--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 09 Januari 2003 13:40 UTC ** POLRI MENINDAK UNJUKRASA DI JAKARTA ** INDIA LAKUKAN UJICOBA RUDAL JARAK SEDANG KEDUANYA ** KOREA UTARA USULKAN PERTEMUAN TINGKAT MENTERI DENGAN KOREA SELATAN ** TOPIK GEMA WARTA: BURUH DAN MAJIKAN BERSEKUTU, ADAKAH PEMERINTAH TERANCAM? * POLRI MENINDAK UNJUKRASA DI JAKARTA Indonesia menindak aksi unjukrasa memprotes kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Para pengunjukrasa melempari polisi dengan batu, dan polisi memukuli sejumlah demonstran dengan tongkat. Tidak diberitakan adanya korban luka dan penahanan. Para pengunjukrasa yang terdiri dari sekitar 2.000 buruh dan mahasiswa berhimpun di depan Istana Kepresidenan. Mereka menuntut lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kamis hari ini merupakan hari keempat berlangsungnya aksi protes terhadap kenaikan harga, namun baru pertama kali terjadi bentrok kekerasan itu. Belum lama berselang pemerintah di Jakarta menaikkan harga BBM denan 20 persen dan tarif listrik dengan enam persen. * INDIA LAKUKAN UJICOBA RUDAL JARAK SEDANG KEDUANYA India melakukan ujicoba kedua rudal jarak sedangnya yang baru di pangkalan pantai Timur India. Rudal baru tersebut adalah versi yang lebih kecil yang dinamakan Rudal-Agni. Senjata rudal baru itu berjarak-jangkau sampai 800 kilometer dan bisa bermuatan bom nuklir. Secara teori versi jarak jauh Rudal-Agni mampu mencapai Cina, sedang jarak sedangnya bisa merupakan sarana menakut-nakuti Pakistan. Negara tersebut juga memiliki rudal yang bisa bermuatan nuklir. Kedua negara bertetangga tersebut tahun lalu berada di ambang perang, sebagai akibat terjadinya serangan terhadap parlemen India. Pada bulan-bulan belakangan, keadaan tenang bisa dipulihkan di kawasan perbatasan kedua negara. * KOREA UTARA USULKAN PERTEMUAN TINGKAT MENTERI DENGAN KOREA SELATAN Korea Utara mengusulkan diadakan perundingan tingkat menteri dengan Korea Selatan. Demikian diumukan pihak otorita Korea Selatan. Pyongyang menghendaki agar pertemuan itu diselenggarakan pada 21 sampai 24 Januari mendatang. Usulan itu merupakan petunjuk bahwa Korea Utara bersedia berunding dengan Korea Selatan untuk mengurangi ketegangan. Sebab terjadinya krisis sekarang ini adalah keputusan Korea Utara untuk mengaktifkan kembali Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklirnya. Dengan itu negara tersebut bisa memproduksi plutonium yang bisa dijadikan senjata nuklir. Langkah itu membuat berang Amerika Serikat. Rabu kemarin, Pyongyang menuduh Amerika Serikat, memperuncing bahaya perang nuklir di Semenanjung Korea. Washington berseru kepada Korea Utara untuk melakukan perundingan bilateral, namun belum mendapat tanggapan. * MENLU INGGRIS DESAK INDONESIA IKUT MENEKAN BAGDAD Senjata pemusnah massal Irak bukan saja ancaman bagi Barat, tetapi juga bagi dunia Islam. Itulah pesan yang dibawa Menlu Inggris Jack Straw dalam pidatonya di Jakarta. Hal itu sebagian sudah diumumkan. Pejabat Inggris itu berseru kapada pihak Indonesia untuk ikut bersama negara-negara yang menekan Bagdad agar melucuti senjatanya. Menlu Indonesia Hasan Wirajuda sebelumnya menyatakan, menentang keras tindakan militer terhadap Irak. Wirajuda juga mengatakan, ia akan menanyakan kepada Menlu Straw, Inggris punya bukti-bukti kongrit apa tentang adanya senjata-senjata pemusnah massal di Irak. Jack Straw merada di Indonesia selama dua hari, sebelum meneruskan lawatannya ke Malaysia. * AMERIKA SERIKAT MINTA BANTUAN CHEKO DALAM OPERASI MILITERNYA TERHADAP IRAK Amerika Serikat meminta bantuan mitra NATO-nya Cheko dalam kemungkinan operasi militernya terhadap Irak. Menurut Wakil Perdana Menteri Pavel Rychetsky, Washington minta diperkanankan menempatkan pasukan Amerika di Cheko dan penggunaan wilayah udara Cheko. Selanjutnya Praha diminta agar kesatuan ahli-ahlinya di bidang senjata kimiawi dan biologinya yang ditempatkan di Kuwait, untuk sementara dipertahanakan. Parlemen Cheko selang satu setengah pekan ini akan bersidang untuk mengambil sikap terhadap permintaan Amerika tersebut. * SEKTOR PERBANKAN DI VENEZUELA MOGOK Venezuela kini sektor perbankannya yang mogok. Para karyawan Perbankan Kamis hari ini dan Jum'at besok menghentikan kerjanya, sebagai solideritasnya terhadap pemogokan umum yang sudah berlangsung selama lima pekan di negeri itu. Segera setelah diumumkan, terjadi antrean panjang di depan bank-bank, yang sejak dimulainya pemogokan buka hanya sebentar saja. Presiden Venezuela, Hugo Chavez, mengancam dengan tindakan keras terhadap para karyawan bank yang mematuhi seruang mogok tersebut. Dengan aksi itu pihak oposisi bermaksud memaksa Chavez lengser, atau mempercepat diadakannya pemilu baru. Di ibukota Caracas terjadi lagi kerusuhan Rabu kamarin. Para pengikut Chavez menyerang sebuah bangunan di mana para pemimpin oposisi sedang melakukan jumpa pers. Polisi anti-huruhara membubarkan para demonstran dengan gas airmata. * BURUH DAN MAJIKAN BERSEKUTU, ADAKAH PEMERINTAH TERANCAM? Ada gejala menarik dalam demonstrasi menentang kenaikan tarif listrik, telepon dan bahan bakar minyak (BBM) yang hari ini berlangsung di Jakarta. Itulah peran para majikan, karena ternyata yang bermonstrasi bukan hanya mahasiswa dan buruh, tetapi juga para majikan. Secara tradisional buruh jelas berhadap-hadapan dengan majikan. Kalau begitu mengapa hari ini mereka berjuang bersama? Kepada Dita Sari, pemimpin Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, FNPBI, ditanyakan latar belakang persekutuannya ini dan sampai kapan buruh akan berjuang bersama majikannya. Pertama-tama Dita Sari menuturkan tuntutan aksinya di pusat ibukota Jakarta hari ini: Dita Sari [DS]: Hari ini kita mengadakan aksi ke Istana Mega yang mengikutsertakan sekitar 15 ribu buruh dan mahasiswa juga. Dan juga diikuti oleh 20 asosiasi pengusaha. Kita lari dari Bundaran HI sampai ke Istana dengan tuntutan batalkan kenaikan BBM, TDL dan telepon. Juga kita sertai penolakan terhadap paket reformasi ekonomi Megawati. Penolakan terhadap penjualan aset-aset BUMN, privatisasi dan juga penolakan terhadap release and discharge yang dikeluarkan Mega sekitar dua minggu yang lalu. Radio Nederland [RN]: Jadi sebagai aktivis buruh, Anda berdemonstrasi dengan kalangan pengusaha ya, majikan ya gitu ceritanya? DS: Pada hari ini pengusaha menyatakan bahwa tidak akan ada PHK untuk buruh. Jadi pada intinya mereka merasa bahwa ada kepentingan yang sama dengan kaum buruh soal kenaikan BBM, TDL itu. Jadi memang ini merupakan suatu bentuk rekonsiliasi sementara, sejenak, seketika. Meskipun tentu saja pertentangan-pertentangan dalam masalah upah, dalam masalah undang-undang itu akan terus ada. Tapi untuk sekarang ada satu agenda nasional yang menuntut penyatuan dari seluruh kelompok untuk bersama-sama melawan kebijakan pemerintah Mega. RN: Itu gagasan siapa? Gagasan Anda atau gagasan para majikan? DS: Gagasan para majikan. Karena ini persoalan kepentingan. Mereka melihat ada kepentingan yang sama. Itu yang pertama. Kita juga menolak kenaikan BBM, mereka juga. Yang kedua dari jaman Belanda sampai jaman sekarang bangsa Indonesia kan tidak punya tradisi melawan, melawan kekuasaan. Beraninya cuma ngomel-ngomel di belakang. Bahkan mereka sering mendapat keuntungan dari kekuasaan. Mendapat fasilitas dan perlindungan. Nah sekarang giliran mereka betul-betul terpojok, mereka harus berpaling kepada kekuatan mayoritas, yaitu rakyat, ya dalam hal ini buruh. Maka saya bilang ini sifatnya temporer. Karena kami tahu kalau misalnya kepentingan para pengusaha sudah terpenuhi, pasti kemudian akan tetap muncul pertentangan antara kita dengan mereka. Pada saat ini kita akan bersama-sama dengan pihak mana pun yang secara konsisten menolak kenaikan BBM, TDL dan telepon. Jadi kalau di tengah jalan nanti pengusaha kemudian tarik diri, mundur karena ada konsesi, maka ya posisi mereka bisa jadi berseberangan. Tapi karena saat ini mereka masih tetap mengatakan akan melawan, ayo kita sama-sama dengan mahasiswa, dengan yang lain. RN: Kalau gitu pengusaha semacam apa sebenarnya yang bergabung dengan Anda dalam protes hari ini? DS: Pengusaha-pengusaha yang kejepit, pengusaha-pengusaha yang kalah bersaing dengan kekuatan global, pengusaha yang tergeser karena pemerintah lebih mengakomodir kepentingan korporasi-korporasi internasional. Pengusaha yang tergeser karena kebangkrutan yang massal di kalangan mereka. Dan karena kebijakan pemerintah mereka anggap tidak membantu investasi. Jadi karena mereka tergeser, kejepit, mereka nggak punya pilihan lain, harus melawan. Dan kebetulan kepentingan ini juga merupakan kepentingan banyak orang lain di luar mereka. Jadi terus sama-sama itu, sebenarnya logis sih kalau kemudian sama-sama. RN: Tapi Anda tadi sudah mengatakan kemungkinan bahwa mereka akan menerima konsesi dari pemerintah? DS: Bisa, karena tuntutan pengusaha sebetulnya, mereka bilang minimal ditunda. Kalau kita kan dari serikat buruh jelas: batalkan! Tapi di kalangan pengusaha ditunda atau pun dikurangi. Itu bentuk kompromis sebetulnya. Nah, kalau dari kita batalkan. Jadi, karena nanti ada saat-saatnya misalnya sekarang kita bisa ketemu, tapi ada saat-saatnya harus pisah, dan kembali lagi ke posisi seperti dulu. RN: Siapa sebenarnya lebih merupakan lawan serikat buruh? Pemerintah atau majikan dalam hal ini? DS: Saat ini pemerintah. Dari dulu pun sebenarnya pemerintah. Karena pemerintahlah yang dari dulu membuat keputusan tentang upah rendah, yang melindungi pengusaha, dengan tentara, dengan polisi. Dari dulu juga pemerintah. Cuma sekarang ini tambah kelihatan, karena desakan dari globalisasi, itu bukannya membuat pemerintah malah melindungi rakyatnya, tapi justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi kekuatan global untuk mengeksploitasi Indonesia. Nah, jadi yang kita hadapi sekarang adalah pemerintah yang mendukung kebijakan globalisasi yang menghancurkan rakyat. Neokolonialismelah sebetulnya kalau bahasa Bung Karno ya. Penjajahan baru yang disahkan oleh pemerintah nasional. RN: Tapi bagaimana ini, misalnya soal kenaikan harga BBM. Itu kan karena subsidinya besar sekali dan subsidi itu memberatkan APBN. Bagaimana pemikiran Anda sebagai