--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 13 Februari 2003 15:30 UTC ** AMNESTY INTERNATIONAL DESAK PEMBEBASAN AKTIVIS ACEH ** PEREKONOMIAN BELANDA NYARIS TIDAK MENGALAMI PERTUMBUHAN ** KOREA UTARA YAKIN BISA JANGKAU TARGET AS DIMANAPUN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: IRAK LAKSANA KERIKIL PENGGANJAL PEMBENTUKAN KABINET BARU BELANDA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KANSELIR JERMAN TETAP BERSIKUKUH ANTI PERANG IRAK ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: TNI KEJEPIT PERJANJIAN DAMAI ACEH ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: DI TENGAH GEJOLAK LUAR DAN DALAM NEGERI, GERAKAN ISLAM LESU * AMNESTY INTERNATIONAL DESAK PEMBEBASAN AKTIVIS ACEH Organisasi pemerhati HAM, Amnesty Internasional mendesak pemerintah Indonesia segera membebaskan Mohamad Nazar, aktivis Aceh. Muhammad Nazar ditangkap di Banda Aceh, Rabu kemarin dengan tuduhan kegiatan separatisme. Menurut Amnesty Internasional penangkapan ini bertentangan dengan kesepakatan damai yang ditandatangani Desember tahun lalu di Genewa Swiss. Menurut organsasi HAM itu kesepakatan Aceh juga menjamin kebebasan berpendapat. Amnesty Internasional juga menyimpulkan bahwa kesepakatan Aceh itu sampai saat ini masih sedikit memberi kebaikan bagi rakyat Nanggroe Aceh Darussalam. Kendati bentrokan tentara dengan pejuang GAM berkurang, namun pelanggaran HAM masih sering terjadi. * PEREKONOMIAN BELANDA NYARIS TIDAK MENGALAMI PERTUMBUHAN Perekonomian Belanda, tahun lalu nyaris tidak mengalami pertumbuhan. Ekonomi hanya tumbuh sebesar 0,3% saja, angka pertumbuhan terendah dalam 20 tahun terakhir. Demikian dilaporkan Biro Pusat Statistik Belanda, CBS. Kondisi paling lesu terjadi di sektor investasi dan ekspor. Untuk pertama kali sejak tahun 1982, ekspor Belanda tahun lalu mengalami penurunan. Ekonomi masih tumbuh berkat konsumsi pemerintah yang meningkat 3,8%. * KOREA UTARA YAKIN BISA JANGKAU TARGET AS DIMANAPUN Korea Utara menyatakan diri mampu menjangkau setiap sasaran Amerika Serikat di seluruh dunia. Daya jangkau pasukan Korea Utara tidak mengenal batas, demikian disampaikan kementrian luar negeri di Pyongyang. Sebelumnya, Direktur Dinas Intelijen AS, CIA, George Tenet mengakui bahwa rudal-rudal Korea Utara mampu menjangkau pantai barat Amerika Serikat. Sementara itu Cina tidak ingin, masalah Korea Utara ini dibicarakan di Dewan Keamanan PBB. Beijing lebih mendukung dialog antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Ditambahkan bahwa tekanan dan sanksi terhadap Pyongyang bisa menyulut konflik besar. Dinas Pengawas Nuklir Internasional, IAEA menyerahkan masalah nuklir Korea Utara itu ke Dewan Keamanan. Upaya IAEA selama ini tidak berhasil menemukan trobosan krisis nuklir Korea Utara. * RUSIA KEMUNGKINAN AKAN VETO SERANGAN AS DI IRAK Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia bila perlu akan menggunakan hak-veto di Dewan Keamanan mengenai krisis Irak. Putin tidak bisa menerima sebuah serangan militer Amerika Serikat terhadap Irak yang dilakukan sendirian. Ketika mengakhiri kunjungan tiga hari di Prancis, Putin mengatakan Rusia tetap mendukung rancangan damai Prancis-Jerman mengenai perluasan inspekasi senjata di Irak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin Powell menyatakan bahwa ia di Dewan