--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 09 Oktober 2002 14:40 UTC ** HAKIM PERINTAHKAN AKHIRI AKSI MOGOK DI 29 PELABUHAN PANTAI BARAT AMERIKA ** ANGGOTA PARLEMEN BELANDA BERSIDANG UNTUK PERINGATI PENGERAN CLAUS ** KOREA UTARA MUNGKIN PECAT PENGUSAHA CINA-BELANDA YANG BIN SEBAGAI GUBERNUR ** TOPIK GEMA WARTA: SUAP DI DPR RI KARENA PARTAI JUGA BUTUH UANG ** TOPIK GEMA WARTA: MASYARAKAT EROPA HARUS PENGARUHI PEMERINTAH INDONESIA ** TOPIK GEMA WARTA: PERSOALAN PENGUNGSI MASIH MENGHANTUI KABINET MEGAWATI * HAKIM PERINTAHKAN AKHIRI AKSI MOGOK DI 29 PELABUHAN PANTAI BARAT AMERIKA Sebuah pengadilan federal di San Fransisco memerintahkan untuk mengakhiri aksi mogok di pelabuhan sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Presiden George Bush meminta hakim untuk melarang aksi mogok selama 80 hari karena merugikan perekonomian Amerika. Dalam periode itu, negosiasi harus diupayakan lagi. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang presiden Amerika campur tangan dalam konflik perburuhan lewat jalur peradilan. Akibat aksi mogok di 29 pelabuhan itu, perekonomian Amerika rugi satu milyar dolar perhari. Aksi mogok dipicu oleh perjanjian kerja baru bagi sekitar 10.000 buruh. Serikat buruh menentang keras rencana otomatisasi besar-besaran. Hingga kini perundingan antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil. * ANGGOTA PARLEMEN BELANDA BERSIDANG UNTUK PERINGATI PENGERAN CLAUS Anggota Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Belanda telah mengadakan sidang bersama untuk memperingati mendiang Pangeran Claus. Dalam upara peringatan tersebut, Ketua Senat Gerrit Braks, Ketua Majelis Rendah Frans Weisglas dan Perdana Menteri Jan-Peter Balkenende memberikan sambutan. Di akhir upacara, hadirin mengheningkan cipta selama satu menit. Para pejabat tinggi juga memberikan penghormatan terakhir untuk sang Pangeran di istana Noordeinde Rabu ini. Defile di depan peti jenazah Pangeran Claus dimulai dengan Menteri Negara Toxopeus, dan mantan Perdana Menteri De Jong, Van Agt dan Wim Kok. Kemudian giliran Perdana Menteri Balkenende diikuti Ketua Majelis Tinggi dan Rendah serta para anggota kabinet. Mulai Kamis hingga Ahad mendatang, penduduk Belanda mendapat kesempatan untuk datang ke istana Noordeinde. Upacara pemakaman akan dilangsungkan Selasa minggu depan di gereja Nieuwe Kerk di Delft. * KOREA UTARA MUNGKIN PECAT PENGUSAHA CINA-BELANDA YANG BIN SEBAGAI GUBERNUR Pyongyang mungkin akan memecat pengusaha Cina-Belanda Yang Bin sebagai gubernur zona kapitalistis di Korea Utara. Demikian dilaporkan media Korea Selatan. Pemecatan itu disetujui Cina dan Korea Utara agar hubungan diplomatik kedua negara tidak bermasalah. Pemerintah Cina menahan Yang Bin Jum'at lalu, karena diduga terlibat penggelapan uang dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Tidak lama sebelum penahanan, Korea Utara mengangkat Yang Bin untuk membangun zona kapitalis. * EMPAT TERSANGKA PENYERANGAN MILITER AMERIKA DI KUWAIT DI TAHAN Di Kuwait, empat orang ditahan karena diduga terlibat penyerangan terhadap pasukan Amerika. Akibat serangan itu seorang anggota marinir Amerika tewas dan seorang lainnya cedera. Serangan terjadi di sebuah pulau di dekat pantai Kuwait, di mana pasukan marinir Amerika melakukan latihan perang. Dua penyerang terbunuh dalam baku tembak dengan pasukan Amerika. Para pelaku yang berdarah Kuwait diduga terkait dengan jaringan al-Qaeda. Mereka pernah mendapat latihan militer