--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 17 Desember 2002 17:00 UTC ** INDONESIA DINYATAKAN TIDAK BERDAULAT ATAS SIPADAN DAN LIGITAN ** PENGAWAS PERDAMAIAN INGIN DEMILITERISASI ACEH ** KESEPAKATAN DAMAI DI KONGO ** TOPIK GEMA WARTA: ICJ PUTUSKAN MALAYSIA BERDAULAT ATAS SIPADAN DAN LIGITAN ** TOPIK GEMA WARTA: KUNJUNGAN PRESIDEN MEGAWATI KE ACEH BATU UJIAN BAGI SUASANA DAMAI ** TOPIK GEMA WARTA: SOAL JAMAAH ISLAMIYAH DAN DARUL ISLAM: MEGA DAN GOH BISA SALAH TUDING * INDONESIA DINYATAKAN TIDAK BERDAULAT ATAS SIPADAN DAN LIGITAN Hari ini Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag, Negeri Belanda, memenangkan Malaysia dalam sebuah sengketa wilayah dengan Indonesia. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Indonesia tidak melakukan kegiatan apa pun juga di kedua pulau itu. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa dalam UU No. 4 tahun 1960 tentang perairan wawasan Nusantara, Indonesia tidak memasukkan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayahnya. Kedua negara mengklaim berdaulat atas dua pulau kecil yang terletak di pesisir timur laut Kalimantan. Sengketa tentang pulau-pulau Sipadan dan Ligitan mulai pada tahun enampuluhan, saat Indonesia dan Malaysia menetapkan batas negara secara lebih tepat. Kedua negara ingin menguasai sumber daya minyak yang saat itu diduga terdapat di wilayah perbatasan. Sekalipun hingga kini tidak pernah ditemukan sumber minyak, perselisihan masalah batas negara masih terjadi. Secara de facto Malaysia sudah menyatakan kedaulatannya atas kedua pulau yang dikenal para pencinta olah raga selam itu. Saat ini Indonesia menyatakan akan menerima keputusan Mahkamah Internasional. * PENGAWAS PERDAMAIAN INGIN DEMILITERISASI ACEH Para pengamat internasional yang memonitor proses damai di Aceh akan upayakan demiliterisasi Aceh. Genjatan senjata di Aceh perlu untuk menciptakan suasana kondusif di mana rakyat Aceh bisa menjalani hidup secara normal. Ini dikatakan oleh David Gorman dari Henry Dunant Center (HDC), lembaga yang berkedudukan di Swiss dan berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Aceh. Sekitar 150 pengawas genjatan senjata akan ditugaskan di Aceh. Mereka mewakili pihak Indonesia, GAM dan HDC secara berimbang. Di lapangan, para pengawas akan bekerja dalam sebuah tim kecil beranggotakan enam orang. Selain itu, dibentuk juga Komite Keamanan Gabungan yang bertugas untuk mengawasi genjatan senjata, mengusut pelanggaran dan menerapkan sanksi. Jum'at mendatang komite tersebut mulai menyelidiki pelanggaran terhadap genjatan senjata. Sesuai dengan perjanjian, para pihak yang bertikai akan mengambil posisi bertahan dan menghindari aksi provokatif. Namun, pihak GAM melaporkan bahwa sedikitnya 10 orang terbunuh setelah penandatanganan perjanjian damai. Hingga kini tidak ada konfirmasi tentang laporan tersebut. * KESEPAKATAN DAMAI DI KONGO Para pihak yang bertikai di Republik Demokrasi Kongo telah sepakat untuk berdamai. Kesepakatan yang ditandatangani kemarin malam itu tercapai setelah Afrika Utara menjadi penegah. Dalam waktu dua tahun mendatang, Kongo akan membentuk pemerintah negara kesatuan. Setelah itu diadakan pemilihan umum. Presiden Joseph Kabila tetap berkuasa namun ia akan didampingi oleh empat wakil presiden. Kesepakatan damai