--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 15 Januari 2003 13:50 UTC ** INSPEKTUR SENJATA PBB PERIKSA ISTANA SADDAM HUSSEIN ** KOREA SELATAN BERUNDING DENGAN KOREA UTARA ** LAURENT GBAGBO YAKIN BISA KUASAI KEMBALI PANTAI GADING ** TOPIK GEMA WARTA: TNI TIDAK SEPENUHNYA MENDUKUNG PEMERINTAHAN MEGAWATI ** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI JUGA ALAMI DESAKAN PARA AKTIVIS HAM ** TOPIK GEMA WARTA: DESAKAN INTERNASIONAL TERHADAP ARIEL SHARON MUBAZIR * INSPEKTUR SENJATA PBB PERIKSA ISTANA SADDAM HUSSEIN Inspektur senjata PBB memeriksa istana Presiden Irak Saddam Hussein di Bagdad. Mereka menghambat pintu masuk istana di mana Saddam Hussein biasanya bertugas. Ini adalah untuk kedua kalinya tim inspeksi senjata PBB memeriksa istana presiden. Menurut Bagdad inspeksi bulan lalu adalah sebuah provokasi. Selasa kemarin para inspektur menemukan bahan-bahan yang diimpor Irak beberapa tahun belakangan. Impor ini bertentangan dengan embargo senjata PBB. Menurut kepala inspektur senjata Hans Blix belum jelas apakah bahan-bahan tersebut memang dimaksudkan untuk membuat senjata pemusnah massal. * KOREA SELATAN BERUNDING DENGAN KOREA UTARA Pekan mendatang Korea Selatan merundingkan pengembangan senjata nuklir dengan delegasi Korea Utara. Seoul akan mendesak negara tetangga supaya menghentikan program nuklirnya. Ini adalah pertemuan pertama antara dua negeri sejak ancaman Korea Utara untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya. Menteri Reunifikasi Korea Selatan percaya konflik nuklir ini dapat diselesaikan. Awal pekan ini Presiden Amerika George W. Bush menyatakan akan memberi Korea Utara bantuan keuangan dan politik apabila negeri itu menghentikan program nuklirnya. * LAURENT GBAGBO YAKIN BISA KUASAI KEMBALI PANTAI GADING Di Paris dimulai perundingan perdamaian antara pemerintah Pantai Gading dengan tiga kelompok pemberontak. Tampaknya mereka belum bersedia menerima konsesi. Para pemberontak mendesak supaya Presiden Laurent Gbagbo mundur. Namun sang Presiden menolak meletakkan jabatannya. Perundingan di Paris harus mengakhiri perang saudara yang melanda Pantai Gading selama empat bulan. Konflik itu telah menewaskan ratusan orang. Dalam waktu singkat kaum pemberontak berhasil menguasai Pantai Gading Barat dan Utara. Prancis mengerahkan sekitar 2500 pasukan di Pantai Gading untuk memantau kesepakatan gencatan senjata yang goyah. * PARLEMEN CEKO PILIH PRESIDEN BARU Putaran pertama pemilihan Presiden Republik Ceko menghasilkan dua calon. Mantan Perdana Metneri Vaclav Klaus dan Ketua Senat Petr Pithart mendapatkan mayoritas suara. Siapa yang menggantikan Presiden Vaclav Havel belum jelas, dan diperkirakan diketahui dalam putaran kedua. Pemenang harus mendapatkan mayoritas suara dalam Dewan Perwakilan Ceko maupun Senat. Masa jabatan kedua Havel berakhir bulan Februari mendatang. Menurut undang-undang Ceko ia tidak dapat dipilih kembali. * UNI EROPA HARUS DIKETUAI DUA ORANG Prancis dan Jerman ingin supaya dalam masa mendatang Uni Eropa diketuai dua orang. Satu orang akan menjadi ketua Komisi Eropa, dan dipilih Parlemen Eropa. Tokoh lainnya harus mengetuai Dewan Eropa. Ia akan dipilih oleh para pemimpin pemerintah Dewan ini. Presiden Prancis Jacques Chirac serta kanselir Jerman Gerhard Schroder sepakat tentang rencana ini di Paris. Hari ini gagasan tersebut akan dibicarakan dengan Ketua Konvensi Eropa Valery Giscard d'Estaing, yang bertugas mempersiapkan rencana undang-undang dasar Uni Eropa. Selain itu Chirac dan Schroder juga membicarakan masalah Irak. Mereka sepakat aksi militer terhadap Bagdad hanya dapat dilangsungkan dengan mandat PBB. * POLISI INGGRIS DITUSUK MATI Seorang polisi ditusuk mati dalam operasi anti teror di Manchester, Inggris. Empat polisi lainnya terluka. Tusuk-menusuk terjadi di rumah seorang tersangka. Pria ini serta dua pria lain akhirnya ditangkap. Mereka berasal dari Afrika Utara. Menurut polisi Inggris operasi ini berkaitan dengan penemuan sejumlah zat beracun ricine pekan lalu di sebuah apartemen di London. Ketika itu polisi menangkap tujuh orang. Empat tertangkap didakwa karena membuat senjata kimia dan melakukan aktivitas teroris. Sejauh ini belum ditemukan ricine di rumah tersangka di Manchester. * MANTAN PRESIDEN SERBIA HARUS SEGERA MUNCUL DI TRIBUNAL YUGOSLAVIA Mantan Presiden Serbia Milan Miltutinovic harus muncul di Tribunal Yugoslavia, Den Haag dalam satu minggu mendatang. Menurut Perdana Menteri Serbia Zoran Djindjic ini mungkin dalam beberapa hari mendatang. Tribunal Yugoslavia ingin mengadili Milutinovic dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dengan tuduhan kejahatan terhadap masyarakat etnik Albania tahun 1999. Pemerintah Yugoslavia sudah selama beberapa minggu merundingkan masalah Milutinovic dengan Tribunal. Menurut Menteri Luar Negeri Yugoslavia Goran Svilanovic negaranya memberi Tribunal jaminan sehingga mantan Presiden Serbia itu tidak ditahan sampai awal proses peradilan terhadapnya. Apabila Milutinovic tidak kembali ke Den Haag secara sukarela, maka Beograd akan mengirimnya ke Tribunal dengan paksa. * TENTARA VENEZUELA LUCUTI SENJATA POLISI Tentara Venezuela melucuti sebagian besar senjata polisi di ibukota Karakas. Kini polisi tidak lagi bisa menjaga bank, stasiun metro dan kedutaan besar. Ini adalah sebuah langkah diktatorial dan ilegal. Demikian tandas Walikota Karakas, Alfredo Pena. Wakil Presiden Venezuela Jose Vicente Rangel mendukung langkah tentara karena menurutnya polisi bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap dua pendukung Presiden Hugo Chavez. Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengimbau baik pihak oposisi maupun pemerintah menemukan jalan keluar konflik melalui perundingan. Kofi Annan akan bertemu dengan Presiden Chavez di New York, Kamis besok. Hari ini berbagai kepala negara Amerika Latin menghadiri upacara pelantikan Presiden Equador Lucio Gutierrez di ibukota Quito. Selain Presiden Chavez, Presiden Brasil Lula da Silva dan pemimpin Kuba Fidel Castro juga menghadiri upacara ini. * TNI TIDAK SEPENUHNYA MENDUKUNG PEMERINTAHAN MEGAWATI Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menandaskan bahwa demonstrasi menentang kenaikan tarif listrik, telpon dan BBM harus lewat lembaga-lembaga yang ada. Jika demonstrasi bertujuan menggulingkan pemerintah, maka menurut Endriartono TNI berada dalam posisi mendukung pemerintahan Megawati. Radio Nederland menghubungi pengamat militer Indro Cahyono dan menanyakan apa motif di balik ungkapan Panglima TNI itu. Indro Cahyono [IC]: Kalau saya lihat sebetulnya dukungan TNI terhadap pemerintahan sekarang ini adalah dukungan yang palsu, yang harus dilakukan secara formal. Biasanya TNI menunggu sampai situasi itu menjadi fifty-fifty untuk mengatakan dia netral. Setelah dia netral, lbaru dia mengatakan pro perubahan. Jadi dalam historis TNI itu biasa saja. Ada tiga fase. Pertama adalah tetap membela dan menolak penggulingan pemerintahan. Tapi dalam kondisi gejolak sudah demikian besar, dia akan mengatakan bersikap netral. Dan kalau oposisi memang tak tertahankan, biasanya dia cenderung mendukung gerakan-gerakan itu sendiri. Jadi ini fase biasa saja dari TNI yang ujung-ujungnya saya tidak bisa minyimpulkan bahwa TNI benar-benar mendukung pemerintahan Megawati itu sendiri. Karena loyalitas TNI terhadap rezim selama ini memang patut disangsikan. Radio Nederland [RN]: Kalau kita bilang tadi fase-fase strategi dari TNI, kira-kira sekarang sudah memasuki fase keberapa ini? IC: Kalau saya lihat begini. Jadi lepas dari apa yang kita lihat di permukaan, sebenarnya terjadi pertemuan-pertemuan dari petinggi-petinggi militer itu. Kalau saya tidak salah kemarin di hotel Borobudur, itu murni mereka berbicara. Berdiskusi bagaimana kalangan TNI itu menjadi solid dan kompak untuk menyikapi situasi-situasi yang berkembang saat ini. Karena mereka merasakan bahwa saat ini situasi konsolidasi TNI memang terpecah-belah. Jadi momentum pertemuan di