--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 20 Agustus 2002 14:00 UTC ** KEJAKSAAN INDONESIA TETAP KUKUH TIDAK GANTI JAKSA HAM TIMTIM ** KOMISARIS TINGGI HAM PBB KUNJUNGI CINA ** KETUA KONGRES NASIONAL CINA KUNJUNGI INDONESIA ** TOPIK GEMA WARTA: KEJAKSAAN DINILAI SENGAJA MEMBUAT RINGAN TUDUHAN DALAM KASUS PELANGGARAN HAM TIMOR TIMUR ** TOPIK GEMA WARTA: MASALAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI TERUS MERUPAKAN PROBLEM * KEJAKSAAN INDONESIA TETAP KUKUH TIDAK GANTI JAKSA HAM TIMTIM Sekalipun AS telah menyatakan kekecewaannya dengan penuntutan dalam kasus HAM Timor Timur, pihak kejaksaan Indonesia tidak akan mengganti para jaksa yang melakukan tugas tersebut. Juru bicara Kejaksaan Agung Barman Zahir mengatakan kewenangan penuntutan ada pada kejaksaan Indonesia, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh permintaan Amertika Serikat. Ia juga menegaskan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum kasasi. Zahir menegaskan pihaknya telah membuat dakwaan yang tegas dan jelas. Sebelumnya AS melalui juru bicara kementrian luar negeri, Philip Reeker menyatakan kekecewaannya atas proses penuntutan para pelanggar HAM Timtim. Reeker mengatakan kejaksaan Indonesia harus melipatgandakan lagi usahanya dalam menuntut. Sikap kekecewaan ini juga datang dari komisaris tinggi HAM PBB, Mary Robinson dan juga Australia melalui menteri luar negeri Alexander Downer. Peradilan Adhoc Ham di Jakarta memberika keputusan tiga tahun bagi gubernur Timtim terakhir dan keputusan bebas bagi kepala polisi saat itu. * KOMISARIS TINGGI HAM PBB KUNJUNGI CINA Komisaris tinggi HAM PBB Mary Robinson mengunjungi Cina sebagai kunjungan resmi terakhirnya. Ia di sana mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi HAM di negara tersebut. Menurut Robinson, Cina membuat sedikit kemajuan dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi kelompok minoritas masih sering dalam tekanan. Ia mengatakan budaya Tibet masih dalam ancaman kepunahan dan kaum muslim Uighur yang hidup di Cina barat daya menderita perlakuan keras sejak peristiwa 11 September di AS. Komisaris tinggi juga menyebutkan pihaknya kecewa dengan hukuman mati yang tetap diberlakukan, kelompok oposisi masih sering menagalami pemenjaraan dan kebebasan berekspresi masih tertekan. Robinson berkata perubahan sosial dan politik mendasar diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Robinson akan mengakhiri jabatannya bulan depan dan digantikan oleh Sergio Vieria de Mello dari Brasil. * KETUA KONGRES NASIONAL CINA KUNJUNGI INDONESIA Ketua DPRnya Cina Li Peng akan mengunjungi Indonesia bulan mendatang. Kabar kedatangan itu muncul kurang dari sepekan setelah Beijing protes kepada Jakarta yang mengijinkan kunjungan wakil presiden Taiwan Annette Lu. Li Peng mengadakan kunjungan resmi dalam kapasitasnya sebagai ketua umum kongres nasional Cina. Li akan berkunjung ke Jakarta dan Jawa timur, secara khusus akan mengunjungi Surabaya. Sebelumnya Beijing melakukan protes berat atas kunjungan Annette Lu ke Indonesia. Lu sendiri waktu itu sempat terkatung-katung di Bali sebelum akhirnya bisa masuk ke Jakarta. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Taiwan itu menawarkan membeli jutaan ton LNG dari Indonesia dengan nilai total 11 koma delapan juta dolar AS. Indonesia dalam pandangannya menganut politik satu Cina dan tidak mengakui keberadaan Taiwan terlepas dari Cina. * PRESIDEN KOREA UTARA MULAI KUNJUNGAN DI RUSIA TIMUR Presiden Korea Utara Kim Jong-Il memulai kunjungan tidak resminya ke Rusia Timur. Presiden Kim dijadwalkan mengunjungi beberapa fasilitas produksi angkatan laut dan udara. Ia juga berencana untuk menjajaki kemungkinan kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Rusia Timur. Ia akan mengadakan pembicaraan dengan rekan sejawatnya