ini harus menghentikan perang saudara selama empat tahun di negara yang terletak di Afrika Tengah itu. * POLISI KAMBOJA TANGKAP PERENCANA PEMBOMAN KONFERENSI MENTERI ASEAN Polisi Kamboja menangkap empat orang yang dituduh akan meledakan bom untuk mengganggu pertemuan para menteri ASEAN yang berlangsung di dekat kompleks kuil Angkor. Bom diletakkan sekitar satu kilometer dari hotel di mana para menteri ASEAN melakukan konferensi tentang kemiskinan. Menurut polisi, para tersangka adalah bekas prajurit Kamboja yang melakukan desersi bertahun-tahun silam. * MILITER VENEZUELA DUKUNG PRESIDEN CHAVEZ Militer Venezuela akan mendukung penuh Presiden Hugo Chavez. Pernyataan kesetiaan ini muncul saat negara itu tengah diguncang oleh aksi mogok nasional untuk menentang kepemimpinan Chavez. Jenderal Julio Garcia Montoya, pemegang komando tentara Venezuela, mengatakan bahwa aksi mogok di industri minyak adalah serangan terhadap kemakmuran negara. Montoya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintah yang awal bulan ini menyerukan penghentian mogok nasional. Protes terhadap Presiden Chavez semakin menegangkan. Senin kemarin, polisi membubarkan sebuah demonstrasi di ibukota Caracas secara keras dengan menggunakan peluru karet dan gas airmata. Organisasi Negara Bagian Amerika, OAS, berusaha mengalihkan konflik ke meja perundingan. Dalam resolusinya, OAS menyerukan pencarian upaya damai dan demokratis tanpa secara terbuka menuntut diadakannya pemilihan umum dipercepat. * INFLASI DI BELANDA AKAN TURUN SECARA STABIL Bank Nasional Belanda menyatakan bahwa inflasi di negara kincir angin itu akan turun secara stabil dalam tahun-tahun mendatang. Menurut bank tersebut, angka inflasi tahun 2003 akan sebesar 2,5% dan turun menjadi sekitar 2% pada tahun berikutnya. Ini jauh lebih rendah dari angka inflasi tahun ini yang diperkirakan sebesar 3,5%. Selanjutnya Bank Nasional Belanda juga menyebutkan bahwa tingginya inflasi tahun ini diakibatkan oleh kenaikan upah yang terlalu tinggi. Upah di Belanda rata-rata 2% lebih tinggi dari patokan umum di Eropa. Tingginya upah menyebabkan industri Belanda kurang mampu bersaing. Pemerintah, majikan dan buruh di Belanda telah setuju untuk membatasi kenaikan upah tahun depan demi pemulihan situasi ekonomi. * DUA PERTIGA BATU KARANG DUNIA TERANCAM POLUSI DAN PERUBAHAN IKLIM Dua pertiga dari batu karang di dunia terancam oleh polusi dan perubahan iklim. Akibatnya karang-karang tersebut akan kehilangan warna dan akhirnya pecah-pecah. Memanasnya bumi dan naiknya suhu air membuat ekosistem batu karang berubah. Ini diperingatkan oleh jaringan global yang memonitor kualitas batu karang. Selain itu para ilmuwan juga meresahkan kerusakan batu karang akibat penangkapan ikan. Namun mereka menilai positif perlindungan atas gugusan karang terkenal di Australia, The Great Barrier Reef. Perlindungan ini mampu mencegah pemudaran warna karang tersebut. * ICJ PUTUSKAN MALAYSIA BERDAULAT ATAS SIPADAN DAN LIGITAN Intro: Inilah sebuah hasil yang ditunggu-tunggu baik Indonesia mau pun Malaysia, setelah adu urat dan silat lidah selama kurang lebih 33 tahun demi menentukan siapa yang berdaulat atas dua pulau kecil yang terletak di sebelah timur laut Kalimantan, berbatasan dengan Sabah, Malaysia dan Filipina. Sipadan dan