--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 05 Februari 2003 15:30 UTC ** MANTAN DANREM TIMTIM DITUNTUT 10 TAHUN PENJARA ** SENAT AUSTRALIA MENGECAM SIKAP POLITIK PM HOWARD SOAL IRAK ** MUSHARRAF DI MOSKOW ** HYUNDAI MEMPRAKARSAI PAKET WISATA KE KOREA UTARA ** TOPIK GEMA WARTA : DISTORSI OTONOMI DAERAH BISA MENYULUT DESINTEGRASI BANGSA ** TOPIK GEMA WARTA : PENUMPASAN OPM ALASAN KERJASAMA PERBATASAN PAPUA NUGINI ** TOPIK GEMA WARTA : MUSHARRAF CARI DUKUNGAN DI MOSKOW ** TOPIK GEMA WARTA : NEGARA BARU DI EROPA * MANTAN DANREM TIMTIM DITUNTUT 10 TAHUN PENJARA Mantan Danrem 164 Wira Dharma Timtim - Brigjen Noer Muis dituntut 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut jaksa, Brigjen Noer Muis melakukan pelanggaran berat HAM karena membiarkan dan tidak melakukan pencegahan aksi penyerangan antara lain terhadap rumah kediaman uskup Belo dan di kompleks Diosis Dili, yang dilakukan oleh massa pro integrasi pasca jajak pendapat. Milisi pro integrasi melakukan aksi-aksi kerusuhan yang mengakibatkan ratusan ribu rakyat Timtor Timur melarikan diri setelah mayoritas rakyat Timtim memilih kemerdekaan. Menurut PBB lebih dari seribu orang tewas. Brigjen Noer Muis merupakan salah satu dari 18 terdakwa pelanggaran HAM di Timor Timur yang diseret ke pengadilan. Sejauh ini satu perwira tinggi dan dua orang sipil sudah di vonis oleh pengadilan. 11 lain dibebaskan. * SENAT AUSTRALIA MENGECAM SIKAP POLITIK PM HOWARD SOAL IRAK Senat Australia mengecam kebijakan perdana menteri John Howard soal Irak. Untuk pertama kali terjadi pemungutan suara yang begitu seru dan alot di senat Australia. Setelah berembuk selama 11 jam, para senator Australia mengambil keputusan bersejarah. Suara mayoritas menolak sikap politik perdana menteri Howard soal Irak. Mereka mempertanyakan keputusan sepihak Howard mengirim dua ribu militer ke kawasan Teluk. Sejauh ini hanya Australia dan Inggris yang aktif mendukung Amerika Serikat dalam soal Irak dengan membantu Amerika membangun kekuatan militer di kawasan Teluk. Mayoritas senator Australia menuduh perdana menteri Howard mengabaikan realitas politik dan pendapat umum di dalam negeri. Mosi tidak percaya kepada perdana menteri Howard selanjutnya menolak penyerbuan terhadap Irak tanpa mandat PBB. Posisi politik Howard tidak goyah. Partai konservatif nya menguasai suara mayoritas di parlemen. * MUSHARRAF DI MOSKOW Pemimpin Pakistan Pervez Musharraf tiba di Rusia untuk suatu pertemuan bersejarah dengan presiden Vladimir Putin. Untuk pertama kali dalam 30 tahun seorang kepala negara Pakistan berkunjung ke Rusia. Musharraf dan Putin antara lain akan membicarakan konflik antara India dengan Pakistan dan soal Kashmir. Sebelum bertolak ke Moskow, Musharraf berharap bahwa Putin akan dapat berperan sebagai penengah. Sejak dulu Rusia memiliki hubungan yang lebih baik dengan India. Musharraf tetap optimis mengenai kerjasama dengan Moskow terutama di sektor ekonomi. * HYUNDAI MEMPRAKARSAI PAKET WISATA KE KOREA UTARA Tidak kurang dari seratus penduduk Korea Selatan dengan 10 bis melewati perbatasan dengan Korea Utara untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Kunjungan tersebut merupakan prakarsa perusahaan raksasa Hyundai. Apabila kunjungan kali ini berhasil dengan baik, Hyundai akan mengembangkan paket-paket wisata