Keamanan akan membicarakan dengan pihak yang keberatan dengan aksi militer. Menurut Powell, penangguhan aksi militer hanya akan menguntungkan Saddam Hussein saja. Di samping Powell akan hadir pula dalam debat di Dewan Keamanan itu menlu Jerman, Prancis, Cina dan Rusia. Ketua inspektur senjata Hans Blix dan direktur dinas atom enerji internasional, IAEA, Muhammad el Baradei akan menyampaikan hasil pengamatan terbaru di Irak. * AS TARIK SEPAROH STAF DARI BAHREIN DAN QATAR Amerika Serikat menarik pulang separoh staf kedutaan dari Bahrein dan Qatar. Karyawan yang tidak darurat diperlukan, ditarik pulang. Kebijakan yang sama sudah berlaku di kedutaan-kedutaan di Suriah, Libanon, Kuwait, Arab Saudi, Yordania dan Israel. Gedung Putih menandaskan bahwa pidato Usamah bin Laden yang ditayangkan Al Jazirah baru-baru ini menandakan hubungan Al Qaeda dengan Irak. Untuk mencegah kemungkinan aksi teror, sarana keamanan Washington diperketat. Di seputar ibukota AS itu ditempatkan sejumlah perangkat penangkal rudal. * BELGIA BISA ADILI ARIEL SHARON KALAU PENSIUN Mahkamah Tertinggi Belgia, Het Hof van Assisen, memutuskan bahwa Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon bisa diadili di Belgia, kalau masa jabatannya berakhir. Keputusan ini mempertegas UU Belgia yang kontroversial mengenai pengadilan orang yang melakukan kejahatan perang di luar Belgia. Juni tahun lalu pengadilan rendah menolak tuntutan terhadap Sharon atas kejahatan perang di kam pengungsi Sabra dan Shatila tahun 1982. Sharon, yang ketika itu menjabat menteri pertahanan, dinyatakan bertanggungjawab langsung atas pembantaian itu. Israel gusar menanggapi keputusan Belgia ini dan memanggil pulang duta besarnya dari Brussel. * SERIKAT BURUH BOLIVIA SERUKAN MOGOK MASSAL Serikat buruh Bolivia menyerukan aksi mogok massal menentang pembunuhan 16 demonstran. Pemimpin oposisi Evo Morales dan serikat buruh terkemuka mendukung aksi mogok itu. Mereka memprotes tindakan tentara yang menembaki massa demonstrasi di Istana presiden La Paz. Ribuan massa datang ke istana presiden menentang kebijakan kenaikan harga. Di samping membunuh 16 orang demonstran, tentara juga melukai 80 orang. Untuk penjegahan, tentara melarikan Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada ke lokasi rahasia. Sehubungan dengan protes massal ini presiden Bolivia akhirnya menangguhkan kenaikan harga. * IRAK LAKSANA KERIKIL PENGGANJAL PEMBENTUKAN KABINET BARU BELANDA Apakah krisis Irak semakin menjauhkan partai Kristen Demokrat CDA dari Partai Buruh PvdA? Kedua partai politik Belanda ini sedang membicarakan pembentukan kabinet koalisi baru, dan kedua berpendapat sangat berbeda mengenai penyelesaian krisis Irak. Ini terbukti ketika Rabu kemarin de tweede kamer, yaitu majelis rendah Belanda membicarakan keputusan pemerintah demisioner untuk mengirim rudal penangkal Patriot ke Turki. Dari debat itu jelas, Irak untuk sementara adalah masalah dalam negeri Belanda. Laporan redaktur Carin Tiggeloven: Untuk sementara emosi dapat diredakan. Rabu kemarin parlemen Belanda menyetujui juga pengiriman rudal patriot ke Turki. Sistem penangkal ini harus dapat menahan serangan rudal-rudal Irak, apabila sampai pecah perang. Debat di parlemen memang membicarakan soal Patriot, tetapi lebih jauh mengenai posisi Partai sosial demokrat PvdA, yang