Borobudur. Barangkali juga ada pertemuan di perwira menengah. Misalnya di Banyuwangi. Dan pertemuan-pertemuan itu bisa dikatakan bahwa TNI sedang menyusun strategi bagaimana mereka bisa bersikap sama dalam menanggapi situasi akhir-akhir ini. Dan pertemuan-pertemuan itu juga yang perlu dipikirkan adalah barangkali sudah terjadi division of labour, jadi pembagian tugas. Di kalangan TNI itu, katakan Endriartono harus berbicara apa, Djadja Suparman harus apa, Syafrie Samsudin harus berbuat apa. Jadi kalangan-kalangan militer itu sekarang justru sedang getol-getolnya untuk konsolidasi. Karena mereka berpikir bahwa situasi politik saat ini tidak tertolong. Jadi bahwa Mega harus mundur sebelum 2004 dirasakan ini merupakan suatu political initiative atau peniscayaan politik ya, yang bagi Mega sendiri saya kira tidak bisa menolak. Melihat di kampus-kampus kekecewaan begitu besar. Di kalangan aktivis juga demikian. Di kalangan buruh juga, petani juga demikian. Jadi sekarang hampir semua elemen saya kira memiliki platform yang sama bahwa pemerintahan Mega ini memang tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Nah inilah yang mengundang TNI untuk mulai mengkonsolidasi diri. Kendati sebenarnya masih ada jenderal-jenderal yang sulit diatur di dalam sejarah kehidupan mereka, katakan Hendropriyono. Dia selalu mengembangkan style sendiri yang tidak kolektif. Mereka bertindak sendiri. Apakah ini bisa diatur oleh petinggi-petinggi militer. Kalau ini bisa diatur sehingga para perwira tinggi tidak nyeleneh-nyeleneh, maka ketika sikap TNI menyatu, maka bisa dipastikan bahwa posisi pemerintahan saat ini memang patut dipertanyakan. RN: Kemudian kalau untuk kepentingan politik TNI, barangkali untuk saat ini mereka ingin menunjukkan: Kami masih ada. Begitu? IC: Ini begini. Jadi hitung-hitungan politiknya bagi oposisi untuk melawan suatu rezim, untuk menghilangkan rezim yang dianggap sekarang ini bobrok, tidak sesuai dengan reformasi. Memang orang berpikir bagaimana menempatkan TNI sebagai political conveyer. Jadi mereka adalah fasilitator politik dalam perubahan. Sebenarnya tanpa menginginkan TNI itu kemudian terlibat dalam politik secara total. Jadi gambaran itu ada, bahwa TNI yang jaringannya begitu kuat. Dan dia memegang suatu modalitas politik yang terpenting, yaitu senjata. Dan dia juga memiliki jaringan bisnis yang luas, yaitu modalitas kapital, yang begitu kuat. Maka dalam perubahan saat ini memang semua sedang berpikir bahwa TNI tidak memihak pada rezim Mega saat ini. Tapi lebih berpaling pada kekecewaan rakyat, terhadap reformasi yang tidak kunjung selesai saat ini. Jadi arahnya ke sana dan ini TNI harus bersikap. Demikian pengamat militer Indro Cahyono. * MEGAWATI JUGA ALAMI DESAKAN PARA AKTIVIS HAM Intro: Sementara TNI dibujuk, didesak dan didorong untuk menentukan sikap terhadap rencana pembentukan presidium yang harus menggantikan Megawati dan Hamzah Haz, kalangan aktivis hak-hak asasi manusia mengambil langkah yang bisa jadi memberatkan TNI. Itulah langkah-langkah pembentukan Tim Penyelidik Dugaan Pelanggaran HAM berat Soeharto. Selain itu, Komite Kerja Tragedi Mei 1998 juga menuntut pemerintah Megawati supaya melakukan penyelesaian hukum. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Mungkinkah Tim Penyelidik Dugaan Pelanggaran HAM berat Soeharto yang baru saja dibentuk oleh Komnas HAM menjadi titik awal untuk bisa menyeret Soeharto ke pengadilan? Mungkin, kata Profesor Achmad Ali. Anggota Komnas HAM yang berdomisili di Makassar ini menyatakan hal itu kepada sekitar 50 orang yang tergabung dalam Komite Kerja Tragedi Mei 1998 kemarin ketika mereka mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Memang kerusuhan massal yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo, Palembang, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung ternyata hingga saat ini masih belum mampu diselesaikan melalui jalur pengadilan. Peristiwa yang menelan korban jiwa, harta benda, dan juga luka batin akibat intimidasi, pelecehan, dan juga kekerasan seksual yang dialami sebagian besar oleh warga negara non pribumi saat ini seolah raib ditelan oleh pelbagai peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang terjadi dewasa ini. Suara para korban yang terus menuntut agar kasus ini segera dituntaskan lewat jalur hukum hanya menjadi riak kecil di tengah dahsyatnya gelombang suara para elite politik dan hukum yang berputar pada kursi kekuasaan. Menurut Rhein Robby seorang peserta delegasi, temuan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, ternyata tidak mampu menggugah nurani para penegak hukum untuk segera menyeret para pelaku. Setidak-tidaknya merekalah pihak yang membiarkan preseden kemanusiaan ini terjadi. Bahkan terkesan adanya upaya impunity yaitu kebal terhadap hukum oleh negara lewat pelbagai peraturan perundangan yang seolah ingin menegakkan HAM, namun justru menutup peluang bagi para pelanggar HAM terlepas dari jerat hukum. Rhein Robby: Komnas HAM juga merencanakan akan melakukan pengkajian, meneliti tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Soeharto. Kemungkinan besar akan dibentuk KPP HAM Soeharto. Kepada masyarakat atau korban-korban daripada peristiwa 65 ini diharapkan akan memberikan bahan-bahan masukan kepada Komnas HAM sebagai bukti bahwa Soeharto melakukan pelanggaran berat terhadap peristiwa 65 di mana banyak sekali pembunuhan masal, perampasan harta dan sebagainya. Seorang lain berpendapat, tegaknya supremasi hukum yang seharusnya menjadi salah satu pilar reformasi dan demokrasi ternyata hanya isapan jempol belaka. Sejak pemerintahan Habibie hingga Megawati, kasus-kasus yang sarat dengan pelanggaran dan kekerasan terhadap hak-hak azasi manusia dan lain-lain hingga saat ini masih gelap. Di antaranya kasus DOM di Aceh, Peristiwa 65, Tanjung Priok, 27 Juli 1996, pembunuhan Marsinah, penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis, Tragedi Semanggi I & II, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu kemarin, Komite Kerja Tragedi Mei 1998 menuntut pemerintah Megawati supaya melakukan penyelesaian hukum yang seadil-adilnya terhadap Tragedi 13-15 Mei dan juga kasus penembakan Trisakti I & II serta membentuk Komite Penyelidik Pelanggaran HAM serta seluruh kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia lainya secara transparan, dengan menjunjung tinggi kekuasaan hukum dan bukan hukum kekuasaan demi menegakkan wibawa hukum di negara hukum, Republik Indonesia. Mereka juga melihat bahwa akar gagalnya penegakan hukum yang terjadi saat ini merupakan kegagalan kepemimpinan Megawati-Hamzah Haz, Akbar Tandjung (Ketua DPR) dan Amien Rais (Ketua MPR), di mana telah terjadi kompromi kekuasaan negara dengan para pelanggar HAM dan juga aparat penegak hukum. Tim tersebut juga menuntut TNI/Polri untuk segera menindak tegas dengan sanksi pemecatan dan hukum lainya kepada para oknum perwira yang turut bermain dalam Targedi Mei 1998. Dan sementara proses hukum saat ini belum berjalan, maka para oknum perwira yang terindikasi terlibat peristiwa Mei 1998 untuk sementara dinon-aktifkan. Komnas HAM, sementara itu, menurut Profesor Achmad Ali telah menunjuk lima orang koordinator untuk lima bidang kerja. Ita Fatiyah koordinator untuk kasus yang menyelidiki pelanggaran HAM peristiwa G-30-S hingga pengasingan 10.000 tapol ke pulau Buru. Lalu untuk kasus penembakan misterius atau Petrus akan dimotori oleh Luhut Pangaribuan. Kasus pelanggaran HAM peristiwa DOM di Aceh, Papua dan Timtim akan dikoordinatori oleh Hendardi. Sementara kasus penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996, tragedi Semanggi I dan II hingga peristiwa kerusuhan berdarah pada 13-15 Mei 1998 dipercayakan kepada Nursyahbani Katjasungkana. Dan terakhir kasus yang seolah menemui jalan buntu yakni kasus Tanjung Priok yang menyangkut Try Sutrisno cs, akan dibongkar oleh Munir, mantan Ketua Kontras. * DESAKAN INTERNASIONAL TERHADAP ARIEL SHARON MUBAZIR Inggris mengesampingkan