ke Korea Utara. Hyundai sudah menjalin hubungan bisnis dengan Korea Utara. Perusahaan raksasa Korea Selatan itu menggunakan kesempatan yang diprakarsai oleh presiden Kim Dae Jung yang melakukan rujukan dengan Korea Selatan. Kebijakan politik Kim Dae Jung telah pula membuka peluang bagi rakyat sebangsa untuk saling melakukan kunjungan keluarga setelah terpisah selama lebih dari 10 tahun. * PERTEMUAN ILMUWAN IRAK INSPEKTUR SENJATA PBB Irak harus cepat menyetujui pertemuan antara para ilmuwan Irak dengan inspektur senjata PBB. Demikian tuntutan ketua tim inspeksi senjata Hans Blix. Sejak tim PBB mulai melakukan inspeksi senjata di Irak akhir tahun lalu, sudah diusahakan pertemuan dengan para ilmuwan Irak tanpa campur tangan otoritas setempat. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi apakah Irak memiliki atau memproduksi senjata pemusnah massal. Ketua tim inspeksi senjata PBB Hans Blix juga menuntut agar Bagdad tidak melarang pesawat mata-mata U2 Amerika terbang diatas wilayah udara Irak. Menurut Blix Irak harus menyadari bahwa semua upaya diplomatik sudah ditempuh dan aksi militer semakin diambang pintu. Hari ini menlu Amerika Collin Powell akan menyampaikan bukti-bukti tentang senjata-senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak. Hal itu akan dilakukan Collin Powell di dewan keamanan PBB. * IDENTIFIKASI JENASAH ASTRONOT ISRAEL Para pakar di Lembaga Antariksa Amerika NASA telah berhasil mengidentifikasi jenasah astronot Israel - Ilan Ramon. Serpihan jenasah astronot pertama Israel itu diselidiki selama beberapa hari. Jenasah Ramon akan dikuburkan di Israel. Belum dilaporkan mengenai proses pengusutan indentifikasi enam awak Amerika lain yang tewas akibat kecelakaan yang dialami pesawat ruang angkasa Columbia. Sementara itu telah dimulai pengusutan resmi penyebab kecelakaan yang dialami Columbia. Selain penelitian ratusan keping-keping pesawat, juga dilakukan pengumpulan informasi dari puluhan saksi mata. Tidak jelas, berapa lama pengusutan kecelakaan pesawat ruang angkasa Columbia akan memakan waktu. * TOPIK GEMA WARTA : DISTORSI OTONOMI DAERAH BISA MENYULUT DESINTEGRASI BANGSA Intro: Macetnya pelaksanaan otonomi daerah adalah karena tidak adanya peratuan pemerintah pusat yang cukup untuk menjalankan otonomi tersebut. Demikian mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid. Namun kalangan lain menilai sumber distorsi otonomi daerah adalah pemerintah daerah sendiri yang membuat perda-perda yang tidak menghiraukan kepentingan umum. Tindakan saling tuding antara pusat yang didukung PDIP dengan daerah yang kebanyakan didukung oleh Golkar ini bisa menganggu kestabilan nasional. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta. Distorsi dalam pelaksanaan otonomi daerah bersumber pada pusat. Selain tidak melakukan pembimbingan atau supervise kepada daerah, pemerintah tidak mempunyai peraturan yang cukup untuk menjalankan otonomi tersebut. Demikian Profesor Ryaas Rasyid pakar otonomi daerah kepada harian Kompas kemarin. Distorsi bukan bersumber dari substansi undang-undangnya tetapi pada pelaksana otonomi tersebut, kata mantan Menteri Negara Otonomi Daerah itu. Mengenai rencana pemerintah untuk merevisi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, Ryaas menyatakan, pihaknya mendukung revisi tersebut jika tujuannya memperkuat desentralisasi, bukan sebaliknya melakukan resentralisasi. Namun, ia mensinyalir adanya kecenderungan pemerintah pusat untuk mengambil kembali kewenangan yang telah diberikan. Sedangkan kalangan lain melihat, bahwa sumber distorsi itu tidak hanya terletak pada pemerintah pusat tapi juga karena kebijakan-kebijakan yang diambil dari sumber daerah berupa diterbitkannya perda-perda yang sama sekali tidak menghiraukan kepentingan umum. Misalnya di bidang kehutanan pemerintah daerah tidak menjaga kelestarian hutan. Mereka tidak menghiraukan lagi peradaban untuk masa depan. Artinya semuanya dihabiskan. Yang penting bisa menghasilkan sumber pemerintah daerah atau sumber pendapatan daerah yang mengakibatkan kerusakan hutan di taman-taman nasiona termasuk juga di hutan lindung. Inilah antara lain sumber distorsi di daerah. Padahal sumber pendapatan daerah itupun belum dirasakan manfaatnya sampai kepada lapisan masyarakat kecil. Saat Ryas Rasyid menjabat sebagai menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) ia telah mengajukan usulan kepada presiden untuk menerbitkan sekitar 200 keppres dan sekitar 30 peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Soalnya pelaksanaan otonomi tak mungkin berjalan mulus tanpa bimbingan dan supervisi dari pemerintah pusat. Mantan Sekjen Departemen Kehutanan Suripto SH berpendapat: "Pemerintah sudah memberikan otonomi kepada daerah dengan kewenangan-kewenangan yang terdapat di dalam UU no 22 tahun 1999 serta dilanjutkan kewenangan yang lebih konkrit lagi di mana bupati-bupati mempunyai kewenangan yang jelas, yaitu berdasarkan PP no 25 tahun 2000. Namun jika terjadi revolusi, daerah tersebut akan bereaksi. Daerah ini akan memprotes dan akan menentang karena selama ini mereka sudah merasakan nikmatnya memperoleh PAB. Kabupaten dan kota sudah biasa mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk daerah itu sendiri. Tentu ini tidak berlaku untuk semua daerah. Hanya daerah-daerah tertentu saja terutama yang kaya dengan sumber daya alam. Departemen Kehutanan misalnya pernah mengajukan surat kepada MA supaya perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tertentu dicabut kembali. Soalnya perda-perda itu memberi kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan dan pemanfaatan kayu yang sama sekali melanggar pemetaan. Peta-peta yang telah ditetapkan itu adalah daerah-daerah yang semestinya menjadi daerah hutan lindung atau daerah yang semestinya menjadi taman nasional. Surat departemen Kehutanan ini tidak digubris. Maka terjadilah bencana yaitu terjadinya penebangan liar yang dilegalisir oleh perda-perda. Hal itu jelas tidak bisa dibiarkan terus, jadi perlu adanya penataan kembali tentang batas-batas wewenang yang jelas. Mana yang tidak boleh dan mana yang diperkenankan. Tapi masalahnya sekarang adalah sampai berapa jauh pemerintah pusat itu masih punya wibawa yang cukup untuk bisa ditaati dan disegani oleh daerah-daerah agar perundingan-perundingan dilakukan dan peraturannya ditaati. Sebenarnya jika ditinjau secara politis, ketika terjadi proses kejatuhan pemerintahan Suharto, di daerah-daerah itu belum terjadi reformasi. Utamanya di sektor aparatur dan kekuasaan-kekuasaan yang masih berjiwa dan bersemangat orde baru. Artinya bahwa di daerah itu sekarang