sedang berunding membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Kristen Demokrat CDA. Minggu lalu hubungan kedua partai kelihatannya membaik. Kemudian pemerintah demisioner Belanda memutuskan untuk mengirim tiga rudal penangkal Patriot ke Turki. Alasannya permintaan itu datang lewat NATO. Dan sebagai sekutu yang baik, Perdana Menteri Jan Peter Balkenende langsung menyanggupi permintaan tersebut. Selain itu pemerintah datang dengan alasan lain, pengiriman ini hanyalah bagian tugas pertahanan, jadi bukan berarti Belanda sudah 100 persen setuju dengan aksi militer di Irak. Mula-mula Partai Buruh PvdA terlihat sejalan dengan keputusan calon mitra koalisinya. Hingga pemimpin partai PvdA Wouter Bos mengubah pendapatnya, ketika Jerman, Prancis dan Belgia jelas-jelas menentang pengiriman bantuan ke Turki sekarang, yang dianggap terlalu dini. Alasan soal ketiga negara Eropa itu, diambil alih oleh Wouter Bos: apabila Belanda mengirim Patriot sekarang, maka sama saja dengan mempersiapkan sebuah perang. Wouter Bos: Apabila Patriot dipasang di sekitar pangkalan angkatan udara, maka para prinsipnya digunakan untuk melindungi pangkalan tersebut. Pangkalan yang digunakan untuk penerbangan pesawat-pesawat tempur, jadi tidak ada hubungannya dengan perlindungan negara atau penduduk Turki. Ini justru lebih berhubungan dengan kemungkinan aksi ofensif, yang justru kami tentang. Partai Sosial Demokrat PvdA ingin menunggu hingga keluar keputusan Pakta Pertahanan NATO. Baru sesudah itu Belanda bisa mengirim bantuan ke Turki. Pemimpin partai CDA sekaligus Perdana Menteri Jan Peter Balkenende, beraksi sangat jengkel: Perdana Menteri Jan Peter Balkenende: Jum'at minggu lalu saya mengambil kesimpulan, bahwa Wouter Bos atas nama PvdA menyetujui keputusan kabinet untuk mengirim rudal Patriot ke Turki, apalagi karena ini adalah bagian dari tugas pertahanan. Sekarang pendapatnya berubah. Jadi kita harus menunggu hasil debat. Selain itu kedua partai juga berbeda pendapat mengenai rencana perdamaian yang akan diajukan Prancis dan Jerman. Menurut partai sosial demokrat PvdA, usulan tersebut punya kemungkinan untuk berhasil. Tetapi di mata Menteri Luar Negeri Jaap de Hoop-Scheffer yang berasal dari Partai Kristen Demokrat CDA, rencana ini datang pada saat yang salah, dan karena itu tidak perlu didukung oleh pemerintah Belanda. Menteri Luar Negeri Jaap de Hoop-Scheffer: Pemerintah Den Haag akan mengikuti langkah PBB sampai tahap terakhir. Konsekwensi pilihan politik pemerintah Belanda dan pemerintah Eropa lainnya akan diambil berdasarkan laporan Hans Blix Jum'at besok. Setelah itu tentu saja akan dilangsungkan debat, dan dari hasil debat pemerintah akan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini saja dibicarakan secara panjang lebar di majelis rendah Belanda. Walau pun begitu kedua partai tidak ingin memperuncing perbedaan pendapat tersebut. Menurut Wouter Bos, pemimpin Partai Buruh PvdA, masih banyak masalah lain yang belum disepakati oleh kedua partai. CDA dan PvdA juga akan tetap melanjutkan pembicaraan koalisi. Sikap ini dianggap aneh oleh salah seorang tokoh penting Partai Buruh, yaitu mantan menteri Jan Pronk. Menurutnya Irak harus menjadi agenda terpenting pembicaraan pembentukan kabinet koalisi. Apalagi krisis Irak akan tetap menghantui kedua partai. Jum'at