---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Jumat 02 Agustus 2002 15:00 UTC



** PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI BERUNDING DENGAN MENLU COLIN
POWELL

** UTUSAN KOREA SELATAN BERTOLAK KE KOREA UTARA GUNA PERBAIKI
HUBUNGAN KEDUA NEGARA

** IRAK UNDANG TIM INSPEKSI PBB KE BAGDAD

** TOPIK GEMA WARTA: MILITER BISA AMBIL UNTUNG DARI PERSETERUAN
AMANDEMEN



* PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI BERUNDING DENGAN MENLU COLIN POWELL

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama kabinetnya berunding dengan
Menlu Amerika Serikat Colin Powell tentang kerjasama militer dan
bantuan Amerika dalam memerangi terorisme. Di Jakarta Powell
mengatakan, pemerintahnya menawarkan bantuan 50 juta dolar untuk
memerangi terorisme. Organisasi-organisasi  HAM mengkhawatirakan
bantuan itu. Menurut organisasi-organisasi tersebut, bahwa TNI
berulangkali melakukan pelanggaran HAM.
Sebelumnya, Powell dalam pembicaraannya di Brunei dengan sepuluh
negara Asia, berhasil menandatangani kesepakan kerjasama untuk
memerangi terorisme. Negara-negara itu antara lain akan saling
bertukar informasi-informasi rahasia dan memblokir bankrekening dari
mereka yang dianggap teroris.


* UTUSAN KOREA SELATAN BERTOLAK KE KOREA UTARA GUNA PERBAIKI HUBUNGAN
KEDUA NEGARA

Utusan Korea Selatan bertolak menuju Korea Utara untuk melakukan
perundingan tiga hari, guna memperbaiki hubungan antara kedua negara.
Butir agenda perundingan terpenting adalah kerjasama ekonomi,
penyatuan kembali keluarga dan pembangunan jalan kereta api dari
Utara ke Selatan. Korea Selatan menawarkan kembali bantuan pangan
kepada Korea Utara kalau Pyongyang setuju dengan usulan-usulan yang
diajukan.  Dibukanya kembali perundingan tersebut dibayangi oleh
tuntutan baru Korea Utara dalam konflik tentang garis demarkasi
antara kedua negara Korea di Laut Kuning. Pyongyang menghendaki agar
batas itu dirobah. Akhir Juni lalu, di kawasan itu terjadi baku
tembak antara kapal-kapal Angkatan Laut kedua negara, yang menewaskan
puluhan jiwa dan korban luka-luka.


* IRAK UNDANG TIM INSPEKSI PBB KE BAGDAD

Irak mengundang para infruktur senjata PBB ke Bagdad untuk apa yang
dinamakan 'pembicaraan teknis' yang memungkinkan di mulainya kembali
inspeksi senjata. == Di tahun 1998 Irak mengusir para inspektur PBB
yang mencegah Irak membuat senjata pemusnah massal. Setelah serangan
11 September, Presiden Amerika Serikat George W Bush berusaha
membentuk koalisi internasional, untuk melancarkan serangan baru
terhadap Irak. Alasan serangan tersebut, adanya ancaman senjata
pemusnah massal Irak.  == Sebelumnya di depan Senat Amerika Serikat
diplomat tinggi Australia, Richard Butler menyatakan, sejak
dihentikannya inspeksi senjata PBB, Irak memproduksi senjata kimia
dan biologi. Bahkan, demikian Butler, kemungkinan Irak sudah hampir
memproduksi bom atom. Butler adalah ketua komisi PBB,  yang setelah
berakhirnya Perang Teluk, harus mengawasi arsenal senjata Irak.  ---
Raja Abdullah Kedua dari Yordania memperingatkan Bush, jangan
melancarkan aksi militer terhadap Irak. "Semua orang menganggap itu
adalah pikiran yang buruk", kata Abdullah dalam wawancaranya dengan
harian The Washington Post. Raja Yordania itu berada di Washington
untuk berunding dengan Presiden Bush.


* DI AFGANISTAN BARAT PECAH BENTROK ETNIS BERSENJATA

Di Afganistan Barat berkobar pertempuran atara etnis Tadzjik dan
Phathan. Menrurut raja perang Pathan Mohamddad Kareem, dalam
pertempuran itu sekurang-kurangnya 50 tentara dan penduduk sipil
tewas. Kareem mengatakan, Angkatan Bersenjata Tadzjik menyerang
kedudukan pasukannya dan membakar rumah-rumah penduduk Pathan, di
mana banyak penduduk mati terbakar. Gubernur Tadzjik setempat, Ismail
Khan menandaskan hal itu merupakan aksi pemerintah memerangi
penyelundup obat bius. Menurut Khan, sejumlah orang yang diduga
penyelundup tewas dan raja perang Kareem dan pengikutnya melarikan
diri.