terjadi apa yang disebut oligarkhi-oligarkhi baru. Ini sesungguhnya merupakan pemindahan oligarkhi-pusat disekitar Suharto ke oligarkhi-oligarkhi di seputar bupati-bupat. Dan mereka itu masih bermental dan berjiwa orde baru. Sekalipun mereka baru muncul dan berkuasa sekarang tetapi pada hakekatnya mereka masih tetap menjalankan praktek-praktek orde baru. Oleh karena itu maka mereka ini mau ditertibkan oleh pemerintahan Megawati. Tapi sampai berapa jauh Mega mampu menegakkan wibawanya sampai ke daerah. Maka masalah yang dihadapinya ialah mampukah ia melakukan pembersihan di pusat? Utamanya oligarkhi-oligarkhi di seputar Teuku Umar dan kabinetnya. Sebab tanpa membersihkan orang di sekitarnya atau di lingkaran Sekneg dan PDIP, yang masih berjiwa orde baru jangan harap oligarkhi-oligarhi di daerah bisa ia bersihkan. Masalah lain, jika sampai terjadi bentrokan antara PDIP dan Golkar, maka konflik antara pusat dan daerah akan meningkat. Bukankah kekuatan riil pada waktu ini adalah PDIP dan golkar? Sedangkan secara perhitungan umum Pulau Jawa itu dikuasai oleh PDIP. Sedangkan di luar jawa yang lebih kuat adalah golkar. Dengan demikian yang dikuatirkan ialah konflik ini akan berlarut-larut. Padahal pemulihan keamanan dan ekonomi masih belum bisa diselesaikan dengan cepat. Maka yang bisa terjadi adalah desintegrasi bangsa. Dengan latarbelakang ini bisa dilihat mengapa tiba-tiba muncul ide Kongres Rakyat Indonesia Timur dan Kongres Rakyat Indonesia Barat di Salatiga Jawa tengah. Bisa saja separatisme muncul dimana pihak-pihak ketiga di luar PDIP dan Golkar akan menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan negara-negara baru sehingga terjadi disintegrasi bangsa. * TOPIK GEMA WARTA : PENUMPASAN OPM ALASAN KERJASAMA PERBATASAN PAPUA NUGINI Intro : Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menyepakati kerjasama keamanan perbatasan kedua negara untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka (OPM). Panglima TNI, Hendriartono Sutarto menuduh pejuang OPM berada dibelakang tiga kasus kekerasan di Papua, bulan-bulan belakangan. Sementara itu, Thaha Al Hamid, Sejend Presidium Dewan Papua menyatakan bahwa TNI terlalu cepat menuhuh pihak OPM sebagai alasan kerjasama keamanan ini, tanpa fakta. Thaha Al Hamid (TAH) : Nah hal pertama saya kira ini harus dijelaskan dulu siapa yang sebenarnya yang bertanggung-jawab dalam peristiwa itu, apakah itu OPM atau justru Tentara Nasional Indonesia TNI. Ini yang pertama. Dan kerjasama seperti itu sebenarnya suatu hal yang menurut kami wajar saja apabila ada dua negara yang berbatasan lalu kemudian membicarakan hal-hal yang sifatnya serius untuk mengatur keamanan di wilayah perbatasan. Untuk kami itu hal yang wajar dan sesungguhnya itu sudah berlangsung dari dulu hanya saat ini saya kira ada suatu perubahan "policy" ditingkat Jakarta sehingga mau dilakukan "pressing" secara militer kepada aktivis-aktivis OPM. Radio Nederland (RN) : Bapak tadi menyinggung pelaku. Siapa sebenarnya dibelakang pembunuhan aktivis HAM itu ? Jadi sampai sekarang ini masih belum jelas penyedilikannya ? TAH : sampai sekarang belum jelas. Ada tiga kasus yang terjadi hampir bersamaan dalam kurun waktu yang kurang lebih satu bulan. Sampai sekarang jelas. Justru dari kasus inilah yang hasilnya bukan menginvestigasi menjelaskan