--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 03 September 2002 14:10 UTC ** KAPAL TNI AL SEBAGAI RUMAH SAKIT TERAPUNG DI KALIMANTAN TIMUR ** KTT JOHANNESBURG: KESEPAKATAN UNTUK PENGGUNAAN ENERGI BERKESINAMBUNGAN ** IRAK INGIN CARI JALAN KELUAR KONFLIK AMERIKA SERIKAT BERSAMA DEWAN KEAMANAN PBB ** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI DINILAI TIDAK MEMBELA BANGSANYA YANG MENDERITA ** TOPIK GEMA WARTA: DI JOHANNESBURG MEGAWATI JUGA DIINGATKAN SOAL TIMOR TIMUR * KAPAL TNI AL SEBAGAI RUMAH SAKIT TERAPUNG DI KALIMANTAN TIMUR Angkatan Laut Indonesia mengirim satu kapal TNI dengan dokter, perawat dan obat-obatan ke Kalimantan Timur sebagai rumah sakit terapung. Dipastikan 66 orang tewas lima bulan belakangan di sebuah kamp pengungsi di Nunukan, Kalimantan Timur. Para pengungsi adalah TKI yang bekerja di Malaysia secara ilegal. Juli lalu pemerintah Malaysia memberlakukan sebuah undang-undang untuk menghukum pekerjaan ilegal. Para pekerja ilegal bisa dijatuhi hukuman penjara atau hukuman cambuk. Setelah pemberlakuan undang-undang ini TKI mengungsi secara massal dari Malaysia sehingga jumlah orang di kamp pengungsi Nunukan meningkat sampai setidaknya 40 ribu orang. * KTT JOHANNESBURG: KESEPAKATAN UNTUK PENGGUNAAN ENERGI BERKESINAMBUNGAN Pada KTT PBB di Johannesburg, Afrika Selatan, tercapai kesepakatan untuk penggunaan energi berkesinambungan. Kesepakatan ini menyatakan negara-negara peserta misalnya ingin mendorong penggunaan energi matahari dan angin. Namun kesepakatan tidak menyebutkan tingkat pemanfaatan energi matahari dan angin. Uni Eropa mendesak untuk memanfaatkan 15 persen semua energi dari sumber-sumber alternatif seperti kincir angin dan panel surya dalam tujuh tahun mendatang. Namun Amerika Serikat, Jepang dan sejumlah besar negara produsen minyak tidak menyetujui rencana tersebut. Organisasi lingkungan hidup menyambut dingin kesepakatan di Johannesburg. Kesepakatan tercapai pada hari pertama di mana para pemimpin pemerintahan 100 negara peserta turut menghadiri KTT pembangunan berkelanjutan yang berakhir Rabu besok. Namun sebelum itu para peserta masih harus menyepakati masalah pengguguran kandungan dan pemakaian alat anti konsepsi. Sementara itu di tempat lain di Johannesburg terjadi bentrokan antara polisi anti huru hara dengan demonstran pro Palestina. Polisi antara lain menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang memprotes pidato Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres di hadapan umum. Polisi menangkap 17 demonstran. * IRAK INGIN CARI JALAN KELUAR KONFLIK AMERIKA SERIKAT BERSAMA DEWAN KEAMANAN PBB Irak bersedia untuk bersama dengan Dewan Keamanan PBB mencari jalan keluar bagi konflik dengan Amerika Serikat. Demikian tandas Wakil Perdana Menteri Irak Tareq Aziz di Johannesburg kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Menurut Aziz krisis tidak hanya berkaitan dengan mengijinkan inspektur senjata ke Irak. Sanksi internasional, pemboman Inggris dan Amerika yang terus menerus serta ancaman perang dari Washington juga berperan penting dalam konflik. Demikian tegas Aziz. Setelah perundingan selama setengah jam, Kofi Annan belum juga memberi pernyataan. Aziz dan Annan bertemu pada KTT PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. * ISRAEL KIRIM SAUDARA TERORIS PALESTINA KE JALUR GAZA Israel diperbolehkan untuk mengasingkan saudara-saudara seorang teroris Palestina yang melakukan aksi bunuh diri dari Tepi Barat Sungai Yordan ke Jalur Gaza. Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa dua orang tersebut membantu saudara mereka dalam serangan bom di Tel Aviv Juli lalu yang menewaskan lima orang. Sementara itu Mahkamah Agung mengijinkan warga Palestina lain tetap tinggal di Tepi Barat Sungai Yordan. Ia meminjamkan mobilnya kepada kakaknya yang bertanggung jawab atas dua serangan yang menewaskan 17 orang. Dengan keputusan ini maka Mahkamah Agung Israel juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh diasingkan untuk menakut-nakutinya. Seorang juru runding senior Palestina, Saeb Erekat menyebut pengasingan itu sebagai penghukuman kolektif dan menyebutnya sebagai hari hitam bagi hak-hak asasi manusia. * SEKALI LAGI SAKSI MATA DALAM PERKARA MONTESINOS TEWAS Salah satu saksi utama dalam proses terhadap mantan kepala dinas keamanan Vladimiro Montesinos ditemukan tewas di apartemen kakaknya di Peru. Diduga saksi utama Oscar Villanueva bunuh diri dengan menembak kepala. Ia akan memberi kesaksian dalam proses terhadap Montesinos yang ditahan karena diduga melakukan korupsi dan pembunuhan. Villanueva sendiri pun diduga menggelapkan dana pemerintah. Dikatakan ia menggelapkan dana sebanyak 20 ribu dolar untuk Montesinos. Montesinos kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli perhiasan bagi seorang pembawa acara televisi populer Laura Bozzo. Ini adalah untuk kedua kalinya seorang saksi dalam kasus Montesinos tewas dalam keadaan misterius. Juli lalu mantan Kolonel Francisco Nunez juga bunuh diri. * BLAIR DIKECAM KERAS DI KTT JOHANNESBURG Dalam pidatonya pada KTT PBB di Johannesburg, Afrika Selatan, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe mengecam keras para kritisi kebijakan pembagian ulang tanah Mugabe. Ia terutama mengkritik Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Mugabe mengusulkan sang Perdana Menteri supaya hanya terfokus pada Inggris saja, dan tidak campur tangan dalam urusan Zimbabwe. Tidak lama kemudian Presiden Namibia Sam Nujoma juga mengkritik Perdana Menteri Blair. Menurut Nujoma mantan penjajah Inggris memainkan peranan dalam krisis di Zimbabwe. Dalam pidatonya, Blair tidak menanggapi semua kritik terhadapnya. Namun dengan dimikian ia justru menimbulkan kemarahan para penentang politik di negara sendiri. * MEGAWATI DINILAI TIDAK MEMBELA BANGSANYA YANG MENDERITA Bencana nampaknya belum menjauh dari Indonesia. Kali ini 68 tenaga kerja Indonesia tewas di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka tewas bukan karena hukuman cambuk Malaysia, tetapi lebih karena nyaris tidak adanya perhatian pemerintah Jakarta. Radio Nederland menghubungi Suster Monika Putri Kasih, Sekretaris Eksekutif Komisi Migran dan Perantau KWI di Jakarta. Biarawati Katolik ini baru saja kembali dari wilayah bencana itu menceritakan kondisi terakhir pengungsi. Suster Monika juga menyebut Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak secara tegas membela bangsanya yang menderita. Monika Putri Kasih [MPK]: Memang keadaan sangat memprihatinkan ya buat mereka karena memang tempat-tempat penampungan sudah nggak layak ya sebetulnya karena mereka tinggal di los-los pasar, lalu di bangunan-bangunan yang belum jadi, lalu di tenda-tenda penampungan yang semuanya memang untuk faktor kesehatan sangat sangat jauh dari memenuhi. Lalu buang air besar mereka harus bayar 2000 Rp begitu ya, lalu kamar mandi untuk mandi juga bayar, cuci juga bayar sehingga memang sampai memang mereka kehabisan uang. Pernah ada kasus bahwa mereka berak di sembarang tempat sehingga rupanya penduduk setempat tidak terkenan. Maka sampai terjadi penikaman. Satu orang meninggal karena itu. Kondisi belakangan anak-anak beberapa hari yang lalu itu berturut-turut beberapa anak balita meninggal karena kelelahan dan kurang gizi. Berita terakhir yang saya terima dari Nunukan ada 68 orang yang meninggal. Radio Nederland [RN]: Berapa jumlah pengungsi TKI di sana? MPK: Berubah-ubah terus ya, datang dan pergi ya