoh, yang akhirnya membuat rakyat tambah membenci. GAM itu jumlahnya nggak sampai 2000, sedangkan sekarang pasukan TNI dan Polri itu hampir 30.000. Jadi bisa dibayangkan untuk mencari 2000 orang harus dikerahkan pasukan hampir 30.000. Jadi siapa yang bodoh di sini? RN: Kalau dulu jamannya Abdurrahman Wahid itu pasukan ditarik ya? Jadi pelan-pelan ditarik-tarik hingga tinggal sedikit. Ini kok Megawati malah makin banyak. Apakah ini bisa jadi tanda bahwa sebenarnya Megawati dikontrol penuh oleh militer? MS: Sepertinya memang Megawati sekarang itu sangat dikontrol militer. Dan kemudian sepertinya militer muncul lagi dan kemudian sangat percaya diri ketika masa Megawati. Beda sekali ketika masa Gus Dur kan. Gus Dur benar-benar bisa membuat militer itu bertekuk lutut gitu. Ketika Megawati belum menjadi presiden dulu dan kemudian ketika mau terpilih menjadi Wakil Presiden, dia pernah mengatakan bahwa tidak ingin setetes darah pun tumpah di Aceh. Tetapi kenyataannya pada masa Megawati kondisi bertambah buruk kan. Bukannya bertambah baik. Jadi ini sepertinya sangat kontradiksi dengan pernyataan dia yang ingin menyelesaikan masalah Aceh itu, jangan sampai darah rakyat Aceh itu tumpah. Dan jumlah militer pun sebagaimana saya ssampaikan tadi, jumlahnya bertambah banyak. Dan ini sudah diminta langsung oleh Kodam Iskandar Muda bahwa akan ada penambahan sebanyak 4000 pasukan untuk menemani jumlah pasukan yang sudah ada 16.000 di Aceh sekarang ini. Dalam pertemuan dengan Menko Polkam selama seminggu pada tanggal 7 sampai 12 bulan ini di Aceh, rakyat Aceh menyampaikan kepada Menko Polkam tidak butuhkan darurat militer dan darurat sipil itu. Jadi yang butuh itu hanya sebenarnya militer sendiri. Ya seperti yang dikatakan tadi untuk menambah jumlah temannya. Jadi militer darurat itu betul-betul hanya dibutuhkan oleh aparat, bukan oleh rakyat. RN: Yang bikin gawat itu sebenarnya penguasa Jakarta saja ya? MS: Penguasa Jakarta sendiri gitu. RN: Ini bagaimana nantinya kalau memang katakan Jakarta tetap ngotot memberlakukan darurat apa pun begitu? MS: Jadi kalau toh pemerintah pusat juga ingin memaksakan diri memberlakukan darurat itu, jadi timbul pertanyaan kita, darurat itu untuk siapa sebenarnya. Jadi orang-orang pemerintah sendiri di Aceh ini tidak merasa perlu itu kalau pemerintah memaksakan gitu kan. Maka seperti yang saya katakan tadi, sepertinya Megawati yang sangat getol ini. Jadi keinginan Megawati untuk militer tetap mendukung dia, kemudian yang korban rakyat Aceh. Dan ini yang kemudian sangat disedihkan oleh rakyat Aceh sendiri. Inilah yang sebenarnya terjadi di Aceh. Jadi sangat ironis sekali. Demikian Maemul Sidar dari Koalisi NGO HAM Aceh di Banda Aceh. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