siapa yang bertanggung-jawab tetapi justru karena kasus itu maka tiba-tiba tentara ambil langkah untuk melakukan kerjasama pengamanan perbatasan. Kita tahu di perbatasan itu memang sering dipakai oleh teman-teman kami gerakan bersenjata sayap militer TPM OPM. Tapi juga dikawasan perbatasan itu tempat pencurian kayu. Tapi juga di kawasan perbatasan itu tempat perdagangan vanili illegal. Disitu juga perdagangan ganja illegal. Jadi diperbatasan itu banyak hal bisa terjadi. Nah lebih baik apabila dijelaskan dulu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kasus penembakan disana baru kemudian duduk bicara bagaimana pengamanannya ? RN : Anda menyatakan bahwasanya disana terjadi juga tindak-tindak kriminalitas seperti penyelundupan kayu, vanili dan lain-lain sebagainya. Apakah selama ini tindakan itu juga melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas keamanan ? TAH : saya kira memang demikian. Selama ini memang fakta menunjukkan demikian. RN : Kemudian pertanyaan kami bahwasanya rakyat Papua menghendaki sebuah kedamaian ditanah mereka. Lalu dengan adannya keputusan kerja-sama ini apa kira-kiranya dampaknya buat rakyat Papua secara keseluruhan ? TAH : Pertama saya kira kalau kerjasama ini hanya diletakkan kepada itu operasi terhadap TPM OPM maka tentu TPM OPM tentu tidak akan tinggal diam. Kalau itu yang terjadi maka artinya bahwa wilayah konflik ini akan terbakar ya. Saya kira TNI agak kesulitan memang dengan pendekatan dialog yang selama ini kita kembangkan sehingga wilayah "de facto" bagi TNI itu berbeda dengan di Aceh ya. Tetapi dengan mendorong sebuah proses seperti ini maka seolah-olah memancing TPM OPM untuk melawan dan kalau itu terjadi maka akan terjadi konflik besar-besaran dan rakyat akan menjadi korban ya. Sekarang ini kondisi sudah kondusif, kita hanya minta mari kita berdialog. Tetapi kalau terus mau dipancing untuk diajak berperang pertama kami tahu ini cara-cara yang tidak bermartabat. Tapi yang kedua kami tahu memang Indonesia tidak punya cara selain itu. RN : Jadi disebutnya kalau di Jakarta itu gaya Orde Baru itu. TAH : Ya memang sekarang ini republik Indonesia sudah memasuki Orde Baru Jilid Kedua. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Terutama dalam hal-hal pendekatan seperti itu. Jadi kami memberikan cacatan penting : ungkap dulu, jelaskan dulu, buka itu fakta apa yang terjadi, siapa yang bertanggung-jawab dalam tiga peristiwa penembakan di perbatasan. Karena ada juga banyak saksi yang bisa menunjukkan bahwa ada indikasi kuat TNI terlibat dalam peristiwa itu. Tapi kenapa tiba-tiba dibolak-balik dan diarahkan segera kepada kerja-sama militer sementara masalahnya seolah dilupakan saja. Demikian Thaha Al Hamid, Sekjen Presidium Dewan Papua, organisasi yang memperjuangkan kedaulatan rakyat Papua lewat jalan damai. * TOPIK GEMA WARTA : MUSHARRAF CARI DUKUNGAN DI MOSKOW Intro : Untuk pertama kali dalam 33 tahun seorang kepala negara Pakistan berkunjung ke Rusia. Presiden Pervez Musharraf berkunjung ke Moskow menjumpai rekan sejawatnya presiden Vladimir Putin. Mengherankan mengapa baru sekarang. Rusia adalah teman setia India yang adalah musuh besar Pakistan. Disamping itu Rusia juga kesal karena Pakistan mendukung kekuasaan Taliban di Afghanistan. Mengapa Musharraf ke India? Lebih lanjut ulasan redaktur luar negeri Rob Kievit. Menurut Dr. Subhash Kapila, pakar Asia di South Asia Analysis Group, Musharraf mencari jalan keluar dalam sengketa Kashmir dengan India. Tahun lalu krisis meruncing sampai hampir terjadi perang nuklir antar kedua negara itu. Amerika Serikat tetap mendesak ke dua negara berbicara untuk menyelesaikan sengketa ini. Musharraf berpendapat Rusia lebih pandai merayu India untuk berdialog ketimbang Amerika Serikat. Pendapat India jelas. P.M. India Atal Behari Vajpayee berulang kali mengatakan dialog baru bisa dibuka bila kegiatan teror Islam berhenti. Ini jelas adalah tudingan dukungan Pakistan pada kelompok-kelompok militan Islam di Kashmir. Menurut New Delhi, dengan bantuan Islamabad kelompok-kelompok itu mengadakan serangan di negara-negara bagian India seperti, Jammu dan Kashmir. Oleh karena itu mana mungkin India mau berbicara dengan tetangga yang mendukung kelompok-kelompok semacam itu? Musharraf sadar akan hal ini, kata Dr. Kapila. Dalam pidatonya awal tahun ini Presiden Musharraf berjanji akan menindak inflitran-infitran di Kashmir. Semenjak itu ia hanya memberi dukungan diplomatis dan dukungan moril pada kelompok-kelompok Muslim itu dan tidak memberi bantuan militer. Tapi menurut Dr. Kapila kenyataan di Kashmir beberda dari omongan Musharraf. Seharusnya dia menindak dinas rahasia Pakistan ISI (Inter Services Intelligence). Dinas rahasia ini mendukung gerakan-gerakan fundamentalis Islam. Tapi Musharraf mengatakan ISI adalah organiasi oknum-oknum jahat yang berada di luar jangkauannya. Sementara itu dukungan ISI pada kelompok-kelompok di Kashmir itu berjalan terus. Sampai sekarang Musharraf hanya memperingatkan kelompok-kelompok militan di Kashmir agar menghentikan serangan-serangan mereka kepada India. Tapi itu tidak cukup. Musharraf harus menempatkan pasukan-pasukannya di sana demikian kata Kapila. Bila Musharraf datang ke Rusia dengan harapan bisa merenggangkan sedikit hubungan Rusia dengan India, maka harapan itu hilang dalam sekejap. Sebelum Presiden Musharraf menginjakkan kaki di bumi Rusia dari Kremlin Presiden Putin menilpon sejawatnya dari India. Ia menjamin P.M. Vajpayee akan setia mendukungnya. Bukan hanya Pakistan yang datang dengan harapan ke Rusia. Rusia juga punya keinginan. Putin tidak akan meremehkan Pakistan. Bukankah Rusia ingin tetap berperan di kancah internasional, sekedar untuk mencegat pengaruh Cina. Disamping itu industri Rusia juga melihat pasar baru. Perdagangan Rusia - Pakistan tahun ini mencapai lebih dari 100 juta dollar. Disamping Kashmir, kedua kepala negara itu juga akan membicarakan hubungan dagang. * TOPIK GEMA WARTA : NEGARA BARU DI EROPA Intro : Keluarga Eropa mendapat anggota baru. Serbia & Montenegro. Ini menggantikan Federasi Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Demikian keputusan parlemen Yugoslavia. Hanya dari namanya saja, kesatuan ini tidak stabil. Dua bangsa yang berbeda memutuskan untuk menghadapi masa depan bersama-sama. Kalau Serbia dan Montenegro bisa bertahan tiga tahun saja sudah bisa disebut ajaib. Kami bacakan ulasan James Kliphuis dari Yugoslavia. Negara Balkan baru ini sebetulnya adalah cermin sikap Eropa yang tidak mau terjadi perpecahan lagi di Eropa Tenggara. Negara ini terbentuk akibat desakan Uni Eropa dan kebijakan luar negeri Javier