---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Selasa 21 Januari 2003 14:20 UTC



** NEGARA DONOR TETAP BANTU INDONESIA SEKALIPUN PEMERINTAH TURUNKAN
HARGA

** TIGA MAYAT ANGGOTA GAM DITEMUKAN DI ACEH UTARA

** PEMBATASAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK PEREMPUAN DI AFGANISTAN

** SIDANG MARATON PENGADILAN INTERNASIONAL TENTANG HUKUMAN MATI DI AS

** TOPIK GEMA WARTA: MASYARAKAT BELUM RASAKAN DAMPAK KEBIJAKAN
PEMERINTAH TURUNKAN HARGA SEJUMLAH  BBM

** TOPIK GEMA WARTA: KEBIJAKAN AS TENTANG KEWAJIBAN REGISTRASI WNI,
DISKRIMINATIF

** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI DITUDUH GERAKKAN  SENDIRI DEMO ANTI
PEMERINTAH

** TOPIK GEMA WARTA: BELANDA LEBIH SIBUK DENGAN KAMPANYE DARIPADA
ANCAMAN PERANG DI IRAK



* NEGARA DONOR TETAP BANTU INDONESIA SEKALIPUN PEMERINTAH TURUNKAN
HARGA

Negara-negara donor tetap memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia
sekalipun pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM. Isyarat
ini diberikan pada awal konferensi dua hari negara-negara donor yang
tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) di Bali.

Menurut CGI, pemotongan subsidi sekalipun mengakibatkan kenaikan
harga BBM, tarif listrik dan telepon, sesungguhnya perlu bagi
pemulihan ekonomi Indonesia. Namun Jakarta akhirnya memutuskan untuk
menurunkan harga BBM setelah didera oleh gelombang protes. Menurut
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, negara-negara donor akan
memaklumi keadaan ini. Rabu besok, diperkirakan Indonesia akan
mendapat bantuan finansial sebesar 2,6 milyar dolar.


* TIGA MAYAT ANGGOTA GAM DITEMUKAN DI ACEH UTARA

Sekalipun dalam periode genjatan senjata, hari ini tiga mayat
laki-laki ditemukan dalam satu lubang kubur di Aceh. Tiga jenazah itu
digali di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kuta Makmur Aceh Utara.
Menurut saksi, pada ketiga jenazah tersebut terdapat luka- luka
tembak dan penyiksaan. Mereka dikenali sebagai penduduk setempat.
Juru bicara Gerakan Aceh Merdeka Teungku Jamaica mengatakan bahwa
ketiga laki-laki itu memang anggota GAM yang sempat ditahan dan
akhirnya dibunuh oleh tentara RI. Namun pihak milter menolak tuduhan
itu.  Juru bicara militer, Mayor Eddi Fernandi mengatakan bahwa ini
adalah upaya untuk mendiskreditkan militer.

GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan damai tanggal
9 Desember silam. Menurut Henry Dunant Centre yang jadi penengah
dalam konflik Aceh, sejak penandatanganan itu, lima aparat keamanan,
tiga anggota GAM dan belasan warga sipil terbunuh. Komite Keamanan
Gabungan akan menyelidiki kasus temuan tiga mayat tersebut.


* PEMBATASAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK PEREMPUAN DI AFGANISTAN

Hakim tertinggi di Afganistan, Fazel Haji Shinwari, menyerukan
pembatasan pendidikan bagi anak-anak perempuan di Afganistan.
Pertama-tama ia hendak menghapus pendidikan campur antara laki-laki
dan perempuan. Kemudian ia mendukung keputusan propinsi Herat yang
melarang guru pria mengajar murid perempuan.Di bawah rejim Taliban,
anak-anak perempuan dilarang bersekolah. Setelah jatuhnya Taliban,
pendidikan di Afganistan menjadi lebih liberal. Namun tampaknya kini
akan berubah lagi.

Mahkamah Agung Afganistan memutuskan untuk melarang siaran televisi
kabel di negara itu. Alasannya, jaringan televisi kabel dapat
menyebarluaskan film porno dan anti Islam. Keputusan ini adalah
reaksi atas permintaan sebuah stasiun televisi di Jalalabad untuk
menyiarkan televisi kabel. Permintaan itu ditolak, dan larangan
siaran televisi kabel diberlakukan di seluruh Afganistan.