di Afganistan. * PEMIMPIM POLITIK NEPAL BELUM AJUKAN CALON MENTERI PEMERINTAHAN-INTERIM Para pemimpin politik Nepal belum mengajukan calon-calon yang akan duduk dalam pemerintah-interim kepada Raja Gyanendra. Raja itu ingin agar terbentuk dulu kabinet-interim untuk mengorganisir pemilihan umum. Pekan lalu, Raja Gyanendra mencopot Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba karena berencana menunda satu tahun pemilu yang akan digelar bulan depan. Perdana Menteri Deuba mengambil keputusan itu karena khawatir akan serangan gerilyawan Mao. Raja Gyanendra mengancam akan mengangkat sendiri para menteri jika partai-parti politik menolak bekerjasama. Selasa kemarin, sekitar 3000 anggota Partai Komunis Nepal turun ke jalan untuk menuntut pemulihan demokrasi. * MISI PERDAMAIAN NATO DI MAKEDONIA DIPERPANJANG HINGGA 15 DESEMBER Misi perdamaian NATO di Makedonia diperpanjang hingga 15 Desember mendatang. Hal itu diputuskan atas permintaan Presiden Boris Trajkovski. Mandat operasi perdamaian "Amber Fox", sebenarnya akan berakhir 26 Oktober mendatang. Majelis rendah Belanda masih harus menyetujui secara resmi perpanjangan waktu tersebut, karena Belanda memimpin misi ini sejak Juni lalu. Pasukan perdamaian NATO bertugas memberikan perlindungan kepada para pengamat Uni Eropa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE. Mereka berugas mengawasi pelaksanaan persetujuan perdamaian antara etnis Albania dengan pemerintah Makedonia. * PELUANG LULA DA SILVA UNTUK JADI PRESIDEN BRASIL MENINGKAT Peluang calon sayap kiri, Luiz Inacio Lula da Silva, untuk menduduki kursi presiden Brasil meningkat. Lula, yang Ahad lalu mendapat 47 persen suara, didukung oleh Mantan Gubernur Ciro Gomes, calon dari Partai Rakyat Sosialis. Ciro Gomes yang pada putaran pertama mendapat 12 persen suara, secara teoretis membuka kemungkinan kepada Lula untuk meraih suara mayoritas. Sementara di tingkat parlemen, sayap kiri Brasil berhasil memperoleh kemenangan besar. Partai Buruh Pimpinan Lula da Silva keluar sebagai partai terbesar dengan 94 kursi. Jumlah ini tidak cukup untuk mencapai mayoritas mutlak tapi Lula bersedia berkoalisi dengan partai lain. * LIMA WARGA JEPANG YANG DICULIK DI KOREA BOLEH PULANG Lima warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara minggu depan diperbolehkan untuk mengunjungi tanah kelahirannya. Sumber-sumber pemerintah Jepang menguatkan berita tersebut. Lima warga Jepang, bersama dengan delapan orang lainnya, pada tahun 70-80 an, dibujuk datang ke Korea Utara untuk melatih budaya dan bahasa Jepang kepada para spion. Masalah tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara selama bertahun-tahun. Akhir bulan ini, Tokyo dan Pyongyang akan membicarakan pemulihan hubungan diplomatik. Bulan lalu pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il, meminta maaf atas penculikan tersebut. Ia mengatakan bahwa kedelapan warga Jepang lainnya telah meninggal dunia, namun hal ini diragukan oleh Jepang. * NEGARA CALON DARI EROPA TIMUR TIDAK DAPAT INFORMASI TENTANG PERLUASAN UNI EROPA Calon-calon dari Eropa Timur mengeluh bahwa mereka tidak mendapat informasi sebelumnya tentang laporan perluasan Uni Eropa. Mereka mengetahui isi laporan dari media. Komisi Eropa sedang membicarakan hasil laporan perluasan Uni Eropa Rabu ini di Brussel. Laporan itu menyebutkan bahwa negara-negara Eropa Timur masih harus melakukan banyak perbaikan sebelum dapat menjadi anggota Uni Eropa. Turki juga bereaksi