besok Hans Blix, ketua tim inspeksi senjata PBB akan menyampaikan laporan kedua kepada Dewan Keamanan PBB. Hasilnya akan diperdebatkan oleh De Tweede Kamer yaitu majelis rendah Belanda. * KANSELIR JERMAN TETAP BERSIKUKUH ANTI PERANG TERHADAP IRAK Kanselir Jerman Gerhard Schroder tetap berpegang teguh pada pendapatnya, menolak perang di Irak. Di hadapan parlemen Jerman ia membela sikapnya, walau pun dikritik pedas oleh pihak oposisi karena membawa Jerman pada posisi sulit. Menurut Schroder pemerintahnya belum melihat alasan untuk mendukung rencana perang di Irak dalam Dewan Keamanan PBB. Laporan redaktur Eropa Barat Johan Huizinga: Memang, menurut para lawannya, kanselir Jerman Gerhard Schroder menyeret negaranya ke dalam keterkucilan penuh. Tetapi yang tidak disebut kalangan oposan adalah dengan sikap anti perang itu, sekarang Jerman tampil sebagai aktor politik penting. Schroder memang tidak mengalami masa Perang Dunia II, karena itu tidak ditahan oleh perasaan bersalah yang menjadi beban sebagian rakyat Jerman akibat kejahatan rejim Nazi Hitler. Karena itu ia tidak merasa wajib untuk selalu mendukung Amerika Serikat. Apalagi karena Paman Sam adalah pembebas Jerman sewaktu Perang Dunia II dan pelindung dari gerakan komunis beberapa tahun kemudian. Justru dengan alasan ini ia banyak mendapat kritik dari dalam negeri. Bagi banyak orang Jerman masih tetap tabu untuk, secara terbuka, mempertanyakan kesetiakawanan dengan Washington. Tetapi perasaan ogah terlibat perang baru, kelihatannya lebih menentukan bagi warga Jerman. Itu pun jelas berhubungan dengan masa lampau Jerman sebagai negara yang menyebabkan pecahnya perang dunia kedua. Kanselir Jerman tahu, penolakannya ikut perang makin mendapat dukungan mayoritas warga Jerman. Tetapi tidak semua orang menyetujui langkah-langkah yang ditempuhnya. Berbeda dengan Presiden Prancis Jacques Chirac, Schroder menyatakan tidak akan mendukung aksi militer terhadap Irak dengan alasan apa pun. Dengan kata lain ia tidak punya ruang gerak lagi yang masih akan memungkinkannya memberi dukungan kepada Washington apabila perang memang tidak bisa dihindari. Penolakan mentah-mentah Schroder sangat disambut baik oleh rakyat sipil, tetapi dalam merongrong kedudukan Jerman dalam perundingan internasional. Hal itulah yang menjengkelkan Menteri Luar Negeri Joschka Fischer. Memang Fischer sangat menentang perang, tetapi ia sadar Jerman tidak boleh terburu-buru menutup diri apabila sekutunya Prancis, Rusia dan Cina akhirnya tetap akan memilih mendukung Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu Jum'at ini Menlu Fischer harus kembali memimpin sidang Dewan Keamanan PBB, apabila para anggota merundingkan laporan terakhir tim inspeksi senjata PBB. Joschka Fischer yang dikenal sebagai politikus yang berpengalaman dan trampil, ingin dianggap sebagai mitra diskusi yang serius. Langkah-langkah sangat gegabah sang kanselir dengan mengumumkan usulan Prancis-Jerman untuk memberikan waktu lebih banyak kepada tim inspeksi senjata PBB, tidak akan membantu posisi Fischer. Kedua pemimpin politik Jerman ini berhasil menjaga perbedaan pendapat mereka agar tidak keluar ke media. Keduanya sepakat sementara waktu inspeksi senjata di Irak harus tetap dilanjutkan, kalau bisa malah diperluas. Selain itu menurut Kanselir Schroder mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mendukung usulan Prancis, Rusia dan Jerman. Selanjutnya ia juga menentang kritik Jerman dengan vetonya di Nato sudah menelantarkan Turki, salah satu mitra anggota Nato. "Tentu saja kita akan mendukung Turki, apabila negara itu diserang", kata Kanselir Schroder. Tetapi sama seperti Prancis dan Belgia, Jerman ingin menunggu laporan kedua inspektur PBB sebelum mengumumkan rancangan konkrit kepada NATO. Kelihatannya, apa pun kesimpulan Hans Blix Jum'at malam nanti, Jerman tetap ingin agar perang dihindari. Yang masih diragukan, apakah ketiga negara Eropa itu akan tetap membentuk satu front yang kukuh, apabila Hans Blix mengumumkan hasil negatif di hadapan Dewan Keamanan PBB. * TNI KEJEPIT PERJANJIAN DAMAI ACEH Panglima Tentara Nasional Indonesia, Endriartono Sutarto menegaskan, TNI punya rencana cadangan bila perjanjian penghentian permusuhan antara Indonesia dan Gerakan Atjeh Merdeka, GAM, gagal. Tidak jelas mengapa mendadak Sutarto mengeluarkan pernyataan tersebut. Sementara itu polisi Indonesia menangkap Muhammad Nazar, ketua Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA, dengan dakwaan melakukan kegiatan politik tanpa ijin. Apakah manuver Jakarta itu berkaitan dengan terbetiknya kabar bahwa GAM menganggap perjanjian Jenewa sebagai jembatan referendum kemerdekaan Aceh? Radio Nederland menghubungi Otto Syamsuddin Ishak, pemerhati masalah Aceh di Jakarta. Otto Syamsuddin Ishak [OSI] : Ya itukan suatu hal yang biasa, ada skenario satu dan skenario dua. Sebenarnya skenario sekarang yang sedang berlangsung kan sebenarnya skenario yang lebih lunak dari yang minggu lalu mereka katakan. Nah artinya juga selalu kita lihat bahwa TNI memang seharusnya memang berbicara begitu gitu lo. Artinya itu sudah layaknya sikap politik serdadu. Tetapi masalahnya sekarang adalah apakah sikap serdadu itu kontra produktif dengan sikap politik negara Republik Indonesia itu sendiri, ini yang menjadi masalah. Sebenarnya masalah penggudangan senjata itu adalah kewajiban GAM. Sedangkan kewajiban TNI/Polri adalah replacement, artinya dari lokasi posisi-posisi militer mereka. Jadi kalau memang itu tidak dilaksanakan, sebenarnya mereka bukan saja melakukan pembangkangan terhadap perjanjian Jenewa tetapi mereka sebenarnya juga melakukan pembangkangan terhadap sikap politik RI sendiri, gitu lo. Radio Nederland [RN] : Di satu sisi kan GAM melakukan perjanjian penghentian permusuhan ini dengan satu target yaitu pemilu lokal ya. Dan ini diendus menjadi referndum sebenarnya. Bagaimana? OSI : Itukan belum ada perumusan, itu kan perbincangan ke depan. Artinya karena poin itu memang tidak ada pembahasan yang jelas, baik dalam bentuk pelarangan ataupun suruhan, maka wajar-wajar saja kalau ada kebebasan berekspresi. Bagi saya demikian. Jadi kalau ada suatu itikad yang baik dari pihak TNI atau pihak pemerintah Republik Indonesia, sebaiknya mendorong aja perdebatan ke arah proses-proses all inclusive yang demokratis. Itu bagaimana, sekarang diperdebatkan, daripada membiarkan komitmen-komitmen itu bisa diberikan berbagai tafsir. RN : Tapi sulit sekali saya membayangkan TNI bisa mempersilahkan perjanjian ini menuju arah referendum kemerdekaan, karna harga mati kan. Apabila ada referendum kemerdekaan tentu TNI akan ngambil sikap keras. OSI : Bukan