* SIDANG MARATON PENGADILAN INTERNASIONAL TENTANG HUKUMAN MATI DI AS

Hari ini, di pengadilan internasional di Den Haag berlangsung sidang
maraton tentang hukuman mati yang dijatuhkan atas 54 warga Meksiko
oleh Amerika Serikat. Meksiko menggugat Amerika Serikat karena
melanggar konvensi Wina. Konvensi itu menyebutkan bahwa warga asing
yang ditangkap berhak mendapat bantuan dari konsulat atau kedutaan
besar negara asalnya. Negara yang menangkap WNA wajib memberitahu
tentang hak itu. Menurut Meksiko, Amerika Serikat tidak melakukan
kewajiban ini. Oleh karenanya, Meksiko minta penundaan eksekusi bagi
ke 54 warganya yang terpidana mati. Sebelunya, Jerman dan Paraguay
pernah gagal mencegah eksekusi terhadap warganya yang dihukum mati di
Amerika dengan upaya hukum di pengadilan internasional.


* UNI EROPA AKAN TEGUR PRANCIS DAN JERMAN TENTANG DEFISIT APBN

Uni Eropa akan menegur Prancis dan Jerman tentang defisit APBN di
kedua negara tersebut. Ini diputuskan dalam rapat menteri keuangan ke
12 negara bermata uang Euro. Teguran ini adalah yang pertama kalinya
diberikan pada negara besar dalam Uni Eropa.

Dengan berlakunya mata uang Euro, negara-negara anggota Uni Eropa
membuat kesepakatan tentang batas maksimal defisit APBN yang dapat
diterima. Defisit APBN negara-negara Euro tidak boleh melebihi 3%
dari produk bruto nasional (GNP). Tahun lalu defisif APBN Jerman
mencapai 3,7%. Jika Jerman tidak segera menutup defisit ini, negara
itu akan dijatuhi denda.

Defisit APBN Prancis belum melebihi 3% namun sudah mendekati. Oleh
sebab itu Prancis mendapat peringatan awal yang berfungsi seperti
kartu kuning. Teguran bagi Jerman dan Prancis akan disahkan hari ini.
Namun Prancis menyatakan tidak akan mengikuti teguran itu, karena
sudah punya rencana sendiri untuk mengurangi defisit APBNnya.


* TES DNA BAGI IMIGRAN DI BELANDA

Imigran di Belanda yang mengajukan permohonan penyatuan keluarga
seharusnya boleh menggunakan tes DNA untuk membuktikan hubungan
keluarga. Hal ini diusulkan oleh komite penasehat tentang masalah
imigrasi Belanda kepada menteri integrasi dan pendatang asing
Hilbrand Nawijn. Di Inggris, tes DNA untuk tujuan serupa dapat
dilakukan. Tidak adanya akte kelahiran dan surat nikah sering
menghambat proses penyatuan keluarga bagi para imigran. Oleh sebab
itu tes DNA dapat menawarkan jalan keluar alternatif.  Komite juga
mengusulkan agar Belanda mempelopori pembuatan peraturan  legalisasi
dokumen-dokumen asing di Eropa.


* KORBAN TEWAS DALAM KONFLIK VENEZUELA

Di Venezuela, demonstrasi menentang Presiden Hugo Chavez telah
berubah menjadi bentrokan berdarah dengan pendukung Chavez. Bentrokan
ini menyebabkan jatuh sedikitnya satu korban tewas dan 25 korban
cedera. Bentrokan terjadi di kota Charavalle, sekitar 40 kilometer di
luar ibukota Caracas.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Brasil, Chavez menyatakan
Venezuela yang telah 50 hari diguncang aksi mogok, dalam keadaan
perang. Pemenang hadial nobel perdamaian, mantan presiden AS Jimmy
Carter yang berharap dapat menengahi konflik telah melakukan
pertemuan pertama dengan Chavez. Seusai pertemuan, Carter menyatakan
bahwa pembicaraan berlangsung sangat positif.


* MASYARAKAT BELUM RASAKAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TURUNKAN HARGA
SEJUMLAH  BBM

Intro: Gelombang protes bertubi-tubi dari masyarakat akhirnya mampu
menekan pemerintah untuk mengkaji ulang dan menurunkan sejumlah harga
Bahan Bakar Minyak. Walaupun keputusan pemerintah tersebut positip
tapi  tampaknya cukup terlambat karena harga-harga barang dan jasa
lainnya sudah terlanjur naik sejak pemerintah mengumumkan kenaikan
harga BBM, Telpon , dan Listrik awal bulan ini. Demikian tanggapan
Daryatmo, anggota pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI di
Jakarta.

Daryatmo: Apa yang dilakukan pemerintah dengan menunda kenaikan
telepon dan mengkaji ulang menurunkan beberapa tarif  BBM ini, saya
pikir ini respon positip yang dilakukan oleh pemerintah.Tapi menurut
pandangan YLKI, dampak dari kenaikan itu tidak hanya pada problem
riil tapi juga pada problem psikologis begitu.

Artinya kenaikan tarif itu secara psikologis juga diikuti dengan
berbagai kenaikan komoditas lainnya, yang ketika pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan berupa penyempurnaan keputusan pemerintah
dalam bentuk menunda kenaikan telepon dan menurunkan harga beberapa
bahan bakar seperti solar, itu masyarakat tetap kena imbasan
dampaknya. Dan kita tidak melihat bahwa pemerintah juga mengantispasi
dampak psikologi dari kenaikan ini. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, kalau kita analisa dari beberapa komoditas
misalnya telepon itu ya secara resmi pemerintah memutuskan untuk
menunda, tapi sampai saat ini juga belum jelas penundaanya itu sampai
kapan. Kemudian perhitungan besaran kenaikan itu juga ngga jelas.
Kalau BBM ini memang multiplier (penggandaan-red.)efeknya itu sangat
kompleks. Sehingga beberapa sektor yang terkena dampak langsung dari
dampak kenaikan harga BBM ini ternyata tidak mudah melakukan
penyesuaian misalnya ada beberapa rute angkot yang sudah naik, tapi
ketika diturunkan tarifnya mereka juga agak sulit untuk turun.

Kemudian untuk listrik itu PLN memberi inisiatif dalam bentuk diskon
lampu hemat energi sebesar 3000 rupiah per lampu, dan masing-masing
pelanggan untuk daya terpasang 90 volt amper ke bawah itu dapat tiga
lampu, sehingga praktis dalam satu tahun konsumen mendapat insentif
9000. Ini menurut pandangan YLKI apa yang dilakukan PLN itu jauh dan
tidak terlalu signifikan dengan soal ketidak mampuan konsumen.

Radio Nederland [RN]: Jadi walaupun sudah ada kebijakan pemerintah
unuk memberi diskon ataupun untuk menurunkan harga sejumlah bahan
bakar minyak tapi harga-harga lain sudah terlanjur meningkat. Dan itu
sudah ngga bisa turun kembali begitu pak?

Daryatmo: Jadi keputusan pemerintah yang setengah-setengah ini memang
implikasi bagi masyarakat banyak itu dampaknya sama saja begitu. Bagi
masyaraka itu yang penting sebenarnya apapun yang dilakukan
pemerintah itu secara signifikan bisa meringankan beban masyarakat.

Untuk meringankan beban masyarakat itu ada dua hal yang sebenarnya
bisa dilakukan. Pertama mengembalikan dampak kenaikan harga ini
seperti semula. Kemudian yang kedua, mestinya ada program-program
khusus dimana masyarakat itu punya potensi untuk meningkatkan
pendapatan. Ini yang kita melihat bahwa ketika kenaikan diputuskan
itu pemerintah hanya melihat dari perspektif operator atau pemerintah
tapi tidak perah melakukan semacam finansial check up (pemeriksaan
keuangan-red.), sebenarnya kemampuan atau potensi daya beli
masyarakat konsumen itu seperti apa.

Memang dalam posisi seperti ini tugas pemerintah menjadi semakin
sulit karena di satu sisi, dia harus mengambil kebijaksanaan untuk
melakukan revisi terhadap kenaikan sebelumnya, tapi di sisi lain
pemerintah juga harus melakukan recovery (pemulihan-red.) terhadap
dampak psikologis. Yang kedua ini yang menurut saya tidak ada upaya
yang diakukan pemerintah.

RN: Kalau menurut YLKI, recovery tentang dampak psikologis yang
seharusnya dilakukan pemerintah itu seperti apa?

Daryatmo: Ya misalnya dalam hal komunikasi publik itu menurut saya
pemerintah itu belum berbuat yang optimal begitu. Ini kan
persoalan-persoalan publik. Mestinya dalam mengkomunikasikan publik
terhadap berbagai kebijaksanaan semacam itu tidak diserahkan kepada
staf ahli menteri atau pun menterinya, tapi menurut saya secara
simbolik kalau presiden yang turun tangan itu  akan memberikan respek
masyarakat terhadap kebijakan ini. Minimal bahwa persoalan-persoalan
ini, itu memang mendapat perhatian serius dari kepala negara.

Demikianlah Daryatmo, anggota pengurus Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia YLKI di Jakarta.


* KEBIJAKAN AS TENTANG KEWAJIBAN REGISTRASI WNI, DISKRIMINATIF

Indonesia memprotes kebijakan Amerika Serikat yang mewajibkan warga
negara Indonesia yang berkunjung ke negeri Paman Sam itu
meregistrasikan diri ke dinas Imigrasi. Jakarta menilai kebijakan itu
diskriminatif dan menganjurkan WNI untuk sementara tidak ke Amerika
Serikat. Radio Nederland menghubungi Marti Natalegawa, juru bicara
Kementrian Luar Negeri. Kami tanyakan apa alasan  pemerintah
Indonesia memprotes kebijakan Amerika Serikat itu.

Marti Natalegawa [MN]: Di satu pihak kita tidak pernah
mempermasalahkan dan mempertanyakan hak dari AS sebagai negara
berdaulat untuk menetapkan kebijakan keimigrasiannya. Namun kita juga
sukar memahami dan bahkan cenderung tidak dapat menerimanya karena
ini kan diarahkan kepada negara-negara tertentu saja. Dan kita
melihat kebijakan ini bernuansa diskriminatif dan bahkan juga
bersifat arbitrari. Dalam arti kata tidak ada proses konsultasi atau
informasi yang baik dalam penetapan kebijakan ini.

Radio Nederland [RN]: Kami pantau bahwa alasannya antara lain AS itu
merasa tidak aman. Artinya merasa ada ancaman dari beberapa warga
negara dari beberapa negara yang bisa melakukan aksiaksi teror di AS.
Kemudian Indonesia, hubungannya dengan pemboman di Bali, maka AS juga
merasa gerah bahwa nanti orang Indonesia ada yang melakukan aksi
teror di Amerika. Kalau itu alasannya, apakah itu layak?

MN: Tidak pak, saya rasa tetap tidak, karena perlu diingat Indonesia,
kita itu korban dari tindak terornya. Tindak teror itu terjadi di
Bali, wilayah Indonesia, korban WNI juga salah satu yan terbanyak,
tapi kan bukan berarti seluruh WNI itu dicap sebagai teroris. Itu
yang kita tidak bisa terima.

Dengan segala hormat kita kita juga mau mempertanyakan bukankah juga
dalam kasus-kasus terdahulu, ada warga negara-negara lain yang
dituduh pelaku tindak teror yang tidak termasuk dalam daftar negara
Amerika ini. Jadi bagaimana kita merekonsiliasi fakta tersebut. Oleh
karena itulah pemerintah Indoneia sebagai tanggapan terhadap
kebijakan AS ini sementara kita mencermati pelaksanaan kebijakan ini,
kita menganjurkan kepada warga negara kita yang bermaksud ke AS untuk
menangguhkan kunjungan ke AS kecuali memang benar-benar perlu.

RN: Kalau pemerintah Indonesia mungkin dalam hal ini tidak peernah
diragukan niatnya untuk bekerja sama memberantas terorisme tapi kan
Indonesia juga dilihat di kalangan internasional sebagai negara Islam
terbesar di dunia. Mungkin itu salah alasannya juga pak?

MN: Kita tidak ingin menganggap bahwa ini ada sangkut pautnya dengan
masalah agama, dengan masalah fakta bahwa Indonesia negara
berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mudah-mudahan tidak demikian.
Oleh karena itulah menjadi suatu keharusan, menjadi suatu yang
bijaksana seandainya pihak-pihak yang mau menerapkan kebijakan
seperti ini bisa menjelaskan kepada dunia internasional, kepada
negara-negara yang terkait, mengapa kebijakan ini dilakukan sehingga
tidak timbul mispersepsi bahwa ini tidak ada targeting, tidak ada
profiling. Ini yang ingin kita hindari supaya benar-benar upaya untuk
memberantas terorisme itu sifatnya all inclusive (serba
mencakup-red.).