* PULUHAN TANK DAN KENDARAAN BERLAPIS BAJA ISRAEL MASUKI KOTA NABLUS

Puluhan tank dan kendaraan berlapis baja Israel  memasuki kota
Nablus, di bagian Utara Tepi Barat Sungai Yordan. Dalam aksi-aksi
militer di Jalur Gaza empat penduduk Palesatina tewas. Demikian
diungkapkan sumber-sumber Palestina. Seorang anggota gerakan muslim
radikal Hamas ditembak dari jarak dekat, setelah ia menyerahkan diri
kepada tentara Israel.  Aksi-aksi militer itu menyusul peledakan bom
di Univeristas Hebreeuw di Jeruzalem Rabu lalu, di mana jutuh jiwa
tewas, di antaranya lima warga Amerika. Gerakan Hamas menyataskan
bertanggung jawab atas peledakan itu. Presiden George Bush marah atas
peledakan bom tersebut dan mengatakan, Amerika akan membalas hal itu.
-- Sementara itu para pejabat Palestina bersikeras bahwa selama
invasi Israel di Jenin, awal Apil lalu, telah terjadi pembunuhan
massal. Menurut laporan penyelidikan PBB yang diumumkan Kamis
kemarin, tentara Israel membunuh 52 penduduk Palestina di Jenin, di
antaranya 26 penduduk sipil, dan bukan 500 jiwa seperti yang
diungkapkan pihak Palestina.


* PEMERINTAH MEKSIKO TARIK KEMBALI RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA
INTERNASIONALNYA

Pemerintah Meksiko menarik kembali rencana kontroversial untuk
membangun bandara internasional kedua, setelah ditentang keras oleh
penduduk tani setempat. Untuk membangun bandara baru Texcoco di San
Salbador Antenco,  di sebelah Timur-laut Mexico City itu, sekitar
5000 hektar lahan harus diratakan. Sekarang rencana itu gugur. Tiga
pekan silam, terjadi konfrontasi kekerasan antara pengunjukrasa dan
polisi, yang menewas satu jiwa dan puluhan lainnya menderita
luka-luka. Setelah kerusuhan itu, 15 pejabat pemerintah disandera
seharian penuh. Pemerinah Meksiko sekarang mencari alternatif lain
untuk mengurangi padatnya kesibukan di bandara yang sekarang.


* DUA MANTAN BOS PERUSAHAAN AMERIKA WORLDCOM DITANGKAP

Dua mantan bos perusahaan telekomunikasi Amerika WorldCom ditangkap,
dengan tuduhan melakukan kecurangan dan pembuatan surat-surat palsu.
Kedua orang itu bartangung jawab atas kebohongannya tentang jumlah
keuntungan perushaan, dan terancam hukuman penjara sepuluh tahun dan
denda yang tinggi. WorldCom  adalah salah satu perusahaan besar
Amerika yang tahun lalu melakukan kecurangan pembukuan; dengan jujur
menambahkan angka empat milyar dolar dalam keuntungan perusahaan.
WorldCom mengalami masalah berat akibat skandal itu. Perusahaan itu
punya hutang lebih dari 40 milyar dolar, dan meminta penundaan waktu
pembayaran. WorldCom memperolah kridit bantuan agar lebih dari 20 jut
pelanggannya tetap bisa menggunakan telepon.


* Normal;heading 1;
TOPIK GEMA WARTA: LAPORAN MEGA LUPAKAN PEMBERANTASAN KKN

LAPORAN MEGA LUPAKAN PEMBERANTASAN KKN




Selama hampir satu jam pada hari pertama Sidang Tahunan MPR, Presiden
Megawati Soekarnoputri melaporkan kinerja pemerintah yang dia pimpin
sejak 23 Juli 2001. Ada tiga prioritas, yaitu penanganan konflik di
daerah, penegakan hukum dan pemberatasan korupsi, serta pemulihan
keamanan. Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden
Megawati hanya menyinggung sulitnya menyelesaikan korupsi pinjaman
perbankan, BLBI dalam beberapa kalimat, yang dibacanya hanya dalam
beberapa menit saja.




Megawati: Hingga saat ini memang belum seperti kita harapkan,
khususnya dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan
dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah sangat
menyadari adanya unsur pelanggaran hukum dalam kasus-kasus tersebut.
Namun pemerintah menempuh kebijakan penyelesaian yang mengutamakan
diperolehnya kembali piutang-piutang negara tersebut.




Megawati sama sekali tidak menyinggung bagaimana penyelesaian kasus
korupsi yang melibatkan pejabat atau bekas pejabat negara, seperti
kasus Balongan atau kasus Bulog II senilai Rp. 40 milyar, yang
melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung. Juga tidak disinggung kasus
korupsi mana yang harus diprioritaskan.




Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR,
Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, Presiden Megawati masih gagal
memberantas praktek korupsi di Indonesia. Ini bisa dilihat dari
kasus-kasus korupsi yang masih menumpuk di Kejaksaan Agung.


Ferry Mursyidan: Harusnya ditegaskan antara prioritas, timetable dan
ada tujuan. Yang pertama, dia menjadikan siapa pun akan menjadi takut
atau menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua,
kerugian negara itu bisa kembali. Nah dengan dua hal itu dilakukan,
saya kira ini bisa bergerak dengan baik dan bisa ada optimesme baru
di kalangan masyarakat.




Ratusan milyar hingga trilyunan rupiah dana milik negara yang diutang
konglomerat juga belum ditangani serius oleh pemerintah. Anggota
Fraksi PPP, Faisal Baasyir menilai, pemerintah masih saja menjanjikan
penyelesaian terhadap para pengutang kelas kakap itu.



Faisal Baasyir: Belum ada hasil yang signifikan. Dalam penanganan
masalah obligor-obligor itu belum. Apa yang sudah merupakan pesan
atau rekomendasi dalam sidang tahunan yang lalu, yaitu
penjelasan-penjelasan mengenai PKPS, pelaksanaan dan tindakan hukum
terhadap mereka yang tidak koperatif itu ya harus sudah dilaksanakan,
bukan dijanjikan untuk dilaksanakan. Dan sekarang dikatakan diberi
tenggang waktu tiga bulan.



Wakil Sekretaris Fraksi PBB MPR, Hamdan Zoelva juga melakukan
penilaian serupa. Hamdan mengatakan, penjelasan Presiden dalam
melaksanakan rekomendasi MPR, khususnya dalam penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi masih sangat normatif dan tidak konkrit.
Bahkan, kebijakan-kebijakan Presiden Megawati cenderung berpihak pada
konglomerat. Hamdan juga menilai, kebijakan dalam membersihkan aparat
pemerintahan dari perilaku korupsi masih belum ada hasil nyata.




Penilaian mereka jelas menggambarkan pemerintah kurang berkomitmen
melaksanakan pemberantasan korupsi. Tidak itu saja. Pemerintah, juga
masih dianggap lemah dalam menyelesaikan konflik di daerah-daerah,
seperti Aceh dan Maluku. Meskipun Presiden mengatakan, masalah Aceh
dan Maluku sudah ada kemajuan, namun anggota Fraksi Reformasi MPR
asal Aceh, Tengku Syaiful Ahmad menilai, belum ada langkah-langkah
nyata menangani Aceh.



Syaiful Ahmad:  Belum justru.. taruh kongkritlah hakim saja ga ada di
Aceh. Kemudian masalah pembakaran sekolah, penculikan, itu harus
diteliti. Tidak langsung menuduh GAM misalnya. Kalau menuduh begitu
gampangan saja. Ini kan suatu pekerjaan yang harus dijawab.



Walaupun kinerja pemerintah lemah, khususnya di bidang pemberantasan
korupsi, Sekjen PDI Perjuangan Sucipto mengatakan, pidato Megawati
tidak perlu ditanggapi. Alasannya, sudah ada kesepakatan
fraksi-fraksi untuk tidak menilai pidato Presiden.


Sucipto: Progress report itu ga seperti tahun yang lalu jadi ga perlu
penilaian balik. Oleh karena itu nanti juga sudah tidak ada jawaban
dari pejabat lembaga tinggi. Ya udah pidato tadi, habis itu ada
rekomendasi apa dari MPR yang masukannya dari pandangan umum
fraksi-fraksi. Tapi ga seperti yang lalu, jadi cukup rekomendasi aja.



Secara kasat mata, kinerja pemerintah memang masih lemah. Itu harus
diakui. Terlepas adanya kesepakatan fraksi-fraksi untuk tidak menilai
pidato Presiden, atau itu hanya ketakutan adanya kritik terhadap
Megawati, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus terus dilakukan.
Pidato Megawati, tidak cukup hanya didengar melainkan juga dinilai.
Mega, tak boleh kebal kritik, khususnya menyangkut agenda reformasi.



Tim Liputan 68H melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum




* MILITER BISA AMBIL UNTUNG DARI PERSETERUAN AMANDEMAN

Perseteruan dua kubu antara yang pro dan anti amandemen UUD 45 kian
memanas. Kelompok anti amandemen mengklaim memiliki 200 tanda tangan
termasuk tanda tangan dari Taufik Kemas. Ini menarik, karena
sebenarnya isteri Taufik, yakni Megawati Soekarnoputri, presiden
Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan telah memerintahkan
agar fraksinya mendukung panuh amandemen UUD 45. Radio Nedeland
menghubungi Eros Djarot, Ketua Partai Nasionalis Bung Karno, yang
dulunya dekat dengan Megawati. Pertama-tama ia mengomentari perbedaan
pendpat antara Taufik Kiemas dengan isterinya.

Eros Djarot [ED]: Itu kan problem klasik di PDI P, di mana antara
yang satu dan yang satunya itu selalu menjadi masalah dari Partai itu
sendiri.

Radio Nederland [RN]: Yang satu dan yang satunya lagi itu, siapa dan
siapa

ED: Ya antara si Ibu dan si Bapaklah.

RN: Bukan selama ini mereka berdua itu kompak

ED: Ya di satu titik kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau
moodnya berbeda, jadi ini partai tergantung dari mood (suasana hati -
red) keluarga.

RN: Kemudian apa Anda tidak bisa melihat nanti kemungkinan besar
akibat  adanya penandatanganan anti-amandemen ini, di satu sisi juga
Megawati memerintah agar amandemen disetujui, Anda melihat akan
terjadi dead lock (jalan buntu - red) di MPR

ED: Sebetulnya kan tarik menarik ini terjadi karena tidak transparan
kerja dari teman-teman MPR. Rakyat itu tidak tahu kok, apa yang
di-amandemen, yang mana saja itu buta semuanya. relatif butalah.
Hingga satu ya masalah yang dihadapi  bangsa Indonesia itu. Apa yang
di-amandemen tidak tahu. Siapa yang meng-amandemen juga jadi masalah.
Kerena kridibilitas wakil rakyat ini kan turun di mata rakyat. Jadi
memang agak crusial (gawat - red) ini keadaannya.

RN: Kalau begitu nanti bisa dead lock dong kayaknya

ED: Ya, kemungkinan dead lock itu, kalau foting kok masih saya
sangsikan ya. Tetapi kemungkinan bisa ada. Apalagi kalau ada desain
politik di belakang itu ya. Kalau dead lock kan bisa saja ketidak
becusan pemerintahan sipil, gitu kan, akhirnya mungkin ada langkah
lain di belakang itu.

RN: Anda mencurigai, ini ada desain politik dari siapa dan bagaiaman
analisa Anda.

ED: Saya tidak mengatakan saya mencurigai. Tetapi saya rasa logika
politik bisa saja kita alurkan begitu. Apalagi pernyataan Panglima
TNI kan bernoansa, bernuansa warning (peringatan -red) gitu kan. Ya
kalau memang tidak solusi kan kembali ke UDD 45 lagi dan kembali saja
ke yang lama. Itu salah satu statement dia.

RN: Itu artinya apa Pak Eros

ED: Bisa diartikan bahwa.. ya ada dua sebetulnya sih, kalau itu dan
otonomi daerah itu mengalami jalan buntu, maka bukan tidak mungkin
memberi kesempatan atau peluang sebuah peniliaian bahwa pemerintahan
sipil itu, memang tidak jelas. Sehingga pemerintahan sipil ini tidak
solit gitu ya, dan membahayakan negara. Kalau umpanya dead lock kan
berarti tanpa konstitusi nantinya. Ya kan, artinya kembali ke old
frame (kerangka lama - red) lagi yang mungkin menimbulkan tarik
menarik yang cukup signifikan itu.

RN: Jadi Anda melihat  permainan antara kelompok anti-amandemen dan
yang pro-amandemen ini nampaknya, maksud saya TNI ini tinggal
menunggangi saja?

ED: Bisa begitu, kalau umpanya kawan-kawan di sipil ini tidak jeli
melihat itu semua. Bisa dimanfaatkan. Artinya kalau mau dimanfaatkan
bisa gitu kan. Masalahnya mau dimanfaaatkan atau tidak itu kan belum
ada langkah-langkah atau indikasi yang signifikan. Tapi alur politik
bisa membangunkan atau menimbulkan arus itu. Kalau masalah antara
Mega dan Taufik itu kan masalah klasik. Bukan satu kasus yang baru
pertama kali. Jadi nggak bisa dijadikan indikasi itu. Indikasinya
justru kepemimpinan Mega dalam MPR itu sendiri.

 Pada saat penyelenggaraan awalnya, sehingga yang sekarang ini sampai
hari persidangan. Memang proses itu memancing orang untuk melahirkan
pro dan kontra. Artinay bisa jadi, kalau kita lengah gitu bisa masuk
ke desain politik tertentu. Saya tidak mengatakan sudah ada desain
dari awal. Tapi bisa terjebak masuk desain tertentu. Karena kalau
dead lock, semua serba dead lock gitu, bisa menjurus kepada hal-hal,
di mana penguasa militer atas nama kepentingan negara dan keamanan
negara, mengambil langkah-langkah

Demikian  Eros Djarot Ketua Partai Nasionalis Bung Karno.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke