--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 10 Januari 2003 14:00 UTC ** WNA TERPIDANA PENYALAHGUNAAN VISA DI ACEH DIBEBASKAN ** MASYARAKAT INTERNASIONAL RESAH, KORUT BATALKAN PERJANJIAN ** IRAK IMPOR BAHAN RUDAL SECARA ILEGAL ** TOPIK GEMA WARTA: KENAIKAN BBM, MASYARAKAT MARAH KARENA KREDIBILITAS PEMERINTAH RENDAH ** TOPIK GEMA WARTA: JIKA AIR TAK LAGI JADI MILIK KITA ** TOPIK GEMA WARTA: KOREA UTARA KELUAR DARI KESEPAKATAN NON-PROLIFERASI ** TOPIK GEMA WARTA: DAFTAR SENJATA IRAK MASIH TIMBULKAN BANYAK PERTANYAAN * WNA TERPIDANA PENYALAHGUNAAN VISA DI ACEH DIBEBASKAN Joy Lee Sadler, warga Amerika yang diadili dalam kasus penyalah gunaan visa dibebaskan hari ini. Perempuan berusia 57 tahun dan bekerja sebagai perawat itu, telah ditahan sejak September dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara Desember lalu. Menurut penasihat hukum Sadler, Rufriadi, setelah dibebaskan Sadler akan terbang ke Medan dan kemudian ke Kuala Lumpur melalui Banda Aceh. Saat ditahan, Sadler yang HIV positif itu sempat menolak makan sebagai protes. Namun, penasihat hukumnya mengatakan bahwa kini Sadler berada dalam kondisi yang baik. Dalam kasus yang sama, Pengadilan Negeri di Banda Aceh juga menghukum warga Inggris Lesley McCulloh. Perempuan yang berusia 40 tahun ini dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan akan dibebaskan 9 Februari mendatang. McCulloh adalah pengajar di universitas Tasmania di Australia. Ia kerap menulis artikel tentang Aceh yang beberapa di antaranya dimuat di koran Indonesia. Keduanya mengeluh telah diperlakukan secara buruk oleh aparat kemanan, terutama pada awal panahanan. Namun, tuduhan ini ditolak oleh pemerintah. * MASYARAKAT INTERNASIONAL RESAH, KORUT BATALKAN PERJANJIAN Keputusan Korea Utara untuk membatalkan perjanjian non-proliferasi telah meresahkan masyarakat internasional. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi pengembangan senjata nuklir. Dengan keputusan itu, para inspektur dari Badan Atom Internasional juga ditolak kembali ke Korea Utara. Menurut Pyongyang, dibukanya lagi proyek nuklir di negara tersebut tidak bisa dihindari karena kekurangan energi. Namun, Korea Utara tidak berencana membuat senjata nuklir. Cina, Rusia, Jepang dan negara jiran Korea Selatan menganggap keputusan Korea Utara telah memperburuk situasi. Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung menyebutkan bahwa mulai ada kontak antara para diplomat Amerika Serikat dengan Korea Utara. Kim Dae-Jung berharap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. * IRAK IMPOR BAHAN RUDAL SECARA ILEGAL Tahun lalu, Irak mengimport secara ilegal bahan untuk membuat rudal. Tapi tidak jelas apakah bahan tersebut dipakai dalam pengembangan senjata pemusnah massal. Ini dikatakan oleh kepala inspektur senjata, Hans Blix, kepada Dewan Keamanan PBB. Irak memang dilarang untuk mengimport bahan pembuatan senjata namun, diperbolehkan memiliki senjata konvensional. Selain itu Blix juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan bukti keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Sekalipun demikian Blix masih belum sepenuhnya menerima daftar senjata yang diberikan Irak kepada PBB bulan lalu. Menurut Blix ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab oleh daftar itu. Sementara itu di New York berlangsung pertemuan untuk berdiskusi dengan ke lima anggota baru Dewan Keamanan PBB. Jerman yang merupakan salah satu anggota baru mengatakan bahwa berdasarkan laporan tidak ada alasan untuk menyerang Irak. Sebagai reaksi, Gedung Putih menyatakan punya bukti bahwa Bagdad memiliki senjata terlarang. * AS AKAN LEBIH AKTIF BERPERAN DALAM KRISIS VENEZUELA Amerika Serikat akan lebih aktif berperan dalam krisis di Venezuela. Menurut harian Washington Post, Menteri Luar Negeri Colin Powell berencana mendirikan sebuah group yang bernama 'sahabat Venezuela'. Rencana ini akan digelar