Demikianlah Marti Natalegawa, juru bicara Kementrian Luar Negeri.


* MEGAWATI DITUDUH GERAKKAN  SENDIRI DEMO ANTI PEMERINTAH

Ada dua pihak yang menggerakan aksi demo yaitu IMF yang menekan
Indonesia, dan Presiden Megawati sendiri. Dua pihak itulah yang
menggerakan demo-demo karena "tanpa kenaikan harga-harga, penjualan
aset negara, dan pembebasan konglomerat hitam, tidak mungkin ada
demo," tegas Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi yang dituduh BIN
sebagai salah satu penggerak demo mahasiswa. Megawati yang tadinya
yakin bahwa mahasiswa akan menghentikan aksi-aksi demo karena tidak
didukung rakyat, akhirnya mulai sadar bahwa menteri-menterinya kini
ditolak di daerah-daerah. Bahkan dia sendiri pun mulai diganggu di
daerah-daerah. Megawati sadar bahwa dia dirongrong dari dalam
kabinetnya sendiri. Laporan rekan Syahrir dari Jakarta:

Presiden Megawati yang sedang digoyang-goyang kursinya kemarin
mengadakan pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan. Anggota-anggota
Partai Banteng Bulat ini nampak sigap ketika menghadiri pertemuan
tersebut. Untuk sementara sebagian anggota PDI Perjuangan harus
meninggalkan kegiatan mereka termasuk kegiatan bisnis untuk
mendengarkan wejangan ketua partai. Megawati pada intinya mengimbau
agar kader PDIP tidak terprovokasi penyebaran informasi, isu dan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab, untuk merusak citra kepemimpinan nasional. Untuk
itu, seluruh warga partai diimbau agar tetap melakukan komunikasi
sesama kader dan pengurus partai.

Ketua DPP PDIP Roy BB Janis mengatakan, saat ini memang ada pihak
lain yang berusaha menyalahgunakan situasi dengan mengail ikan di air
keruh. "Orang-orang seperti inilah yang harus kita hadapi secara
bersama-sama," kata Roy  dalam jumpa pers setelah rapat internal DPP
PDIP di kantor PDIP, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa
kemarin. Apakah pernyataan ini mengindikasikan dugaan adanya
pembusukan pemerintahan dari dalam tubuh kabinet? Ada yang mengatakan
Megawati merasa ditikam dari belakang. Ada konspirasi di dalam
kabinet dengan sejumlah wakil rakyat. Tengok saja sejumlah peristiwa
yang spektakuler yang diambil Megawati dalam kurun waktu yang cukup
singkat.

Tanggal 30 Desember 2002 Mega mengeluarkan Inpres No 8/2002 tentang
R&D atau dalam pengertian sederhana pengampunan hukum terhadap
konglomerat bermasalah. Pada tanggal yang sama Menneg BUMN Laksaman
Sukardi berhasil menjual PT Indosat pada pihak Singapura. Tanggal 31
Desember 2002 Megawati merayakan hari ulang tahun ke-60 Taufiek
Kiemas di Bali. Yang dilanjutkan dengan pesta tahun baru yang
dilakukan secara meriah di tempat yang sama.  1 Januari Megawati
mengumumkan kenaikan harga BBM, TDL dan tarif telepon secara
serentak. Sebelumnya Megawati sempat mempertanyakan dalam sidang
kabinet kapan waktu yang tepat untuk menggulirkan kenaikan harga
tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2003 Mega merayakan HUT PDI-P di
Bali dengan biaya Rp 1,5 miliar dan mengajurkan agar rakyat hidup
sederhana.

Siapa yang mendorong Megawati hingga ia berani mengambil kebijakan
kenaikan harga di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang sulit
saat ini? Terkesan adanya inkonsistensi antara seruan yang dilakukan
Megawati untuk hidup sederhana dengan tindakan politik yang
dipilihnya. Kini Megawati harus menuai badai demonstrasi dan kecaman
seorang diri. Dibalik benar atau tidaknya ada konspirasi politik yang
ingin menjatuhkan Megawati dari kursi kepemimpinan, sikap
inkonsistensi Megawati menjelaskan lemahnya insting dan kepekaan
politiknya. Demonstrasi mahasiswa kini mulai merembet pada pencabutan
dan pembakaran sejumlah bendera partai banteng bulat ini. Kemarahan
mahasiswa kini tidak saja membidik Megawati, namun pula telah sampai
pada eksistensi partai. Menanggapi aksi yang kini marak, mendadak
muncul sinyalemen dari BIN, Badan Intelejen Negara, ada 4 orang yang
dianggap melakukan upaya sistematis untuk menelikung Megawati. Ke-4
orang tersebut Eros Jarot,  Wiranto, Fuad Bawazier dan Adi Sasono.
Ketua ICMI Adi Sasono sehubungan dengan itu dalam suatu wawancara
pers mengatakan, ini cara Orde Baru. Dahulu ia dicap anti Orde Baru
sekarang malah dituduh Orde Baru.

Adi Sasono: Rakyat itu, memang marah yang  menunggangi, yang
menggerakkan itu bukan  empat orang, itu dua pihak sebetulnya satu
pihak IMF yang memaksakan kehendaknya, yang kedua pihak Megawati yang
menuruti kehendak IMF. Kalau tidak ada kedua belah ini tidak mungkin
ada kenaikan harga-harga kan? Itu kan hati nurani?

Memang kalau dahulu ada demo-demo maka intel mencari siapa-siapa yang
kira-kira bisa dikaitkan dengan PKI atau DI. Sekarang yang diincar
adalah  4 sekawan atau "gang of four", yang belum tentu bekerjasama.
Padahal yang nyata-nyata bergerak adalah PRD, BEM-BEM dsbnya. Waktu
Malari dahulu yang direkayasa Ali Murtopo cs adalah orang-orang PSI
dan Masyumi. Ternyata dikemudian hari bahwa mereka tidak terlibat.

Tetapi  semua pemerintahan otoriter perlu kambing hitam. Kali ini
yang menjadi korban adalah orang-orang yang dahulu mendukung Presiden
Habibie. Langkah berikut pemerintahan Megawati nampaknya adalah
memenjarakan ke empat orang tersebut. Untuk itu Jaksa Agung M.Rahman
sudah diberi tugas membongkar kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM
ke empat orang tersebut. Tetapi pelanggaran HAM apa dan korupsi
dimana yang pernah dilakukan Eros dan Adi? Ada yang mengatakan dengan
menonjolkan empat sekawan ini sesungguhnya orang-orang diseputar
Megawati ingin menutup-nutupi "gang of four" yang ada di dalam
kabinet yang merupakan orang-orang yang lebih berbahaya bagi
Megawati.


* BELANDA LEBIH SIBUK DENGAN KAMPANYE DARIPADA ANCAMAN PERANG DI IRAK

INTRO: Debat publik mengenai kemungkinan perang di Irak, merupakan
salah satu topik diskusi di Belanda belakangan ini. Menjelang pemilu
Rabu ini, kebanyakan partai politik lebih terfokus pada masalah
keamanan, harkat martabat dan imigrasi. Hanya segelintir saja yang
masih memperhatikan masalah ancaman perang di Irak.

Menjawab pertanyaan apakah Belanda akan mendukung perang terhadap
Irak, menjadi perhatian partai Kiri. Harry van Bommel anggota partai
Kiri Hijau menentang keras perang. Ia mengatakan bahwa bila apa yang
diinginkan Amerika Serikat yaitu untuk menggulingkan Saddam, berupaya
menemukan senjata pemusnah massa dan menghancurkannya adalah demi
kebebasan rakyat Irak, maka harus memperhitungkan segala aspek.
Tetapi kebebasan rakyat Irak itu sama sekali bukan bukan tujuan utama
Amerika Serikat. Dan dalam sejarah kita melihat contoh bahwa Amerika
melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan rakyat Irak. Dan perang
yang  akan datang juga akan kembali mengorbankan kepenntingan rakyat
Irak.

Menurut Harry van Bommel, posisi pemerintah Belanda dalam krisis Irak
ini sangat lebah. Van Bommel menunjuk pada sejumlah konflik-konflik
sebelumnya dimana pemerintah Belanda tidak cukup kuat, untuk
mengambil sikap. Sebelum paroh tahun lalu tokoh partai Kiri Hijau itu
meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, tentang pemberitaan di media
massa soal rencana Amerika menyusun kekuatan militer di Kawasan
Teluk. Menlu Belanda menjawab bahwa selama Amerika Serikat dan
Britania belum meberikan sikap yang jelas, maka pemerintah Belanda
belum mengambil keputusan mendukung atau menentang rencana itu. Jadi
kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah Belanda, dalam
kaitannya dengan politik Eropa. Karena kalau kita lihat di
pemerintahan negara-negara sekeliling mereka membahasa masalah ini.
Di Jerman, Prancis dan Britania Raya berlangsung debat-debat di
parlemen.