Ligitan, begitulah nama kedua pulau tersebut, sempat mencuat ke pentas internasional ketika Amerika Serikat menudingnya sebagai sarang teroris gerombolan Abu Sayyaf yang kerap melakukan penculikan berdarah di seputar wilayah itu. Kini setelah sabar menanti, Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag, Negeri Belanda mengambil keputusan siapa yang berhak atas kedua pulau rawan teroris tersebut. Dari markas besar ICJ berikut laporan rekan Junito Drias: ICJ: The court concludes that Malaysia has title to Ligitan and Sipadan on the bases of the activity referred to above. For these reasons, the court by 16 votes to one decides on the pulau Ligitan and pulau Sipadan belongs to Malaysia. Dengan hasil suara 16 berbanding satu, akhirnya majelis hakim Mahkamah Internasional menetapkan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan berada di bawah kedaulatan Malaysia. Keputusan Hakim Ketua Gilbert Guillaume yang dibantu oleh 14 hakim internasional dan satu panitera di Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda, jelas menorehkan sejarah penting bagi Indonesia dan Malaysia. Sengketa pulau Sipadan dan Ligitan sudah berlangsung sejak tahun 1969, saat kedua negara tetangga serumpun itu mulai membahas batas landas kontinen. Karena saat itu gagal mencapai kata sepakat, dibuatlah nota pemahaman yang menetapkan status kedua pulau itu sebagai status quo alias tak bertuan sembari melakukan perundingan bilateral. Bersamaan dengan itu Malaysia mulai melakukan tindakan aktif pendudukan dengan memasukan kedua pulau tersebut dalam peta nasional yang kemudian disusul pembangunan resor wisata dan penangkaran penyu di tahun 1988. Tindakan ini memperuncing ketegangan dua negara sesama anggota ASEAN itu sekaligus membuntukan upaya bilateral mencapai kesepakatan. Sehingga di tahun 1997 Indonesia dan Malaysia setuju membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Proses di Mahkamah Internasional sendiri juga tidaklah mudah. Ibarat berbalas pantun, kedua pihak saling melempar dan menyanggah argumen masing-masing. Malaysia mendasari argumennya dengan teori Chain of Title atau rantai kepemilikan secara turun temurun dari Sultan Sulu, yang memberikan pulau Sipadan dan Ligitan kepada Inggris, yang kemudian ditegaskan kembali melalui protokol Madrid 1885, di mana Spanyol mengakui kewenangan Inggris. Malaysia sebagai daerah bekas koloni Inggris karenanya merasa lebih berhak atas kedua pulau tersebut. Selain itu Malaysia juga mendasarinya dengan teori pendudukan efektif, sebuah argumen yang berdasar pada bukti kedaulatan, seperti pembangunan resor dan penangkaran penyu. Jurus terakhir Malaysia adalah azas Proximity atau azas kedekatan. Menurut negara jiran itu Sipadan Ligitan condong lebih dekat ke Malaysia ketimbang Indonesia. Majelis Hakim melihat argumen Malaysia tentang rantai kepemilikan sama sekali tidak berdasar. Menurut mereka tidak ada bukti bahwa Kerajaan Sulu pernah menguasai Sipadan Ligitan. Demikian juga ketika dikuasai oleh Spanyol. Sekalipun memang ada pengaturan Spanyol, tidaklah berarti bahwa kedua pulau kecil itu menjadi bagian wilayah kekuasaan Spanyol. Sehingga runtutan lain yang diajukan sebagai dasar argumen ini dimentahkan oleh majelis hakim internasional yang ditunjuk majelis umum PBB. Demikian