minggu depan dalam sebuah rapat Organisasi Negara-negara Bagian AS. Hingga kini Washington mengambil jarak dari krisis di Venezuela. Diperkirakan group tersebut akan beranggotakan Amerika Serikat, Brasilia, Meksiko, Chili, Spanyol dan seorang duta dari PBB. Selama beberapa hari belakangan, Powell telah berbicara dengan sejumlah negara. Saat ini, Presiden Brasil Lula da Silva juga mengerjakan inisiatif yang serupa. Namun AS tidak puas dengan hasilnya dan membuat rencananya sendiri. * MENDIKBUD BELANDA:JILBAB TIDAK BOLEH DIPAKAI DI KELAS Menteri pendidikan Belanda, Maria van der Hoeve, menganggap bahwa sekolah berhak melarang penggunaan jilbab di dalam kelas. Pernyataan ini merupakan reaksi terhadap kekisruhan yang terjadi di sebuah sekolah di Amsterdam. Sejak minggu ini, direksi sekolah melarang seorang anak perempuan Turki yang berusia 12 tahun untuk masuk kelas karena ia menolak melepaskan jilbabnya. Menteri pendidikan mendukung kebijakan sekolah untuk menegakkan peraturan sekolah yang melarang murid-murid memakai penutup kepala seperti topi dan jilbab jika berada di dalam kelas. Menurut menteri, jika orang tua keberatan dengan aturan ini, mereka harus cari sekolah lain. * PASAR RUMAH MURAH DAN MENENGAH BELANDA TETAP STABIL Menurut Asosiasi Agen Real Estate Belanda, pasar bagi rumah murah dan kelas menegah akan tetap stabil tahun ini. Sebaliknya, penjualan rumah-rumah mahal akan mengalami kemandekan. Menurut data, harga rumah di belanda naik hingga 5% trahun lalu. Tahun sebelumnya harga rumah naik 6%. Harga rata-rata sebuah rumah baru di Belanda tahun 2002 lalu berkisar pada 206 ribu Euro. * AKSI PENGEPUNGAN TERLAMA DI INGGRIS BERAKHIR Di Londen, polisi dari satuan khusus berhasil mengakhiri aksi pengepungan terlama dalam sejarah kriminalitas di Inggris. Seorang laki-laki berusia 32 tahun bersembunyi di sebuah apartemen selama 15 hari dan menyandera seorang korban. Seminggu terakhir ini, laki-laki itu tidak diberi makanan lagi. Ia menghangatkan ruangan dengan menggunakan mebel sebagai kayu bakar. Polisi menenukan jenasah laki-laki tersebut di apartemen. Diduga ia meninggal karena kekurangan oksigen. Akibat aksi pengepungan itu, sekitar 40 keluarga dilarang menghuni rumah mereka sejak tanggal 26 Desember. * KENAIKAN BBM, MASYARAKAT MARAH KARENA KREDIBILITAS PEMERINTAH RENDAH Keputusan pemerintah menaikkan BBM, Tarif Dasar Listerik dan Telpon memicu demonstrasi di berbagai daerah. Keputusan tidak populer itu diambil pada saat kredibilitas pemerintah berada pada titik terendah. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muhamad Maksum, Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta. Ia menambahkan bahwa dampak keputusan itu adalah kenaikan harga yang bisa memicu laju inflasi, barometer politik pemerintahan. Muhamad Maksum [MM]:Sekarang ini harga naik, jelas inflasi harga-harga mesti akan naik semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Di belakang hari inflasi mesti tinggi. Tetapi, pemerintah jelas sekali akan menahan inflasi serendah-rendahnya. Menahan inflasi serendah-rendahnya itu satu keharusan, kalau tidak ingin kredibilitas pemerintah semakin hancur. Karena inflasi adalah ukuran politik pemerintahan. Nah, kalau sudah mereka menahan inflasi at all cost (dengan segala upaya - red.) apa tool (alat -red.) nya? Tool nya hanya ada beberapa saja, yang paling populer adalah tight money policy(kebijakan uang ketat -red.). Dalam tight money policy jelas sekali nanti belaja turun,harga tertahan tapi produk-produk pertanian pun tidak laku. Yang kedua adalah proteksi terhadap nilau tukar. Proteksi nilai tukar itupun merupakan pembunuhan terhadap produk-produk lokal. Tool yang ketiga sangat efektif untuk negara-negara berkembang, yaitu menahan harga pangan, kalau toh naik jangan tinggi-tinggilah naiknya harga pangan itu. Karena pangan memiliki consumption share (tingkat konsumsi-red.) yang sangat