--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 04 September 2002 14:30 UTC ** AKBAR TANDJUNG DIVONIS TIGA TAHUN PENJARA ** MENLU AS DITERIAKI DI KTT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ** PRESIDEN BUSH MENCARI DUKUNGAN KONGRES UNTUK SERANG IRAK ** TOPIK GEMA WARTA: NASIB AKBAR TANDJUNG TERGANTUNG PDIP ** TOPIK GEMA WARTA: AKBAR KEJATUHAN VONIS, GOLKAR TETAP BEBAS * AKBAR TANDJUNG DIVONIS TIGA TAHUN PENJARA Ketua DPR RI Akbar Tandjung divonis hukuman penjara tiga tahun dalam kasus penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 milyar. Demikian diputuskan Majlis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang diketuai Amiruddin Zakaria. Selain itu pengadilan yang digelar di aula Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) ini menjatuhkan hukuman 18 bulan terhadap terdakwa lainnya, Winfried Simatupang dan Dadang Sukandar. Jaksa menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap Akbar yang dituduh menyimpangkan dana yang sebenarnya untuk kepentingan pemberantasan kemiskinan itu ke kantong partai Golkar pada 1999. Ketika itu Akbar Tandjung menjadi Mensesneg di bawah pemerintahan BJ Habibie. Akbar tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dan para pengacara ketua Golkar ini menyatakan akan naik banding. * MENLU AS DITERIAKI DI KTT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Menlu AS Colin Powell diusir dengan teriakan dari KTT Pembangunan Berkelanjutan di Yohannesburg. Dia terpaksa berhenti berpidato karena teriakan dan tepuk tangan hadirin. Para demonstran mengangkat spanduk yang bertulisan tuduhan pengkhiatan bagi pemerintah. Organisasi lingkungan hidup menilai hasil KTT ini terlalu tipis antara lain karena sikap Amerika Serikat. Amerika juga dituding enggan menandatangani protokol Kyoto. Di dalam protokol itu terdapat perjanjian untuk memerangi dampak rumah kaca. Powell sempat menunjukkan bahwa dia sudah mendengar protes tersebut lalu dia menghentikan pidatonya. KTT PBB akan ditutup malam ini dengan penandatanganan rencana aksi oleh 190 negara peserta. Organisasi lingkungan hidup menilai KTT terlalu banyak membuahkan kompromis sehingga pernyataan akhirnya tidak banyak berarti lagi. * PRESIDEN BUSH MENCARI DUKUNGAN KONGRES UNTUK SERANG IRAK Presiden Amerika George Bush akan lebih banyak melibatkan Kongres dalam rencana menyerang Irak. Malam ini Bush mengadakan pembicaraan dengan tokok-tokok di Kongres tentang sikapnya. Perundingan ini terutama bertujuan untuk menambah dukungan bagi aksi militer untuk menggulingkan pemimpin Irak Saddam Hussein. Bush tidak saja mengalami perlawanan dari luar negeri, tapi tokoh-tokoh politik Partai Republik juga sudah menyatakan keraguan mereka tentang rencana untuk menyerang Irak itu. Pemerintah Amerika sementara itu kembali menyatakan bahwa usulan Irak untuk mengizinkan inspeksi PBB tidak bisa dianggap serius. Walaupun inspektur PBB boleh kembali datang ke Irak, tegas juru bicara Gedung Putih, tapi tujuan utama Amerika adalah mengusir Saddam Hussein. * TENTARA LIBANON SERBU KAMP PALESTINA DI LIBANON Akibat kontak senjata di kamp pengungsi Palestina Al-Jalil di Libanon seorang tentara Libanon dikabarkan tewas dan setidaknya dua orang Palestina meninggal dunia. Tembak menembak itu terjadi ketika seorang petugas patroli militer tiba-tiba menyerbu kantor organisasi radikal pimpinan Abu Nidal yang terbunuh bulan lalu. Dalam penyerbuan itu banyak senjata, munisi dan dokumen disita. Menurut orang Palestina, ini merupakan penyerbuan pertama tentara Libanon di kamp Palestina sejak tiga puluh tahun. * SEORANG PRIA TUSUK ANAK-ANAK DI GEREJA SEOUL Seorang pria bersenjata pisau menyerang sejumlah anak di sebuah gereja di Seoul, Korea Selatan. Si pengamuk ini menyerbu kantin di dekat gereja menusuk anak yang sedang makan siang. Sembilan anak mengalami luka-luka, salah satu di antaranya luka parah. Semua korban, dalam usia 6 dan 7 tahun, dirawat di rumah sakit. Si penyerang sudah tertangkap. Si pelaku ini konon mendengar suara bisikan yang menyuruh dia menyerang. * AUSTRIA TERANCAM KRISIS PEMERINTAHAN Austria terancam krisis pemerintahan karena para menteri dari partai koalisi terkecil FPO mungkin akan mengundurkan diri. Ini adalah dampak dari percekcokan dalam partai kanan populis ini yang terjadi antara mantan pemimpin Jorg Haidar dan ketuanya Susanne Riess-Passer. Haidar mengundurkan diri dari kancah politik nasional minggu lalu, karena dia tidak sependapat dengan penundaan penurunan pajak. Selasa lalu mayoritas wakil rakyat mengusulkan untuk mengadakan kongres istimewa mengenai ini bulan depan. Para anggota kabinet dari partai tersebut menilai ini sebagai mosi tidak percaya. Riess-Passer dan para menteri lain dari FPO menuntut agar kongres khusus itu dibatalkan. Kalau tidak mereka akan mengundurkan diri. * AMERIKA IMBAU PEMERINTAH DAN PEMBERONTAK SUDAN BERUNDING Amerika Serikat mengimbau pemerintah dan pemberontak di Sudan agar kembali berunding. Pemerintah Amerika 'sangat kecewa' bahwa Khartoum menghentikan proses perdamaian. Pemerintah Sudan Senin lalu mengambil keputusan ini setelah pemberontak SPLA menaklukkan garnizun di Sudah Selatan. Tentara juga mengumumkan mobilisasi umum. Pembicaraan itu bertujuan untuk mengakhiri perang saudara di Sudan yang sudah berlangsung sembilan bulan. Bulan Juli lalu pihak-pihak berseteru sudah menandatangani persetujuan paroh. * NASIB AKBAR TANDJUNG TERGANTUNG PDIP Intro: Hari ini bersejarah buat Akbar Tandjung, Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar yang pernah menjadi kendaraan politik Soeharto. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah melewati proses peradilan yang begitu lama serta berliku-liku akhirnya menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara bagi Akbar Tandjung. Sekarang pertanyaanya adalah: "Akankah Akbar Tandjung segera masuk penjara atau justru ia mengajukan penangguhan penahanan?" Lebih dari itu mungkinkah dia mundur dari kursi ketua DPR seperti yang dituntut beberapa fraksi DPR? Radio Nederland menghubungi Judilherry Justam Sekjen Komite Waspada Orde Baru. Judilherry Justam (JJ): Sekarang dakwaannya sudah menyimpang. Jadi dari awalnya dari jaksa penyidik sudah ada upaya menutupi keterlibatan Golkar. Akhirnya persidangan menjadi aneh. Pengakuan Akbar sering kali berobah. Uang empat milyar disimpan di kasur. Jaksa dan hakim begitu percaya. Nggak ada upaya untuk menyatakan meminta Bank Indonesia untuk membuka aliran dana. Nggak ada upaya itu. Nggak ada upaya untuk meminta keterangan dari Fadel Muhammad, Hidayat yang diduga menerima uang sepuluh milyar. Nah sekarang hakim hanya menerima apa yang didakwakan jaksa. Radio Nederland: Yang sekarang kerap dibicarakan adalah perlukah Akbar Tandjung menjalani hukuman pasca dihukum begitu. Apakah dia harus seperti Syahrir Sabirin? Artinya tidak menjalani hukuman dan masih bisa melakukan aktifitasnya. Bagaimana menurut Anda? JJ: Saya ndak terlalu penting itu. Kalau Akbar kena hukuman, walau semenit pun, dia sudah tidak layak jadi ketua DPR. Tetap dia sebagai ketua dari lembaga yang merepresentasikan rakyat. Masa dia mencoreng suatu lembaga yang begitu terhormat. Saya kira dia tidak layak lagi menjadi ketua DPR. Anggota supaya memboikot persidangan yang dipimpin oleh Akbar Tandjung. RN: PDIP sendiri nampaknya tidak akan mendukung penahanan Akbar Tandjung. Yang penting dia lagi menjadi ketua DPR. Lalu apa dampak politisnya? JJ: Akbar adalah ketua DPR, ketua partai yang sudah menjadi terhukum. Dan ini akan sangat banyak merugikan Golkar. Dipimpin oleh seorang terpidana, walaupun dia tidak masuk penjara. Masalahnya PDIP lebih melihat kepada perjuangan politik jangka pendek, bersekutu dengan Golkar. Dia nggak melihat kepentingan jangka panjang. Karena saat ini yang bisa mengamankan posisi Mega ya Golkar kan. Minimal sampai 2004. Kan gitu. Dengan Gus Dur dia sudah berseberangan. Amin Rais pun sibuk menggalang kekuatan Islam. Jadi satu-satunya yang bisa dipegang adalah Golkar. Dan dalam hal ini kan lebih enak memegang Golkar atau Akbar yang seolah-olah orang yang di tali tiang gantungan gitu kan. Tinggal dia tarik kan gitu. Lebih enak bagi PDIP mengendalikan orang seperti itu kan. RN: Jadi artinya sebenarnya kunci masalah Akbat Tandjung ini justru ada di tangan PDIP bagaimana nasibnya? JJ: Secara politis ya. Tapi kalau secara hukum kan kita kembali -kalau kita masih percaya kepada lembaga hukum terpisah sama eksekutif- ya, kita kembalikan kepada hakim. RN: Kita kembali ke masalah pokoknya adalah bagaimana Akbar Tandjung pasca hukuman ini. Menurut anda apakah dia pasti positif berhenti jadi ketua DPR atau katakanlah ada pertimbangan konstelasi politik yang lain? JJ: Kalau secara hukum itu memang tidak ada ketentuan bahwa dia harus mundur. Ini kan masalah etika politik dan moral politik kan. Dia punya etika politik atau tidak gitu? Apakah dia harus mencemarkan suatu lembaga yang terhormat? Saya kira akan timbul usaha dari kalangan DPR untuk meminta dia mundur. Dan ini akan berkembang terus. Bayangkan kalau misalnya dia memimpin sidang lalu 50 orang meninggalkan sidang. Kan itu corengan ke muka dia. Sampai kapan dia bertahan dalam kondisi gitu. RN: Sebenarnya jadi yang lebih strategis mana? Apakah Akbar Tandjung dipenjara atau tidak dipenjara? Atau dia mundur atau tidak mundur dari DPR? Mana yang strategis buat kepentingan politik PDIP? JJ: Dari segi PDIP saya pikir lebih baik dia dihukum tapi tidak ditahan. Jadi artinya PDI bisa menggantung nasibnya Akbar. Di tangan PDI lah nasibnya Akbar dan Golkar. Dari segi kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk PDIP mengungtungkan. RN: Kalau begitu bagaimana nasib demokrasi dan keadilan masyarakat? JJ: Kalau soal ini saya kira sudah lama kecewa. Kalau saya secara ekstrem ingin mengatakan: "Jaksa, polisi sama hakim yang umur 40 tahun dipensiunkan saja." Demikian Judilherry Justam Sekjen Komite Waspada Orde Baru. * AKBAR KEJATUHAN VONIS, GOLKAR TETAP BEBAS Intro: Walau pun Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung divonis tiga tahun penjara dan memutuskan naik banding, bisa dipastikan partai yang dipimpinnya akan ikut berlaga dalam pemilu tahun 2004. Pengadilan Akbar Tandjung memang sudah disetel sedemikian rupa sehingga Partai Golkar tetap bisa ikut berlaga. Itu kalau pemilunya sendiri jadi berlangsung. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Perhatian publik pada pengadilan Akbar Tandjung memang kurang. Meski ini disebut juga sebagai pendidikan hukum dan politik. Kenyataannya orang-orang di daerah seperti Aceh dan Papua lebih sibuk dengan kasus-kasus keamanan setempat. Bahkan di Sibolga, kampungnya Akbar sendiri, tidak banyak yang tertarik dengan sidang Akbar. Hanya elit politik di Jakarta saja yang mungkin tertarik dengan pengadilan Akbar. Bagaimana suasana dikalangan Golkar sendiri? Pengadilan Akbar Tandjung ini ternyata memperkuat posisi Ketua Umum Golkar ini di kalangan partainya. Para fungsionaris Golkar umumnya sudah menyatakan akan terus mendukung Akbar sampai tahun 2004. Apakah ia dihukum berat atau ringan. Ternyata Akbar hanya dihukum 3 tahun penjara saja. (Clips Hakim Ketua) Sebagian besar pengurus pusat maupun daerah sudah menyatakan kesetiaan mereka pada Akbar. Bahkan ada yang melihat Golkar menjadi lebih solid lagi saat ini. Bukan hanya itu, para fungsionaris Golkar merasa diri tidak bersalah. Tekanan terhadap Golkar dituduhkan pada Gus Dur cs yang dianggap menunggangi gerakan-gerakan mahasiswa anti Golkar yang ikut membentuk opini masyarakat. (Clips Anthony Abdidin) Melihat semangat para pimpinan Golkar ini nampaknya setelah Akbar divonis mereka akan memusatkan perhatian mereka pada pemilu 2004 nanti, tentu saja di bawah pimpinan Akbar Tandjung. Mereka tidak peduli apakah Akbar dinyatakan bersalah atau tidak. Semua juga tahu bahwa dana milyaran rupiah itu digunakan untuk kepentingan Golkar. Melihat gelagat partai yang pernah mendapat dukungan dari 23 juta rakyat itu, meski dengan dukungan uang dan birokrasi di tahun 1999, tampaknya sistem yang akan diperjuangkan akan sama dengan partai-partai besar lainnya. Golkar akan mendukung sistem representatif proporsional dengan modifikasi dipampangnya gambar-gambar tokoh yang hendak bertarung dalam pemilu berdampingan dengan gambar partai. Tetapi dalam hal ini sistemnya bisa berlangsung mulus jika yang menjadi kontestan paling banyak 20 partai. Secara teknis ini masih dimungkinkan.Namun bagaimana bila yang ikut pemilu 100 partai? Mungkin ukuran kertas yang akan digunakan adalah ukuran kertas plano yang jelas akan menyulitkan para pemilih. Untuk itu KPU perlu melakukan persiapan teknis yang dapat diterima oleh semua pihak.Baik rakyat pemilih maupun partai-partai perserta pemilu. Selain itu perlu juga disikapi apakah pemilihan presiden dan parlemen berlangsung bersamaan atau justru terpisah. Untuk masalah ini nampaknya sudah ada kesepakatan oleh berbagai pihak, bahwa pemilihan Presiden dibuat secara bersamaan dengan pemilihan parlemen. Namun untuk anggota Parlemen baik itu DPR maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat pusat dan pemilihan anggota parlemen tingkat daerah, ada yang mengusulkan seyogyanya dipisah. Karena bila dilakukan bersamaan maka isu-isu setempat akan ditenggelamkan oleh isu-isu nasional. Mestinya misalnya Pak Amir yang asal Lahat, Sumatera Selatan, membahas masalah orang-orang Pasemah suku di Lahat, dalam kampanye ia akan dipaksa membahas masalah otonomi khusus di Aceh dan di Papua. Ini jelas tidak nyambung dengan tujuannya menjadi anggota parlemen, baik di daerah tingkat satu Sumatera Selatan maupun untuk menjadi anggota parlemen di tingkat daerah tingkat II Lahat. Pendek kata, dalam waktu kurang dari dua tahun ini, perangkat yang harus dipersiapkan dalam pemilu 2004 belum tersedia. Dengan demikian tidak terlalu berlebihan bila sejumlah khalayak khawatir bahwa pemilu 2004 akan sama sekali gagal.Pertanyaannya, sadarkah para elit politik Indonesia akan kemungkinan gagalnya pemilu 2004? Soalnya dengan amandemen UUD 1945, agenda pemilu tidak dapat dilaksanakan pada waktunya. Hingga kini Rancangan Undang-Undang Politik belum dibahas oleh DPR. Anggota Komisi Pemilihan Umun Mulyana W.Kusumah menjelaskan bahwa KPU telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasinya. Antara lain dengan menyusun berbagai skenario yang hendak dilaksanakan sesuai dengan sistim pemilu yang mungkin diberlakukan. Bila menggunakan sistem distrik, KPU telah menyiapkan model dan mekanisme pelaksanaannya. Begitu pula bila menggunakan sistim representatif proporsional maupun sistem campuran dengan sistem distrik. Bahkan KPU sendiri juga telah mempersiapkan apakah pemilihan presiden secara langsung, sebagaimana amanat amandemen ke 4 UUD 1945, dibuat terpisah atau berbarengan dengan pemilihan anggota anggota parlemen. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