juga halnya argumen Indonesia lewat Konvensi 1891 yang berisi perjanjian batas kekuasaan Belanda-Inggris. Tim gabungan yang menghabiskan biaya Rp. 16 milyar itu gagal membuktikan di hadapan Majelis Hakim bahwa baik Sipadan mau pun Ligitan termasuk dalam perjanjian 1891 itu. Namun Majelis Hakim mengakui efektifitas Malaysia dalam menjalankan kedaulatannya di dua pulau itu, seperti yang diungkap dalam argumen lisan di Grande de Hall. Pembangunan mercu suar, penangkaran burung, penyu hingga resor menunjukan Malaysia aktif mengerjakan kedaulatannya. Yang lebih mengecewakan pihak Indonesia adalah ketika Hakim Gilbert berulang kali menegaskan bahwa Indonesia sendiri dalam peraturan perundangannya tentang wilayah perairan Indonesia No. 4 tahun 1960 sama sekali tidak mencamtumkan keberadaan pulau ini. Sehingga sulit bagi Indonesia yang hanya mendasarkan efektifitas kedaulatan pada keberadaan nelayan Indonesia di pulau itu. Hal yang lebih tajam lagi adalah ketika Hakim hanya melihat exercise of sovereignty atau aktif mengerjakan kedaulatan itu sebelum 1969, tahun di mana Indonesia dan Malaysia mulai bersengketa atas dua pulau itu. Dan sebelum itu Jakarta sama sekali juga tidak memprotes segala tindakan aktif Kuala Lumpur atas kedua pulau. Artinya jelas sudah Majelis Hakim melihat Indonesia sama sekali tidak berinisiatif untuk mengerjakan kedaulatan di pulau itu apalagi dengan bukti perundangan Indonesia tidak memasukkan dua pulau yang kerap didatangi Abu Sayyaf tersebut. Usai pembacaan keputusan yang berlangsung hampir dua jam mendengar ulasan hakim, kelompok kerja Indonesia yang diCo-agenkan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Abdul Irsan, terlihat tertunduk lesu, sembari melempar senyum dan menyalami kubu Malaysia. Seperti yang diutarakan Abdul Irsan, sikap kecewa ini nampaknya tidak hanya melanda kubu Indonesia yang menghadiri persidangan tetapi juga melanda Jakarta melalui menteri luar negeri Hassan Wirajuda. Abdul Irsan: Yah, sebagai insan Indonesia tentunya saya sangat prihatin, sangat kecewa hasilnya. Bukan kecewa terhadap International Court of Justice tapi kecewa pada apa yang dihasilkan sebagai orang Indonesia. Di situ juga sudah dikemukakan oleh pak Menlu. Tapi terlepas dari itu semua, seperti yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar, hasil tersebut merupakan sebuah pertunjukan diplomasi sehat. Menyelesaikan konflik dengan sebuah dialog, kendati memakan waktu lama dan biaya. Ia menggarisbawahi diwaktu mendatang Malaysia akan mengajak Indonesia untuk bersama-sama mengelola pulau ini. Syed Hamid Albar: Ini bukan di atas soal rampasan atau pengambil alih. Ini dibuat melalui suatu suasana yang sound stable using legal arguments, historical arguments. So I think everyone has to accept it. Persoalannya itu kita mau teruskan itu pentakbiran pengurusan kedua-dua pulau. Kalau ada gangguan oleh karena soal kedaulatan menjadi isu konflik, maka kita sudah selesaikan. Jadi isunya seterusnya mesti kita memandang ke hadapan. Untuk seterusnya menentukan perhubungan Malaysia dengan Indonesia terus akrab, terus baik, dan kita kedua-duanya boleh berkongsi dari segi faedah ekonomi yang akan kita dapat dari kedamaian yang dicapai Memang menarik mencermati perjuangan baik Malaysia maupun Indonesia dalam