Israel dan membuka konperensi mengenai reformasi Pemerintah Palestina. Namun delegasi Palestina tidak hadir di Inggris, karena P.M. Ariel Sharon melarang mereka meninggalkan Palestina menuju London, oleh karena itu pembicaraan berlangsung melalui hubungan video. Larangan ke luar negeri itu adalah sebagai tindakan balasan atas serangan bunuh diri di Tel Aviv yang menelan korban 23 jiwa. Insiden ini kembali membuat hubungan Israel dengan Inggris menjadi dingin. Lebih lanjut prakiraan redaktur Timur Tengah Bertus Hendriks mengenai hasil pembicaraan itu dan dampak larangan Israel terhadap delegasi Palestina hadir pada konperensi itu. Memang benar pembicaraan tetap bisa berlangsung karena dipecahkan secara teknis, dengan menyelenggarakan teleconference. Namun yang lebih penting adalah dilihat dari segi politik, perkembangan ini sangat buruk. P.M. Inggris Tony Blair tidak berhasil membujuk P.M. Israel Ariel Sharon menghapus larangan ke luar negeri bagi delegasi Palestina. Berarti awan gelap menyelubungi Tony Blair sebagai perantara. Walaupun Sharon mengatakan bahwa alasan larangan ke luar negeri bagi delegasi Palestina itu secara resmi adalah sebagai hukuman terhadap serangan bunuh diri di Tel Aviv, namun sebenarnya ada alasan lain. Memang bagi dunia luar keputusan itu adalah sebagai salah satu hukuman terhadap Arafat bila terjadi serangan bunuh diri. Walaupun pada dasarnya semua kemungkinan bagi Arafat untuk menunjukkan wewenangnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan sudah dihancurkan. Tak-tik pemerintah Sharon sekarang adalah meremehkan peranan Yasser Arrafat dalam tubuh pemerintah Palestina. Kenyataan bahwa delegasi Palestina yang akan berangkat ke London itu ditunjuk oleh Yasser Arrafat dan bahwa mereka berrunding dulu dengan Arrafat sebelum berniat berangkat membuktikan bahwa Arrafat masih punya kekuasaan. Hal ini yang hendak dihancurkan oleh Sharon. Tony Blair sebagai perdana mentri Inggris punya kepentingan menyelenggarakan konperensi ini di London. Ia banyak dikecam karena dianggap terlalu patuh pada Amerika Serikat dan tanpa sikap kritis mendukung persiapan menyerang Irak. Inggris bersedia mendampingi Amerika Serikat berperang melawan Sadam Hussein. Sikap itu sangat dikecam dunia Arab. Oleh karena itu ia ingin membenahi citra Inggris. Inggris tidak berperang melawan dunia Arab. Inggris tidak berperang melawan Islam. Yang hendak dilakukan Inggris adalah menyingkirkan sebuah rejim kejam. Untuk membuktikan ketulusan niat itu Inggris menunjukkan bahwa mereka tidak memihak, mereka ingin proses perdamaian berlanjut. Untuk itu mereka melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah Israel Palestina dan mereka juga berusaha mencapai reformasi bagi Palestina. Namun pesan itu tidak sampai karena Tony Blair tidak berhasil meyakinkan Ariel Sharon menghapus larangan keluar negeri bagi delegasi Palestina. Dengan demikian maka hilanglah kepercayaan dunia Arab bahwa Tony Blair bisa menjadi kekuatan positif. Amerika Serikat mengirim wakil Timur Tengahnya ke London, Uni Eropa juga diwakili dalam konperensi itu. Mereka semua ingin berperan. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga hadir di sana. Mereka semua punya kepentingan, hendak menujukkan bahwa mereka ingin membuktikan betul-betul berniat mencapai penyelesaian damai dalam konflik Israel Palestina. Rusia dan PBB juga hadir dengan alasan sama, karena adalah bagian dari apa yang disebut kwartet untuk menyusun rencana menuju sebuah negara Palestina. Kemudian Mesir dan Yordania juga hadir, ke dua negara itu akan merasakan langsung dampak rencana ini. Amerika Serikat mengutus Burns, orang kedua terpenting dalam masalah Timur Tengah dan Uni Eropa diwakili tidak kurang dari Xavier Solana. Itu membuktikan bahwa penyelesaian konflik Israel Palestina sangat penting. Walaupun demikian mereka tidak berhasil mengubah keputusan Sharon melarang delegasi Palestina hadir di London. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