dalam artian begitu. Tapi dalam artian kita membangun kesepakatan baru jangan berbicara tentang otonomi, jangan berbicara tentang referendum dan jangan berbicara tentang kemerdekaan. Tetapi berbicara tentang mekasnisme bagaimana pembicaraan all inclusive itu dapat diselenggarakan secara demokratis, gitu. RN : Tapi kan balik lagi, yang disebut proses demokratis ini ujung-ujungnya bagi GAM adalah referendum untuk kemerdekaan? OSI : Ya tetap aja sama saja dengan pihak RI mengatakan itu otonomi. Jadi disini kan artinya ada satu bandul politik antara tarikan otonomi dengan tarikan kemerdekaan, kemudian ada tarikan tentang referendum. Nah sekarang bagaimana bandul-bandul ini berjalan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan, yang dibangun secara demokratis. RN : Tapi sampai seberapa lama ya TNI bisa menahan diri untuk tidak masuk begitu, karena kalau dia terlalu lama melihat bahwa arahnya ini akhirnya menuju referendum kemerdekaan? OSI : Saya kira kalau memang gerakannya tetap gerakan demokrasi maka TNI tidak bisa masuk. Karena kalau gerakan bersenjata TNI bisa masuk. Oleh karena itu TNI kadang-kadang melakukan operasi intelijen yang mempropagandakan itu sebagai gerakan bersenjata. Oleh karena itu mereka bisa mengambil langkah meminta pembatalan perundingan di Jenawe. RN : Karena ada bandul ini ya. Saya melihatnya bahwa perjanjian penghentian permusuhan ini sangat ringkih sekali. Artinya di satu sisi toh pemerintah Indonesia harus taat. Karena ada janji bantuan dana yang akan dikucurkan di Aceh. Tapi ringkih sekali untuk dijalankan. OSI : Memang orang mengatakan itu suatu hal yang ringkih, tetapi kita bisa ketahui, semingu-dua minggu yang lalu itu SBI bisa mengatakan bahwa Indonesia punya hak untuk mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Kemudian DPR itu mengatakan sebaiknya Indonesia mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Tetapi kemarin SBI mengatakan kita harus tetap menjaga kelangsungan perundingan tersebut. Artinya, walaupun bagaimana bandul-bandul ini bergerak bukan dalam ruang vacum politik gitu lo. Tetapi tejadi dalam ruang-ruang dimana tekanan internasional sangat tinggi. Dan Indonesia tidak bisa bergeser dari masalah tersebut gitu lo. Demikian Otto Syamsuddin Ishak pemerhati masalah Aceh. * DI TENGAH GEJOLAK LUAR DAN DALAM NEGERI, GERAKAN ISLAM LESU Intro: Selama ini kalangan Islam yang berdemonstrasi menentang kemungkinan serbuan Amerika ke Irak barulah Partai Keadilan yang dikenal moderat. Bagaimana dengan partai-partai Islam lain, apalagi yang lebih radikal? Sejak serangan teror di Bali, kalangan Islam radikal ini tampaknya terus tiarap, walau pun pemerintahan Megawati sudah tergoyang. Koresponden Jopie Lasut mengirim laporan berikut dari Jakarta: Presiden Megawati akan mengirim suatu tim yang dipimpin mantan Panglima TNI Laksamana Purnawirawan Widodo ke delapan negara tetangga Irak. Bagi Irak dan Negara-negara tetangganya Indonesia masih merupakan negara Islam yang bersahabat. Sebaliknya negara-negara barat utamanya Amerika Serikat melihat Indonesia bersifat ragu-ragu dalam mendukung Barat terutama dalam memerangi terorisme. Negara-negara Barat justru melihat bahwa terorisme dan kelompok Islam ekstrem merupakan ancaman besar bagi Indonesia dalam meniti masa transisi menuju sistem demokrasi modern. Dan bagi mereka, kemampuan Indonesia mengatasi ancaman itu merupakan faktor penting bagi kestabilan keamanan di wilayah Asia tenggara. Indonesia saat ini diakui oleh negara-negara barat sebagai negara terpenting di kawasan Asia Tenggara dalam perang anti terorisme. Sehubungan dengan itu negara-negara Barat seperti Amerika, melihat TNI satu-satunya lembaga yang bisa diandalkan untuk menghadapi ektremisme Islam dan terorisme di Indonesia. Meski demikian, negara-negara barat ini menyadari sepenuhnya bahwa wajah tentara di Indonesia saat ini sudah bopeng. TNI rusak wajahnya karena terlalu lama mendukung rejim Soeharto yang tidak demokratis. Karena itu Amerika kini berusaha membantu tentara untuk melakukan reformasi internal. Sekaligus dengan itu Amerika dan sekutu-sekutu Baratnya tampaknya sedang berusaha mendorong TNI agar mengambil peran politik kembali dengan mengambil alih kepemimpinan nasional dari tangan Megawati yang dinilai ragu-ragu. Skenario Amerika saat ini tampaknya adalah mendudukkan pemerintahan baru yang didukung TNI dan berani membasmi terorisme di Indonesia. Untuk itu kalangan Islam moderat dan liberal harus dirangkul. Tetapi yang menjadi masalah bagi kalangan TNI yang pro-Amerika Serikat ialah bahwa wajah Amerika sendiri pun saat ini sudah terluka. Menurut seorang tokoh intelektual Islam Muslim Abdurachman, "Kebencian terhadap sikap politik Amerika memuncak juga di kalangan moderat." Dalam menghadapi Amerika kalangan radikal dan moderat sama, katanya. Muhamadiyah dan NU misalnya mulai menunjukkan rasa kesal mereka terhadap sikap Amerika baik yang menyangkut Irak maupun Palestina. NU dan Muhamadiyah tidak setuju dengan cara-cara kekerasan Amrozi cs tetapi tidak mendukung AS. "Kelompok radikal itu hanya mewakili minoritas umat Islam dan mereka tidak usah ditanggapi secara serius karena akan hilang sendiri," ujar kalangan NU dan Muhamadiyah. Tetapi tidak ada yang mau bekerjasama dengan Amerika. Sebab sebagaimana pernah dikatakan Sutan Sjahrir, pendiri Partai Sosialis Indonesia di tahun 1950an, "Anda tahu kapan Anda mulai bekerjasama dengan Amerika. Tetapi Anda tidak tahu kapan kerjasama itu akan berakhir". Saat ini memang gerakan-gerakan Islam seolah-olah sedang lesu darah. Di satu pihak mereka harus menghadapi situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Mereka melihat bagaimana pemerintahan Megawati tidak membawa berkah bagi masyarakat. Di pihak lain mereka kesal melihat sikap Amerika Serikat. Umar Abduh, seorang mantan tapol Islam melihat gerakan-gerakan Islam saat ini, kecuali Partai Keadilan, sedang tiarap. Umar Abduh: Gerakan Islam yang diduga punya militansi, potensi, yang besar ditakuti, ternyata hanya persoalan bom, hanya persoalan mulai disidik oleh Polisi udah pada tiarap semuanya. Itu menandakan gerakan Islam tidak murni. Yang tidak perlu ditakuti. Dan mereka bergerak lantaran ada restu dan koordinasi dengan mereka yang punya keamanan. Gerakan-gerakan Islam saat ini tahu jalan keluarnya dari kemelut saat ini, kata Doktor Muslim Abdurahman. Mereka tidak tahu mekanismenya. Legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak berfungsi dengan baik. De facto Megawati itu presiden. Tapi dia tidak punya pengaruh, bagi Muslim, Islam di Indonesia dewasa ini lelah. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