memperjuangkan kedua pulau ini. Karena keduanya berusaha konsisten untuk tetap berada di jalur perundingan dan menolak penggunaan cara lain di luar itu semua. Ketika Amerika Serikat bersama sekutunya berusaha menegakkan apa yang mereka sebut keadilan dengan kampanye perangnya terhadap Irak, ASEAN yang disebut-sebut sebagai sarang teroris justru menunjukan kepada dunia barat bahwa mereka sanggup duduk berunding melalui mekanisme PBB untuk menemukan jawaban tanpa lewat senjata. Junito Drias melaporkan dari Mahkamah Internasional Den Haag. * KUNJUNGAN PRESIDEN MEGAWATI KE ACEH BATU UJIAN BAGI SUASANA DAMAI Kunjungan Presiden RI Megawati Soekarnoputri ke Banda Aceh kali ini merupakan satu batu ujian bagi suasana damai seminggu setelah Persetujuan Penghentian Permusuhan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka GAM ditandatangani di Jenewa. Lebih dari dari dua ribuan aparat keamanan dikerahkan, dan Masjid Baitur-rahman dipadati masyarakat. Masyarakat menaruh perhatian, namun tampaknya kurang bergairah untuk berdialog dengan Kepala Negara. Berikut ini dua keterangan. Pertama, dari Kadispendam, Kepala Dinas Penerangan Kodam Iskandar Muda, Firdaus Gani, dan kedua, komentar Hamzah dari organisasi pro-referendum SIRA. Firdaus Gani [FG]:Ya, Alhamdullilah dari mulai persiapan kita melakukan pengamanan kunjungan presiden sampai dengan sekarang, tidak ada hal-hal yang menonjol yang berkaitan dengan kegiatan keamanan. Kemudian aktivitas masyarakat juga sampai hari ini baik begitu. Radio Nederland [RN]: Artinya baik bagaimana? Lancar semua? FG: Artinya lancar bahwa aktivitas masyarakat tidak ada yang terpengaruh ya, begitu aja! RN: Kalau dalam kunjungan terakhir ada bom ya, dan ibu Mega hanya di bandara. Sekarang berbeda ya, acara lebih luas, sambutan rakyat bagaimana? FG: Ya sambutan masyarakat kelihatannya memang berbeda dengan yang lalu. Ini saya lihat sepanjang jalan, dari mulai dengan bandara sampai kota Banda Aceh terlihat pemasangan bendera umbul-umbul, berbeda dengan waktu kunjungan beliau hanya di bandara. Dan saya memonitor tadi di mesjid Raya begitu penuhnya masyarakat yang menunggu kedatangan presiden. Termasuk kesempatan ibu Mega memberikan hikmat kepada masyarakat untuk menginap semalam di Banda Aceh. RN:Tapi kali ini pasukan keamanan bukan main banyaknya ya, ada 2000-an lebih dikerahkan. Ini berarti kekurang-percayaan terhadap situasi setelah perjanjian damai? FG: Ah ndak, sebetulnya dulu juga sekitar ini ya, jadi di setiap pelosok kita melakukan pengamanan. Sebetulnya sama saja, hanya masalahnya kenapa berbeda kekuatan karena dulu kan konsentrasinya hanya satu, kita berada di bandara. Sekarang ibu Mega harus melewati rute panjang sekitar 17 km, sampai dengan sasaran pertama di mesjid Raya dan kemudian harus menginap. Tentunya pengamanan wilayah seputaran 17 km ini membutuhkan lebih banyak penggunaan personil keamanan. Bukan karena adanya ketidakpercayaan. Malah sebenarnya dengan adanya kesepakatan damai, itu semakin memudahkan kita karena situasi semakin kondusif dari segi keamanan. Demikianlah Kadispendam, Kepala Dinas Penerangan Kodam Iskandar Muda, Firdaus Gani RN: Saudara Hamzah dari SIRA bagaimana suasana Banda Aceh saat ini berkenaan dengan kunjungan presiden Megawati? Hamzah: Saya pikir begini, masyarakat khususnya di Banda Aceh hari ini datang untuk melihat kedatangan Megawati, saya pikir tidak begitu reponsif terhadap kedatangan Mega begitu. Kenapa? Ya, karena ya seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya bahwa Megawati datang ke Aceh itu hanya untuk yah, jalan-jalan begitu, untuk melihat sebentar, janji-janji lalu pulang lagi ke Jakarta. RN: Apa tanda-tandanya, apa indikasinya bahwa masyarakat tidak responsif? Hamzah: Misalnya begini, ketika kita melihat bahwa warga di Darussalam misalnya ya, ketika mendengar kedatangan Megawati hari ini, tidak begitu respon untuk besoknya datang. Hari ini begitu! Saya melihat begitu. Jadi tidak serta merta masyarakat datang ke mesjid Raya. Kebetulan saja ada sebagian masyarakat yang memang karena ini suasanan lebaran, masyarakat ya kumpul-kumpul di mesjid Raya begitu. RN: Tapi katanya masyarakat banyak berkumpul di sana, rakyat di luar mesjid dan di dalamnya. Hamzah: Itu betul, betul ada masyarakat di sana. Bukan tidak ada begitu ya. Tapi ini tadi, mereka itu bukan khususnya datang karena ada Megawatinya. Tapi karena itu adalah mesjid Raya Baitur-rahman. RN: Ibu Megawati menangis lagi apa tidak? Hamzah: Soal menangis saya tidak tahu, mungkin dia menangis dalam hati ngga tahu. Tapi mereka di sini adalah puji syukur dan doa. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa, ini mungkin keanehan bagi orang Aceh melihat. Misalnya begini, ketika datang ke Aceh ini kan pakai jilbab, pakai busana muslimah ya. Tetapi ketika meninggalkan Banda Aceh itu sudah seperti biasa. Nah ini adalah hal yang sangat janggal di Aceh. RN: Apa yang janggal dan mengapa janggal? Hamzah: Janggalnya begini, Aceh itu kan Islam identitasnya dan budaya Aceh itu budaya Islam. Jadi kalau wanitanya itu harus pakai jilbab dan sebagainya dan Megawati juga ikut-ikutan. Ketika ia datang ke Banda Aceh, dia ikut pakai jilbab. Bagus begitu, tapi ketika ia meninggalkan Aceh, itu tidak ada lagi. Jilbabnya tidak ada lagi, roknya sudah rok mini. Nah ini bagi orang Aceh itu sangat-sangat janggal. Hal-hal semacam ini adalah dianggap sebagai hal-hal yang munafik. Artinya Megawati dianggap masih pura-pura dalam melaksanakan kerja-kerjanya di sini. Ini yang mungkin dilihat oleh masyarakat Aceh begitu ya. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, kalau memang di Jakarta itu tidak pakai jilbab misalkan, datang ke Aceh ya juga seperti itu. Itu kan artinya itulah Megawati, itulah Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai di sini ada macam-macam begitu. Ya ini yang lucu kan? RN: Jadi ada yang menganggap itu sekedar pura-pura saja begitu? Hamzah: Ya, betul, betul. RN: Tapi ini lain dengan waktu-waktu yang lalu ya, sekarang Presiden Indonesia ini menginap di Banda aceh. Pertama kali ini berani menginap. Istimewa kan? Hamzah: Betul-betul, saya dengar juga begitu.Tapi kita kan tidak tahu, meskipun dibilang menginap tapi nanti sudah pulang. Karena memang dalam beberapa hari ini, paska penandatanganan peace agreement (perjanjian damai - red.) suasana di Aceh agak sedikit aman begitu. RN: Suasana aman ya, bagaimana dengan penjagaan keamanan presiden RI, apakah ketat, apakah berlebihan, apakah berkurang? Hamzah: Yah, saya mendengar itu tadi dari kodam ya bahwa jumlah pasukan itu tiga batalyon. Memang