seputar 20 sampai 25 ribu. RN: Bagaimana, kok bisa tidak tersalur? Artinya itu bisa menupuk 25 ribu orang? Apakah memang mereka tetap bertahan di sana, ingin balik kembali? Atau mereka belum punya kemampuan untuk kembali ke daerah asal? MPK: Sebetulnya dari pemerintah sudah menyediakan kapal ya untuk gratis sampai ke tempat kampung halaman mereka. Hanya 80%-lah dari yang datang itu berkeinginan kembali ke Malaysia karena satu, mereka masih terbelit hutang pada waktu mereka harus meninggalkan kampungnya, mereka meninggalkan hutang untuk membayar calo. Lalu faktor yang kedua kenapa mereka nggak mau kembali, karena beberapa bulan dari gaji mereka ada yang belum dibayarkan sehingga mereka nekad kembali untuk mengambil hak mereka begitu. RN: Nah kalau begini kan repot ya. Artinya mereka tidak mungkin bisa kembali tapi kembali ke daerah asal tidak mungkin juga. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab kalau seperti ini? MPK: Saya kira ya memang pemerintah dalam arti bahwa mereka mempunyai power ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan. RN: Nah kita lihat sendiri bahwa Megawati dan pemerintah Indonesia ini nampaknya tidak melakukan pressure power ke Malaysia untuk katakan untuk sementara menjaga atau merawat para TKI Indonesia hendak pulang ini sehingga terjadi bencana di Nunukan. Bagaimana anda menanggapi ini? MPK: Memang kalau saya dibandingkan dengan Presiden Filipina sangat-sangat jauh berbeda, sikap mereka. Arroyo itu menyambut para tenaga kerja yang datang, dengan penghargaan. Lalu sempat mengutus Ramos ke sana ya untuk mengadakan pendekatan. Jadi terasa sekali bagaimana Arroyo itu bersikap terhadap rakyatnya. Pembelaan ya. Tapi Presiden kita sendiri kayaknya memang seringkali dibilang kok nggak secara jelas tegas bahwa saya membela bangsa saya yang saat ini sangat menderita. Walaupun mungkin ada juga sementara mengatakan ya sudah dilaksanakan oleh para menterinya yang berwenang dalam hal ini. Jadi dianggap mungkin tidak perlu lagi sebagai pimpinan untuk langsung terjun. Tapi toh bagaimana pun juga saya kira kalau misalnya ada satu sikap yang sebagai seorang pimpinan yang sungguh mengasih atau membela bangsanya ya mungkin dia lebih mementingkan hubungan baik dengan Malaysia supaya tidak ada ketersinggungan dan sebagainya. RN: Nah bagaimana Anda melihat Ibu Megawati sekarang kan sedang ke luar negeri, keliling katakan ke Eropa dan juga Afrika dan juga akan terakhir di Mesir? Apakah menurut Anda... MPK: Itu yang saya tidak mengerti mengapa bisa begitu. Sementara rakyatnya sungguh bergulat untuk hidup, ya bahkan hidup atau mati tapi ada urusan-urusan lain yang dianggap lebih penting daripada jiwa dari bangsa Indonesia ya yang sekian banyak itu. RN: Menurut Anda apakah perlu Presiden Megawati pulang ke Indonesia untuk memberikan perhatian secara khusus untuk bencana ini? MPK: Ya, bagaimana ya? Sebelum berangkat pun tidak memberikan. Apalagi apakah Beliau pulang hanya untuk memperhatikan ini. Saya tidak terlalu optimis itu. Demikian Suster Monika Putri Kasih, Sekretaris Eksekutif Komisi Migran dan Perantau KWI di Jakarta. * Normal;heading 1; TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH TANPA PEMERINTAHAN ITULAH INDONESIA JAMAN SEKARANG PEMERINTAH TANPA PEMERINTAHAN ITULAH INDONESIA JAMAN SEKARANG Intro: Biar pun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, pepatah ini nampaknya cocok untuk sikap Presiden Megawati Soekarnoputri sekarang. Banyak kalangan di Jakarta menghimbaunya supaya pulang saja, mengingat krisis Nunukan yang sudah menewaskan 60 orang lebih. Tentu saja Megawati tidak perduli, bukankah agenda perjalanannya ke manca negara lebih penting? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Duet Mega-Hamzah terbukti gagal mengendalikan negara. Berbagai peristiwa memilukan datang silih berganti. Demikian juga dengan bermacam parodi yang dipertontonkan secara telanjang ke dunia luar. Sesuatu hal yang hanya terjadi dalam situasi yang disebut kosong kekuasaan. Kehadiran negara hanya terlihat dalam hal pemungutan pajak dan pembuatan identitas penduduk. Sedangkan jaminan atas rasa aman menjadi urusan warga negara itu sendiri. Bila seorang warga Indonesia naik bus dan tiba-tiba busnya meledak karena awak bus lalai tidak mengecek isi bagasinya yang ternyata petasan, maka itu dianggap bernasib sial. Negara yang memiliki ribuan polisi dan intelejen tidak bisa disalahkan. Seolah-olah keamanan orang-orang Indonesia bukan menjadi tanggung jawab negara, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing warganya. Seolah-olah negara hanya bisa mengingatkan dengan kata hati-hati, tanpa adanya kemampuan mencegah terjadinya serangkaian kisah mengenaskan, baik yang pernah maupun akan terjadi. Maka tidak mengherankan bila belakangan ini muncul berbagai kisah tragis, seperti meninggalnya 67 Tenaga Kerja Indonesia di Nunukan yang lamban disikapi pemerintahan Megawati. Menurut seorang staf ahli menteri kabinet, sekarang ini tidak ada pelayanan publik karena masing-masing sektor punya proyek sendiri-sendiri. Dalam kasus Nunukan, karena tidak ada proyek maka tidak ada pelayanan. Tidak ada pejabat yang mau memakai dana-dana taktis yang ada. Seperti urusan visa misalnya, kalau masyarakat mau membayar maka mereka dilayani. Artinya, pelayanan masyarakat sekarang ibarat unit-unit bisnis saja. Keadaan di Indonesia kini sudah seperti keadaan di wilayah ex Uni Soviet setelah pemerintahan komunis jatuh. Yang menggelikan lagi, dalam situasi demikian Megawati justru sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi, begitulah Megawati yang sebenarnya tidak memiliki rasa empati terhadap rakyat karena memang lahir dan dibesarkan di istana kepresidenan. Sejumlah kalangan nasionalis tua menyebut bahwa Mega hanya anak biologis Bung Karno. Maka dengan mudahnya Megawati mengkhianati korban 27 Juli yang mengantarnya ke kursi kekuasaan dalam kasus pencalonan Sutiyoso. Abdul Hamid Dipopramono, aktivis mahasiswa UGM angkatan 1980an yang juga Sekjen Jaringan Aktivis Demokrasi Prodem pernah mengatakan Mega mestinya sadar bila dia bisa menjadi orang nomer satu di negeri ini karena dia pernah ditindas. PDI-P menang bukan karena tawaran programnya bagus. Melainkan karena adanya empati masyarakat luas terhadap PDI-P yang mengalami penindasan yang luar biasa menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Kenapa Mega bersikap seperti itu. Karena sebenarnya pemerintah Megawati itu tidak kuat. Untuk itu dia harus melakukan kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain sehingga kontrol Negara tidak sepenuhnya berada di tangannya. Abdul Hamid: Sekarang nampaknya peran negara sangat tidak dirasakan ya sama masyarakat. Itu bukan saja dari sektor keamanan sebenarnya. Tetapi juga sektor ekonomi, juga sektor hukum ya. Jadi keamanan, politik, ekonomi, hukum nyaris peran pemerintah tidak ada. Apalagi dengan ketidakpastian amandemen ya. Amandemen kemarin, meskipun sudah dipastikan. Selain semakin mahalnya rasa aman dan tidak adanya perlindungan hukum, pemberlakuan otonomi daerah tanpa disertai persiapan matang, antara lain penyiapan faktor-faktor pendukung yang memadai, telah memunculkan berbagai kekacauan di daerah. Misalnya di Bali terbuka kemungkinan terjadinya konflik antar kabupaten hanya karena taksi yang datang dari kabupaten A tidak boleh memungut penumpang di kabupaten B. Demikian pula di Cianjur Selatan, Jawa Barat, angkutan kota yang biasanya melayani trayek lintas kabupaten sekarang ini hanya dibolehkan mengantar penumpang sampai perbatasan kabupaten. Di perbatasan itu ia harus naik angkot dari kabupaten berikutnya. Sedangkan di beberapa kabupaten yang memiliki lautan, nelayan tidak bisa lagi bebas mencari ikan seperti sebelumnya. Hal itu terjadi antara lain di Madura dan Cilacap. Bahkan di Sulawesi Utara, Walikota Bitung Milton Kansil yang dikenal akrab dengan Presiden Megawati dan Taufik Kiemas telah menandatangani kesepakatan dengan Amerika untuk membangun pelabuhan kapal-kapal perang Amerika. Proyek fasilitas militer tersebut bernilai Rp 3 trilyun dan diperkirakan siap dioperasionalkan pada tahun 2005. Tentu saja ini mengingatkan kita pada pangkalan militer Subic Bay yang memunculkan berbagai dampak sosial. Boleh jadi ribuan orang Bitung mendapat peluang kerja di Pangkalan itu. Namun yang dicemaskan oleh berbagai kalangan di Sulawesi Utara, seperti halnya kasus yang menimpa Filipina, akan tumbuh pusat-pusat hiburan lengkap dengan dunia malamnya termasuk narkoba dan pelacuran. Artinya, otonomi yang semula diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan daerah dalam mensejahterakan rakyatnya justru sekarang ini berjalan di luar kendali pemerintah pusat. Ini adalah konsekuensi sistem pemerintahan yang banci. Di satu sisi menegaskan diri sebagai negara kesatuan, tapi di sisi lain memberikan kekuasaan penuh kepada kabupaten dan kota untuk mengelola daerahnya. Di satu sisi menegaskan berlakunya sistem presidensiil tapi kenyataannya berlaku sistem parlementer karena didukung oleh partai-partai. Megawati tidak berani melakukan perombakan kabinet karena takut dikeroyok oleh partai-part lain sehingga mengalami nasib seperti Gus Dur. Tidaklah mengherankan pula jika seorang yang dekat dengan Megawati mengaku bahwa yang berkuasa saat ini adalah militer yang menjadi andalan utama Megawati. Jadi, harapan rakyat untuk perubahan kabinet hanya bisa terjadi jika presidennya diganti seperti di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Bila kondisi ini dibiarkan terus berlarut, diperkirakan akan terjadi kekacauan yang jauh lebih besar lagi. Ataukah memang kondisi seperti ini yang sebenarnya telah dirancang dan direncanakan oleh orang-orang tertentu yang kini belum muncul ke permukaan? * DI JOHANNESBURG MEGAWATI JUGA DIINGATKAN SOAL TIMOR TIMUR Intro: Di sela-sela kesibukan KTT Pembangunan Berlanjut di Johannesburg, Afrika Selatan, Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende Senin kemarin mengadakan pembicaraan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Topik pembicaraan adalah masalah pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes di Becora, Dili, September 1999, ketika Timor Timur diluluhlantakkan menyusul referendum bulan sebelumnya. Jangankan pengadilan, sampai sekarang tidak seorangpun didakwa akibat pembunuhan wartawan ini. Dalam kata-kata Perdana Menteri Balkenende masalah ini sangat peka di Belanda. Berikut ulasan redaksi di Hilversum: Hingga saat ini kasus pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, tidak menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Megawati. Karena itu Perdana Menteri Belanda Jan-Peter Balkenende, disela-sela kesibukan KTT Pembangunan Berlanjut di Johannesburg, menyempatkan diri untuk berbicara dengan Megawati. Balkenende terutama menanyakan kapan kasus pembunuhan tersebut akan disidangkan, karena hingga sekarang pembunuhan Sander Thoenes tidak menunjukkan kemajuan: Balkenende: Het gaat over een aantal onderwerpen. De binnenlandse politieke maatschappelijke ontwikkelingen. Er is natuurlijk veel verdeeldheid in Indonesie. Veel problemen ook. Het gaat over de financieel economische ontwikkeling in Indonesie. We hebben het gehad over de contacten tussen Nederland en Indonesie. En de zaak Thoenes heb ik ook zelf aan de orde gesteld omdat dat onderwerp, de moord op Thoenes en de juridische aspecten waarvan de berichting in Indonesie een onderwerp is dat en in het Nederlandse parlement en in de Nederlandse samenleving erg zwaar ligt. En ik heb die gevoelens die in Nederland leven nadrukkelijk overgebracht. Ada sejumlah tema yang kami bicarakan. Politik dalam negeri dan perkembangan terbaru dalam masyarakat Indonesia. Beragam pendapat di antara masyarakat dan juga masalahnya. Juga mengenai perkembangan ekonomi dan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Dan tentu saja kasus Thoenes, juga saya singgung. Terutama aspek-aspek yuridis dan jalannya sidang di Indonesia. Saya terutama menekankan bahwa masalah ini sangat peka, dan dipantau terus baik oleh parlemen maupun masyarakat Belanda. Balkenende: Het is zo dat wanneer zaken onder de rechter zijn, dat je altijd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht hebt erkennen, de bekende scheiding der machten. Maar ik heb wel aangegeven in de richting van President Megawati dat dit onderwerp zeer gevoelig in Nederland ligt. Dat en in het parlement, en in de samenleving het gaat om grote zorgen over hoe de berichting in Indonesie plaats vindt. Tentu saja, apabila sebuah kasus sudah ditangani pengadilan, maka kita harus menghormati posisi independen para hakim. Ini adalah pembagian kekuasaan eksekutif, yukatif dan legislatif yang sudah dikenal siapa saja. Tetapi saya menekankan kepada Presiden Megawati bahwa kasus ini sangat peka di Belanda. Selain itu baik parlemen maupun masyarakat sangat khawatir akan jalannya persidangan yang dilangsungkan di Indonesia. Pesan tersebut telah saya sampaikan kepadanya. Walaupun begitu pembicaraan berlangsung dalam suasana persahabatan. Baik Megawati maupun Balkenende mengundang satu sama lain untuk kunjungan resmi. Perdana menteri Belanda bisa mengerti reaksi Presiden Megawati, tetapi menekankan bahwa kasus tersebut sangat peka di Belanda: Balkenende: Ze heeft gewezen uiteraard op de scheiding der machten. Zij is natuurlijk niet in staat om een juridisch proces te beinvloeden, maar dat is denk ik wel heel goed dat ze weet hoe de zaak in Nederland leeft en dat ook Nederland de hele zaak volgt. Dia tentu saja menunjuk pada pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang selama ini sudah kita kenal. Megawati menyatakan ia tidak bisa mencampuri urusan pengadilan. Ini tentu saja baik, tetapi sekarang dia tahu bagaimana pandangan pemerintah dan rakyat Belanda terhadap kasus Thoenes, dan bahwa kita terus memantau dengan cermat. Demikian Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende. Ini memang untuk pertama kalinya, Megawati Soekarnoputri mendapati bahwa seorang pemimpin pemerintahan asing menyapanya soal Timor Timur. Di masa lampau masalah Timor Timur selalu menghantui seorang presiden Indonesia, Soeharto misalnya didemo di Jerman oleh orang-orang Timor Timur. Sekarang, walau pun pemerintahan sudah diganti, tetapi ternyata Indonesia masih belum bebas juga dari masalah Timor Timur. Vonis Pengadilan Ad Hoc HAM Timtim di Jakarta yang membebaskan orang Indonesia dan menghukum ringan orang Timor Timur memastikan bahwa prostes internasional akan terus membayangi Indonesia. Inilah yang menyebabkan seruan supaya didirikan tribunal internasional Timor Timur makin lantang saja. Apalagi, karena dalam kunjungannya ke Timor Leste belum lama berselang Mary Robinson, Komisaris Tinggi Hak-Hak Azasi Manusia PBB sudah berjanji akan meneruskan tututan tribunal internasional itu kepada Dewan Keamanan PBB. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