Solana yang jelas menolak keinginan Montenegro keluar dari Federasi Yugoslavia. Karena kalau itu terjadi maka reaksinya beruntun, bagian-bagian lain juga ingin merdeka, Kosovo Albania juga ingin lepas dari Serbia, lalu pada gilirannya propinsi Vojvodina juga ingin lepas dan seterusnya. Oleh karena itu jelas apa yang dikatakan oleh Solana: Montenegro dan Serbia harus tetap bersatu. Paling tidak untuk 3 tahun mendatang. Oleh karena itu SM (Serbia Montenegro) sudah diolok-olok sebagai negara Solania, karena penduduknya sendiri meragukan kesatuan ini. Ini adalah suatu kemunduran, bagi negara yang terbentuk 84 tahun silam hasil Konperensi Damai Versailles, pasca Perang Dunia I itu. Pertama Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia, bergabung di tahun 1929 menjadi Yugoslavia, Tanah Slavia Selatan. Selama beberapa dasawarsa dipimpin veteran komunis, Josip Broz Tito yang menjauhkan Yugoslavia dari pengaruh Stalin dan kemudian Brezhnev, di Sovyet, berhasil membawa Yugslavia menjadi contoh gemilang sebagai negara dengan keragaman bangsa tapi harmonis. Tetapi setelah Tito meninggal, keharmonisan itu mulai luntur dan Yugoslavia terpecah belah oleh perbedaan etnik yang menimbulkan pertumpahan darah paling parah dalam sejarah Eropa pasca Perang Dunia II. Di bawah kekuasaan orang kuat Serbia, Slobodan Milosevic, yang tersisa tinggal puing-puing Yugoslavia saja, federasi Serbia dan Montenegro. Gabungan yang tidak dikehendaki dengan tulus, setelah Slobodan Milosevic dipaksa mundur kalangan Reformis, kini Montenegro ingin memisahkan sebagai negara berdaulat. Masih ada keraguan tentang kemerdekaan Montenegro akan terwujud dalam waktu dekat ini. Menyusul pemungutan suara di parlemen federal Yugoslavia, maka untuk minimal tiga tahun kedepan ini Yugoslavia masih belum dikubur. Gabungan ingin mempertahankan satu angkatan bersenjata tapi dengan dua mata uang. Serbia masih ingin mempertahankan Dinar dan Montenegro akan menggunakan Euro sebagai alat tukar. Bersama, mereka juga akan memiliki seorang presiden dengan mandat yang sangat terbatas, seperti halnya presiden terakhir Vojislav Kostunica. Sebuah parlemen dengan 126 kursi dan beberapa orang menteri saja. Negara baru ini tidak memiliki sebuah ibukota, Beograd sekarang hanyalah sebagai pusat administrasi saja. Menurut hukum internasional Serbia dan Montenegro ini masih dipandang sebagai satu negara. Mereka hanya punya satu kursi di PBB dan di organisasi keuangan internasional IMF dan Bank Dunia. Tetapi dua negara itu menandatangani perjanjian internasional secara terpisah dan masing-masing punya perwakilan di luar negeri. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan harus berasal dari dua negara. Kalau yang satu dari Serbia maka lainnya harus orang Montenegro. Kesepakatan megah ini diragukan, baik di Serbia maupun di Montenegro, apakah semua kesepakatan itu bisa berjalan dalam tiga tahun ini. Mayoritas orang Montenegro dan segelintir orang Serbia beranggapan ini hanya berlaku maksimal tiga tahun. Dan mungkin ada yang meneteskan air mata karena bubarnya Yugoslavia, negara ciptaan Tito dan menangisi masa jaya Yugo di bidang ekonomi dan era Yugoslavia sebagai negara multi etnis yang harmonis dan warganya cukup makmur untuk bisa keliling Eropa. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