pemimpin serikat buruh dalam hal ini? DS: APBN itu berat. Mayoritas dana APBN, 40% itu bukan lari karena subsidi. Itu karena satu, membayar hutang luar negeri. Dua membayar bunga obligasi yang merupakan hutang dari para konglomerat-konglomerat jahat itu yang sudah diputihkan oleh Megawati. Jadi pemerintah kebagian yang membayar obligasinya. Dan pemerintah juga berkewajiban membayar bunga cicilan ke IMF. Dan itulah kenapa 40% uang kita di APBN, uang rakyat itu, dialokasi ke sana. Nah, untuk bisa memenuhi dua kewajiban itu, obligasi dan IMF, pemerintah memutuskan bahwa subsidi buat orang-orang miskin, subsidi listrik, subsidi telepon, air segala macam harus ditarik. Artinya di sini pemerintahan Mega jelas, membawa mandat IMF dan para konglomerat, dan bukan mandat kita. RN: Jadi Anda merasa sebagai serikat buruh ini dibebankan sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab serikat buruh gitu? DS: Bukan, itu bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab rakyat, bukan tanggung jawab buruh. Karena yang hutang itu bukan kita, dan yang melindungi para konglomerat-konglomerat kan pemerintah Mega. Baik melindungi dalam bentuk fisik, memang betul-betul fisik dijaga keamanannya, mau pun melindungi dalam bentuk memberikan undang-undang. Misalnya perpanjangan PKPS, memberikan Release and Discharge itu. Jadi kalau pikir, kalau memang pemerintah membawa mandat IMF dan konglomerat, maka pemerintahnya harus diganti dengan sebuah pemerintahan yang memang bisa membawa mandat kita. Kalau Mega enggak bisa, ya buat apa diteruskan. RN: Tetapi kan masalahnya subsidi BBM, hanya ada di Indonesia, di tempat lain, di negara lain semakin dikurangi, dan bahkan sudah tidak ada lagi. DS: Jadi yang pertama ini adalah persoalan daya beli. Daya beli rakyat sedang rendah-rendahnya. Dan bahkan tambah lama bukannya tambah meningkat, tapi tambah hancur. Itu yang membedakan Indonesia dengan misalnya beberapa negara yang lain. Kedua kita melihat juga kontrol terhadap sumber-sumber energi kita. Misalnya BBM. Produksi-produksi bahan bakar kita, terutama minyak dan gas itu lebih banyak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sini. Jadi bukan dikuasai sepenuhnya oleh BUMN atau perusahaan-perusahaan negara milik rakyat. Sehingga, tidak heran kalau kemudian harga minyak juga bukan pemerintah yang bisa menentukan, tapi kekuatan global. Nah, menurut kami inilah kenapa begitu mengerikannya nanti kalau pemerintah betul-betul memprivatisasi Pertamina. Karena belum diprivatisasi saja, kita yang memproduksi minyak itu tapi kita harus bayar lebih mahal. Makanya kita menganggap tidak cukup hanya soal menolak kenaikan BBM tapi juga menuntut agar jangan sampai terjadi sumber-sumber energi tidak dikuasai oleh rakyat, tapi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinational itu. Demikian Dita Sari pemimpin Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia FNPBI. * Terancam Krismon, Kanselir Jerman Terpaksa Ingkari Janji Pemilu Intro: Penjualan barang di toko sangat berkurang, pengangguran makin meningkat dan pertumbuhan ekonominya diperkirakan hanya akan mencapai 0,6% tahun ini. Berita-berita mengenai perekonomian yang buruk membanjiri Jerman pekan ini. Berita-berita yang tidak menyenangkan pemerintah Kanselir Gerhard Schroder yang minggu ini menghadapi ancaman aksi mogok serta ultimatum Komisi Eropa. Lebih lanjut laporan redaktur Eropa Barat Johan Huizinga. Tekst: Sementara pemerintah Jerman masih belum berhasil menyelesaikan konflik tuntutan kenaikan gaji sampai 3% dengan serikat pegawai negeri Verdi, beranggotakan tiga juta orang, berita-berita tentang perekonomian yang semakin buruk pun tidak berhenti membanjiri Jerman. Omzet toko-toko tampaknya turun 6% November lalu ketimbang setahun sebelumnya. Pengangguran sedikit naik. Angka-angka terbaru diharapkan diketahui akhir pekan ini. Pertumbuhan ekonomi tahun ini pun tidak memberi harapan. Ramalan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 1,5% tidak dianggap serius, tapi lembaga-lembaga terkemuka Jerman memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak melebihi 6%. Rabu kemarin Komisi Eropa memberikan ultimatum. Jerman harus mengambil tindakan sebelum 21 Mei mendatang, supaya defisit anggaran sebesar 3,8% turun sampai 3% sesesuai norma yang ditentukan Uni Eropa. Apabila Berlin tidak berhasil melakukan ini maka Jerman bisa didenda oleh Brussel. Walau ultimatum Brussel memang sangat tegas, tapi berdasarkan tanggapan-tanggapan pertama, Berlin tampaknya lega. Lega karena pemerintah memiliki argumen untuk berdalih tidak menepati janji pemilu. Dengan begitu pemerintah punya alasan untuk menurunkan upah, tunjangan dan premi tunjangan sosial, serta mengurangi tunjangan sosial itu sendiri dan pelbagai fasililitas lain. Menghadapi pemilihan di dua negara bagian Pebruari mendatang Kanselir Gerhard Schroder harus mengumumkan tindakan-tindakan paling urgen untuk mereformasi kebijakan tenaga kerja Jerman yang terlalu kaku. Pekerjaan-pekerjaan yang bergaji rendah dan bersifat sementara akan digalakkan. Para penganggur yang enggan melamar pekerjaan akan dikurangi tunjangannya. Ini hanya segelintir dari rekomendasi komisi khusus yang akan dibentuk oleh pemerintah. Tapi rencana itu berkali-kali dilunakkan karena protes keras kalangan serikat buruh. Masalah lain adalah pelayanan kesehatan. Sektor kesehatan memang tidak mengalami peningkatkan daftar tunggu pasien yang harus dilayani, namun pengeluaran sektor kesehatan terus membengkak. Ada lagi masalah dana pensiun, apalagi jumlah penduduk berusia lanjut semakin bertambah. Sepertiga dari gaji kotor di Jerman dialokasikan untuk membayar premi pensiun dan asuransi kesehatan. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat, beaya yang menyangkut upah harus dikurangi. Ini berarti, tidak hanya serikat buruh tidak boleh terlalu banyak menuntut kenaikan upah, tetapi beban pengeluaran majikan dan premi juga harus dikurangi. Namun ini hanya bisa terwujud kalau warga Jerman bersedia menerima tunjangan sosial yang lebih rendah dan menambah pembayaran premi. Tapi tidak ada yang berani menyampaikan pesan ini kepada masyarakat Jerman. Jadi kanselir Jerman Gerhard Schroder terpaksa mengingkari janji pemilu dengan menaikkan pajak dan premi. Ini berarti, Schroder tidak hanya membuat dirinya tidak populer, tetapi juga tidak memecahkan inti masalah. Jerman juga masih memikul beban beaya penyatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Sejak pemberlakuan mata uang tunggal Eropa, euro, Jerman tidak memiliki alat sendiri untuk menanganani krismon seperti menurunkan suku bunga atau devaluasi mata uang. Jadi, satu-satunya pilihan adalah tidak lain adalah mengurangi kesejahteraan mayoritas warga Jerman. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