negatif karena Komisi Eropa belum memberi tanggal perundingan masuknya negara itu. Pemerintah Turki telah memanggil beberapa duta Uni Eropa dan menuntut penentuan tanggal dimulainya perundingan. Pertengahan Desember mendatang, para pemimpin Eropa akan memutuskan secara definitif negara mana yang boleh masuk Uni Eropa tahun 2004 mendatang. * SUAP DI DPR RI KARENA PARTAI JUGA BUTUH UANG Bau busuk penyuapan DPR Indonesia kembali tercium menyusul pengungkapan Indira Damayanti Sugondo dari komisi sembilan yang manangani masalah perbankan. Otak penerimaan diduga Dudhie Makmun Moerod, rekan satu partainya sendiri dari PDI Perjuangan. Lebih parahnya lagi jajaran pimpinan pusat partai banteng gemuk yang kerap bersuara tentang pemerintahan bersih ini, justru terkesan tidak mendukung pengungkapan skandal suap itu. Berikut wawancara dengan Teten Masduki, pembicara seminar Evaluasi Pemerintahan Yang Baik dalam acara pekan Indonesia di Amsterdam, Belanda. Teten Masduki [TM]: Karena tadi kekuasaan DPR cukup besar dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan dalam anggaran. Semua pihak juga cukup gencar mencoba mempengaruhi DPR,termasuk juga pemerintah daerah untuk angaran-anggaran di daerah. Saya kira juga banyak pengusaha-pengusaha swasta yang juga ingin menggolkan untuk kepentingan bisnis. Termasuk juga swasta yang ingin mengincar aset-aset BPPN yang ingin dibeli secara murah dan itu perlu persetujuan DPR. Dalam kasus bank Niaga misalnya, tidak masuk akal DPR mempersulit penjualan investasi ini dengan dalih harganya terlalu rendah. Padahal harganya sudah ditetapkan. Sebab calon pembelinya cuma satu. Jadi sangat tidak masuk akal. Sudah pasti ada proses supaya mempercepat itu. Dan suap itu buktinya ada. Apakah ini dari BPPN atau dari pihak swasta itu. Menurut saya itu tidak dari BPPN. Radio Nederland [RN]: Kalau sudah pasti cuma satu calon pembeli, pasti tidak akan lari kemana-mana, lalu apa yang jadi motifnya? TM: Ya, motifnya saya kira untuk menaikkan harga. Dalam tanda petik mempersulit supaya ada upaya untuk mempermudah yaitu suap. Dan menurut pengakuan mereka ini hanya perkenalan, seribu dolar itu, kalau OK berarti akan lebih besar dari itu. Sekarang sudah ada pengakuan-pengakuan kan. Kira-kira sampai 5000 dolar. Saya kira juga bukan hanya satu-dua orang, kalau mau menyuap DPR kan artinya kan harus 50% plus satu. Katakanlah di komisi sembilan itu ada 56 orang, minimum ada 28 orang yang disuap. Karena kalau cuma 4 orang akan tetap sulit. RN: Yang menarik dalam kasus ini juga, nampaknya para pimpinan jajaran atas PDIP seperti Kwik Kian Gie dan Megawati sendiri sebagai Presiden kok cenderung diam saja. Mereka protes tapi tidak melakukan tindakan apa saja. Kali ini Kwik Kian Gie, sepertinya cenderung membiarkan, apakah di sini bermain kebijakan partai? TM: Ya, mungkin ada beberapa dilema ketika misalnya partai harus melakukan tindakan drastis atau pemecatan terhadap mereka yang terlibat suap. Terutama karena sebagian besar terlibat, termasuk di daerah-daerah itu. Hingga jika dilakukan pemecatan partai juga akan mengalami kesulitan. Yang kedua, menurut saya, partai juga butuh uang besar saat ini. Yang saya dengar misalnya dalam rapat kerja PDIP di Bali, itu memang butuh dana yang besar, sekitar tiga triliyun. Selama ini dalam hubungan yang patron klien di dalam partai yang setorannya cukup besar itulah yang akan berpengaruh di dalam partai. Jadi kita tidak bisa mengharapkan partai politik akan