tinggi akan pangan akan sangat efektif untuk mengendalikan konsumsi. Yang dikorbankan siapa? Kalau pangan dikendalikan, yang dikorbankan petani lagi. Jadi petani atau sektor pertanian mesti menjadi tumbal dari kenaikan-kenaikan ini. Meskipun mereka memperoleh kompensasi. Radio Nederland [RN]:Kalau menunggu sampai kredibilitasnya pulih, lalu baru melakukan terobosan seperti yang dilakukan sekarang, akan semakin parah? MM: Jadi itulah persoalan kesalahan system (sistem campuran - red.), selama ini kita berjalan tidak pernah membangun kredibilitas dari governace (pemeritahan - red.). Nah, sudah sekian lama kita sudah menyadari bahwa kredibilitas itu jelek, pada saat ada demo-demo seperti ini. Setelah ini hilang, nanti lupa lagi. Padahal mestinya satu unsur penting dari governance itu adalah bagaimana membangun credibility. Saya kira itu yang harus dikedepankan. Kalau kita tidak mampu menegakkan itu, sudahlah public trust (kepercayaan publik - red.) itu semakin merosot. Misalkan satu hal, bagaimana pemerinah memperhatikan kredibility, kalau kita lihat sekarang saja mereka sudah membodohi masyarakat dengan kenaikan harga beras itu. Kenaikan harga dasar beras yang waktunya bersamaan dengan pengumuman kenaikan BBM itu, wah itu pembodohan bukan main untuk petani. Pembodohan bukan main untukmasyarakat. Jadi sepertinya itu satu bentuk kompensasi terhadap harga-harga BBM dan sebagainya, padahal kenaikan harga dasar gabah yang sekarang ini 1725 rupiah /kg gabah kering giling, itu kami usulkan itu sudah sejak Agutus tahun lalu. Kemudian 17 Oktober disetujui pada level Menko perekonomian, kemudian baru diundangkan 31 Desember. Sepertinya itu hiburan untuk petani, kompensasi kenaikan BBM dan lain sebagainya, tapi itu kan lambat atau cepat, publik akan tahu bahwa ini ndak benar, tidak ada kaitannya dengan kenaikan-kenaikan BBM itu karena ini, angka-angkaitu diusulkan sejak Agustus tahun lalu sebagai kompensasi terhadap kenaikan BBM pada saat itu. RN: Jadi usulan itu sepertinya dijadikan komoditas politik sebetulnya ya? MM: Nah, menjadi komoditas politik. Sekedar hiburan untuk masyarakat. Nah itu kan pembodohan. Bukan lagi bekerja, kita harus membangun kredibilitas yang bagus lah. RN: Yang terakhir pak Muhamad Maksum, kalau menurut anda apakah mungkin pemerintah mengkaji kembali keputusannya? MM: Saya kira mau-tidak mau harus direview (ditinjau - red.) lagi. Nah, kemungkinannya ada banyak hal, bisa dihentikan, bisa penjadwalan ulang, bisa katakanlah mencoba melakukan terobosan-terobosan yang itu memang membangun trust sebagai kompensasi. Nah sekarang ini jelas sekali masih tidak dipercaya bahwa beras yang untuk masyarakat miskin tadi adalah beras yang baik. Oh itu masyarakat tidak percaya sampai sekarang. Demikianlah Dr. Muhamad Maksum, Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta. * JIKA AIR TAK LAGI JADI MILIK KITA Saudara, jangan kaget kalau anda tiba-tiba didenda ratusan juta rupiah atau dihukum kurungan hanya gara-gara menggali sumur. Kejadian ini bisa menimpa anda kalau Undang-undang Sumber Daya Air yang kini sedang dibahas DPR jadi disahkan. Undang-undang itu menyebutkan siapa yang sengaja menggunakan air hingga mengakibatkan kerusakan sumber daya air dikenai denda antara 50 hingga 300 juta rupiah atau dihukum antara tiga hingga 10 tahun penjara. Tentu saja undang-undang ini tak pandang bulu, bisa menjerat petani, buruh, pedagang, pejabat dan siapa saja. Tapi di sisi lain, undang-undang ini justru memberikan peluang besar bagi swasta, termasuk swasta asing, untuk mengelola air. Inilah sebabnya mengapa berbagai organisasi non pemerintah menolak rancangan tersebut. Mereka menilai undang-undang ini tidak berpihak pada masyarakat. Anggota Forum Globalisasi Indonesia Nila Ardhiani bahkan menuding RUU ini dibuat hanya lantaran pesanan Bank Dunia. Buktinya adalah soal swastanisasi pengelolaan air tersebut. Padahal penguasaan air oleh swasta yang telah terjadi selama ini menurut dia tidak membuat pengelolaan air menjadi lebih baik. Nila Ardhiani: Misalnya terjadi di Jakarta itu kondisinya nggak menjadi makin baik kualitas pelayanannya. Terus yang lain juga ini masalah kontrol publik gitu. Air inikan basic need ya, semua orang butuh air. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita perlu air. Tapi kalau misalnya pengelolaaannya ditangani oleh swasta murni apalagi oleh swasta asing artinya sama sekali nggak ada kontrol dar masyarakat, dari publik atau pemerintah itu tentunya berat buat kita. Penolakan ini mendapat dukungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, yang juga menolaknya. Muhaimin khawatir undang-undang ini membuat kesempatan masyarakat untuk bisa menggunakan air menjadi terbatas. Muhaimin Iskandar: Privatisasi air yang diwujudkan dalam bentuk Undang Undang Sumber Daya Air ini harus dibatalkan dan kita harus menata diri secara bertahap, secara baik rasionalisasi dari proses ekonomi rakyat ini. Sebab air adalah satu-satunya yang bisa dinikmati secara langsung oleh petani dan rakyat. Kalau itu diprivatisasi akhirnya kita sudah mengusir rakyat kita dari buminya sendiri. Namun, Ketua Asosiasi Perusahaan Air Minum Ridwan Musagane menyatakan masuknya pemodal asing justru dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sebab kebutuhan dana dalam pengelolaan air minum sangat besar. Menariknya ketua gabungan perusahaan air minum daerah ini ternyata tidak setuju pengambilalihan pengelolaan air oleh swasta asing. Ridwan Musagane: Kita berharap kalau kemampuan kita sudah baik supaya sistem kerjasama yang bersifat take over secara penuh kita hindarilah. Karena kita mengakui kita sendiri memang belum mempunyai kemampuan untuk membangun suatu instalasi yang baik atau pengelolaan pemeliharaan dsbnya. Kita mengakui itu tapi bukan berarti kita mau bergantung sumber pembiayaan dari luar. Jadi kalau memang kita sudah mempunyai kemampuan ya kita akan pelan-pelan mengurangi bentuk-bentuk kerjasama yang penuh diambil alih oleh pihak luar gitu. Sementara itu, pemerintah sebagai pengusul bersikukuh bahwa Undang Undang Sumber Daya Air sangat dibutuhkan. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Air, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Sukardi menjelaskan, undang-undang ini diperlukan untuk mengatur pengelolaan air. Swastanisasi menurut dia, diperlukan agar pengelolaan air menjadi lebih efisien. Sukardi: Tapi untuk memberi layanan air dia kan perlu modal. Untuk membawa air misalnya dari Jatiluhur atau dari tempat pengambilannya sampai mengolah air untuk layak diminum, layak dipakai itukan perlu investasi. Nah investasi yang efisien itu dikerjakan oleh swasta karena swasta mencari profit kan apa-apa lebih efisien, lebih hati-hati supaya dia dapat profit. Dan juga dengan proft tadi kalau layanannya baik marketnya kan tersediaa Sukardi mengatakan kekhawatiran tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dapat diatasi dengan dewan air. Dewan beranggotakan unsur masyarakat yang akan menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut pengelolaan sumber daya air. Lain lagi pendapat Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Chatib Basri. Chatib lebih mempersoalkan tidak jalan persaingan pasar yang baik. Menurut dia, yang menjadi masalah dalam swastanisasi bukanlah sumber daya alamnya. Namun bagaimana agar masyarakat bisa memperoleh barang dan jasa terbaik dengan harga termurah. Sayangnya saat ini proses swastanisasi tidak mengarah ke sana lantaran pasar masih cenderung monopolitis, dikuasai pelaku-pelaku tertentu. Chatib Basri: Buat saya sederhana. Saya berpihak kepada konsumen gitu ya. Kalau konsumen bisa dapat barang murah dan baik, kenapa nggak sih? Tapi yang terjadi sekarang di sini itu hanya mengubah monopoli pemerintah kepada monopoli privat. Dulu di jaman Soeharto yang terjadi juga begitu, persis. Pemerintah kalau struktur pasarnya monopoli dia nggak akan pernah bisa jadi baik, itu yang terjadi dengan PLN, Telkom. Sistem monopoli memang selalu merugikan masyarakat. Akibat tak ada pesaing, layanan kepada publik sering dinomorduakan. Itulah yang terjadi pada layanan perusahaan air minum sekarang ini. Karena itu sebuah undang undang yang mengatur penggunaan air memang diperlukan. Tapi undang-undang seperti ini juga harus bisa menjamin bahwa semua warga negara berhak mendapat layanan air bersih yang cukup dan berkualitas. Dengan begitu undang-undangnya juga tidak boleh hanya menguntungkan beberapa kelompok saja. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * KOREA UTARA KELUAR DARI KESEPAKATAN NON-PROLIFERASI Intro: Krisis nuklir Korea Utara semakin gawat setelah keputusan Pyongyang keluar dari kesepakatan global terhadap penyebaran senjata nuklir. Korea Utara telah mengaktifkan kembali pusat tenaga nuklir yang kontroversial dan mengusir tim inspeksi Badan Energi Atom Internasional IAEA. Kini negeri itu keluar dari Kesepakatan Non-Proliferasi, walau Korea Selatan berupaya sekuat tenaga mengajak Pyongyang dan Amerika Serikat ke meja perundingan. Lebih lanjut rangkuman wawancara Radio Nederland dengan Lee Jung-Hoon dari Universitas Yonsei di Seoul. Tekst: Pengunduran diri Korea Utara dari Kesepakatan Non-Proliferasi atau NPT bisa dilihat dari dua sudut pandang. Satu, ini adalah upaya Korea Utara guna memperbesar konflik. Negeri ini mendesak Amerika Serikat supaya berunding atas syarat-syarat yang ditentukan Korea Utara. Yang kedua, mungkin Korea Utara berpendapat bisa mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat melalui dialog. Karena itu mereka tetap berupaya menjadi sebuah negara nuklir. Kemungkinan besar Korea Utara berkeinginan menjadi negara nuklir seperti India dan Pakistan. Kalau India dan Pakistan bisa menjadi negeri nuklir, mengapa Korea Utara tidak? Korea Utara adalah negeri berdaulat, yang berhak menjaga keamanan negeri sendiri. Korea Utara telah melanggar banyak hal sebagai anggota NPT, yaitu merusak alat-alat kamera, mengusir tim inspeksi IAEA dari negeri. Korea Utara tidak bisa berbuat lebih banyak lagi setelah mengumumkan keluar dari NPT. Jadi pernyataan negeri itu bisa dianggap sebuah simbol politik. Paling tidak, ketika masih menjadi anggota NPT masih ada harapan Korea Utara mempunyai rasa kewajiban bertanggung jawab memenuhi syarat-syarat NPT. Kini Pyongyang bukan anggota lagi, maka Korea Utara mereka bebas melanjutkan pengembangan program senjata nuklir tanpa memperdulikan pendapat NPT, karena bukan anggota lagi. Korea Utara ingin supaya Amerika Serikat tetap memasok minyak. Selain itu perjanjian 1994 antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, yang mengatur penghentian program nuklir mengijinkan Korea Utara membangun reaktor nuklir ringan. Reaktor ini direncanakan selesai tahun 2003. Tapi tampaknya masih membutuhkan beberapa tahun sebelum selesai. Karena itu Korea Utara ingin kompensasi dari Amerika ketika mengalami kekurangan energi. Selain itu, mereka ingin supaya dijamin pengamanan negeri, yaitu pakta non agresi dari Amerika Serikat, sebagai langkah pertama menuju penarikmunduran sepenuhnya pasukan Amerika dari Korea Utara. * DAFTAR SENJATA IRAK MASIH TIMBULKAN BANYAK PERTANYAAN Intro: Sejauh ini para inspektur senjata PBB belum menemukan senjata pemusnah massal di Irak. Demikian tandas Kepala tim inspeksi Hans Blix di hadapan Dewan Keamanan PBB di New York, Jum'at dini hari. Tapi Blix juga menandaskan bahwa daftar senjata Irak masih menimbulkan banyak pertanyaan. Menurut Amerika pernyataan Blix menunjukkan bahwa Irak bersalah dan tetap dianggap bersalah. Menurut anggota lain Dewan Keamanan inspektur senjata memerlukan lebih banyak waktu supaya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Lebih lanjut laporan koresponden Reinout van Wagtendonk dari New York. Tekst: Tidak ada bukti langsung bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, tandas ketua tim inspeksi PBB Hans Blix Kamis malam kemarin. Tapi menurutnya daftar senjata Irak tidaklah lengkap. Blix: Inspeksi dilakukan di kawasan lebih luas Irak. Memang kami tidak mememukan senjata, tapi kami mendapatkan semakin banyak informasi, dan pengetahuan tentang situasi ini. Dan daftar senjata Irak belum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Penafsiran pernyataan Blix tampaknya tergantung dari pendirian sebelumnya negeri-negeri lain. Jerman menjadi anggota Dewan Keamanan sejak 1 Januari lalu. Tahun lalu Kanselir Jerman Gerhard Schroder sangat mengecewakan Presiden Amerika George W. Bush dengan mengatakan tidak mendukung aksi militer apa pun terhadap Irak. Setelah mendengar pernyataan Blix di gedung PBB, Duta Besar Jerman di PBB Gunter Plueger menyatakan masih tetap belum melihat alasan untuk melangsungkan aksi militer. Plueger: Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan inspeksi harus dilanjutkan dan karena itu tidak ada alasan untuk melakukan aksi militer. Duta Besar Suriah di PBB, satu-satunya negeri Arab anggota Dewan Keamanan, menyimpulkan bahwa Irak telah sangat baik bekerja sama dengan inspeksi senjata. Tidak satu pun dari 14 negeri lainnya sependapat dengan Dubes Suriah. Tapi tidak satu negeri pun mendukung pendapat Duta Besar Amerika di PBB John Negroponte. Ia memanfaatkan hasil terbaru tim inspeksi Blix sebagai kesempatan baru untuk kembali menunjukkan bahwa Irak tidak berkehendak baik. Negroponte: Masih belum ada bukti bahwa Irak mengubah sikapnya sebagai penipu. Irak tidak memenuhi tuntutan Dewan Keamanan untuk melucuti senjata. Pernyataan terakhir Presiden Saddam Hussein menunjukkan bahwa menurutnya inspeksi UNMOVIC, yaitu badan inspeksi senjata PBB untuk Irak dan Lembaga Energi Atom Internasional IAEA tidak legal dan harus dihentikan. Ini bukan pernyataan sebuah rezim yang bersedia memenuhi kewajibannya dan melucuti senjata secara damai. Hans Blix serta Mohammed El Baradei dari Badan Energi Atom Internasional IAEA akan menyerahkan laporan lebih resmi tentang inspeksi senjata dan sikap Irak, 27 Januari mendatang. Tapi tanggal tersebut bukan batas waktu untuk berperang. Demikian tandas Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell. Dan juga Duta Besar Inggris di PBB Sir Jeremy Greenstock memperingatkan sebaiknya tidak terlalu terfokus terhadap tanggal 27 Januari itu. Apabila para inspektur menemukan senjata atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka mereka langsung melaporkan hal ini kepada Dewan Keamanan, tandas Greenstock. Sebelum atau setelah 27 Januari. Ini adalah serangkaian laporan. Para inspektur memerlukan waktu supaya bisa menjalankan tugas. Greenstock: Kalau memang ditemukan senjata atau Irak menghambat tim inspeksi senjata, maka ini langsung dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Jadi 27 Januari tidak akan membuahkan hasil baru. Bisa juga pada hari lain. Jadi sebaiknya jangan terlalu terfokus terhadap tanggal 27 Januari itu. Ini adalah serangkaian laporan kepada Dewan Keamanan. Para inspektur memerlukan waktu untuk menjalankan tugas. Ini berarti bahwa bahkan sekutu paling erat Amerika menyatakan bahwa diperlukan waktu lebih banyak lagi supaya bisa menyelesaikan proses inspeksi di Irak dengan baik. Prajurit Amerika tengah dikerahkan di Teluk Persia. Menurut perencana militer Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon, Amerika siap berperang pertengahan Februari mendatang. Pemerintah Amerika juga selalu menyatakan, kalau memang diperlukan Amerika tidak segan-segan untuk bertindak sendiri. Namun diperkirakan Amerika masih harus mengadakan berbagai perundingan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB sebelum mengambil tindakan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