presiden Rusia Vladimir Putin akhir minggu ini. * SEPARATIS TEMBAK MATI 20 TENTARA DI INDIA Kelompok pemberontak separatis di negara bagian India, Tripura menembak mati 20 tentara dan melukai empat lainnya. Serangan itu terjadi di 65 kilometer tenggara ibukota Agartala. Para pemberontak dalam serangannya menyita senjata dalam jumlah besar. Kelompok separatis yang berasal dari gerakan pembebasan nasional Tripura telah berperang untuk kemerdekaan selama 20 tahun. Lebih dari 10 ribu orang telah tewas selama perang tersebut. * TELEVISI AS LAPORKAN BUSH BATAL SERANG IRAK Beberapa stasiun televisi Amerika Serikat menayangkan berita yang menyebut Presiden Amerika Serikat George W. Bush membatalkan operasi militer rahasia terhadap Irak akhir pekan lalu. CIA dan Pentagon melaporkan indikasi kelompok teroris di Irak Utara melakukan ujicoba laboratorium gas beracun. Namun tidak ada bukti pemerintah Saddam Hussein mengetahui percobaan itu mengingat wilayah Irak Utara dikuasai oleh faksi Kurdi. Salah satu dari mereka diduga mengijinkan kelompok teror Arab yang berhubungan dengan Al-Qaeda membuat laboratorium di wilayah itu. Presiden Bush menolak ide operasi militer karena bisa menyebabkan kecaman dunia internasional. * DEWAN KEAMANAN PBB TIDAK PERTIMBANGKAN PROPOSAL IRAK Juru bicara dewan keamanan PBB mengumumkan tidak mempertimbangkan proposal Irak untuk mengadakan lagi inspeksi senjata. Menteri luar negeri Irak Naji Sabri belakangan ini mengundang PBB untuk membicarakan inspeksi. Ia menambahkan penawaran itu dengan melakukan dialog tentang apa saja. Sebelumnya, Sekjend PBB Kofi Annan mengatakan inspektur senjata harusnya diijinkan kembali untuk melakukan dialog. Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1999 mengatakan inspektur senjata perlu untuk kembali ke Irak untuk mencari tahu perkembangan selanjutnya setelah dilakukan inspeksi di tahun 1998. * EMPAT IMIGRAN GELAP TEWAS DI SPANYOL UTARA Polisi di Spanyol Utara menemukan empat jasad imigran ilegal Afrika Utara di belakang sebuah gerbong. Gerbong kereta itu sedang dalam perjalanan dari Maroko ke Perancis. Jasad keempat orang tersebut diidentifikasi sebagai pria Maroko berusia antara 23 hingga 26 tahun. Pihak berwajib sedang melakukan penyeldikan sebab kematian. * WARGA JERMAN UTARA SIAP DIEVAKUASI Warga di Jerman Utara sedang bersiap-siap untuk dievakuasi menyusul ketinggian muka air di sungai Elbe meningkat terus. Ribuan orang di Saxony bawah dan Schleswig-Holstein sedang mempersiapkan diri untuk mencari tempat yang lebih selamat. Situasi di selatan Saxony Anhalt masih dalam tahap krisis. Sekitar 40 ribu orang telah dievakuasi dari wilayah dekat Wittenberg. Tentara dan pemadam kebakaran bekerja siang malam untuk membuat tangul-tanggul di beberapa tempat di Jerman. Sementara itu polisi di utara Ceko memulai penyelidikannya tentang pabrik kimia Spolana. Ada dua tumpahan kimia dari pabrik pada pekan lalu. Pabrik tersebut sebagian besar terendam air. Penguasa Jerman sangat khawatir tentang kemungkinan kontaminasi sungai Elbe. Banjir di Eropa sebabkan kerusakan tak terkira di seluruh penjuru Eropa dan hampir 100 orang tewas karenanya. * KEJAKSAAN DINILAI SENGAJA MEMBUAT RINGAN TUDUHAN DALAM KASUS PELANGGARAN HAM TIMOR TIMUR Pemerintah Amerika Serikat mengecam pihak kejaksaan pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur yang dinilai tidak benar-benar menggunakan sumberdaya dan bukti yang dihimpun oleh PBB. Jurubicara kejaksaan agung Barman Zahir pada gilirannya menolak kritik Amerika ini. Menurutnya pihak kejaksaan sudah menggunakan semua bukti yang ada dan yang harus dikritik bukan hanya pihaknya tetapi juga para hakim Pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur. Sejak dari awal, sebetulnya kalangan aktivis hak-hak asasi manusia Indonesia sudah melihat banyak ketidakberesan pada cara kerja kejaksaan. Lalu bagaimana untuk bisa membangun kasus dakwaan yang kokoh? Kami menelpon, Johnson Panjaitan, aktivis HAM dari PBHI di Jakarta: Johnson Panjaitan [JP]: Yang pertama saya kira kita harus membangun kekuatan-kekuatan di masyarakat secara berimbang. Jangan seperti yang terjadi pada kasus peradilan HAM ini, bantuan dari banyak negara terutama dari Amerika lebih ke pemerintah. Padahal isyu mengenai pelanggaran HAM kan awalnya diangkat oleh LSM-LSM. Akibatnya pelatihan-pelatiahan maupun bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintah menyebabkan pemerintah begitu sangat kuat, pintar, kemudian ia membohongi LSM yang seharusnya melakukan fungsi kontrol terhadap kasus-kasus tersebut. Itu kan yang terjadi dalam kasus peradilan HAM Adhoc. Nah yang kedua ini yang menyangkut soal teknis saya kira. Jadi penting juga dibangun di luar sektor negara orang-orang yang ahli di bidang litigasi HAM ini. Supaya pengkritisan terhadap apa-apa yang dilakukan Kejaksaan Agung, oleh pemerintah mapupun oleh pengadilan bisa dikritisi secara obyektif sesuai denagn teknis dan standard internasional. Yang ketiga ini menyangkut pengorganisasian masyarakat. Saya kira kita tidak bisa hanya mengandalkan politikal will dan memberikan mandat blangko pemerintahnIndonesia seolah-olah dia melulu bisa seacra obyektif bisa mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam negeri. Saya kira di sini tanggung jawab PBB menjadi sangat penting, terutam menghubungkan Indonesia dengan Timor Timur karena bnayak sekali problem teknis misalnya soal saksi dan pembuktian yang memerlukan hubungan yang baik antara Indonesia dan Timor Timur. Radio Nederland [RN]: Jadi nampaknya bagi anda ini masalahnya tidak hanya teknis litigasi Yuridis tapi juga masalah politik bahkan poklitik luar negeri. Tapi pertama-tama dari segi praktis litigasi yuridis. Ini nampaknya pihak kejaksaan sendiri tidak terlalumampu begitu ya mebuat kasus yang bagus. Kalau soal peradilan HAM semacam ini. JP: Justru yang terjadi sebaliknya sebenarnya. Saya melihat justru kejaksaan mengerti konsepnya, karena itu karena kepintarannya ia membonsai dan memperlemah kasusnya. Kenapa saya bilang begitu, dari segi penglaman litigasi sebenarnya jaksa-jaksa yang diajukan itu adalah jaksa-jaksa yang bersidang akan tetapi waktu dinamika persidangan lebih banyak diam dan pasif begitu ya. Memang saya akui mereka tidak memiliki track record soal human right, tetapi dengan mengeluarkan pandangan-pandngan yang tidak mengarah ke pembuktian saya kira posisi dia dan posisi pengacara kelhitan sama. Tetapi kok kenapa pengacaranya terlihat pintar, padahal kalau untuk kasus-kasus menagdili para aktifis kedua-duanya sama-sama pintar begitu lho. Jadi ini menyalahgunakan kepintaran yang dimiliki untuk membohongi saya kira dan emmeprlemah perkara. RN: Jadi menurut anda ada unsur kesengajaan di situ. JP: Ya ada unsur kesengajaan yang terorganisir dan ini sebuah keputusan politik tingkat polkam menurut saya. RN: Dan bagi anda jalan keluar dari masalah ini adalah masalah ini jangan dimonopolisir oleh negara tetapi juga pihak diluar negara mendapat kesempatan untuk membuat litigasi atau memiliki ketrampilan litigasi untuk membuat litigasi yang bagus begitu ya. JP: Ya termasuk dari kontrol PBB karena ini kan termasuk persolanan internasional, persoalan universal begitu ya. Mungkin PBB karena terlampau berjarak dan terlampau lambat begitu ya, bisa mengirimkan orang dan dibantu oleh jaraingan-jaraingan di nasional yang ikut membantu memberdayakan supaya kontrolnya jadi lebih dekat. Kritis dan teknis, begitu lho! jangan tertutup seperti sekarang ini. RN: Maksudnya apakah selama ini PBB tidak menjalankan kontrolnya. JP: Sama sekali tidak! Ia bahkan menyerahkan begitu saja bantuan-bantuan itu dia pikir seoalh-olah dilakukan secara baik. Akibatnya pada tingkat tertentu kan LSM-LSM ini tidak bisa lagi mengkontrol bahkan mengakses informasi samapi sejauh mana kasus ini berkembangnya, berkas-berkasnya, bagaimana proses pembuktiannya juga kita tidak ketahui. RN: Kalau begitu PBB sebenarnya tidak pantas mengkritik Indonesia, karena mereka sendiri tidak mengadakan kntrol nih. JP: Ya saya melihat ada semacam lepas tanggung jawab dari PBB, karena mislanya baik di Timtim sejak bulan Oktober 2001, panel untuk penyelesaian kasus peklanggaran HAM juga sudah tidak jalan. Di Indonesia jalan tapi kayak begini hasilnya. Jadi PBB ini bertanggung jawab terutama Amerika yang memberikan kontribusi banyak buat teknis peradilan HAM ini. RN: Dan kita mendengar kementrian luar negeri AS mengkritik ini ya. JP: Ya kalau soal mengkritik mereka jago! dengan mereka mengkritik kan sebenarnya seolah-olah diluar. Padahal mereka sebenarnya bagian dari itu dan memiliki kontribusi kan. Demikian Johnson Panjaitan dari PBHI. * MASALAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI TERUS MERUPAKAN PROBLEM Intro: Masalah pribumi dan non-pribumi ternyata belum benar-benar bisa dituntaskan oleh MPR. Mungkin salah satu sebabnya, seperti berikut dilaporkan oleh koresponden Syahrir dari Jakarta, adalah karena jarang di antara para anggota MPR yang terhormat itu mengusulkan kata pribumi dan non pribumi yang benar-benar turun ke bawah. Untuk kesekian kalinya persoalan pribumi dan non-pribumi kembali mengemuka dalam pembahasan konstitusi Republik Indonesia. Pandangan ini sebelumnya pernah muncul dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oleh sebagian besar bapak bangsa disepakati bahwa sesorang adalah warga negara Indonesia karena lahir dan besar di Indonesia (ius sanguinis). Sasaran penyebutan warga non-pribumi biasanya adalah etnis Cina. Bukan etnis Arab atau India yang juga memiliki komunitas mereka di Indonesia. Sebagaian etnis Arab justru menduduki posisi terhormat sebagai pemuka masyarakat. Hampir tidak pernah terjadi pertentangan yang memicu lahirnya konfik terbuka antara apa yang disebut penduduk asli Indonesia dengan etnis arab. Hal ini diyakini pelbagai pihak karena adanya kesamaan agama antara etnis Arab dengan sebagian besar penduduk Indonesia. Sedangkan hubungan antara etnis Cina dengan penduduk asli Indonesia acap kali mengalami ketegangan yang dalam waktu tertentu meletus dalam konflik terbuka berupa pembakaran toko-toko milik keturunan Cina. Dalam satu dekade belakangan ini saja telah terjadi kerusuhan massal anti Cina di Purwakarta, Sukabumi, Pekalongan, Tasikmalaya, Situbondo, Makassar dan terakhir kali di Jakarta, 13-15 Mei 1998 lalu. Ketegangan hubungan ini terjadi karena dipicu oleh kecemburuan sosial. Apalagi para konglomerat seperti Edi Tanzil, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, Lim Soei Liong, Syamsul Nursalim, Tommy Winata, Eka Tjipta Widjaja yang belakangan diduga terlibat dalam kasus KKN, perjudian dan perdagangan narkoba, semuanya berasal dari entis Cina. Konflik laten ini selanjutnya menjadi dasar pemikiran sebagian anggota MPR untuk memasukkan kata "pribumi" dalam upaya melindungi penduduk asli Indonesia. Namun akhirnya Sidang Tahunan MPR yang lalu telah menyepakati untuk menghilangkan penggunaan kata "pribumi." Memang kata "pribumi" bagi kalangan pengamat tertentu, tidak beranjak dari dikotomi dengan kata "non-pribumi." Hingga kini ada konotasi yang membedakan antara etnis Melayu atau "pribumi" dengan etnis Cina, yang dianggap "non-pribumi". Kebijakan ini sesungguhnya merupakan kelanjutan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Ketika itu "nonpribumi" sama dengan warga etnis Cina. Padahal semua "pribumi" pada dasarnya adalah pendatang di suatu wilayah. "Yang mengaku 'pribumi' adalah pendatang yang lebih dahulu menempati tempat tersebut," ujar pengamat politik Asvi Warman Adam baru-baru ini. Ia menunjuk pula pada masalah "Indonesia asli" dalam diskusi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 soal Presiden Indonesia yang belum selesai dibahas hingga saat ini. Pada Sidang Tahunan yang lalu, sampai saat terakhir, Ketua MPR Amien Rais masih mendukung masuknya istilah pribumi. Bagi dia, karena yang miskin itu 60% pribumi, maka wajarlah memakai istilah pribumi. Tetapi Amien Rais lupa, kalau istilah itu dipakai, Alvin Lie, anak buahnya di Fraksi Reformasi, harus merubah KTPnya menjadi non-pribumi. Bahkan sekitar 20 orang anggota MPR dari pelbagai fraksi sudah bersiap-siap untuk walk-out karena mereka pun harus merubah KTP mereka. Junus Yahya, seorang aktivis gerakan pembauran, yang juga keturunan Cina dan beragama Islam, menceritakan bagaimana ia pada tahun 1949 di Belanda menjelang Konferensi Meja Bundar membaca di koran bagaimana Wakil Presiden RI Bung Hatta mengatakan: "Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan demokrasi dan kemanusiaan, hanya mengenal satu macam warganegara, dan tidak membeda-bedakan asal usul." Bung Hatta berbicara selaku Wakil Presiden RI dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya mengapa seorang Amien Rais dan kawan-kawannya di MPR tidak mengetahui bahwa prinsip pembangunan nasional itu memang prinsip dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Memang generasinya Amien Rais masih harus banyak belajar dari sejarah. Bung Karno, presiden pertama Indonesia pun sempat berpidato agar rakyat Indonesia jangan sekali-kali melupakan sejarah. Seorang aktivis pro-demokrasi berpendapat, permasalahan sekarang bukanlah pribumi atau non-pribumi, tapi soal kaya miskin. Seperti diberitakan pers pekan ini, 300 pengusaha besar menguasai 80% asset negara. Para pengusaha ini terdiri dari warga keturunan Cina mau pun yang asli. Jadi masalah ketidakadilan itu adalah soal struktur. Di Jakarta misalnya banyak juga warga keturunan yang miskin. Di Jelambar ada yang jadi tukang parkir, bekerja di bengkel, menjadi buruh dan sebagainya. Mereka juga terperangkap oleh kemiskinan struktural. Semua ini menyangkut ketidakadilan distribusi pendapatan. Di Kalimantan Barat banyak yang menjadi petani atau buruh tani. Jarang di antara para wakil rakyat yang mengusulkan kata pribumi dan non pribumi yang benar-benar turun ke bawah. Mereka tidak menyaksikan bagaimana warga keturunan Cina yang miskin berjuang untuk sekedar hidup. Orang-orang yang susah ini tinggal di perkampungan kumuh dengan anak-anak kecil yang tidak sekolah. Sementara di kalangan intelektual Cina sendiri kini masih ada perbedaan pendapat soal istilah Cina atau Tionghoa. Arief Budiman misalnya setuju dengan pemakaian istilah Cina. "Orang Cina tidak perlu takut berpredikat sebagai etnis Cina," ujarnya. Tapi Junus Yahya, mengatakan Arief itu terlalu lama tinggal di luar negeri. Ia tidak tahu keadaan di akar rumput. Junus Yahya: Memang saya lihat ini beberapa surat kabar dengan maksud baik dikatakan banggalah kau jadi orang Cina. Sekarang koran itu, Media Indonesia terus terang ditambah lagi dengan kau bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi Cina, dua-duanya. Jadi kemana nih. Dualisme tetap ada. Jadi generasi muda bingung. Saya Cina apa Indonesia nih. Musti dua-duanya gimana? kalau nama suku misalnya, kau bangga jadi Batak, kau bangga jadi Indonesia, orang tahu kalau orang Batak itu Indonesia memang. Sebab dia dianggap orang Indonesia. Tetapi terhadap sesama keturunan saya disebut, kau bangga jadi orang Cina, kau bangga jadi Indonesia, umunya di grass root merasa, dia tetap Cina, dia Cina nih. Nah itu keberatan saya. Jadi musti harus cari istilah baru lah yang lebih cocok. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