melakukan kontrol internal terhadap partainya sendiri, kalau misalnya di satu sisi partai juga butuh uang. Uang ini tidak selalu halal. Dari pengakuan-pengakuan itu, saya kira mereka menyumbang satu juta untuk partai, dari gaji mereka. Jadi pendapatan sekitar 11 - 12 juta sebulan dan satu juta untuk partai politik. Tapi ada beberapa dari amplop-amplop tersebut tidak diterima oleh anggota, tapi disalurkan ke partai jadi agak sulit nanti kalau melakukan tindakan karena sebagian dari dana-dana itu masuk ke partai. RN: Megawati sudah banyak uang dan dia Presiden, tapi kenapa dia masih berdiam diri melihat partainya mengumpulkan uang. Apakah memang dibutuhkan dana lebih dari itu untuk 2004? TM: Saya kira pilihan PDIP sekarang tidak ada lain, karena kinerjanya begitu buruk, juga di daerah-daerah juga manipulistik, menurut saya itu PDIP akan jatuh. Nah, satu-satunya itu memang harus membeli suara. Itu yang paling mungkin sekarang. Demikianlah Teten Masduki di Amsterdam * MASYARAKAT EROPA HARUS PENGARUHI PEMERINTAH INDONESIA Solidaritas Nasional Papua bersama aktifis HAM lainnya melakukan perjalanan meminta perhatian masyarakat Eropa terhadap kondisi Indonesia. Secara khusus mereka berharap parlemen Eropa mempengaruhi penguasa di Jakarta agar lebih serius memperhatikan masalah-masalah konflik di Aceh, Papua dan Maluku yang hingga kini belum terlihat penyelesaiannya. Radio Nederland mewawancarai Emmy Sahertian, anggota Solidaritas Nasional Papua yang ikut dalam perjalanan ini, ketika berada di Amsterdam, Belanda: Emmy Sahertian [ES]: Di London itu ada satu meeting dari "3rd International Solidarity". Jadi meeting untuk Papua yang dikoordinir oleh West Papua Association United Kingdom, di mana ini sebetulnya pertemuan yang ketiga. Semacam suatu solidaritas internasional yang sudah terjalin, yang dilakukan oleh Tapol Internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Papua. Sekaligus menyuarakan pada tingkat internasional tentang unfinished human rights abuse di Papua. Yang paling mendasar adalah bagaimana mengkampanyekan hak-hak politik rakyat Papua yang sebetulnya pada awal-awal berintegrasi, katanya dengan Indonesia. Itu ada satu konspirasi politik yang harus diluruskan sejarahnya. Radio Nederland [RN]: Di sana apa yang anda harapkan? Apakah sekadar support atau dana atau bagaimana? ES: Mungkin kalau bicara tentang harapan kami itu masih sangat dini. Yang ada adalah bahwa mereka mengharapkan adanya suatu perluasan jaringan solidaritas internasional, di mana jaringan Indonesia termasuk di dalamnya. Sehingga kalau bilang dana dan lain-lain mungkin. Yang kedua, sebetulnya mereka juga mengundang teman-teman langsung dari Papua yaitu anggota-anggota PDP (Presidium Dewan Papua) kemudian dari Solidaritas Perempuan Papua. Dan mungkin saja dengan undangan itu sekaligus mereka mau menunjukkan komitmen mereka dalam bidang institutional building dan capacity building. Misalnya institutional building jelas akan ada bantuan-bantuan untuk memperkuat organisasi terutama Solidaritas Perempuan Papua. Saya belum lihat untuk PDP. Capacity building mungkin dalam persoalan membagi skill untuk kampanye dan kemudian mencoba saling mendukung dalam persoalan media komunikasi dan sebagainya. RN: Anda juga safari Eropa. Jadi dari London, Inggris anda sudah tiba di Belanda dan anda akan ke Brusel. Apa yang anda harapkan dari Eropa? ES: Kehadiran saya di Eropa tentunya ada harapan besar, yaitu masyarakat Eropa juga memperhatikan bagaimana pemerintah Indonesia memperlakukan rakyatnya, terutama dalam menyikapi daerah-daerah konflik. Misalnya Aceh, Papua dan Maluku. Karena saya juga terlibat di dalam pendampingan-pendampingan korban. Dan mungkin saya saksi mata bagaimana korban-korban itu menderita. Bukan saja menderita fisik, tetapi juga secara keseluruhan akibat dari represifitas militer. Nah dengan Amerika kami sudah mencoba. National Solidarity for Papua sudah mencoba pergi untuk bernegosiasi. Kalau boleh dukungan terhadap militer itu ditinjau kembali. Dalam rangka ini juga kami ke Brusel. Kami usulkan bagaimana masyarakat Eropa melihat dukungan mereka bukan terhadap pemerintah Indonesia dalam arti memberikan dukungan uang untuk pengembangan pemerintahnya tapi bagaimana mereka berpihak terhadap rakyat. Terutama pada daerah-daerah konflik. RN: Anda di Brusel, program anda lebih detil? ES: Saya hanya sebagai orang yang diundang ikut, untuk bertemu dengan Parlemen Eropa. Salah satu proposal kami adalah meminta perhatian parlemen Eropa terhadap daerah-daerah konflik. RN: Bentuknya seperti apa? Karena kita tahu bahwa Eropa cukup bersuara, artinya cukup punya pengaruh besar. Tetapi secara konkrit proposal itu apa bentuk bantuannya? Bentuk perhatiannya, kalau menurut bahasa anda? ES: Saya pikir pertama adalah mereka mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, mereka juag mempeunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi. Pertama kebijakan politik kemudian yang kedua ekonomi. Dan yang ketiga kemungkinan besar kebijakan dalam bidang keamanan. Paling tidak masyarakat Eropa mempunyai kekuatan untuk ikut menentukan atau ikut mempengaruhi kebijakan-kebiajakan pemerintah Indonesia yang semakin lama itu agak sibuk dengan diri mereka sendiri dengan penyelenggaraan negara yang agak sulit, dan akhirnya beberapa persoalan rakyat itu agak kececer. * PERSOALAN PENGUNGSI MASIH MENGHANTUI KABINET MEGAWATI Belakangan ini persoalan pengungsi yang tahun lalu sempat menjadi persoalan nasional, mendadak hilang dari pemberitaan media massa. Menyikapi surutnya persoalan pengungsi, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah kemarin menjelaskan kepada Radio Nederland, bahwa ketika ia mulai menjabat sebagai menteri jumlah pengungsi berkisar 1,3 juta jiwa. Kini telah berkurang menjadi 400.000, yang tersebar di pelbagai wilayah. Laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Kalau benar apa yang dikatakan mensos maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan Megawati dapat berbangga hati dalam penanganan masalah pengungsi. Masalah ini merupakan salah satu masalah dari sekian banyak masalah krusial yang harus dihadapi Megawati setahun yang lalu. Entah karena faktor 'silent is gold' seorang Megawati yang mampu menciptakan situasi keamanan yang baik atau karena situasi dalam masyarakat yang telah mulai lelah dan muak dengan pertikaian. Agaknya kedua faktor tersebut memang memiliki ikatan temali yang kuat untuk menekan ledakan pengungsi. Dalam situasi keamanan yang kondusif penanganan masalah pengungsi tentu dapat diatasi dengan mudah. Itu tercermin dari penurunan angka pengungsian yang drastis. Dengan menyurutnya pertikaian di daerah-daerah maka sekitar 900.000 pengungsi dapat segera menanggalkan status mereka. Khusus menangani pengungsi Aceh yang saat ini mendiami kaki gunung Leuser, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 60.000 pengungsi akan dipindahkan ke beberapa tempat. Pemerintah tampaknya akan melakukan relokasi terhadap 12.000 KK itu yang saat ini mendiami kaki Gunung Leuser. Di lain pihak pemerintah seakan menutup diri dari keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat dalam membantu masalah pengungsi. Ini terlihat dari sikap Mensos yang sangat alergi terhadap LSM. Bachtiar Chamsyah: Kalau ada yayasan seperti itu, saya minta tolong beritahukan Departemen Sosial, jangan ada anggapan bahwa lembaga ini adalah lembaga korup. Sejak saya memimpin, saya tidak mentolerir hal-hal semacam itu.Dan saya terhadap soal-soal semacam ini agak keras, oleh karena itu saya berterimakasih pada lembaga masyarakat yang memang secara ikhlas bekerja bersama-sama menyelesaikan masalah sosial. Tetapi saya tidak mentolerir masyarakat yang meksploitir kemiskinan. Namun demikian mensos yang berasal dari PPP ini akan menyambut dengan gembira jika ada LSM-LSM Nasional yang bersedia membantu pemerintah dalam melakukan penanganan pengungsi. Hingga saat ini pemerintahan Megawati tidak melihat keberadaan LSM-LSM nasional yang secara murni melakukan penanganan terhadap masalah pengungsi di Aceh maupun di perbatasan Sumatera Utara. Ini jelas berbeda dengan apa yang dilihat para aktivis LSM di lapangan. Irene Shanty dari Yayasan Hidup Baru misalnya mengatakan bahwa telah hampir 2 tahun ini lembaganya aktif memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Aceh yang ada di dalam Aceh maupun di kaki gunung Leuser. Ini sekali lagi menunjukan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap lokasi-lokasi pengungsi. Sehingga mereka tidak tahu aktivitas lembaga kemanusiaan di tengah-tengah para pengungsi. Ini berlaku bukan hanya di Aceh tetapi juga di wilayah pengungsi lain di Indonesia. Sangat picik menutup diri bagi peran serta LSM dalam menangani persoalan pengungsian. LSM lah yang berada di baris depan dalam membantu masyarakat. Meski demikian Shanty juga tidak menutup mata bila ada LSM yang nakal dan memanipulasi masyarakat. Tapi apakah birokrasi juga seluruhnya adalah "Malaikat"? Dari data yang kami miliki, katanya, banyak sekali aparat pemerintah yang melakukan proses manipulasi terhadap para pengungsi. Dan dengan mengatasnamakan "Otonomi daerah" aparat pemerintah saling melempar tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bila demikian halnya, pemerintah telah melakukan kesalahan dengan membiarkan proses kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi terus terjadi dan berkembang. Karenanya tidak pada tempatnya pemerintah Megawati menutup pintu atas kehadiran LSM. Seorang aktivis dari sebuah yayasan yang juga aktif menangani pengungsi Aceh, Justice Fellowship Ivone Najoan mengatakan kondisi ribuan jiwa masyarakat Geumpang dan Manee, dua kecamatan di kabupaten Pidie semakin kritis. Mereka tidak memiliki lagi persediaan beras untuk makan. Mereka hanya makan umbi-umbian. Pemerintah pusat ternyata tidak tahu akan kondisi ini, karena menjadi wewenang gubernur Aceh. Kehadiran 4000 jiwa pengungsi di Pidie ini tidak diketahui Mensos. Namun kabinet Megawati jelas tidak hanya menghadapi masalah pengungsi dan konflik di daerah-daerah. Ia pun harus menghadapi masalah pengangguran yang telah mencapai jumlah 40 juta orang. Juga masalah kemiskinan yang dialami oleh lebih dari 100 juta orang. Karenanya masalah pengungsi bagi Megawati hanyalah satu dari persoalan kemanusiaan yang harus segera dijawab oleh kabinetnya. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