tidak seketat yang dulu ya. Ini agak sedikit kurang, keketatannya itu memang agak sedikit longgar begitu. RN: Tapi tidak ada kerusuhan juga ya? Hamzah: Tidak, tidak ada. RN: Bagaimana dengan posisi SIRA, apakah SIRA juga berusaha bertemu dengan Presiden Megawati dan berdialog tentang referendum? Kan SIRA membela referendum bukan? Hamzah: Kita bukan membela referendum, tapi bagaimana referendum itu terlaksana di Aceh begitu ya. RN: Tapi apakah SIRA berusaha berdialog dengan ibu Presiden Megawati tentang referendum? Hamzah: Ngga, ngga kita ngga ada itu. RN: Kenapa tidak? Hamzah: Kan secara resmi ya. Artinya kita menyampaikan ini kan sebagai basa-basi saja. Karena begini ya, referendum ini bukan hanya SIRA yang memperjuangkan. Demikianlah Hamzah dari organisasi pro-referendum SIRA, dan sebelumnya anda juga mendengar Firdaus Gani, Kepala Dinas Penerangan Kodam Iskandar Muda. * SOAL JAMAAH ISLAMIYAH DAN DARUL ISLAM: MEGA DAN GOH BISA SALAH TUDING Negara-negara barat maupun negara-negara tetangga Indonesia yang sangat khawatir terhadap terorisme internasional terus menuding Indonesia sebagai sarang teroris. Salah satu negara yang paling getol menuduh Abu Bakar Ba'asyir sebagai teroris, kini menuding juga Darul Islam, suatu organisasi yang didirikan pada 1948 sebagai teroris. Benarkah itu? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong ketika berbicara mata mata dengan Presiden Megawati di istana Bogor mengatakan bahwa jaringan teroris Jamaah islamiyah mempunyai kaitan dengan Darul Islam tahun 1950an, yang juga merupakan bagian dari gerakan terorisme Al Qaidah. Karena itu Singapura dan Indonesia sepakat membasmi jaringan tersebut. Perdana Menteri Singapura itu juga sempat berharap bahwa penyelidikan atas Jemaah Islamiyah itu bisa dimulai dari kasus Darul Islam tersebut. Sehubungan dengan pernyataan itu sejumlah mantan tahanan politik Darul Islam mengatakan, Darul Islam tidak ada hubungannya dengan Jamaah Islamiyah. "Baik organisatoris maupun historis, tidak ada kaitannya antara DI dan JI," kata mereka. Tetapi mereka mengakui bahwa baik Abdullah Sungkar maupun Abubakar Ba'asyir merupakan mantan anggota DI atau pun NII, atau Negara Islam Indonesia, yang dahulu lari ke Malaysia. Namun pada tahun 1990an, kedua tokoh ini menyatakan diri keluar dari DI dan NII. Mereka berdua sudah merasa tidak sepaham lagi dengan gaya perjuangan DI. Tokoh-tokoh Darul Islam dan NII dianggap sebagai orang-orang penghayal yang tidak realistis. Sebaliknya kelompok DI ketika itu berpendapat dalam perjuangannya menegakkan syariah Islam kelompok DI akan menari sesuai dengan gendang yang ditabuh. Kalau irama genderang perang yang ditabuh sebagaimana dimainkan oleh rejim Soeharto, maka dengan berat hati orang-orang DI melayaninya. Sehingga terjadilah bentrokan antara orang-orang DI dengan TNI pada waktu itu. Tidaklah mengherankan jika saat itu muncul kasus Teror Warman. Warman adalah seorang mantan anggota tentara Islam Indonesia yang ikut bertransmigrasi dari Jawa Barat ke Lampung. Sebagai reaksi terhadap tindakan kekerasan Soeharto, Warman dan kawan-kawannya melakukan perlawanan terhadap TNI sejak tahun 1977 sampai tahun 1982. Tetapi ketika gendang perdamaian yang ditabuh setelah Soeharto jatuh, di tahun 1998, maka kewajiban Darul Islam sebagai suatu gerakan Islam untuk cenderung pada perdamaian. Walaupun pihak yang mengajak berdamai itu sesungguhnya hanya berpura-pura saja tetapi masalah hatinya bagi kalangan Darul islam hanya menyerahkannya kepada Allah, kata Ridwan. Ini sikap Darul islam Ridwan: Contoh konkritnya begini kalau Islam mempunyai musuh, sementara musuh itu umpamanya mengajak berdamai, nah kewajiban Islam menurut Al Qur'an itu bahwa umat Islam wajib untuk cenderung kepada perdamaian. Walaupun yang mengajak berdamai itu sesungguhnya hanya berpura-pura. Yah, itu kan masalah hati mereka. Kita hanya melihat fisiknya saja, masalah hatinya kita serahkan saja kepada Allah. Walaupun mereka berpura-pura. Tentang masalah pemboman Bali, jadi sikap kami jelas. Setelah pernyataan Ba'asyir dengan almarhum Abdullah Sungkar pada waktu keluar dari NII, dari Darul Islam maka kami tidak mengetahui lagi gerakan-gerakan mereka atau aktivitas-aktivitas mereka nah sehingga masalah pemboman Bali, masalah pemboman gereja, apapun kayaknya Darul Islam itu tidak tahu menahu masalah itu. Kalau toh ada mungkin ada oknum-oknum yang mengaku atau pernah mengaku menjadi anggota Darul Islam umpamanya, itu karena terus terang saja kepemimpinan di Darul Islam sekarang ini tidak solid sehingga mereka kerena tanpa ada organisasi yang solid sehingga mereka bergerak secara individu-individu. Kita tidak bisa mengontrol tentang individu-individu mereka. Tetapi secara, ya kami atas nama mantan tahanan politik Darul Islam, kami sama sekali tidak tahu menahu. Karena itu orang-orang Darul Islam tidak mengetahui perkembangan Abdullah Sungkar dan Abubakar Ba'asyir setelah kedua orang itu berpisah dari Darul islam. Perkembangan selanjutnya, pihak darul Islam hanya mengetahui bahwa Abubabakar Ba'asyir pernah aktif dalam Majelis Mujahidin Indonesia, yang dibentuk oleh Irfan Awwas Cs setelah Soeharto jatuh. Pada pembentukan MMI itu yang diselenggarakan mulai dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2000 sudah ada anggota-anggota senior ex-DI yang mempertanyakannnya. Kenapa momentum tersebut memakai momentum 7 Agustus, sehingga seolah-olah antara MMI dengan DI ada hubungannya? Padahal Irfan Awwas sebagai Ketua MMI, pernah mengatakan antara MMI dan DI tidak ada hubungan baik secara historis mau pun organisatoris. Bahkan sementara anggota DI menganggapnya sebagai memanfaatkan nama Darul islam yang diproklamirkan secara resmi menjadi NII pada 7 Agustus 1949 setahun setelah DI berdiri, oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Irfan Awwas sendiri adalah seorang tokoh muda Islam murid Ba'asyir yang pernah ditahan Soeharto dan dibuang pulau Nusakambangan. Kala itu ia dituduh telah menerbitkan tabloid Ar Risalah yang mengkritik pemerintahan Soeharto. Kebetulan Jenderal Benny Moerdani saat itu menjabat sebagai Pangab dan sangat menentang penerbitan tabloid Ar Risalah. Namun yang pasti Irfan selaku pemimpin redaksi Ar Risalah, ditahan karena berita-berita tabloidnya dan bukan karena keterlibatannya dengan DI/TII. Maka agaknya Goh Chok Tong dan Megawati harus benar-benar mampu mencermati konstelasi gerakan Islam yang ada di Indonesia. Utamanya yang punya hubungan dengan militer Soeharto yang patut ditelusuri dengan saksama. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