BELANDA LEBIH SIBUK DENGAN KAMPANYE DARIPADA ANCAMAN PERANG DI IRAK

INTRO: Debat publik mengenai kemungkinan perang di Irak, merupakan
salah satu topik diskusi di Belanda belakangan ini. Menjelang pemilu
Rabu ini, kebanyakan partai politik lebih terfokus pada masalah
keamanan, harkat martabat dan imigrasi. Hanya segelintir saja yang
masih memperhatikan masalah ancaman perang di Irak.

Menjawab pertanyaan apakah Belanda akan mendukung perang terhadap
Irak, menjadi perhatian partai Kiri. Harry van Bommel anggota partai
Kiri Hijau menentang keras perang. Ia mengatakan bahwa bila apa yang
diinginkan Amerika Serikat yaitu untuk menggulingkan Saddam, berupaya
menemukan senjata pemusnah massa dan menghancurkannya adalah demi
kebebasan rakyat Irak, maka harus memperhitungkan segala aspek.
Tetapi kebebasan rakyat Irak itu sama sekali bukan bukan tujuan utama
Amerika Serikat. Dan dalam sejarah kita melihat contoh bahwa Amerika
melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan rakyat Irak. Dan perang
yang  akan datang juga akan kembali mengorbankan kepenntingan rakyat
Irak.

Menurut Harry van Bommel, posisi pemerintah Belanda dalam krisis Irak
ini sangat lebah. Van Bommel menunjuk pada sejumlah konflik-konflik
sebelumnya dimana pemerintah Belanda tidak cukup kuat, untuk
mengambil sikap. Sebelum paroh tahun lalu tokoh partai Kiri Hijau itu
meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, tentang pemberitaan di media
massa soal rencana Amerika menyusun kekuatan militer di Kawasan
Teluk. Menlu Belanda menjawab bahwa selama Amerika Serikat dan
Britania belum meberikan sikap yang jelas, maka pemerintah Belanda
belum mengambil keputusan mendukung atau menentang rencana itu. Jadi
kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah Belanda, dalam
kaitannya dengan politik Eropa. Karena kalau kita lihat di
pemerintahan negara-negara sekeliling mereka membahasa masalah ini.
Di Jerman, Prancis dan Britania Raya berlangsung debat-debat di
parlemen.

Namun Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende dari partai
kristen demokrat CDA membantah bahwa pemerintahannya hanyalah
mengekor Amerika Serikat dalam isu perang terhadap Irak ini. Ia
mengatakan bahwa Presiden Saddam Hussein harus  terus menerus ditekan
untuk menunjukkan apakah ia menegembangkan senjata pemusnah masa.
Balkenende mengatakan  tidak ada seorangpun yang menghendaki perang
dengan Irak. Satu-satunya hal dalam hal ini adalah bahwa Saddam
Hussein tidak menganggap serius hasil pertemuan PBB. 'Apabila anda
mengamati apa yang dilakukannya terhadap rakyat Irak sendiri
sangtalah buruk. Di sini, kita berbicara tentang senjata pemusnah
masa. Ini bukanlah masalah mengekor Amerika Serikat, tapi mendukung
Sekjen PBB Koffi Annan serta PBB' demikian Balkenende. Ia melanjutkan
bahwa Saddam Hussein memenhui kewajibannya terhadap PBB. Apabila
Saddam tidak menganggap serius keputusan PBB, yaitu resolusi1441,
maka akan ada konsekuensi serius, dan ini bisa mengacu pada serangan
militer. Jadi ancamaan serangan militer ini dibutuhkan sebagai
penekan terhadap Irak. Itulah isunya. Jadi bukan mengekor Amerika
Serikat tapi terus menekan Saddam Hussein. Demikian perdana menteri
Belanda Jan Peter Balkenende, membela sikap pemerintahannya tentang
isu perang terhadap Irak, menjelang pemilu parlemen Rabu besok di
Belanda.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke